LP2B KABUPATAN TANAH LAUT

LAPORAN PENDAHULUAN
JASA KONSULTANSI
KAJIAN AKADEMIS LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN (LP2B)
KABUPATEN TANAH LAUT
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA & PERKEBUNAN

AGENDA
PEMBAHASAN
01 PENDAHULUAN
02 GAMBARAN UMUM
WILAYAH
03 PENDEKATAN &
METODOLOGI
04 ORGANISASI &
RENCANA KERJA
05 ANALISA AWAL &
RENCANA SELANJUTNYA

4
LATAR BELAKANG
PERMASALAHAN LAHAN PERTANIAN,
PENDUKUNG KEBUTUHAN PANGAN
Prediksi penduduk Indonesia sampai tahun 2035 akan mencapai 440 juta jiwa,
dengan pertumbuhan 1,3 – 1,5 % per tahunnya. Artinya ada beberapa
permasalahan yang akan dihadapi lahan pertanian, yang merupakan lahan
pendukung untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk
KOMPETISI PEMANFAATAN RUANG
Kompetisi pemanfaatan ruang untuk berbagai sektor yang semakin ketat dan
rencana alih fungsi lahan sawah yang sangat dasyat berdasarkan RTRW
kabupaten/kota seluas 3,09 juta ha dari 7,8 juta ha lahan sawah menjadi
permukiman, perindustrian, dan lain-lain. Konversi sawah menjadi lahan
nonpertanian dari tahun 1999 – 2002 mencapai 563.159 ha atau rata-rata
187.719,7 ha per tahun.
PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG BERIMBAS
ALIH FUNGSI
Perubahan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi lahan non pertanian saat ini
semakin mengalami peningkatan yang disebabkan adanya pertumbuhan
penduduk yang berimbas pada peningkatan kebutuhan tempat tinggal atau
perumahan serta kebutuhan pendukung lainnya seperti perindustrian,
jasa/perdagangan dan lain-lain.
TERGANGGUNYA KETAHANAN PANGAN
bila tidak dikendalilkan maka akan membawa dampak pada terganggunya ketahanan
pangan yang ada. Ada tiga alasan utama, yaitu:
1. Kecenderungan tersebut dinilai sebagai ancaman nyata ketersediaan pangan
(khususnya beras).
2. Biaya investasi untuk pembangunan prasarana irigasi selama ini sangat tinggi
dan akan hilang begitu saja apabila konversi sawah terus berlanjut dan tidak
terkendali.
3. Pencetakan sawah baru memerlukan biaya yang sangat besar dan membutuhkan
waktu yang sangat lama dalam pengembangannya.
LAHAN PERTANIAN MERUPAKAN SUMBER DAYA
POKOK
Dalam rangka menyediakan pangan, lahan pertanian merupakan salah satu sumber
daya pokok yang memiliki peran dan fungsi strategis karena secara umum produksi
pangan masih tergantung kepada pola pertanian berbasis lahan.
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF
Melalui kajian akademik ini diharapkan dapat menjadi suatu landasan dalam
penyusunan suatu peraturan perundangan berupa Peraturan Daerah yang
dikhususkan untuk memberikan perlindungan lahan pertanian produktif yang ada di
Kabupaten Tanah Laut
Jasa Konsultansi Kajian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
CV. MULTI TATA LAKSANA

Maksud Jasa Konsultansi Kajian Akdemis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
• Merumuskan kriteria pedoman perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang harus dibatasi dan
terhadap siapa pembatasan ini diterapkan.
• Menggambarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan
bermasyarakat, yang penyelesaiannya memerlukan adanya pengaturan mengenai perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan.
• Menguraikan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya pengaturan perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan.
• Menguraikan dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang harus diperhatikan apabila ketentuan mengenai
perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
• Mengelaborasi sasaran, arah dan jangkauan serta ruang lingkup pengaturan perlindungan lahan pertanian
• Menguraikan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan pedoman perlindungan lahan pertanian
MAKSUD
5
MAKSUD DAN TUJUAN

TUJUAN
• Bahwa lahan pertanian pangan yang produktif dan potensial di Kabupaten Tanah Laut
sebagai salah satu lumbung pangan di Provinsi Kalimantan Selatan dan telah memberikan
penghidupan bagi masyarakat sehingga perlu dilindungi agar produksi pangan tetap dapat
dipertahankan;
• Bahwa untuk mempertahankan produksi pangan tersebut perlu melindungi lahan pertanian
yang produktif dari alih fungsi menuju sektor non pertanian yang tidak terkendali
6
MAKSUD DAN TUJUAN

MANFAAT
Penyusunan naskah akademik ini bermanfaat sebagai bahan acuan dalam pengambilan kebijakan
masyarakat tentang pedoman perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten
Tapin sebagai bahan pendukung proses harmonisasi serta sebagai persyaratan dalam pengajuan
Prioritas Tahunan Program Legislasi Daerah (Prolegda)
7
MAKSUD DAN TUJUAN

3
2
1
UNDANG-
UNDANG
PP,
PERPRES,
PERMEN
PERDA
8
1. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan;
3. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
4. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
DASAR HUKUM
1. Permentan No 41 Tahun Tentang 2009 Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian
2. Permentan No 59 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian
3. Permentan 07/2012 Tentang Pedoman Teknis Kriteria dan persyaratan kawasan, lahan, lahan cadangan P2B
4. Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2017 – 2037
1. PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
2. PP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan
3. PP Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Baku Sawah Provinsi Kalimantan Selatan
Berkelanjutan
4. PP Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan
5. PP Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan

09
Pada tahap ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan data dan pengkajian terhadap
data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian
lapangan dilakukan penentuan responden dan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara dan
kuesioner yang telah disusun
Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan
kepustakaan, dilanjutkan dengan penyusunan usulan
penelitian, kemudian dilakukan penyusunan kuesioner,
pedoman wawancara dan pengurusan surat ijin penelitian
2
1
Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu
penulisan laporan awal hasil penelitian dan
menganalisis yang dilanjutkan dengan konsultasi serta
perbaikan dan diakhiri dengan laporan akhir
3
LINGKUP KEGIATAN
TAHAP
PERSIAPAN
TAHAP
PELAKSANAAN
TAHAP
PENYELESAIAN

010
Lokasi pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Akdemis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) terletak di Kabupaten
Tanah Laut yang meliputi seluruh wilayah administrasi 11 Kecamatan.
LINGKUP LOKASI KEGIATAN

011
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 1,5 bulan atau 45 (empat puluh lima) hari kalender dimulai sejak
terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

GAMBARAN UMUM
Penyusunan Dokumen Penyusunan Data Spasial Lahan Baku Sawah Provinsi Kalimantan Selatan
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

13
WILAYAH ADMINISTRASI
.
Secara letak geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak di antara
114o30’20’’ BT – 115o23’31’’ BT dan 3o30’33’’ LS - 4o11’38’’ LS. Luas
wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah 3.631,35 km2 (Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2018 tanggal 29
Desember 2018) atau 9,71 persen dibandingkan dengan luas wilayah
Provinsi Kalimantan Selatan

14
KONDISI PERTANIAN
TANAMAN PANGAN

15
KEPENDUDUKAN.

METODE DAN
PENDEKATAN
Penyusunan Dokumen Penyusunan Data Spasial Lahan Baku Sawah Provinsi Kalimantan Selatan
FAKULTAS TEKNOLOGI

17
JENIS PENELITIAN
.
Untuk pembuatan naskah akademik tentang “Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan” diperlukan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada penelitian
lapangan (field research) untuk mendapatkan data primer, selain itu juga
diperlukan penelitian kepustakaan (library research) yang berfungsi untuk
melengkapi dan menunjang data yang diperoleh di lapangan.

18
SIFAT PENELITIAN
.
Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini
diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (holistik),
mendalam dan sistematis tentang Perlindungan Lahan pertanian pangan
Berkelanjutan. Dikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis
terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas
tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil
penelitian di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan..

19
BAHAN ATAU MATERI PENELITIAN.
1. Untuk Penelitian Kepustakaan
• Bahan Hukum Primer terdiri dari: peraturan perundang-undangan mengenai tanah pertanian,
landreform, kesejahteraan, serta aturan tentang penertiban dan pendayagunaan lahan pertanian;
• Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, diktat, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian,
artikel di surat kabar dan di internet;
• Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasannya terhadap bahan hukum
primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia
2. Untuk Penelitian Lapangan
• Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada
kaitannya dengan masalah yang diteliti

20
ANALISIS DATA
.
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah
terkumpul baik dari hasil observasi, wawancara maupun hasil dari studi dokumen
dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian
ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan
dibahas). Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan
dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang
berlaku.

ORGANISASI
RENCANAKERJA

22
STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KAB. TANAH LAUT
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS DR. HJ. ERLINA, SH, MH
KEGIATAN (PPTK) KETUA TIM/AHLI HUKUM TATA NEGARA
M. KEMAL PASHERY, STP
AHLI MUDA GIS
SURVEYOR OPERATORKOMPUTER
CV. MULTI TATA LAKSANA STAKEHOLDERLAINNYA
TENAGA AHLI
SUBPROFESIONAL DAN TENAGA PENDUKUNG

23
JADWAL MOBILISASI PERSONIL
1 2 3 4 5 6 7
Tenaga Ahli
1 DR. Hj. Erlina,SH,MH
Ketua Tim / Ahli
Hukum Tata
Negara
2 M. Kemal Pashery,STP
Ahli Muda Sistem
Informasi
Geografis
Tenaga Pendukung
1 Surveyor
2 Operator Komputer
Minggu
November Desember
No. Nama Jabatan
Bulan

ANALISAAWAL
RENCANASELANJUTNYA

25
HASIL ANALISA
AWAL
Penyusunan Dokumen Penyusunan Data Spasial Lahan Baku Sawah
1 Bajuin 226,0 4
2 Bati Bati 1.258,57 562,57
3 Batu Ampar 636,12
4 Bumi Makmur 2.289,91 8.951,0 8
5 Jorong 813,16
6 Kintap 298,67
7 Kurau 10 2,81 3.891,0 4
8 Panyipatan 2,39 2.316,29
9 Pelaihari 230 ,88 3.461,62
10 Takisung 20 4,75 2.538,84
11 Tambang Ulang 1.873,46 2.582,86
5.962,77 26.278,28
No. Kecamatan LCP2B LP2B
Jumlah

26
PENGUMPULAN DATA SEKUNDER AWAL
Salah satu kegiatan pokok yang dilaksanakan
dalam pekerjaan ini adalah kegiatan
inventarisasi guna memperoleh data-data yang
diperlukan untuk Inventarisasi LP2B yang
bersumber dari SK Bupati
BPP Kec. Kintap

27
BPP Kec. Kintap
BPP Kec. Jorong

28
BPP Kec. Bajuin
BPP Kec. Bumi Makmur

29
BPP Kec. Batu Ampar
BPP Kec. Bati-Bati

30
BPP Kec. Panyipatan
BPP Kec. Kurau

31
BPP Kec. Tambang Ulang
BPP Kec. Takisung

LP2B KABUPATAN TANAH LAUT

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to LP2B KABUPATAN TANAH LAUT

Similar to LP2B KABUPATAN TANAH LAUT (20)

LP2B KABUPATAN TANAH LAUT