Dokumen tersebut membahas implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah di Provinsi Sulawesi Selatan, mencakup latar belakang, landasan kebijakan, tata cara verifikasi data lahan sawah, dan penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi."

1. IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPALA SUBDIREKTORAT PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG
KEMENTERIAN ATR/BPN
Elsa Puspita Agustiningrum, ST., MT

2. OUTLINE
1
LATAR BELAKANG
ISU STRATEGIS ALIH FUNGSI LAHAN
LANDASAN KEBIJAKAN
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN
PROGRES PENETAPAN PETA LAHAN
SAWAH YANG DILINDUNGI (LSD)
CATATAN PENUTUP

3. LATAR BELAKANG
2
• Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan LP2B
PP No. 1/2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi LP2B (LP2B dapat dialihfungsikan untuk
kepentingan umum); PP No. 12/2012 (Insentif Perlindungan LP2B); PP No. 25/2012 (Sistem
Informasi LP2B); PP No. 30/2012 (Pembiayaan Perlindungan LP2B)
• Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem
Budidaya Pertanian Berkelanjutan
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019
tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
• Bertujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan
sawah, mempercepat penetapan Peta Lahan Sawah
yang Dilindungi (LSD), dan mengakselerasi
pengintegrasian LSD ke dalam penetapan LP2B di RTRW
dan rencana rinci tata ruang.
terobosan Pemerintah Pusat
Pelaksanaan UU No. 41/2009 dinilai belum
efektif karena definisi dari Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang terlalu
luas dan sebagian besar pemerintah
daerah belum menetapkan Perda LP2B.
Data BPS (2021) alih fungsi lahan sawah
nasional bervariasi antara 60.000-80.000
Ha/tahun (165-220 Ha/hari)
Dampak alih fungsi lahan sawah:
1. mengancam keberlanjutan
swasembada pangan
2. mengurangi penyerapan tenaga kerja
3. pemubadziran investasi pemerintah
baik pusat maupun daerah
4. menurunkan kualitas lingkungan
hidup
5. mengganggu kemapanan struktur
sosial masyarakat

4. LATAR BELAKANG (lanjutan...)
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019
tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
Bertujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan
sawah, mempercepat penetapan Peta Lahan Sawah
yang Dilindungi (LSD), dan mengakselerasi
pengintegrasian LSD ke dalam penetapan LP2B di
RTRW dan rencana rinci tata ruang.
Keputusan Menteri ATR/KaBPN Nomor 1589/SK-
HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan
Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi
Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi
Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat
3

5. Global Hunger Index (GHI)
≤9.9
low
≤10.0-19.9
moderate
≤20.0-34.9
serious
≤35.0-49.9
alarming
≥50.0
extremelyalarming
35
30
25
20
15
10
5
0
2000 2006 2012 2021
GHI Score Trend for Indonesia
Dengan tingkat kelaparan yang masih tinggi dan luas lahan pertanian
yang semakin berkurang, Pemerintah telah berkomitmen untuk
mendorong dan menjaga sektor pertanian Indonesia. Implementasi
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Pengendalian Alih Fungsi Lahan menjadi salah satu wujud komitmen
Pemerintah untuk menjaga ketahanan serta keberlangsungan sumber
daya alam melalui perlindungan lahan pertanian terutama lahan sawah.
32,4
19,5
16,8
17
17,5
18
12,8
13,6
11,7
Thailand
Malaysia
Vietnam
Filipina
Kamboja
Myanmar
Indonesia
Laos
Timor Leste
Lahan sawah yang terus mengalami perubahan fungsi dari tahun ke tahun
berpotensi mempengaruhi produksi padi dan ketahanan pangan nasional.
FAO (2022) dalam Global Report of Food Crises menyebutkan adanya
ancaman krisis pangan di 53 negara, yg dalam hal ini perlu diantisipasi
dampak globalnya
MOTTO FAO (Dalam Bahasa latin) :
FIAT PANIS ("SEMOGA ADA ROTI")
4
Sumber:GHI: https://www.globalhungerindex.org/pdf /en/2021.pdf
GHI menggambarkan situasi kelaparan suatu negara yang berhubungan dengan
kebutuhan dasar fisiologis manusia, yaitu kebutuhan pangan dan nutrisi.
Sumber: BPS, 2021
ISU STRATEGIS ALIH FUNGSI LAHAN

6. LANDASAN KEBIJAKAN
UU No 41
Tahun 2009
Kepmen
ATR/Ka.BPN No 686
Tahun 2019
Perpres No 59
Tahun 2019
Permen
ATR/Ka.BPN
No 12 Tahun 2020
Permenko Ekonomi
No 18 Tahun 2020
Kepmen ATR/Ka.BPN
No 1589 Tahun 2021
Juknis No 5
Tahun 2022
Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B), menegaskan penetapan LP2B dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
Provinsi, dan Kabupaten/Kota
Menetapkan Lahan Baku Sawah
(LBS) secara nasional (per provinsi)
seluas 7.463.948 ha
Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan
Sawah, mengamanatkan penetapan LSD
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data
Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan
Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang
Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi
Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan
Sawah yang DIlindungi
Tentang Tata Kerja Tim Terpadu
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih
Fungsi Lahan Sawah
Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan
Sawah yang Dilindungi dengan Rencana
Tata Ruang, Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang, Izin, Konsesi,
dan/atau Hak Atas Tanah
Kepmen ATR/Ka. BPN No. 1589/SK-HK
02.01/XII/2021 Penetapan LSD pada 151
kabupaten/kota di 8 Provinsi (Lumbung
Pangan Nasional) seluas 3.836.944,33 ha
5

7. Ketahanan Pangan
(Food Security)
kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara
sampai dengan perseorangan, yang tercermin
dari tersedianya pangan yang cukup, baik
jumlah maupun mutunya, aman, beragam,
bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan
budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat,
aktif, dan produktif secara berkelanjutan
Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals (SDGs)
 Pilar Pembangunan Sosial
 Pilar Pembangunan Ekonomi
 Pilar Pembangunan Lingkungan
 Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI
LAHAN SAWAH DILINDUNGI
Saat ini kita dihadapkan pada pengembangan wilayah melalui
pembangunan dan upaya untuk ketahanan pangan sehingga
dalam rangka pembangunan berkelanjutan, diperlukan adanya
pengendalian alih fungsi lahan
6

8. Kedaulatan Pangan
(Sasaran diinginkan)
Tekanan-tekanan yang
menyebabkan konversi
alih fungsi lahan
Kondisi Ketahanan Pangan
Semakin Buruk
Pengendalian
Lahan Sawah yang
Dilindungi (LSD)
KONSEP PENGENDALIAN ALIH FUNGSI
LAHAN SAWAH DILINDUNGI
T 0
T N
Perencanaan/Target
7
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN
SAWAH DILINDUNGI (lanjutan...)

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
KELEMBAGAAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN
Ketua Harian
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional
Menteri Pertanian
Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Ketua
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Menteri Dalam Negeri
Menteri PPN/Ka.
Bappenas
Menteri Keuangan
Kepala Badan Informasi
Geospasial
T I M T E R PA D U
T I M P E L A K S A N A
Sekretaris
Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik
Direktur Jenderal
Penataan Agraria, Kemen
ATR/BPN
Direktur Jenderal Tata
Ruang,
Kemen ATR/BPN
Deputi Bidang Deputi
Bidang Koordinasi Pangan
dan Agribisnis
Kemenko
Ketua
Direktur Jenderal Pengendalian dan
Penertiban Tanah dan Ruang
Deputi Bidang
Pengembangan Wilayah,
Kemenko
Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana
Pertanian,
Kementan
Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan,
Kementan
Direktorat Jenderal Bina
Pembangunan Daerah,
Kemendagri
Deputi Bidang
Kemaritiman dan Sumber
Daya Alam,
KPPN/Bappenas
Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan,
KLHK
Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan,
Kemenkeu
Direktur Jenderal
Anggaran,
Kemenkeu
Direktorat Jenderal SDA,
Kemen PUPR
8
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN
SAWAH DILINDUNGI (lanjutan...)

10. Verifikasi Lahan
Sawah
berdasarkan Citra
BIG
Inventarisasi Data
Lahan Sawah
Eksisting
Inventarisasi Data
Pertanahan dan
Tata Ruang di
atas Lahan
Sawah
Verifikasi
Data Lahan
Sawah
berdasarkan
hasil
inventarisasi
Penetapan Peta Lahan Sawah yang
Dilindungi melalui Keputusan
Menteri ATR/Kepala BPN
TIM TERPADU
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH
(berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59/2019
yang terdiri dari 9 Kementerian/Lembaga Pusat)
TIM PELAKSANA
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH
(Diketuai oleh Direktur Jendral Pengendalian dan
Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian
ATR/BPN dan Deputi Bidang Informasi Geospasial
Tematik dari BIG selaku Sekretaris serta 12 Eselon
I dari 9 Kementerian/Lembaga Pusat sebagai
anggota)
Kendali Mutu
inventarisasi data
Lahan Sawah
PETA LAHAN
SAWAH
TERVERIFIKASI
IDENTIFIKASI
DATA
ANALISIS HASIL
IDENTIFIKASI
KLARIFIKASI
Klarifikasi oleh
K/L Pusat
kepada OPD
VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI DATA LAHAN SAWAH
SINKRONISASI DAN PENETAPAN
PETA LAHAN SAWAH DILINDUNGI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
LAHAN SAWAH DILINDUNGI
Integrasi dengan Rencana Tata Ruang
(Sebagai Bahan Penetapan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan Berdasarkan Amanat Perpres 59/2019)
Upaya Pemberdayaan
dan Pemantauan
Evaluasi
Permohonan Alih
Fungsi
Belum
Telah
Alih Fungsi
Ditolak
Alih Fungsi
Disetujui
TAHAPAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH
9
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN
SAWAH DILINDUNGI (lanjutan...)

11. PROGRES PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG
DILINDUNGI
Proses Penetapan Peta Lahan Sawah
Dilindungi dalam tahapan Verifikasi dan
Klarifikasi
Proses Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi
dalam tahapan Verifikasi Data Pertanahan dan
Tata Ruang
Tahun 2021
Tahun 2023 Tahun 2024
10
Provinsi Sulawesi
Selatan termasuk dalam
rencana Penetapan LSD
12 Provinsi

12. PROGRES PENETAPAN PETA LAHAN
SAWAH YANG DILINDUNGI (lanjutan...)
11
PengumpulanData DeskStudy
Lahan Baku Sawah 2019
SK Menteri ATR/Ka.BPN No 686 Tahun 2019
Source : Google Drive Folder
https://drive.google.com/drive/folders/1l5PagmVFv2hZpDO
W 44M37kwfBy6AEz0c
Didownload 12 Maret 2022
Data diperoleh : 24 RTR Kab/kota (Gistaru dan Pemda)
Source : diakses melalui Query Service pada
https://gistaru.atrbpn.go.id/arcgis/rest/services
pada 14 Maret 2022
Data diperoleh dalam format MDB file
Source : Ditjen SDA Kementerian PUPR
1
2 Lahan Baku Sawah Terkoreksi 2021
Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor TAN.95.01/087/D.II.M.EKON.5/02/2022
Tanggal 25 Februari 2022
Tautan: https://tinyurl.com/LBSTerkoreksi12Provinsi
3 Rencana Tata Ruang Wilayah Kab Kota (RTRW)
4 Persil Berdasarkan Jenis Hak dan PTP
Data diperoleh dalam format Shapefile
Source : Pusdatin ATR/BPN
5 Daerah Irigasi (DI)
LSD Indikatif Hasil
Desk Study
Kompilasi Data
Per masing-masing
Kabupaten/Kota
Perbaikan Digitasi
Lahan Baku Sawah Terkoreksi
2021
Proses Analisis
Pengurangan dengan Faktor
Pengurang, Overlay RTR dan
Daerah Irigasi
Mobilisasi dan
Pembagian Tim
2-3 Minggu
EstimasiWaktuPelaksanaan
METODOLOGI
Luas LBS berdasarkan SK Menteri ATR/Ka.BPN No 686
Tahun 2019 seluas 242,972,00 Ha

13. PROGRES PENETAPAN PETA LAHAN
SAWAH YANG DILINDUNGI (lanjutan...)
12
Bisnis Proses Penetapan
LSD Indikatif (12 Provinsi)
Input Proses Output
Lahan Baku Sawah 2019
SK Menteri ATR/Ka.BPN No 686
Tahun 2019
Lahan Baku Sawah
Terkoreksi 2021
Surat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian Tanggal
25/02.2022
Faktor Pengurang Luas LSD
1. luas Lahan Sawah eksisting;
2. luas Lahan Sawah yang telah
beralih fungsi;
3. hak guna bangunan;
4. hak milik tanah nonpertanian;
5. konsolidasi tanah nonpertanian;
6. hak pakai tanah nonpertanian;
7. pertimbangan teknis pertanahan
yang telah diterbitkan;
8. izin lokasi;
9. izin perubahan penggunaan
tanah/izin pemanfaatan
ruang/izin peruntukan tanah;
10.penetapan lokasi;
11.penetapan lokasi proyek
strategis nasional atau proyek
strategis daerah
provinsi/kabupaten/kota; dan
12.peruntukan non pertanian dalam
RTR.
Perbaikan Digitasi
• Perbaikan polygon
• Identifikasi faktor
pengurang (eksisting
nonsawah)
• Indetifikasi faktor
penambah (sawah
belum teridentifikasi)
Analisa Faktor
Pengurang
Berdasarkan data sekunder
Verifikasi Faktual
Terdapat
PenambahanData
LBS
Terkoreksi
Digitasi
LSD
Indikatif
Desk Study
Analisis Tumpang
Susun
Dengan RTR dan Daerah
Irigasi
Eksiting
Sawah
Esksisting
Bukan Sawah
Analisa Faktor
Pengurang
Berdasarkan data primer
LSD Indikatif
Verifikasi dan
Klarifikasi
Finalisasi LSD
Indikatif
1. Klasifikasi Kategori Sawah
dan non-Sawah
2. Pembersihan Data
3. Validasi Luas LSD
4. Laouting Peta
Survei Lapangan
LSD Indikatif 2022
Berita Acara
Penyepakatan LSD
Indikatf
a. Berita Acara
b.Lampiran Peta
Penyampaian Kepada
Tim terpadu
Rapat Koordinasi 1
Rapat Koordinasi 2
a. Penyampaian perbaikan
desk study
b.Identifikasi Awal lokasi
survei
Mobilisasi Tim
Pelaksanaan Verifikasi
Faktual
Rapat Klarifikasi
a. Klarifikasi Data
(Kondisi Sawah, Indeks
Penanaman)
b.Klarifikasi Usulan Faktor
Pengurang Tambahan
Daerah (PSN, PSD, Ren.
Investasi)
Faktor Penambah Luas LSD
1. luas Lahan Sawah eksisting;
Esksisting
Bukan Sawah
,,

14. PROGRES PENETAPAN PETA LAHAN
SAWAH YANG DILINDUNGI (lanjutan...)
13
No Kabupaten/Kota
Luas LBS
SK 686/2019
(Ha)
LBS
Terkoreksi
Luas Usulan
LSD
Indikatif
(Ha)
1 Bantaeng 6.585 6.604,95 6.221,67
2 Barru 15.703 15.737,03 15.620,51
3 Bone 117.842 118.034,8 115.990,12
4 Bulukumba 24.844 23.704,81 23.832,45
5 Enrekang 8.454 8.251,49 8.166,08
6 Gowa 32.903 35.309,2 36.635,14
7 Jeneponto 25.996 26.466,26 25.331,06
8 Kepulauan Selayar 1.809 1.981,97 1.782,38
9 Luwu 30.655 31.316,85 12.139,05
10 Luwu Timur 23.394 23.288,96 23.319,54

15. PROGRES PENETAPAN PETA LAHAN
SAWAH YANG DILINDUNGI (lanjutan...)
14
No Kabupaten/Kota
Luas LBS
SK 686/2019
(Ha)
LBS
Terkoreksi
Luas Usulan
LSD
Indikatif
(Ha)
11 Luwu Utara 27.874 27.120,96 24.622,16
12 Maros 26.205 26.092,96 24.104,67
13 Pangkajene dan Kepulauan 16.819 16.828,34 16.721,68
14 Pinrang 48.811 47.767,6 48.315,16
15 Sidenreng Rappang 48.831 48.493,76 48.510,43
16 Sinjai 16.322 16.201,51 16.061,87
17 Soppeng 28.355 28.270,29 27.581,02
18 Takalar 17.182 17.453,19 16.214,00
19 Tana Toraja 14.392 14.213,66 8.695,30
20 Toraja Utara 16.047 15.719,1 14.553,31

16. PROGRES PENETAPAN PETA LAHAN
SAWAH YANG DILINDUNGI (lanjutan...)
15
No Kabupaten/Kota
Luas LBS
SK 686/2019
(Ha)
LBS
Terkoreksi
Luas Usulan
LSD
Indikatif
(Ha)
21 Wajo 101.326 101.574,9 97.486,29
22 Kota Makassar 2.035 2.051,51 1.303,45
23 Kota Palopo 1.570 1.609,46 1.501,86
24 Kota Parepare 865 880,42 976,95

17. CATATAN PENUTUP
(CLOSING STATEMENT)
Aktivitas pembangunan dalam berbagai bidang telah menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.
Jika hal ini tidak segera diatasi, dapat mengancam ketahanan pangan nasional;
Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah dan
meningkatkan ketahanan pangan.
LSD sebagai bahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam penetapan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Diperlukan komitmen bersama para Stakeholder/Pemangku Kepentingan (political will) dalam pengendalian Alih Fungsi Lahan
Dengan pengendalian Alih Fungsi Lahan diharapkan ketahanan pangan dan swasembada pangan dapat terwujud
Dalam rangka mewujudkan strategi ketahanan pangan tahun 2025, diperlukan alternati sumber pangan pokok selain beras,
seperti gandum, jagung, sagu dan jelai
17

18. TERIMA KASIH
Direktorat Jenderal Pengendalian
dan Penertiban Tanah dan
Ruang
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional
ditjenpptr
ditjenpptr@atrbpn.go.id
ditjenpptr.atrbpn.go.id