[Ringkasan] Tesis ini menganalisis kebijakan pembangunan kawasan agropolitan di Kabupaten Karo dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah. Penelitian menemukan bahwa format kebijakan baik secara substansi maupun proses belum sepenuhnya terintegrasi dan melibatkan para pemangku kepentingan. Beberapa faktor juga menghambat keberhasilan kebijakan seperti lemahnya kelembagaan petani, keterbatasan dana, dan

1. ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN
AGROPOLITAN DALAM LINGKUP PERENCANAAN
WILAYAH DI KABUPATEN KARO
TESIS
OLEH
DATA MARTINA GINTING
027003010 / PWD-PWK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2004
Data Martina Ginting : Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Agropolitan Dalam Lingkup…, 2004
USU Repository © 2007

2. Ringkasan
ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN AGROPOLITAN DALAM LINGKUP
PERENCANAAN WILAYAH DI KABUPATEN KARO
Ketimpangan pembangunan antara desa sebagai sentra pertanian dengan kota sebagai
pusat industri telah mendorong terjadinva aliran sumber daya dari wilayah perdesaan ke
kawasan perkotaan secara t i d a k s e i m b a n g . U n t u k i t u m e n a r i k d i c e r m a t i
k e b i j a k a n pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Karo khususnya sebagai
salah satu Kabupaten dalam Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan
Sumatera Utara (KADTBB SU) yang pada awalnya diniati untuk mengurangi disparitas
antar wilayah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan key
infarman antara lain kalangan petani, pengusaha, aparat pemerintah daerah yang
ditentukan secara purposive sampling. Pengu mp ulan d ata d ilakuk an d eng an
melak uk an p eng amatan berperan-serta, focus group discussion (FGD), dan studi dokumen.
Melalui penelitian ini dapat diungkapkan bahwa : format kebijakan dalam
arti substansi dan proses kebijakan mengenai pengembangan kawasan agropolitan
yang tengah berlangsung di Kabupaten Karo belum sepenuhnya terintegrasi dan utuh.
Artinya, dari segi substansi (isi, ruang lingkup, bobot materi) kebijakan masih perlu
dilakukan penyempurnaan agar semakin sesuai dengan rencana induk yang tertuang dalam
Pedoman Umum, Panduan Operasional maupun Master Plan Kawasan Agropolitan
Dataran Tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara (KADTBB SU) dan tetap dalam koridor
percepatan pencapaian visi dan misi Kabupaten Karo sebagaimana tertuang dalam
dokumen PROPEDA dan RENSTRA. Selanjutnya dari segi proses kebijakan maka agenda
penyusunan kebijakan mulai dari perumusan, pelaksanaan, evaluasi kebijakan belum
sepenuhnya mencerminkan keterlibatan para stakeholders kunci. Sehingga
kecenderungan nuansa top dawn lebih dominan daripada bottom up. Di sisi lain, lemahnya
transparansi juga menghambat terbentuknya sebuah kebijakan publik yang komprehensif
dan acceptable.
Operasionalisasi konsep kebijakan pengembangan kawasan agropolitan tersebut
dalam arti dipahami (dipersepsikan) oleh masyarakat umumnya atau masyarakat tani
khususnya masih perlu terus dikembangkan karena secara empirik konsep tersebut
masih sangat asing bagi masyarakat sehingga kebijakan tersebut ditanggapi secara biasa-
biasa saja. Melalui penelitian ini terungkap pula beberapa faktor bersifat mendorong maupun
yang menghambat keberhasilan kebijakan pengembangan kawasan agropolitan meliputi :
lemahnya kelembagaan petani, minimnya keterlibatan stakeholder baik dari pihak
pemerintah maupun swasta, keterbatasan dana, dan belum dipahaminya secara jelas, baik
pengertian konsep, model dan
Data Martina Ginting : Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Agropolitan Dalam Lingkup…, 2004
USU Repository © 2007

3. kebijakan operasional pengembangan kawasan agropolitan secara k o m p r e h e n s i f p a d a
s e m u a t i n g k a t a n ( P u s a t , P r o v i n s i , Kabupaten/Kota, serta kawasan).
Sedangkan faktor eksternal meliputi : lesuny a perekonomian nasional maupun
regional, kebijakan liberalisasi perdagangan masih bias kota, dan tata ekonomi global
yang masih memberi keistimewaan bagi negara-negara maju sehingga negara berkembang
mengalami stagnasi.
Untuk itu, direkomendasikan agar Pemerintah Kabupaten, Pemerintah P r o v i n s i S u m a t e r a
U t a r a m a u p u n s t a k e h o l d e r s l a i n n y a a g a r melakukan beberapa langkah terkait dengan
hasil penelitian ini, antara lain sebagai berikut :
Pembuatan model sintesis pada tataran kebijakan agar perencanaan s t r a t e g i s d a e r a h
K a b u p a t e n K a r o m e n j a d i p a y u n g b a g i pengembangan kawasan dalam arti
perencanaan tata ruang. Altematif lain, perencanaan tata ruang termasuk di
dalamnya pengembangan kawasan agropolitan disusun secara kohesif dan
terintegrasi dengan rencana pengembangan wilayah melalui r e n c a n a i n d u k
y a n g k o m p r e h e n s i f s e h i n g g a k e d u a j e n i s perencanaan tersebut saling mendukung
bukan saling meniadakan.
Meningkatkan keterlibatan stakeholders dalam setiap tahapan perumusan
kebijakan, implementasi, evaluasi dan memperoleh manfaat dari kebijakan
pembangunan khususnya pengembangan kawasan. Melalui proses dialogis yang
intensif inilah maka dapat terbentuk visi bersama (share vision) akan pentingnya
pergeseran model pengembangan kawasan salah satunya melalui model
pengembangan kawasan agropolitan.
Secara terus menerus melakukan analisis faktor-faktor penentu keberhasilan
(dterminant factors) agar perkembangan mutakhir, tingkat perkembangan program
senantiasa dapat dikenali dan kendala-kendala yang timbul dapat segera diantisipasi.
Penyiapan segala piranti baik sarana dan prasarana perlu segera dilakukan agar
secara objektif kawasan agropolis yang hendak dibangun memenuhi persyaratan
dan prakondisi dasar sebagai sebuah kawasan agropolitan.
Melakukan penelitian lanjutan khususnya pengembangan model-model alternatif
pengembangan kawasan, freasibility study terhadap lokasi, infrastruktur yang ada dan
yang tidak kalah pentingnya penen tu an prioritas p eng emb ang an y ang cermat
ag ar tid ak menimbulkan inefisiensi modal, waktu, maupun ongkos sosial (social
cost) yang harus ditanggung.
Data Martina Ginting : Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Agropolitan Dalam Lingkup…, 2004
USU Repository © 2007