R E K O M E N D A S I 2010 J A R L I T B A N G

2,022 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,022
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

R E K O M E N D A S I 2010 J A R L I T B A N G

  1. 1. REKOMENDASIRAKOR JARLITBANG PENDIDIKAN 2010<br />
  2. 2. I. SUBSTANSI<br />Setelah memperhatikan pengarahan Mendiknas yang disampaikan oleh Kepala Balitbang, paparan dari para narasumber, diskusi yang berkembang pada sidang pleno, danstudi banding, Rakornas Jarlitbang Pendidikan 2010 merumuskan rekomendasi sebagai berikut.<br />
  3. 3. PENELITIAN KEBIJAKAN<br />1. Koordinasi antara Jarlit Pusat dan Jarlit Daerah dalam analisis/ penelitian kebijakan dan inovasi pendidikan perlu lebih ditingkatkan guna mendukung sinkronisasi pembangunan pendidikan nasional dan daerah melalui pemanfaatan hasil-hasil penelitian kebijakan pendidikan. Untuk memperkuat koordinasi tersebut: <br />Bappeda/Balitbangda selaku koordinator Jarlit Daerah mengalokasikan dana dari APBD, dengan dukungan regulasi dari Pusat (Depdiknas dan Depdagri). <br />Puslitjaknov selaku koordinator Jarlit Pusat mengalokasikan dana stimulus bagi Jarlit Daerah dalam mendukung pelaksanaan fungsi Jarlit.<br />
  4. 4. PENELITIAN KEBIJAKAN - 2<br />2. Pelaksanaan kegiatan Jarlit disepakati sebagai berikut.<br />Topik-topik penelitian yang menjadi prioritas untuk dikerjasamakan antara Puslijaknov dan Jarlit Daerah mengacu kepada road map penelitian.<br />Peningkatan SDM Jarlit diantaranya dilakukan melalui pelatihan. Topik-topik pelatihan yang diperlukan antara lain adalah penelitian kebijakan, penelitian pengembangan termasuk penelitian tindakan kelas, analisis kebijakan, dan analisis data (temasuk penggunaan software).<br />Memberikan dukungan teknis dalam penyusunan program kerja jarlit daerah dan pelaksanaan analisis/penelitian kebijakan.<br />
  5. 5. PENELITIAN KEBIJAKAN - 3<br />Kegiatan penyebarluasan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan dilakukan melalui pengembangan pangkalan hasil penelitian (clearing house), simposium nasional hasil-hasil penelitian, jurnal–jurnal pendidikan terakreditadi yang diterbitkan oleh Puslitjaknov dan Balitbang, Kemendiknas.<br />3. Bentuk kerjasama dilakukan melalui pola: (1) sharing dana antara Pusat dan Daerah, (2) biaya penuh dari Daerah, dan (3) biaya dari Daerah, bantuan teknis dari Pusat.<br />
  6. 6. PENGEMBANGAN KURIKULUM<br />Penerapan budaya dan karakter bangsa, kewirausahaan, dan kreativitas melalui pembelajaran siswa aktif di sekolah agar didahului dengan piloting dan pelatihan bagi tenaga yang akan terlibat.<br />2. Perludilanjutkanbantuanprofesionalpengembangankurikulumkepadaseluruh TPK Provinsidan TPK Kab/Kota olehPusatKurikulum dengan tambahan materi tentang pengembangan budaya dan karakter bangsa, kewirausahaan, kreativitas melalui pembelajaran siswa aktif;<br />
  7. 7. PENGEMBANGAN KURIKULUM -2<br />3. Perlu ditingkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, LPMP, Balitbangda, Bappeda, dan Instansi yang terkait untuk mendukung pengusulan pendanaan dalam rangka pelaksanaan pendampingan pengembangan kurikulum kepada satuan pendidikan;<br />4. Perlu ditingkatkan peran Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Provinsi dalam pelaksanaan bantuan profesional pengembangan KTSP kepada TPK Kab/Kota, serta pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap TPK Kab/Kota; <br />
  8. 8. PENGEMBANGAN KURIKULUM -3<br />5.Perlu ditingkatkan peran Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Provinsi dalam pelaksanaan bantuan profesional pengembangan KTSP kepada TPK Kab/Kota, serta pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap TPK Kab/Kota; <br />6. Perlu ditingkatkan peran TPK Kab/Kota dalam pelaksanaan pendampingan pengembangan KTSP kepada seluruh satuan pendidikan di daerahnya.<br />
  9. 9. PENDATAAN PENDIDIKAN<br />Perlu mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pendataan pendidikan nasional denganmelakukan upaya-upaya sebagai berikut:<br />1. menentukan peran dan tanggungjawab yang jelas dalam pelaksanaan pendataan pendidikan antara Pusat Statistik Pendidikan (PSP) dengan masing-masing stakeholder pendataan di tingkat daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, LPMP dan Balitbangda/Bappeda.<br />
  10. 10. PENDATAAN PENDIDIKAN -2<br />2. mengefektifkan “Sistem Perwalian Data” (Pusat – Provinsi – Kabupaten/ Kota). Sistem Perwalian Data merupakan mekanisme pengawasan terhadap arus data dari sekolah ke kabupaten/ kota, dan koordinasi pendataan di tingkat provinsi untuk kualitas dan kuantitas data kabupaten/ kota di wilayahnya, serta permasalahan teknis pengiriman data elektronik melalui Padatiweb. Masing-masing wali adalah petugas pusat yang bertanggung jawab terhadap mekanisme pengawasan, koordinasi, dan solusi permasalahan pendataan di tingkat provinsi pada kabupaten/ kota di wilayahnya.<br />
  11. 11. PENDATAAN PENDIDIKAN - 3<br />3. meningkatkan kemampuan teknis pendataan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dalam mengimplementasikan pangkalan data berbasis web (Padatiweb)<br />4. menyelaraskan penyediaan sumberdaya pendataan (SDM, infrastruktur, pendanaan), pelaksanaan pelatihan, koordinasi dan sosialisasi serta monitoring pendataan antara pemerintah Pusat (PSP) dan stakeholder pendataan di daerah.<br />5. meningkatkan dukungan pengembangan Decision Support System (DSS) oleh Pusat (PSP) oleh stakeholder pendataan di daerah melalui penyiapan data yang baik, pemanfaatan dan pendayagunaan sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing.<br />
  12. 12. PENILAIAN PENDIDIKAN<br />1. Perlu dilanjutkan untuk membentuk wadah (Tim) untuk menjembatani Puspendik dan daerah dalam pengembangan bank soal;<br />2. Perlu diperluas kerjasama antara Puspendik dan daerah dalam rangka peningkatan ketrampilan guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam melakukan penilaian<br />3. Perlu diterlibatkan daerah dalam rangka survey, penelitian, dan pengembangan tes yang dilakukan oleh Puspendik<br />4. Perlu pemetaan kompetensi guru di seluruh Indonesia<br />
  13. 13. PENILAIAN PENDIDIKAN -2<br />5. Perlu dikaji lebih lanjut penilaian sertifikasi guru yang ada sekarang<br />6. Daerah yang menghendaki kerjasama dengan Puspendik hendaknya memprogramkan dalam RAPBD<br />
  14. 14. BAN dan PERUNDANGAN<br />Perlu mendorong Dinas Pendidikan Provinsi agar menyediakan dana tambahan untuk mempercepat proses penuntasan akreditasi sekolah dan madrasah serta pembentukan BAN PNF di tingkat provinsi<br />Meningkatkan kerjasama antara pusat dan Daerah dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan (RUU dan RPP) Pendidikan<br />
  15. 15. II. STUDI BANDING<br />
  16. 16. KELOMPOK I<br />Pemerintah dan masyarakat bersama-sama memenuhi kebutuhan sekolah, meliputi sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, media pembelajaran, pembiayaan, dan proses pembelajaran.<br />Merubah proses sosialisasi menjadi pendampingan (bimbingan teknis) kepada guru dan kepala sekolah dalam rangka Peningkatan Profesionalisme pengelola sekolah.<br />
  17. 17. KELOMPOK I -2<br />3. Mengoptimalkan sinergi antara masyarakat, pengelola sekolah, orang tua dan stakeholder lainnya.<br />4. Mengoptimalkan peran pemangku kepentingan agar memanfaatkan hasil evaluasi dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran.<br />
  18. 18. KELOMPOK II<br />1. KementerianPendidikanNasionalmelaluiBadanPenelitiandanPengembanganperlumengembangkan model PAUD yang menerapkan “Mind Champ Pre School”, denganmempertimbangkanlocal wisdom danmisi 5 “K” Kemdiknas, danmenyusun program secaraterintegrasiantarapemerintahpusatdandaerah.<br />
  19. 19. KELOMPOK III<br />Kerjasama yang eratdansalingmendukungdalamantarasekolah, MoE, perguruantinggi, danduniausaha (a.l. dibidangkomputer) perludijalinlebiheratdalamupayapeningkatanmutupembelajaran.<br />Pembelajarandenganberbagaivariasimetodepembelajarana.l. penggunaan IT, berpusatpadasiswa, dankolaboratif learning antar-matapelajaranperlulebihdikembangkan. Lebihdifokuskanpadaprosespembelajaran<br />
  20. 20. KELOMPOK III -2<br />3. Muatanmateritidakperluterlalubanyak. Pendekatanpembelajaran yang lebihberorientasipadapraktekdalamkehidupannyatasehari-hariperludikembangkan . <br />
  21. 21. KELOMPOK IV<br />Perlu wujud konkrit dalam pembentukan karakter bangsa melalui kegiatan dan pembiasaan (habituasi) di sekolah, seperti menyanyikan lagu kebangsaan dan mengucapkan sumpah.<br />Perlu kerjasama sekolah dan pihak industri komputer dalam mewujudkan sekolah berbasis ICT<br />
  22. 22. KELOMPOK V<br />Ada panduan pelaksanaan program remediasi dan pengayaan di sekolah-sekolah Indonesia<br />Memperkuat konsep pendidikan karakter bangsa dan panduan pelaksanaan serta penilaiannya<br />Membangun kemitraan antara sekolah di Singapura dan Indonesia (Sister school include teacher exchange)<br />
  23. 23. KELOMPOK VI<br />Melakukan Kerjasama Penelitian dan Penyusunan Metoda Pembentukan Karakter Baik dan Kuat sesuai dengan Budaya Indonesia<br />Melakuakan kerjasama dalam mencari model dan sister school bagi pengembangan sekolah di Indonesia<br />
  24. 24. UMUM<br />Guru, KS, pengawas harus lebih profesional, memiliki komitmen dan diperhatikan kesejahteraannya<br />Kebijakan diambil berdasarkan data mengenai kondisi lapangan<br />Perlu dilakukan penelusuran dan dokumentasi sejarah dan lesson learn dari sekolah-sekolah yang baik<br />
  25. 25. RAKORNAS JARLITBANG 2011<br />
  26. 26. USULAN PELAKSANAAN<br />BentukRakornas: terpusat atau regional<br />Kandidat lokasi Rakornas: Provinsi Sumsel, Kaltim, atau Bali<br />Usul lokasi studi banding:Malaysia, Korea Selatan, Australia<br />
  27. 27. TERIMA KASIH<br />

×