2. .
Matakuliah ini terdiri dari 3 (tiga) konsentrasi jurusan
akademis, yaitu Komunikasi dari bidang Ilmu
Komunikasi sendiri, kemudian Advokasi dari bidang
Ilmu Hukum dan Kebijakan dan Bidang Ilmu
Administrasi Publik.
Matakuliah ini menyajikan pemahaman tentang
konsep dasar komunikasi dan advokasi kebijakan
yang meliputi proses dan model komunikasi, bentuk
teknik komunikasi, proses dan model advokasi,
bentuk dan teknik advokasi serta mampu
mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajari
dalam mata kuliah ini.
3. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa
diharapkan mampu memahami konsep-
konsep dasar komunikasi advokasi
kebijakan meliputi:
komunikasi, proses, komunikasi efektif, model dan
bentuk-bentuk, teknik komunikasi yang dapat
mendukung kegiatan advokasi kebijakan dengan
menerapkan prinsip-prinsip entrepreneurship.
Mahasiswa mampu mensosialisasi produk
kebijakan, mengedukasi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan
publik
4. 1. Komunikasi
Definisi yang menekankan pada unsur penyampaian atau pegoperan telah
dikemukakan tahun 1939 oleh William Albig yang menulis bahwa
komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang berarti
antara individu-individu. Kemudian Brelson dan Steiner juga merumuskan
bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi, idea, emosi,
keterampilan, dan seterusnya, melalui penggunaan simbol, angka, grafik
dan lain-lain.
Demikian juga Astrid S. Sutanto menulis. “Komunikasi adalah kegiatan
pengoperan lambang yang mengandung arti/makna“ (Morrisan, 2013.4).
Makna dari komunikasi adalah pertama, dalam prosesnya melibatkan
pertukaran simbol atau tanda baik verbal maupun nonverbal, kedua
adanya kebersamaan antara pengirim dengan penerima pesan.
Komunikasi berorientasi pada adanya kesamaan dalam memaknai suatu
simbol dengan tujuan menciptakan hubungan kebersamaan, keakraban
atau keintiman antara pihak-pihak yang
melakukan kegiatan komunikasi
5. 2. Advokasi
Advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif, yang
bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam
pengambilan kebijakan atau keputusan. Proses advokasi ini sangat
penting bagi para peneliti dalam mengkomunikasikan hasil kajian dan
isu-isu penting, dilakukan dengan perencanaan strategis dengan target
utama adalah pengambil kebijakan dan korporasi.
Advokasi bukan revolusi, namun lebih merupakan suatu usaha
perubahan sosial melalui semua saluran dan piranti demokrasi
perwakilan, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam
sistem yang berlaku. Keberhasilannya diperoleh bila proses dilakukan
secara sistematis, terstruktur, terencana dan bertahap dengan tujuan
yang jelas, untuk mempengaruhi perubahan kebijakan agar menjadi
lebih baik.
Keterampilan advokasi merupakan sebuah ilmu dan seni, yang
tentunya sangat dipengaruhi oleh kemampuan berkomunikasi tim
peneliti. Peningkatan keterampilan komunikasi dapat membantu tim
untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam melakukan advokasi.
6. 3. Kebijakan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan
asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada
pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan
berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau
melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran
pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling
mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.
Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan
keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif
seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan
dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis,
manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.
Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum
tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada
seseorang untuk bergerak.Secara etimologis, “kebijakan” adalah terjemahan dari
kata (policy). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas
yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara
bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang
dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan
berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.
7. Maka, Makna Komunikasi dan Advokasi
Kebijakan Adalah :
Proses saling memberikan pesan baik secara langsung maupun
dengan media tertentu untuk mempengaruhi atau
mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan
kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah.
Untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka berbagai bentuk
kegiatan advokasi dilakukan sebagai upaya memperkuat
posisi tawar (bargaining position) asosiasi atau organisasi
pengusaha seperti penyadaran serta pengorganisasian
kelompok-kelompok usaha, pemberian bantuan hukum yang
mengedepankan pembelaan hak-hak dan kepentingan
organisasi pengusaha, serta kegiatan lobby.
