Dokumen ini membahas sistem jaminan sosial nasional sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui berbagai mekanisme seperti asuransi sosial, bantuan sosial, dan pelayanan sosial. Selain itu, dijelaskan prinsip-prinsip dan kerangka hukum yang mendasari sistem ini, serta jenis-jenis manfaat yang diberikan kepada peserta. Program ini berencana untuk menjangkau seluruh rakyat secara bertahap, dengan fokus pada kelompok masyarakat miskin dan formal.

1. SISTEM JAMINAN SOSIAL
NASIONAL
~Sebuah Pengantar ~
02/15/13 Sulastomo 1

2. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
 Program Pemerintah/masyarakat (negara) untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan
pendekatan sistem
 Menanggulangi resiko ekonomi karena sakit,
PHK, pensiun, usia lanjut dan resiko lainnya
 Bismarck (1883), Roosevelt (1935)
 Merupakan cara (means), sekaligus tujuan
(ends) mewujudkan kesejahteraan
 Welfare state, non welfare state dan
“Participatory Welfare State”
 Kebutuhan dasar yang layak
02/15/13 Sulastomo 2

3. SISTEM JAMINAN SOSIAL
NASIONAL
1. Mekanisme Asuransi Sosial (Social
Insurance)
2. Bantuan Sosial (Social Assistance)
3. Pelayanan Sosial (Social Services)
4. Mekanisme Tabungan (provident-funds)
5. Bagian “Social-Protection”
6. Instrumen mobilisasi dana masyarakat /
membentuk tabungan nasional
02/15/13 Sulastomo 3

4. SISTEM JAMINAN SOSIAL
NASIONAL
Prinsip-prinsip
 Kegotong-royongan / solidaritas
 Kepesertaan wajib
 Nirlaba
 Keberhati-hatian / akuntabilitas
 Dana Amanat
 Portabilitas
02/15/13 Sulastomo 4

5. SISTEM JAMINAN SOSIAL
NASIONAL
 Amanat UUD 1945 (Pasal 28 dan Pasal
34, ayat 2)
 TAP MPR No.X/2001
 Langkah-langkah:
1.Kepseswapres 7/2001
2.Keppres 20/2002
3.Draft naskah Akademik
4.Draft RUU SJSN
 UU SJSN
02/15/13 Sulastomo 5

6. SISTEM JAMINAN SOSIAL
NASIONAL
 Diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia
 Secara bertahap, kelompok formal
masyarakat miskin, kelompok nonformal,
sesuai kelayakan program
Kaya 10% →Terbuka jaminan tambahan
Sedang dan (60-70)% →Standar SJSN
menengah
(10-20)%
Miskin →Subsidi Pemerintah (Social Assistance)
02/15/13 Sulastomo 6

7. SISTEM JAMINAN SOSIAL
NASIONAL
Jenis-jenis Manfaat
 Jaminan Kesehatan (JK/JKN)
 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
 Jaminan Penanggulangan Pemutusan
Hubungan Kerja (JPHK)
 Jaminan Hari Tua (JHT)
 Jaminan Pensiun (JP)
 Jaminan Kematian
Besarnya manfaat ditetapkan secara berkala
02/15/13 Sulastomo 7

8. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
(Kelembagaan dan Masa Transisi)
PRESIDEN
DJSN DJSN
Administrasi
PT. JAMSOSTEK
Program
PT.T A S P E N
PT. A S A B R I
Program
PT. A S K E S
JSN
INFORMAL
Jangka
Jangka
PT. JAMSOSTEK
Panjang
PT. A S A B R I
PT.T A S P E N
Pendek
PT. A S K E S
JPHK,
JK Kerjasama
dgn Ditjen JHT
10-15 th JKK Minduk JP,
Depdagri
Cab
Cab Cab
Cab Cab
Cab Cab
Cab JKM
Cab
Cab Cab
Cab Cab
Cab Cab
Cab
Satu Badan
•Large •Portability
Setiap Badan Penyelenggara number •Equity
merupakan Badan Hukum •Efisiensi
•Technology/IT
sendiri •Uniformity
02/15/13 Sulastomo 8

9. SISTEM JAMINAN SOSIAL
NASIONAL
(SJSN dan Pertumbuhan ekonomi)
Program Jaminan Sosial Manfaat bagi Masyarakat
 Bunga bank rendah
 Stabilitas nilai Rupiah
 Investasi → Lapangan
Akumulasi Dana kerja
 Perbaikan upah
 Investasi sarana
kesehatan;
• Standar pelayanan
• Standar obat
• Tarif & harga
 Pajak, inflasi
 Pasar modal
 Pertumbuhan ekonomi
 Nasionalisme meningkat
Peningkatan Kesejahteraan
Peserta SJSN Masyarakat / Kesempatan
02/15/13 Sulastomo Kerja
9

10. SKENARIO PERKEMBANGAN
SJSN
Program /
Penduduk 5 th Pertama 5-10 th 10-15 th
Program Penyatuan Jaminan Kesehatan Mulai program JHT / Mulai program
Program lain; sesuai yang ada Pensiun swasta JPHK
sekarang
Penduduk  Wajib bagi sector formal Wajib bagi sector Wajib bagi sector
menengah, sukarela bagi formal kecil, sukarela informal
sector informal bagi sector informal
 Wajib bagi penduduk
02/15/13 miskin (program kesehatan)
Sulastomo 10

11. SANDINGAN JAMINAN SOSIAL
TOPIK SJSN PT.JAMSOSTEK PT.ASKES PT.TASPEN
(KONSEP) Lap.Th.2001 Lap.Th.2001 Lap.Th.2001
Legalitas UU SJSN yang mengatur seluruh Perum, 5 Des 1977 PT.(Persero) PP No.25/1981
program untuk seluruh rakyat PT.(Persero), 1990 PP No.69/1991 PT.(Persero), 1982
UU No.3 tahun 1992
PP No.14/1993
Program Dua kelompok program jaminan: Empat program jaminan; Satu program jaminan Tiga program jaminan
 Jangka Pendek  Kesehatan (JK)  Kesehatan (JK)  Hari Tua (JHT)
o JK  Kecelakaan Kerja (JKK)  Pensiun (JP)
o JKK  Hari Tua (JHT)  Kematian (JKM)
 Jangka Panjang  Kematian (JKM)
o JHT
o JP
o JKM
Peserta Seluruh rakyat (PNS, TNI-Polri, Wajib bagi BUMN & Wajib bagi PNS,  Wajib bagi PNS (kecuali
pejabat Negara, pekerja swasta, perusahaan swasta, Pensiun Sipil,TNI PNS Dephan), Pejabat
pekerja informal & penduduk tdk dengan pekerja > 10 orang /Polri, Veteran dan Negara
mampu Perintis Kemerdekaan  Pegawai BUMN sukarela
untuk manfaat tambahan
premi tambahan
Manfaat Pemenuhan kebutuhan dasar Sesuai program (formula Pelayanan kesehatan  Berdasarkan formula ttt
yang layak untuk seluruh program ttt), untuk JPK terbatas komprehensif dgn  87% pensiun dibiayai APBN
02/15/13 Sulastomo urun biaya 11

12. SANDINGAN JAMINAN SOSIAL
TOPIK SJSN PT.JAMSOSTEK PT.ASKES PT.TASPEN
(KONSEP) Lap.Th.2001 Lap.Th.2001 Lap.Th.2001
Iuran Kontribusi pekerja, Pemberi kerja, kec. Kontribusi pekerja 2% dr  Pekerja 3,25% dr
pemberi kerja dan program JHT dimana penghasilan bulanan (mulai penghasilan bulanan
pemerintah pekerja iuran 2% th 2003 Pemerintah ikut utk JHT
iuran)  4,75% utk pensiun
Penanggung Jawab Presiden Menkeu/ Meneg.BUMN / Menkeu/Meneg.BUMN / Menkeu/
Menaker Trans Menkes Meneg.BUMN
Pengambil Dewan Jaminan Sosial RUPS / Dewan Komisaris RUPS / Dewan Komisaris RUPS / Dewan
Kebijakan Umum Nasional (DJSN) Komisaris
Pembinaan Dewan JSN + Akuntan Internal + External Auditor Internal + External Auditor Internal + External
Pengawasan Publik Auditor
Penyelenggara Badan Penyelenggara PT.(Persero), Badan PT.(Persero), Badan PT.(Persero), Badan
(BP) merupakan badan Penyelenggara for profit Penyelenggara for profit Penyelenggara for
khusus nirlaba profit
Status Pajak Dana bukan obyek Profit adalah obyek pajak Profit & hasil investasi Profit obyek pajak /
pajak adalah obyek pajak hasil investasi bebas
02/15/13 Sulastomo 12 pajak