FGD antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Samarinda dan Balikpapan dengan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur membahas pengelolaan informasi publik di BPJS Kesehatan agar sesuai dengan peraturan. Komisi Informasi menjelaskan peranannya dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mekanisme permohonan informasi publik. BPJS Kesehatan menyediakan berbagai saluran untuk memberikan informasi terkini mengenai JKN-KIS kepada masy

1. Terkait keterbukaan informasi tersebut, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Samarinda dan Kantor
Cabang Balikpapan bersama Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur mengadaan Focus
Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan pada Kamis (19/11).
“BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik tidak luput dari permintaan data, baik dari
masyarakat, mahasiswa, maupun instansi pemerintahan. Kami berharap dengan pelaksanaan
FGD ini pengelolaan informasi publik di lingkungan BPJS Kesehatan dapat semakin baik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan,” ungkap Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi
Publik BPJS Kesehatan Cabang Samarinda, Haris Fadilah dalam sambutannya.
Haris juga menjelaskan bahwa dalam pengelolaan informasi, di BPJS Kesehatan memiliki
petugas informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), prosedur permintaan
data dan informasi, serta regulasi terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi
yang dikecualikan (DIK).
Hadir sebagai pembicara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kaltim Bidang Penyelesaian
Sengketa Informasi, Muhammad Khaidir, ia mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh BPJS
Kesehatan dalam peningkatan pemahaman melalui FGD tersebut.
“Saya mengapresiasi adanya FGD ini, karena sebagai Badan Hukum Publik BPJS Kesehatan
perlu memahami tugas dan tanggung jawabnya terhadap pengelolaan informasi,” ungkapnya.
Khaidir menjelaskan, bahwa tugas dan wewenang Komisi Informasi sendiri adalah menerima,
memeriksa, dan memutuskan penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kehadiran Komisi Informasi senantiasa untuk menjembatani sengketa antara Badan Hukum
Publik dan masyarakat atas permintaan data yang diminta oleh masyarakat sesuai dengan
kepentingan dan tujuannya,” jelasnya.
Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna
informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi
berdasarkan perundang-undangan.
Tentang mekanisme memperoleh informasi publik, Kahidir mengatakan, apabila pemohon telah
memenuhi persyaratan seperti mengisi formulir permohonan, membuat surat permohonan dan
menyertakan salinan identitas, maka Badan Publik berkewajiban untuk merespon selama 10 hari
kerja dan dapat diperpanjang maksimal 7 hari kerja sejak surat pemohon diterima oleh lembaga
publik. Namun apabila selama rentang waktu tersebut Badan Publik tidak merespon maka
pemohon dapat mengajukan keberatan ke Komisi Informasi.
Ia juga menerangkan tidak semua permintaan data dapat dipenuhi oleh Badan Publik, karena data
tesebut merupakan data yang dikecualikan.
“Data yang dapat diberikan kepada publik adalah informasi terbuka sedangkan data yang tidak
dapat diberikan adalah informasi yang dikecualikan. Apabila diberikan dapat menghambat

2. proses penegakan hukum, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, merugikan
ketahanan ekonomi nasional, mengungkap informasi pribadi seseorang dan merugikan proses
penyususn kebijakan”, pungkasnya. (KA/ej)
Kegiatan Sosialisasi tentang Pengelolaan Informasi Publik bagi Duta BPJS Kesehatan memasuki
hari kedua pelaksanaan, Kamis (27/8). Diadakan oleh BPJS Kesehatan Kepwil Bali Nusra dan
bertempat di Hotel Swiss Belresort, Pecatu, Bali. Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan dalam
rangka meningkatkan pemahaman Duta BPJS Kesehatan terhadap Pengelolaan Informasi Publik
BPJS Kesehatan.
Pada kegiatan sosialisasi ini, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfos
Provinsi Bali, Ida Bagus Ketut Agung Ludra berkesempatan menjadi Narasumber dengan
pembahasan mengenai Keterbukaan Informasi Publik PPID Provinsi Bali.
elong, Jamkensews – Demi tersampaikannya informasi terbaru seputar program Jaminan
Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada masyarakat, banyak cara dilakukan
BPJS Kesehatan, salah satunya dengan melakukan pemberian informasi secara online maupun
offline agar informasi terbaru tentang JKN-KIS tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
Upaya secara online dilakukan BPJS Kesehatan dengan menghadirkan layanan berbasis
teknologi seperti Mobile JKN, CHIKA, VIKA, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 hingga
yang paling terbaru adalah layanan PANDAWA yang bisa diakses melalui Whatsapp. Layanan
tatap muka atau secara langsung juga dilakukan oleh BPJS Kesehatan sebagai upaya
meningkatkan pelayanan dan pemberian informasi langsung.
Upaya ini diapresiasi oleh Kepala Bidang Lindungan Jaminan Sosial, Korban Tindak Kekerasan
Perempuan dan Orang Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Sudaryono yang dalam
kesempatan itu menyampaikan apresiasinya kepada BPJS Kesehatan atas kemudahan akses
dalam mencari informasi seputar JKN-KIS.
“Kegiatan seperti pemberian informasi kepada peserta ini sangat bermanfaat untuk masyarakat
termasuk untuk saya, dari pemberian informasi secara langsung ini, saya menjadi
terinformasikan dengan jelas mengenai hak dan kewajiban termasuk iuran JKN-KIS sampai
mutasi kepesertaan, mengingat di kantor kami ada tenaga kontrak juga,” tuturnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Program JKN-KIS ini adalah program dengan tujuan mulia
yang perlu terus dilanjutkan kembali. Dengan begitu, ia meminta kepada seluruh pemangku
kepentingan juga mendukung dan menyukseskan bersama jalannya Program JKN-KIS.

3. “JKN – KIS ini adalah program pemerintah yang sangat baik, sehingga kita harus mendukung
keberlangsungan Program JKN-KIS ini,” lanjutnya.
Menanggapi hal itu, Petugas Penanganan Pengaduan Peserta Jab Salim Perdana saat ditemui
Jamkesnews mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap Program JKN-KIS dan ia
berharap lebih banyak lagi masyarakat yang terinformasikan mengenai aturan maupun hak dan
kewajibannya.
“Peserta JKN – KIS tidak perlu khawatir jika ingin mendapatkan informasi mengenai JKN – KIS,
karena kami telah menyiapkan banyak kanal yang bisa diakses secara gratis dan mudah seperti
Chika, Vika, Aplikasi Mobile JKN, Care Center BPJS Kesehatan 1500 400 dan layanan
Pandawa,” ucapnya pada tim Jamkesnews. (dh/ay)