2. Setelah mempelajari modul ini diharapkan kita mampu
menjelaskan poin berikut :
• Menjelaskan tata aturan perundangan yang berlaku di
Indonesia
• Menjelaskan prinsip – prinsip dasar pemerintahan
Menjelaskan hak dan kewajiban warga negara menurut UUD
1945 sebagai wujud berkehidupan bermasyarakat dan
bernegara.
3. KONSEP DASAR POLITIK DAN PEMERINTAHAN
Tata aturan perundangan di Indonesia
1. Indonesia merupakan Negara Hukum
Rumusan negara hukum memiliki banyak perbedaan, hal
ini disebabkan asas negara hukum yang dianut maupun kondisi
masyarakat dan zaman pada waktu perumusan negara hukum itu
di tampilkan. Secara garis besar negara hukum memiliki arti
suatu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah tiap – tiap negara
untuk mencegah kesewenang – wenangan penguasa, dan
mencegah rakyat untuk tidak main hakim sendiri.
Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa negara kita
merupakan negara hukum, yang berarti segala tindakan
pemerintah dan rakyat harus berdasarkan hukum.
4. 2. Hirarki peraturan perundang – undangan
Di negara kita peraturan perundang – undangan yang
tertinggi adalah UUD 1945. Dalam kedudukannya UUD 1945
dikatakan sebagai dasar hukum, yaitu hukum dasar yang tertulis.
Dalam membahas hirarki peraturan perundang – undangan yang
mesti dijadikan rujukan adalah undang – undang RI No. 10 tahun
2004 tentang “pembentukan peraturan perundang – undangan’’.
3. Undang – Undang Dasar 1945
Menurut miryam budi ardjo undang – undang dasar 1945
mempunyai kedudukan yang istimewa disbandingkan dengan
undang – undang lainnya, hal ini dikarenakan :
a. UUD dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda
dengan pembentukan undang – undang biasa
5. b. UUD dibuat secara istimewa untuk itu di anggap sesuatu yang
luhur
c. UUD adalah piagam yang menyatakan cita – cita bangsa
Indonesia
d. UUD memuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara
4. Undang – undang / perpu
a. Undang – undang
Undang – undang merupakan peraturan yang dibentuk
untuk mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 dan
melaksanakan perintah undang – undang lainnya. Lembaga yang
memegang kekuasaan membentuk undang – undang adalah DPR
sesuai yang tertera UUD 1945 pasal 20 ayat 1 namun dalam
6. b. Peraturan pemerintahpengganti undang – undang (perpu)
Perpu dibentuk oleh presiden tanpa terlebih dahulu
meminta persetujuan DPR hal ini dikarenakan perpu dibuat
dalam keadaan darurat dalam arti persoalan yang muncul harus
segara ditindak lanjuti. Namun demikian, perpu tersebut harus
diajukan ke DPR untuk mendapat persetujuan.
c. Peraturan presiden
Peraturan presiden adalah peraturan yang dibentuk oleh
presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai
atribusi dari pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang berisi materi yang
diperintahkan oleh undang – undang untuk melaksanakan
peraturan pemerintah.
7. d. Peraturan daerah
peraturan daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh
pemerintah daerah (DPRD dan pemerintah daerah). Materi
muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam
rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih
lanjut peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.
8. Prinsip dasar pemerintahan
A. Prinsip – prinsip penyelenggaraan negara
Untuk menjalankan sebuah organisasi setiap negara diperlukan prinsip – prinsip
tertentu agar penyelenggara negara dapat menjalankan roda pemerintahan negara sesuai
dengan amanah yang diberikan rakyat. Menurut pandangan jimly asshidikie (2006) terdapat
9 prinsip penyelenggaraan negara yaitu:
1. Prinsip ketuhanan yang maha ESA
2. Prinsip cita negara hukum dan the rule of law
3. Prinsip paham kedaulatan rakyat
4. Prinsip demokrasi langsungdan demokrasi perwakilan
5. Prinsip pemiahan kekuasaan dengan system check and balances
6. Prinsip system pemerintahan presidensial
7. Prinsip persatuan dan keragaman
8. Prinsip demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial
9. Prinsip msyarakat madani
9. B. Kedudukan, fungsi, dan kewenangan Lembaga – Lembaga
negara
UUD 1945 merupakan pemegang kekuasaan tertinggi
hukum yang ada di Indonesia. Tiap – tiap Lembaga - Lembaga
negara memiliki kedudukan, fungsi, dan wewenang sendiri
sesuai yang di atur dalam UUD 1945. Lembaga – Lembaga
tersebut yaitu DPR, MPR, DPD, PRESIDEN, MA, DAN MK, SERTA
BPK.
1. Kedudukan dan wewenang MPR
• Menambah dan menetapkan UUD
• Melantik presiden atau wakil presiden
• Memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya
• Memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan apabila terjadi
kekosongan jabatan wakil preseiden dalam masa jabatannya.
• Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara
10. 2. kedudukan, fungsi, dan wewenang DPR
• Membentuk undang – undang
• membahas tiap rule bersama presiden
• Membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah
mengganti udang – undang yang telah dikeluarkan presiden
• Membahas dan menerima usulan RUU yang diajukan DPD
• Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan
pertimbangan DPD
• Memilih anggota badan pemeriksa keuangan dengan memperhatikan
pertimbangan DPD yang kemudian diresmikan oleh presiden
• Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh komisi
yudisial
11. 3. Kedudukan,fungsi, dan wewenang DPD
a. Dapat mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemakaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan
pusat dan daerah { Pasal 22D ayat 1 }.
b. Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah
pengelolaan sumaber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberika pertimbangan
kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak
Pendidikan dan agama { Pasal 22D ayat 2 }.
c. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN { Pasal 23 ayat 2 }.
d. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemiihan anggaota badan
pemeriksa keuangan { Pasal 23F ayat 1 }.
12. 4. Kedudukan dan Wewenang Presiden
a. Memegan kekuasaan pemerintahan menurut UUD { Pasal 14 ayat 1 }.
b. Mengaitkan rancangan undang-undang ke DPR { Pasal 5 ayat 1 }.
c. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimaina
mestinya { Pasal 5 ayat 2 }.
d. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan
Udara { Pasal 10 }.
e. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian
internasional dengan negara lain { Pasal 11 ayat 1 }.
f. Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya { Pasal 12 }.
g. Presiden mengangkat data dan konsul serta menerima data dari negara lain dengan
memperhatikan pertimbangan DPR { Pasal 13 ayat 1,2,3 }.
h. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA {
Pasal 14 ayat 1 }.
i. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR {
Pasal 14 ayat 2 }.
j. Memberikan gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan
undang-undang { Pasal 15 }.
k. Mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama DPR menjadi RUU { Pasal 20 ayat 5 }.
13. 5. Kedudukan dan Wewenang Lembaaga Yudikatif
Pada urain di atas dikemukakan bahwa selain MA ada
Lembaga negara baru yang juga sebagai pelaku kekuasaan
kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan UUD 1945
Pasal 24C ayat 1, MK memiliki wewenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
a. Menguji undang-undang terhadap UUD.
b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD.
c. Memutus pembubaran partai politik.
d. Memutus perselisihan hasil pemilu.
14. 6. Kedudukan dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan
Adapun wewenang menurut UUD 1945 sebagai berikut :
a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara { Pasal 23e
ayat 1 }.
b. Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara pada DPR, DPD, dan
DPRD sesuai dengan kewenangannya { Pasal 23E ayat 2 }.
C. KONSEP OTONOMI DAERAH
1. Kebijakan pemberian ototnomi daerah
Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 ditegaskan bahwa
otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingaan
masayarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berasarkan pengertian tersebut, tersirat konsep desentralisasi. Desentralisasi
yaitu penyerahan wewenang pemerinthan oleh pemerintah pusat kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam
system negara kesatuan NKRI { Pasal 1 ayat 7 UU No.33 Tahun 2004 }.
15. 2. Asas – asasPenyelenggaraan Pemerintah Daerah
Maksud asa otonomi dan tugas pembantuan tersebut adalah bahwa
pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara
langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri (otonomi), dan dapat pula
berupa penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota
dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa (tugas
pembantuan / medebewind).
a. Asas otonomi (Desentralisasi)
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam system negara kesatuan Republik Indonesia ( pasal 1
ayat 7 UU Nomor 32 Tahun 2004). Secara teoretis, terdapat berbagai
penafsiran yang diberikan terhadap istilah desentralisasi.
16. b. Asas tugas pembantuan
Salah satu asas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di
atur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah tugas
pembantuan.
3. Pembentukan Daerah
Pembentukan daerah dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu
penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang
bersandingan, dan melalui pemekaran dari satu daerah menjadi
beberapa daerah (UU RI No. 32 Tahun 2004 ). Penghapusan atau
penggabungan daerah di negara kita jarang terjadi. Sedangkan
pemekaran daerah baik, daerah provinsi maupun kabupaten kota
sering terjadi. Contoh pemekaran provinsi :Provinsi Banten merupakan
pemekaran dari Provinsi Jawa Barat, dan Sulawesi Barat merupakan
pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Contoh pemekaran
kabupaten/kota : Kota Banjar merupakan pemekaran dari kabupaten
Ciamis Jawa Barat.
17. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA MENURUT UUD 1945 SEBAGAI WUJUD
BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA
Dalam khidupan di masyarakat, hak dan kewajiban selalu berkaitan
sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan karena setiap hak selalu didahului
atau diikuti kewajiaban, yang berarti tiada hak tanpa kewajiban. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan
dan harus selalu “digandengkan”, dengan maksud untuk memelihara
ketertiban, keamanan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Jaminan hukum atas hak-hak warga negara yang
dimuat dalam UUD 1945 sebagai berikut :
• Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
• Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
• Hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul
• Hak atas kebebasan memeluk beragama dan beribadat
18. Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan pertahanan dan keamanan
• Hak mendapat pengajaran
• Hak dipelihara oleh negara
Dengan demikian dalam setiap hak warga negara yang diatur dalam
UUD 1945 dan undang-undang seperti uraian diats, terdapat kewajiban –
kewajiban warga negara penduduk Indonesia yang seecara tegas disebutkan
dalam UUD 1945 adalah :
• Kewajiban menjujung hukun dan pemerintahan
• Kewajiban ikut serta dalam upaya membela negara
20. KEGIATAN BELAJAR 1
INFORMASI, PERUBAHAN SIKAP, DAN PERUBAHAN SOSIAL
A. Informasi dan pembentukan sikap
informasi merupakan stimulus bagi pembentukan sikap seseorang dalam
kehidupannya. Informasi yang disampaikan oleh berbagai alat atau media yang
ada, seperti informasi melalui media. Informasi yang menyebabkan terbentuknya
sikap adalah yang berhubungan dengan sikap-sikap lain. Dalam mengubah sikap
yang baru seseorang atau kelompok maka informasi pemberi informasi
diharuskan menggunakan informasi yang sinkron.
1. fakta objektif
terbentuknya sikap oleh informasi terutama disebabkan karena respon
yang sejalan dengan komponen kognisi ( pengetahuan ) sebelumnya.
21. 2. Sumber fakta
di samping kebenaran fakta yang erat kaitannya dengan respon
kognisi, juga tergantung pada sumber fakta. Menurut para ahli sumber
fakta dapat diklarifikasikan pada 3 jenis, yaitu sebagai berikut :
• otoritas
• Diciptakan, ditentukan atau distorsi fakta
• Penampilan dan realita
3. Afiliasi kelompok
anggota kelompok memiliki sikap kelompok yang sejenis dan
berpengaruh terhadap individu dalam pembentukan kelompok. Contohnya
seorang siswa kelas satu smp ikut dalam kelompok osis pertama dia akan
meras asing untuk mengikutinya.
22. 4. Sikap individu mencerminkan kepribadian
pembentukan sikap akan membantu membina kepribadian sesorang.
Kepribadian dibentuk oleh beberapa komponen sikap seseorang, yaitu sikap
keagamaan, kesukuan, sikap politik, serta internasionalis.
B. PERUBAHAN SIKAP
perubahan sikap seseorang akan terjadi sepanjang hidupnya. Berikut
ini jenis kesanggupan perubahan sikap menurut para ahli :
• Jenis perubahan sikap
• Kesangupan berubahnya sikap
• Perubahan sikap dihasilkan oleh informasi, perubahan afiliansi kelompok,
dan dorongan modifikasi tingkah laku
23. C. PERUBAHAN SOSIAL
hakikat dari perubahan sosial adalah perubahan sikap manusia sebagai
dirinya sendiri dan kelompok. Perubahan sosial dikatakan sebagai siklus yang
tidak pernah ada selesainya. Para ahli banyak menyingung tentang perubahan
sosial, diantaranya sebagai berikut :
• Makna perubahan
• Perubahan sosial dan perubahan sikap
• Perkebangan teknologi informasi dan komunikasi
• Hakikat perubahan sosial dan perubahan sikap
24. KEGIATAN BELAJAR 2
KONTROL SOSIAL
A. Pengertian control sosial
control sosial diartikan sebagai suatu pengawasan tentang
pelaksanaan kebijkan public. Hal ini bisa berupa perorangan atau suatu
kelompok, atau organisasi. Kontrol sosial pada dasarnya sebagai pengawasan
tepat atau tidaknya suatu kebijakan public, mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, atau implementasi program pada masyarakat.
B. SUMBER KONTROL SOSIAL
munculnya sumber control sosial sebagai perwujudan kepedulian dan
pengawasan terhadap kebijakn public bersumber dari beberapa sumber yaitu :
• Sosialisasi
• Group pressure
• Sosial sanction
25. C. BENTUK KONTROL SOSIAL
bertuk control sosial yang tidak efektif adalah secara individual,
perilaku koletif akan dapat membantu sehingga perilaku kolektif dianggap
sebagai control sosial. Hal ini terlihat dari berbagai bentuk control sosial yang
pada umumnya dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama atau atas
nama kelompok masyarakat. Adapun bentuk-bentuk control sosial antara lain
sebagai berikut :
• Crowd
• Media masa
• Lembaga pemerintahan
• Dan pengaruh lainnya.
selain itu dalam ruang lingkup masyarakat, masrakat juga ikut serta
dalam bentuk partisipasi sosial. Berikut ini bentuk partisipasi warga
masyarakat antara lain sebagai berikut :
• Partisapasi dalam perencanaan program
• Partisipasi dalam pelaksanaan program
• Partisipasi dalam pengawasan program
26. Artinya dalam program perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
dilakukan oleh masyarakat bersama dan di pertanggung jawabkan secara
public. Setiab pelaksanaan progam harus dilaporkan keberhasilan dan
kelemahan, kepada masyarat secara transparasi.
