Pengadaan Langsung

1. PENGADAAN BARANG/JASA
NON TENDER/NON SELEKSI
Disampaikan Pada Acara Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Madiun
21-23 Oktober 2019

2. PENGEDAAN BARANG/JASA
kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perang
kat Daerah yang dibiayai oleh
APBN/APBD yang prosesnya
sejak identifikasi kebutuhan,
sampai dengan serah terima
hasil pekerjaan.

3. SIAPA PELAKU PENGADAANNYA?

4. BAGAIMANA CARANYA?
• MELALUI PENYEDIA
• Pengadaan Langsung
• Penunjukan Langsung
• Tender/Seleksi
• E-Purchasing
• Tender Cepat
• Pembelian Toko Daring
• Pengadaan Khusus
• SWAKELOLA
• Tipe I
• Tipe II
• Tipe III
• Tipe IV

5. PENGADAAN LANGSUNG

6. • < 200 Juta atau < 100 Juta
• Pokja Pengadaan
• Metode penyampaian dokumen penawaran → 1 File
• < 50 Juta
• Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke Penyedia;
• Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/JasaLainnya;
• Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK; dan/atau
PPK melakukan pembayaran.
• PPK dalam melaksanakan tahapan Pengadaan Langsung dapat dibantu oleh tim pendukung.
• > 50 juta s.d 200/100
• Pejabat Pengadaan mencari informasi
• Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber
informasi yang berbeda
• Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu
• Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran
• Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi
• negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain
• dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan
gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain

7. • Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
yang terdiri dari:
• a) nama dan alamat Penyedia;
• b) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
• c) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
• d) hasil negosiasi harga (apabila ada);
• e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
• f) tanggal dibuatnya Berita Acara.
• Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada
PPK.

8. PENUNJUKAN LANGSUNG

9. KONSEP PENUNJUKAN LANGSUNG PBJ
• metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa
Lainnya dalam KEADAAN TERTENTU.
• Keadaan Tertentu Barang/Jasa Lainnya/Konstruksi *):
• penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional
yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden
• barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara
• satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan
• hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu
• pengadaan dan penyaluran benih unggul
• pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan
• hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari
pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari
pemerintah
• Tender ulang
*) Pasal 38 Ayat (5), Perpres 1619

10. KONSEP PENUNJUKAN LANGSUNG PBJ
• Keadaan Tertentu Konsultansi*):
• hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu
• Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak
cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak
cipta
• Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau
pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi
gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat
pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak
dapat ditunda
• Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang
sama
• seleksi ulang gagal
• tindak lanjut setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu)
peserta
*) Pasal 44 Ayat (5) dan Pasal 50 Ayat (5) huruf b dan Ayat (10), Perpres 1619

11. • Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan
• Evaluasi kualifikasi → system gugur
• persiapan Penunjukan Langsung Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan
menetapkan :
• Metode kualifikasi dengan prakualifikasi;
• Metode penyampaian penawaran dengan 1 (satu) file; dan
• Evaluasi teknis dan harga dengan klarifikasi dan negosiasi.
• Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun jadwal dan dokumen
Penunjukan Langsung.

12. Tahapan Penunjukan Langsung
1. Undangan prakualifikasi;
2. Penyampaian dan Evaluasi dokumen kualifikasi;
3. Pembuktian kualifikasi;
4. Penetapan hasil kualifikasi dan penyampaian undangan (apabila lulus
kualifikasi);
5. Pemberian penjelasan;
6. Penyampaian dan Pembukaan dokumen penawaran;
7. Evaluasi dokumen penawaran;
8. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; dan
9. Penetapan dan pengumuman.
• Pokja Pemilihan menyusun jadwal pemilihan sesuai dengan kebutuhan.

13. E-PURCHASING

15. • PPK atau Pejabat Pengadaan
• Tidak Perlu HPS
• Tidak wajib
• Surat Pesanan. Untuk pengadaan barang/jasa tertentu yang
membutuhkan pengaturan Kontrak yang lebih rinci atau
diperlukan/dipersyaratkan secara administratif dalam proses
pembayaran maka Surat Pesanan dapat ditindaklanjuti
dengan Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian.

16. Pimpinan
OPD
Kepala Daerah Cq.
Sekretaris Daerah
Kepala UKPBJ
Surat Pemberitahuan
Usulan B/J tidak
memenuhi kriteria
E-Katalog lokal
Menyusun dan
menyampaikan
Surat Usulan dan
Rencana
Kebutuhan
Melakukan
Evaluasi
Kelayakan
Usulan
Barang/Jasa
• Menugaskan Kepala UKPBJ
untuk menetapkan
Kelompok Kerja Pemilihan
Tidak
Memenuhi
Kriteria
Memenuhi
Kriteria
Laporan
Hasil
Pengkajian
Menyampaikan Surat
Pemberitahuan
Usulan B/J
tidak memenuhi kriteria
e-katalog lokal
ALUR PROSES PENGUSULAN B/J KATALOG LOKAL
16
Rencana Kebutuhan
berisikan:
1. Jenis,
2. Perkiraan Waktu
penggunaan,
3. Referensi harga/HPS,
4. Informasi produksi
(dalam negeri dan/atau
luar negeri), dan
5. Persyaratan penyedia
Notes:
•Kelompok Kerja Pemilihan untuk Katalog Elektronik terdiri dari anggota UKPBJ dan/atau
ASN / TNI /Kepolisian Negara RI di lingkungan Kemenhan dan Kepolisian Negara; atau Agen
Pengadaan
•Pokja Pemilihan Berjumlah Gasal (minimal 3 Orang)
Menerima Surat
Usulan dan
Rencana
Kebutuhan
Satker
Menetapkan
Kelompok Kerja
Pemilihan

17. Penyelenggaraan E-Katalog Lokal
• Surat Kepala Daerah
kepada Kepala LKPP
Permohonan
• Melakukan penilaian
berdasarkan kriteria
• Identifikasi produk
yang akan menjadi
pilot project
Assessment
Penandatanganan
MoU Kepala LKPP
dengan
Kepala Daerah
MoU

18. TENDER CEPAT

20. KRITERIA
• spesifikasi teknis/KAK dan volume pekerjaan telah ditentukan secara
rinci sehingga persyaratan teknis tidak dikompetisikan;
• dimungkinkan penyebutan merek dalam spesifikasi teknis/KAK
sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
dan
• peserta telah terkualifikasi dalam SIKaP.

21. KHUSUS

22. PENGADAAN KHUSUS
• Penangangan Darurat
• Pengadaan di Luar Negeri
• Penelitian
• Tender/Seleksi Internasional
• Pengecualian

23. DARURAT

24. Diatur dalam satu pasal tersendiri
sebagai bagian dari pengadaan
dalam keadaan khusus
Belum diatur secara khusus, Pengadaan
barang/jasa dalam kondisi darurat
sebagai salah satu kriteria penunjukan
langsung
PERPRES 54/2010
PERPRES 16/2018
PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA
PENANGANAN KEADAAN DARURAT

29. LUAR NEGERI

30. • Dalam hal ketentuan dalam Peraturan Presiden sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa menyesuaikan dengan ketentuan Pengadaan
Barang/Jasa di negara setempat.
• Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri

31. PENELITIAN

32. 32
PENELITIAN
PELAKSANA PENELITIAN
• Individu/kumpulan individu
• Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah
• Perguruan Tinggi
• Organisasi Kemasyarakatan
• Badan usaha
KONTRAK PENELITIAN
BERBASIS OUTPUT
PEMILIHAN PELAKSANA PENELITIAN
• Kompetisi
• Penugasan

33. TENDER/SELEKSI INTERNASIONAL

34. > Rp 20 Miliar > Rp 50 Miliar
> Rp 10 Miliar > Rp 25 Miliar
> Rp 100 Miliar > Rp 1 Trilyun
> Rp 20 Miliar > Rp 50 Miliar
PEKERJAAN KONSTRUKSI
BARANG
JASA KONSULTANSI
JASA LAINNYA
Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan dalam hal:
Atau tidak ada pelaku usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut
PERPRES 54/2010 PERPRES 18/2018
PERPRES 54/2010 PERPRES 18/2018
PERPRES 54/2010 PERPRES 18/2018
PERPRES 54/2010 PERPRES 18/2018
TENDER/SELEKSI INTERNASIONAL

35. PENGECUALIAN

69. TERIMA KASIH