DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
Sim, christian, hapzi ali, conceptual framework, universitas mercubuana, 2017
1. CONCEPTUAL FRAMEWORK
A. Definisi Kerangka Kerja Konseptual Kerangka konsepsual (conceptual framework)
suatu sistem logis dari tujuan-tujuan dan dasar-dasar yang saling terkait yang dapat mengarah
pada standar-standar konsisten dan yang menentukan sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi
keuangan dan laporan-laporan keuangan. Kerangka kerja konseptual (conceptual framework)
adalah suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling
berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan
sifat, fungsi, serta batas- batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan.
Yang dimaksud tujuan adalah tujuan pelaporan keuangan. Sedangkan fundamentals (kaidah-
kaidah pokok) adalah konsep-konsep yang mendasarai akuntansi keuangan, yakni yang
menuntun kepada pemilihan transaksi, kejadian, dan keadaan-keadaan yang harus
dipertanggungjawabkan, pengakuan dan pengukurannya, cara meringkas serta
mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep-konsep yang
bersifat pokok atau fundamental, artinya bahwa konsep-konsep lainnya mengalir dari
konsep-konsep pokok tersebut yang diperlukan sebagai referensi berulang-ulang dalam
menetapkan, menafsirkan, dan menetapkan standar akuntansi keuangan dan pelaporan.
Kerangka konsepsual diperlukan untuk:
· Mengumumkan lebih banyak standar yang berguna dan konsisten di masa yang akan datang
(dasarnya sama)
· Masalah-masalah praktis yang baru muncul, sehingga dapat dengan cepat dipecahkan
dengan referensi kerangka teori dasar yang sudah ada.
· Kerangka kerja konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan
keuangan atas pelaporan keuangan, dan akan menaikkan komparabilitas antar laporan
keuangan perusahaan.
· Masalah-masalah yang baru akan dapat dipecahkan secara cepat jika mengacu pada
kerangka teori yang telah ada
A. Perkembangan Kerangka Kerja Konseptual
Perkembangan Kerangka Kerja Konseptual FASB (Financial Accounting Standard Board)
telah menerbitkan enam statement of financial accounting concept yang berhubungan dengan
pelaporan keuangan entitas bisnis, yaitu:
· SFAC no. 1 “objective of financial reporting by business enterprises”, yang menyajikan
tujuan dan sasaran akuntansi.
· SFAC no. 2 “qualitative caracteristics of accounting information”, yang menjelaskan
karakteristik yang membuat informasi akuntansi bermanfaat.
· SFAC no. 3 “element of financial statement of business enterprises”, yang memberikan
definisi dari pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban,
pendapatan dan beban.
· SFAC no. 5 “recognition and measurement in financial statement of business enterprises”,
yang menetapkan kriteria pengakuan dan pengukuran fundamental serta pedoman tentang
informasi.
2. · SFAC no. 6 “element of financial statement”, yang menggantikan SFAC no. 3 dan
memperluas SFAC no. 3 dengan memasukkan organisasi-organisasi nirlaba.
· SFAC no. 7 “using cash flow information and present value in accounting measurement”,
yang memberikan kerangka kerja bagi pemakaian arus kas masa depan yang diharapkan dan
nilai sekarang (present value) sebagai dasar pengukuran
B. Tujuan Dasar Kerangka Kerja Konseptual
Tujuan pelaporan keuangan (objectives of financial reporting) adalah untuk menyediakan
informasi:
1. yang berguna bagi mereka yang memiliki pemahaman memadai tentang aktivitas bisnis
dan ekonomi untuk membuat keputusan investasi serta kredit;
2. untuk membantu investor yang ada dan potensial, kreditor yang ada dan potensial, serta
pemakai lainnya dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan;
3. tentang sumber daya ekonomi, klaimterhadap sumber daya tersebut, dan perubahan di
dalamnya.
· Tujuan(objectives) dimulai dengan lebih banyak berfokus pada informasi yang berguna
bagi para investor dan kreditor dalam membuat keputusan. Fokus ini lalu menyempit pada
kepentingan investor dan kreditor atas prospek penerimaan kas dari investasi mereka dalam,
atau dari pinjaman yang telah mereka berikan ke entitas bisnis.
Pada akhirnya, tujuan berfokus pada laporan keuangan yang menyediakan informasi yang
berguna untuk menilai prospek arus kas yang akan diterima entitas bisnis yaitu arus kas yang
menjadi harapan investor dan kreditor. Pendekatan ini dikenal sebagai kegunaan keputusan
(decision usefulness).
· Dalam menyediakan informasi kepada pemakai laporan keuangan, profesi akuntan
mengandalkan laporan keuangan bertujuan-umum(general-purpose financial statement),
yaitu menyediakan informasi paling bermanfaat dengan biaya minimal kepada berbagai
kelompok pemakai
C. Konsep-Konsep Kerangka Kerja Konseptual
Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi Agar berguna dalam pengambilan keputusan
(decision usefulness), informasi akuntansi harus memiliki dua kualitas yaitu kualitas primer
dan kualitas sekunder. Tentu saja terdapat beberapa kendala untuk mencapai dua kualitas
tersebut.
a. Kualitas Primer Relevansi (relevance) dan keandalan (reliability) harus melekat pada
informasi akuntansi.
1. Relevansi. Agar relevan informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam
sebuah keputusan. Informasi itu mampu mempengaruhi pengambilan keputusan dan
berkaitan erat dengan keputusan yang akan diambil, jika tidak berarti informasi tersebut
dikatakan tidak relevan. Informasi yang relevan harus memiliki nilai umpan balik (feed-back
value), yakni mampu membantu menjustifikasi dan mengoreksi harapan masa lalu. Informasi
juga harus memiliki nilai prediktif (predictive value) yakni dapat digunakan untuk
memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selain itu kualitas relevan juga
harus mempunyai substansi tepat waktu (timeliness). Informasi harus disajikan kepada para
3. pemakai sebelum informasi itu kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi pengambilan
keputusan.
2. Keandalan.
Informasi dianggap andal jika dapat diverifikasi, netral, disajikan secara tepat serta bebas dari
kesalahan dan bias (penyimpangan). Keandalan sangat diperlukan bagi individu-individu
pemakai yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengevaluasi isi faktual dari
informasi. Realibilitas sangat diperlukan oleh individu-individu yang tidak memiliki waktu
atau keahlian untuk mengevaluasi isi faktual dari informasi.
· Daya Uji (verifiability): ditunjukkan ketika pengukur-pengukur independen, dengan
menggunakan metode pengukuran yang sama, mendapatkan hasil yang serupa. · Ketepatan
penyajian (representational faithfulness): angka-angka dan penjelasan dalam laporan
keuangan mewakili apa yang benar-benar ada dan terjadi.
· Netralitas(neutrality): informasi tidak dapat dipilih untuk kepentingan sekelompok pemakai
tertentu. Info yang disajikan harus faktual, benar dan tidak bias
3. Keberdayaujian (verifiability). Informasi harus dapat diuji kebenarannya. Dapat diujinya
kebenaran informasi akuntansi berdasar pada keobyektifan dan konsensus. Contoh,
keandalan informasi harga perolehan fixed assets harus diuji berdasar data masa lalu yang
terekam pada faktur (keobyektifan). Tetapi keandalan informasi tentang depresiasi aktiva
tetap itu adalah berdasarkan konsensusa mengenai metode depresiasi yang digunakan,
taksiran nilai residu, dan taksiran umur ekonomis. 4. Kenetralan (neutrality). Informasi
akuntansi dimaksudkan untuk memenuhi tujuan berbagai kelompok pemakai. Oleh karena itu
harus bebas dari usaha-usaha untuk memberikan keuntungan lebih kepada kelompok tertentu.
5. Kejujuran penyajian (representational faithfulness). Penyajian yang jujur berarti adanya
kesesuaian antara fakta dan informasi yang disampaikan. b. Kualitas Sekunder Kualitas
sekunder yang harus dimiliki informasi akuntansi adalah keberdayabandingan
(comparability) dan konsistensi (consistency). 1. Keberdayabandingan. Informasi akuntansi
akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan
yang lain dalam satu industri (perbandingan horizontal) atau membandingkan perusahaan
yang sama untuk periode yang berbeda (perbandingan vertikal). Jadi diperlukan standar dan
ukuran tertentu. 2. Konsistensi. Sebuah entitas dikatakan konsisten dalam menggunakan
standar akuntansi apabila mengaplikasikan perlakuan akuntansi (metode akuntansi) yang
sama untuk kejadian-kejadian serupa, dari periode ke periode. Kendala-kendala Terdapat dua
kendala yang mempengaruhi tercapainya kualitas informasi seperti yang telah dijelaskan,
yaitu pertimbangan manfaat-biaya dan tingkat materialitas. Dua kendala lainnya yang kurang
dominan tapi merupakan bagian dari lingkungan pelaporan adalah praktek industri dan
konservatisme. ü Pertimbangan manfaat-biaya (cost-effectiveness). Untuk menghasilkan
informasi yang relevan,andal, berdaya banding, dan konsisten dibutuhkan biaya yang mahal.
Oleh karena biaya dan terutama manfaat tidak mudah diukur, maka mempertimbangkan
hubungan manfaat-biaya menjadi masalah. ü Materialitas (materiality) Berhubungan dengan
dampak suatu item terhadap operasi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Suatu item
akan dianggap material jika pencantuman atau pengabaian item tersebut mempengaruhi atau
mengubah penilaian seorang pemakai laporan keuangan. Baik faktor-faktor kuantitatif
maupun kualitatif harus dipertimbangkan dalam menentukan apakan suatu item material atau
tidak. ü Praktik industri.(industry practices) Sifat unik dari sejumlah industri dan perusahaan
terkadang memerlukan penyimpangan dari teori dasar. ü Konservatisme (conservatism)
4. Berarti jika ragu, maka pilihlah solusi yang sangat kecil kemungkinannya dalam
menghasilkan penetapan laba dan aktiva yang terlalu tinggi. Tujuan dari konvensi ini, jika
diaplikasikan secara tepat adalah menyediakan pedoman yang paling rasional dalam situasi
sulit : jangan menyajikan angka laba bersih dan aktiva bersih yang terlalu tinggi. Elemen-
elemen Laporan Keuangan SFAC No. 6 menetapkan sepuluh elemen utama laporan
keuangan. Cakupannya bukan hanya perusahaan yang berorientasi laba, tetapi juga organisasi
nirlaba. Elemen-elemen laporan keuangan bagi organisasi yang berorientasi laba meliputi 10
macam, yaitu : aktiva, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik,
laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Adapun bagi organisasi
nirlaba ada 7 macam, yaitu : aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan, dan
kerugian. E. Pengakuan dan Pengukuran Kerangka Kerja Konseptual Kerangka konseptual
terdiri dari konsep-konsep yang dipakai untuk mengimplementasikan tujuan dasar dari
tingkat pertama. Konsep-konsep ini menjelaskan apa, kapan, dan bagaimana unsur-unsur
serta kejadian keuangan harus diakui, diukur, dan dilaporkan oleh sistem akuntansi. Asumsi-
Asumsi Dasar Asumsi-asumsi menyediakan satu landasan bagi profesi akuntansi. Jadi,
asumsi dasar akuntansi adalah anggapan-anggapan yang digunakan oleh para akuntan agar
akuntansi dapat dipraktikkan. a) Asumsi entitas ekonomi (economic entity assumption).
Akuntansi memandang bahwa perusahaan merupakan unit yang berdiri sendiri dan terpisah
dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan (pemilik, kreditor, karyawan, dan lainnya). b)
Kesinambungan (going concern). Sebagian besar metode akuntansi di dasarkan pada asumsi
kelangsungan hidup yaitu perusahaan bisnis akan memiliki umur yang panjang.pengalaman
mengindikasikan bahwa, meskipun banyak mengalami kegagalan bisnis, perusahaan dapat
memiliki kelangsungan hidup yang panjang. c) Asumsi unit moneter ( monetary unit
assumption). Akuntansi menggunakan unit moneter sebagai alat pengukur suatu obyek atau
aktivitas perusahaan dan menganggap nilai uang adalah stabil dari waktu ke waktu. d)
Asumsi periodisitas (periodicity assumption). Cara yang paling akurat untuk mengukur hasil
operasi perusahaan adalah dengan mengukurnya pada saat perusahaan tersebut di likuidasi.
Namun, pengambil keputusan tidak bisa menunggu selama itu untuk menerima informasi
semacam itu. Asumsi periodisitas (periodicity assumption) atau periode waktu menyiratkan
bahwa aktivitas ekonomi sebuah perusahaan dapat di pisahkan dalam periode waktu artifisial
periode waktu ini bervariasi, tetapi yang paling umum yaitu secara bulanan, kuartalan
Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi Biaya historis (historical cost). GAAP mewajibkan sebagian
besar aktiva dan kewajiban diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan harga akuisisi.
Kos(cost) memiliki keunggulan yang penting dibandingkan penilaian yang lainnya yaitu
dapat diandalkan. Pengakuan pendapatan. Pendapatan umumnya diakui jika (1) telah
direalisasi atau dapat direalisasikan dan (2) telah dihasilkan. Prinsip Penandingan (matching
principle). Beban untuk suatu periode ditentukan dengan mengaitkannya dengan pendapatan
tertentu atau dengan periode tertentu.. Beban diakui : Ø Jika terdapat hubungan langsung
atau sebab akibat dengan penjualan produk atau penyerahan jasa, Ø Pada periode terjadinya,
yakni pada saat kas dikeluarkan jika tidak terdapat hub. Langsung atau sebab akibat dengan
penjualan produk atau jasa, Ø Dengan alokasi yang sistematis dan rasional, jika butir 1 dan 2
tidak terpenuhi. Contoh: depresiasi. Prinsip Pengungkapan Penuh (full disclosure principle)
Mengakui sifat dan jumlah informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan
mencerminkan trade off penilaian, seperti : Ø Hal-hal yang harus diungkapkan karena
mempengaruhi keputusan pemakai Ø Kebutuhan untuk menyajikan secara penuh agar
informasi dapat dipahami. Ø Catatan atas laporan keuangan umumnya ditujukan untuk
5. memperkuat atau memperjelas pos-pos yang disajikan dalam bagian utama laporan keuangan
dan tahunan 4.2 PERAN KERANGKA KONSEPTUAL A. Peran Suatu Kerangka Kerja
Konseptual Kerangka kerja konseptual dari tingkat akuntansi, bertujuan untuk menyediakan
struktur teori akuntansi. Pada tingkat tertinggi yang teoritis, menyatakan ruang lingkup dan
tujuan pelaporan keuangan. Pada tingkat konseptual berikutnya mendasar, mengidentifikasi
dan mendefinisikan karakteristik kualitatif informasi keuangan (seperti relevansi, keandalan,
komparatif, dan dimengerti) dan elemen dasar akuntansi (seperti aktiva, kewajiban, ekuitas,
biaya pendapatan, dan keuntungan) . di tingkat operasional yang lebih rendah, kesepakatan
kerangka kerja konseptual dengan prinsip dan aturan pengakuan dan pengukuran elemen
dasar dan jenis informasi yang akan ditampilkan dalam laporan keuangan. Manfaat rerangka
konseptual : 1.Untuk keperluan manajer dalam mengambil keputusan 2.Bagi manajemen dan
auditor untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
Rerangka konseptual diperlukan pelaporan keuangan (laporan keuangan dan penjelasan
tambahannya)Pelaporan keuangan adalah informasi yang diperlukan untuk keperluan
stakeholder dalam pengambilan keputusan terdiri dari : - Laporan keuangan - Catatan singkat
(disclosure dan informasi tambahan) B. Tujuan untuk Kerangka Kerja Konseptual IASB dan
FASB mempertimbangkan kerangka tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk
mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pengguna. informasi tersebut akan dipilih
salah satu dasar kegunaannya dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan ini
terlihat ingin dicapai akan pelaporan yaitu: 1. berguna dalam pengambilan keputusan
ekonomi 2. berguna dalam menilai prospek arus kas 3. tentang sumber daya perusahaan,
klaim terhadap sumber daya dan perubahan di dalamnya. Kerangka IASB dikembangkan
mengikuti jejak dari pembuat standar AS, FASB, pada periode 1987-2000 FASB
menerbitkan laporan konsep tujuh mencakup topik topik berikut: 1. Tujuan dari pelaporan
keuangan oleh perusahaan bisnis dan organisasi non-profit 2. Karakteristik kualitatif
informasi akuntansi akuntansi yang berguna 3. Unsur-unsur laporan keuangan 4. Kriteria
untuk pengakuan dan pengukuran unsur-unsur 5. Penggunaan arus kas dan menyajikan
informasi nilai dalam pengukuran akuntansi. IASB memiliki konsep laporan hanya satu,
kerangka atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. itu dikeluarkan oleh IASC,
organisasi pendahulu ke IASB, pada tahun 1989 dan kemudian diadopsi oleh IASB pada
tahun 2001. kerangka menggambarkan konsep-konsep dasar dengan yang laporan keuangan
disusun. Ini berfungsi sebagai panduan untuk tidak menyasar langsung dalam IAS atau IFRS
atau interpretasi. IASB menyatakan bahwa kerangka: - Menentukan tujuan laporan keuangan
- Mengidentifikasi karakteristik kualitatif yang membuat informasi dalam laporan keuangan
berguna - Mendefinisikan elemen dasar laporan keuangan dan konsep untuk pengakuan dan
pengukuran mereka dalam laporan keuangan. IAS 1 penyajian laporan keuangan dan 8 IAS
kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan menangani kesalahan dengan
penyajian laporan keuangan dan membuat reverance untuk framework. IAS 8 mengatur
bahwa dalam ketiadaan standar IASB atau interpretasi yang secara khusus berlaku untuk
transaksi, bahkan atau kondisi lain, manajemen harus kita pertimbangan dalam
mengembangkan sebuah menerapkan akuntansi yang menghasilkan informasi yang: -
Relevansi dengan keputusan ekonomi membuat kebutuhan pengguna - Handal, dalam
laporan keuangan: a. setia merupakan posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas
b. mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi, acara lainnya dan kondisi, dan bukan
hanya bentuk hukum c. adalah netral, yaitu. bebas dari bias d. adalah tepat e. secara lengkap
dalam semua hal yang material IAS 8 (ayat 11) menyediakan hirarki pernyataan akuntansi.
6. Hal ini membutuhkan bahwa dalam membuat penilaian yang diperlukan dalam ayat 10.
Manajemen akan merujuk kepada, dan mempertimbangkan penerapan, sumber-sumber
berikut, dalam urutan: Ø persyaratan dan bimbingan dalam Standar dan interpretasi
berurusan dengan masalah yang sama dan terkait dan Ø definisi, kriteria pengakuan dan
pengukuran konsep untuk aset, kewajiban,penghasilan dan beban pada framework tersebut.
Ø Pengembangan Rerangka Konseptual Pengaturan standar berdasarkan aturan dan prinsip.
Pengaturan standar ada yang dipengaruhi prinsip dan ada yang dipengaruhi aturan dari
lingkungan pengambilan keputusan. PERBEDAAN * PRINSIP 1.Standar berdasar prinsip –
prinsip akuntansi 2.Baku dan berlaku umum 3.Prinsip adalah keyakinan yang kuat dan tidak
dapat diubah 4.Dampaknya harus membuat estimasi misalnya : Jika terjadi banjir maka
rumahnya akan digenangi sehingga harus pindah rumah ( mengungsi ) * RULES 1.Standar
berdasar aturan/ persyaratan rinci 2.Lingkupnya hanya untuk kelompok tertentu dimana
akuntansi dilaksanakan 3.Konsisten 4.Akurat (siapapun yang mengukur hasilnya sama
sehingga informasinya netral ) 5.Ada adjusment karena lingkungan para stakeholdernya
berbeda – beda 6.Dipengaruhi politik ( pihak yang dominan seperti pada teori Private Interst
) • Contoh Principle based : IFRS termasuk principle karena digunakan semua negara (
standarnya berlaku secara internasional ) • Contoh Rules Based : seperti PSAK di Indonesia
atau USGAAP di Amerika d. Kritik terhadap Rerangka Konseptual Standar dapat digunakan
untuk mengelompokkan elemen akuntansi dalam laporan keuangan(neraca dan laba rugi).
Kerangka konseptual dikritik karena masih ada masalah pendefinisian dan pengukuran. Di
dalam pengukuran masih ada hal yang tidak jelas seperti persediaan yang diukur berdasarkan
beberapa metode, atau IFRS yang menyarankan pengukuran berdasarkan current cost bukan
historical cost. 1.Masalah interpretasi : beberapa metode menghasilkan hasil yang berbeda –
beda. 2.Hanya tergantung pada pengamatan yang terjadi /tidak disusun secara terstruktur
sehingga tidak memenuhi standar. Deskripsi : dari hasil pengamatan lalu dijelaskan sampai
pada kondisi tersebut. Preskriptive : kebalikan dari deskripsi dijelaskan karena penyebabnya
dijelaskan lebih dulu. 3.Kelemahan rule based antara lain : a. Dipengaruhi krlompok
dominan (sesuai dengan llingkungan dimana kelompok itu berada)sehingga standarnya tidak
berlaku umum. b. Kelemahan dalam pendefinisian yaitu pendefinisian elemen –elemen
tertentu yang sulit ditentukan kepastianny. e. Rerangka Konseptual Untuk Standar Auditing
Salah satu pemakai laporan keuangan adalah auditor. Yang perlu dilakukan auditor adalah
memeriksa laporan keuangan dan memberi pendapat. Tujuannya untuk meyakinkan laporan
keuangan disusun sesuai aturan yang berlaku. Karena ada kritikan maka ada masalah yang
ditimbulkan yaitu : Karena standarnya banyak terdapat kelemahan (padahal tugas auditor
adalah memberi pendapat tentang kesesuaian laporan keuangan dengan standar) maka
dengan pendapat wajar pun tidak dapat dijadikan pedoman utama. Pekerja auditor tidak
cukup hanya memberi pendapat kewajaran sehingga akuntan publik harus melakukan hal –
hal berikut agar laporan audit masih dapat digunkan : 1.Pengambil keputusansan mendapat
informasi yang lengkap 2.Harus mempertimbangkan atau melibatkan resiko bisnis klien
3.Menekankan kegiatan internal auditor yang bertujuan untuk lebih meyakinkan keabsahan
4.3 PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM (GAAP) Praktek
akuntansi harus dilaksanakan mengacu pada Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum
(PABU). Berlaku Umum mempunyai makna bahwa laporan keuangan suatu perusahaan bisa
dimengerti oleh siapapun dengan latar belakang apapun. Dalam hal ini Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf 9 dan 10 menyatakan bahwa laporan keuangan
yang dibuat berdasarkan standar akuntansi tetap bisa memenuhi kebutuhan semua pengguna
7. yang meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman,
pemasok dan kreditor lainnya, pemerintah serta lembaga – lembaganya, dan masyarakat.
Bayangkan jika tidak ada PABU maka sebuah entitas akuntansi harus membuat laporan
keuangan dalam banyak format karena banyaknya pihak yang berkepentingan. Meski
demikian, berhubung investor merupakan penanam modal yang secara relatif mempunyai
resiko yang lebih besar, maka laporan keuangan entitas akuntansi, khususnya perusahaan,
berdasarkan standar akuntansi keuangan akan mengandung lebih banyak informasi untuk
kepentingan investor. Demikian juga, aturan - aturan yang dibuat lebih banyak dimaksudkan
agar laporan keuangan memberikan informasi yang memenuhi kepentingan investor. Dalam
konteks yang lain, PABU membantu para akuntan dalam menerapkan prinsip – prinsip yang
konsisten pada organisasi yang berbeda. PABU merupakan standar yang harus diikuti
dimanapum profesi akuntan berada, kecuali jika keadaan membenarkan adanya pengecualian
terhadap standar yang ada. Jika manajemen merasa bahwa keadaan yang dihadapi tidak
memungkinkan adanya ketaatan terhadap standar yang ada, pengecualian dapat dilakukan,
tentu saja disertai dengan pengungkapan yang memadai. Bentuk dari PABU mencakup
konvensi, aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk merumuskan praktik akuntansi yang
berlaku umum pada saat tertentu. Dengan pengertian yang hampir sama, Miller (1985)
menyatakan prinsip akuntansi berlaku umum (GAAP) merupakan rajutan dari berbagai
aturan dan konsep. Aturan dan konsep ini awalnya dikembangkan dari praktik tetapi telah
ditambah dan dikurang oleh badan yang punya otoritas. Metode akuntansi harus dapat
memenuhi paling sedikit satu dan biasanya beberapa kondisi-kondisi berikut ini, untuk dapat
dikualifikasikan sebagai suatu metode yang berlaku umum. Kondisi tersebut antara lain:
Metode tersebut akan benar-benar digunakan dalam kasus-kasus yang jumlahnya cukup
signifikan, di mana terdapat kondisi yang memungkinkan untuk menggunakan metode
tersebut. Metode tersebut mendapat dukungan yang diberikan melalui pernyataan-pernyataan
dari lingkungan akuntansi professional, atau badan-badan yang berwenang lainnya. Metoda
tersebut mendapat dukungan secara tertulis dari sejumlah pengajar dan pemikir akuntansi
terkemuka. Prinsip akuntansi beraku umum mengacu pada berbagai sumber. Sumber acuan
prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia menurut IAI adalah sebagai berikut: Prinsip
akuntansi yang ditetapkan dan/atau dinyatakan berlaku oleh badan pengatur standar dari
Ikatan Akuntan Indonesia; Pernyataan dari badan, yang terdiri dari pakar pelaporan
keuangan, yang mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan
menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan praktik akuntansi yang ada dan berlaku
umum, dengan syarat dalam prosesnya penerbitan tersebut terbuka untuk dikomentari oleh
publik dan badan pengatur standar dari Ikatan Akuntan Indonesia tidak menyatakan
keberatan atas penerbitan pernyataan tersebut; Pernyataan dari badan, yang terdiri dari pakar
pelaporan keuangan, yang mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan
tujuan menginterpretasikan atau menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan praktik
akuntansi yang ada berlaku umum, atau pernyataan yang tersebut pada butir b yang
penerbitannya tidak pernah dinyatakan keberatan dari badan pengatur standar dari Ikatan
Akuntan Indonesia tetapi belum pernah secara terbuka dikomentari oleh publik; Praktik atau
pernyataan resmi yang secara luas diakui sebagai berlaku umum karena mencerminkan
praktik yang lazim dalam industri tertentu, atau penerapan dalam keadaan khusus dari
pernyataan yang diakui sebagai berlaku umum, atau penerapan standar akuntansi
internasional atau standar akuntansi yang berlaku umum di wilayah lain yang menghasilkan
penyajian substansi transaksi secara lebih baik. Praktek akuntansi yang sangat dinamis
8. seringkali akan menemui kondisi dan atau situasi yang belum diatur dalam PABU. Dalam
situasi baru, sudah pasti tidakada prinsip-prinsip yang berlaku umum. Jika entitas-entitas
yang berbeda menerapkan kebijakan yang berbeda-beda, maka tidak terdapatmekanisme
untuk menilai prinsip mana yang berlaku umum. (Pada praktiknya, bukanlah suatu hal yang
tidak mungkin bahwa kesemuanya akan dianggap sebagai prinsip-prinsip yang berlaku
umum). Disisi yang lain, sebuah rekomendasi dari badan yang menetapkan standar secara
otomatis akan dianggap menjadi berlaku umum tanpa melihat praktik-praktik lainnya, tidak
peduli seberapa tidak populernya rekomendasi yang diberikan tersebut. Profesi akuntansi
telah mengembangkan standar yang berlaku umum dan diterima universal. Standar ini
dinamakan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar ini diperlukan
sebagai patokan atau pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang baku. Dengan
adanya standar ini, pihak manajemen selaku pengelola dana dan aktivitas perusahaan dapat
mencatat, mengikhtisarkan, dan melaporkan seluruh hasil kegiatan operasional maupun
financial perusahaan secara baku dan transparan. Laporan keungan yang telah disusun
manajemen berdasarkan standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum ini merupakan
salah satu bentuk dari pertanggung jawaban manajemen kepada investor selaku pemilik dana.
Dalam konteks standar akuntansi yang berlaku umum, ada dua konsep yang harus dipenuhi.
Konsep entitas usaha, Membatasi data ekonomi dalam sistem akuntansi terhadap data yang
berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Perusahaan dianggap sebuah entitas yang
terpisah dari pemilik, kreditur, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Misalnya, seorang
konsultan perorangan yang sekaligus sebagai seorang kepala keluarga, harus memisahkan
antara perusahaannya sebagai konsultan dan keuangan keluarganya. Konsep biaya. Bahwa
nilai suatu aset dicatat berdasarkan nilai perolehannya. Bukan berdasarkan nilai pasar, atau
nilai penawaran. Konsep biaya ini didukung dengan dua konsep lain, yaitu: Ø Konsep
objektivitas, yang melandaskan pencatatan dan pembukuan laporan akuntansi pada bukti
objektif. Ø Konsep unit pengukuran yang mensyaratkan data ekonomi dicatat dalam satuan
mata uang. Bila di Indonesia kita menggunakan rupiah (Rp.) tetapi di negara lain tentunya
disesuaikan dengan jenis mata uang yang dipegang negara yang bersangkutan. 4.4
PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan
keuangan pemerintah disebut dengan pengguna laporan keuangan pemerintah. Dalam hal ini,
pengguna laporan keuangan pemerintah dapat juga diidentifikasikan dengan menelusuri siapa
pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemerintah (stakeholder), yang mana berdasarkan
penelitian Drebin et al. (1981) dalam Jones dan Pendlebury (2000) menjelaskan bahwa
stakeholder pemerintah tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: pembayar pajak,
pemberi dana bantuan (hibah), investor, pengguna jasa, karyawan, pemasok, dewan legislatif,
manajemen (pemerintah itu sendiri), pemilih dan badan pengawas. Begitupula dalam
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
dinyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan
pemerintah, namun tidak terbatas pada: Masyarakat; Para wakil rakyat, lembaga pengawas,
dan lembaga pemeriksa; Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi,
dan pinjaman; Pemerintah. Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat di identifikasikan
dengan menelusuri siapa yang menjadi stakeholder organisasi. Drebin et al. (1981)
mengidentifikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan. Lebih lanjut
Drebin menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan
menjelaskan kebutuhannya. Kelompok pemakai laporan keuangan tersebut adalah :
Pembayar pajak (taxpayers) Pemberi dana bantuan (granlurx) . Investor Pengguna jasa (fee-
9. paying service recipients) Karyawan/ pegawai Pemasok (vendor) Dewan legislatif
Manajemen Pemilih (voters) Badan pengawas (oversight bodies) Pengklasifikasian tersebut
didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, dan
pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan organisasi, karyawan dan
pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan sumber daya material, dewan legislative, dan
manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya, dan aktivitas mereka semua diawasi
oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk level pemerintahan yang lebih tinggi. Anthony
mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi lima kelompok, yaitu:
1. Lembaga pemerintah (governing bodies) 2. Investor dan kreditor 3. Pemberi sumber daya
(resourceproviders) 4. Badan pengawas (oversight bodies) 5. Konstituen Pengklasfikasian
pemakai laporan keuangan yang dilakukan Anthony adalah dengan mempertimbangkan
semut organisasi nonbisnis, bukan untuk organisasi pemerintahan saja, sedangkan Drebin et
al mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan untuk sektor pemerintahan saja. Jika
dibandingkan dengan analisis Drebin et al., Anthony memasukkan pembayar pajak, pemilih,
dan karyawan dalam satu kelompok yang ia sebut konstituen. Ia mengelompokkan pemberi
dana bantuan dan pembayar jasa sebagai pemberi sumber daya, investor dan kreditor
dikelompokkan menjadi satu. HAK & KEBUTUHAN PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN
Hak pemakai laporan keuangan: Hak untuk mengetahui · Mengetahui kebijakan pemerintah ·
Mengetahui keputusan yg diambil pemerintah · Mengetahui alasan dilakukannya suatu
kebijakan & Keputusan tertentu. Hak utk diberi informasi, meliputi hak utk diberi penjelasan
secara terbuka atas permasalahan tertentu yg menjadi perdebatan publik. Hak utk didengar
aspirasinya Hak ini muncul sbg akibat konsekuensi pertanggungjawaban & pengelolaan
publik (accountability & stewardship). Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan: Masyarakat
pengguna pelayanan publik. Biaya, harga, & kualitas pelayanan. Masyarakat pembayar pajak
& pemberi bantuan Penggunaan dana Kerditur & Investor Menghitung tingkat risiko,
likuiditas, & solvabilitas Parlemen & Kelompok Politik Pengawasan, mencegah bias LK &
penyelewengan Manajer Publik SIM, perencanaan, pengendalian, & pengukuran kinerja
Pegawai Informasi gaji & manajemen kompensasi
daftar pustaka: http://muntiawardhani29.blogspot.co.id/2013/03/kerangka-konseptual.html