2. Tujuan Pembelajaran
• Tujuan Pembelajaran Umum
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan
dapat mengerti dan memahami Pancasila dalam konteks
sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
• Tujuan Pembelajaran Khusus
Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan
dapat:
1. Melakukan telaah kritis tentang sejarah perjuangan
bangsa Indonesia, kronologis sejarah perumusan
Pancasila Dasar Filsafat Negara, Pembukaan UUD
1945 dan Pasal-pasal UUD 1945.
2. Menjelaskan dinamika pelaksanaan UUD 1945
3. A. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia
1. Masa-masa Kejayaan Nasional
a. Kerajaan Kutai dan Tarumanegara
b. Kerajaan Sriwijaya
c. Kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit
d. Kerajaan Majapahit
e. Kasultanan-kasultanan Islam
1)Kesultanan Islam di Semenanjung Melayu
2)Kesultanan Islam di Sumatera
3)Kesultanan Islam di Jawa dan Madura
a)Kesultanan Demak
b)Kesultanan Pajang
c)Kesultanan Mataram
d)Kesultanan Cirebon
e)Kesultanan Banten
f) Kesultanan Islam di Madura
4. 4) Kesultanan Islam di Sulawesi
a) Kesultanan Makassar
b) Kesultanan Buton
5) Kesultanan Islam di Maluku
a) Kesultanan Ternate
b) Kesultanan Tidore
c) Kesultanan Jailolo
d) Kesultanan Bacan
6) Kesultanan Islam di Nusa Tenggara Barat
7) Kesultanan Islam di Kalimantan
a) Kesultanan Banjar
b) Kesultanan Kutai
5. Masa Penjajahan Belanda
Pada tahun 1596 empat buah kapal dagang Belanda
berlabuh di Bandar Banten. Rakyat Banten tidak suka
terhadap sikap orang Belanda yang sombong dan kasar.
Maka mereka dipaksa harus segera meninggalkan Banten.
Tetapi ternyata kehadiran kapal dagang ini disusul dengan
kapal-kapal dagang yang lain sehingga semakin banyak
kapal dagang yang datang di Nusantara, bahkan pada
tahun 1602 Belanda mendirikan sebuah kongsi dagang
yang bernama ”Vereenigde Oost Indische Compagnie
”yang disingkat VOC untuk mempersatukan usaha dagang
mereka di Indonesia. Untuk mewakili kongsi dagang dan
juga untuk mengepalai semua urusan Belanda di
Indonesia. Diangkatlah seorang Gubernur Jenderal Jan
Pieterszoon Coen. ( Soekmono, 1995: 60).
6. Lanjutan (Masa Penjajahan Belanda)
Pada tahun 1618 terjadilah perselisihan Belanda
dengan Kesultanan Banten. Maka pusat perdagangan
VOC dipindah ke Jayakarta yang merupakan bagian
wilayah Banten, tanpa izin Kesultanan Banten.
Setahun kemudian perselisihan Kesultanan Banten
dengan Belanda memuncak. Belanda yang sombong
ini malah menghancurkan dan membakar Jayakarta.
Dari bekas reruntuhan ini oleh Belanda didirikan
Batavia. Tindakan Belanda berikutnya memperbanyak
pangkalan dagang yakni di Ambon dan Banda
(Soekmono, 1995: 60). Demikianlah sedikit demi
sedikit cara yang dilakukan oleh Belanda untuk
menjajah dan menguasai Nusantara.
7. Perjuangan Bangsa Indonesia Sebelum Abad ke-20
1. Pati Unus dari Kesultanan Demak, tahun 1511 berusaha
mengusir Portugis dari Malaka, setelah Portugis
menguasai Malaka.
2. Sultan Agung dari Kesultanan Mataram, tahun 1628 dan
1629 berusaha mengusir Belanda dari Batavia.
3. Sultan Mirsa dari Kesultanan Cirebon, empat kali bangkit
melawan Penjajah Belanda, yaitu pada tahun 1788
dipimpin oleh Mirsa, kemudian tahun 1793, 1796, dan
tahun 1802.
4. Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1680) dari Kesultanan
Banten juga berusaha mengusir Belanda dari Banten.
5. Tahun 1674 Trunajaya memimpin rakyat Madura, dibantu
lasykar Banten dan Makassar melawan Mataram karena
Mataram sudah bekerja sama dengan Belanda.
8. Perjuangan Bangsa Indonesia Sebelum Abad ke-20
6. Sultan Hasanuddin dari Kesultanan Makassar
mengadakan perlawanan terhadap Belanda antara lain
terjadi pada tahun 1653, 1655, 1660 dan 1666.
7. Sulan Khairun dari Kesultanan Ternate dengan dukungan
rakyat Ternate menyatakan perang dengan Portugis,
yang kemudian dilanjutkan oleh putranya Baabullah.
8. Pangeran Antasari dari Kesultanan Banjar, bersama
rakyat Banjar mengadakan perlawanan terhadap penjajah
Belanda.
9. Sultan Muhammad Salihuddin dari Kesultanan Kutai
Kartanegara tahun 1844 mengadakan perlawanan
terhadap tentara Inggris.
10. Sutan Nuku dari Kesultanan Tidore tahun 1802 melawan
Belanda
9. Perjuangan Bangsa Indonesia Sebelum Abad ke-20
11. Perlawanan rakyat Saparua, Ambon dan sekitarnya melawan Belanda di
bawah pimpinan Pattimura tahun 1817
12. Pangeran Diponegoro bersama rakyat Jawa Tengah dan Yogyakarta
melawan Belanda pada tahun 1825-1830.
13. Perlawanan rakyat Sumatera Barat yang terkenal dengan Kaum Paderi,
melawan Belanda pada tahun 1821-1837 dibawah pimpinan Tuanku Imam
Bonjol.
14. Perlawanan rakyat Aceh tahun 1873-1904, yang dipimpin oleh Panglima
Polim, Teuku Cik Ditiro, Teuku Umar, dll.,yang berhasil mengobarkan
semangat jihad melawan penjajah Belanda.
15. Kerajaan Karangasem di pantai Timur Bali, bersama suku Sasak yang
sudah memeluk Islam, mengadakan perlawanan Belanda pada tahun
1894.
16. Perlawanan rakyat Bali melawan Belanda di bawah Raja Klungkung tahun
1908 yang terkenal dengan ”puputan”, tidak mau tunduk kepada Belanda.
17. Perlawanan rakyat Batak melawan Belanda tahun 1875-1907 yang
dipimpin oleh Si Singamangaraja.
10. Kebangkitan Nasional
(Boedi Oetomo)
Kebangkitan Nasional diawali dengan berdirinya Budi
Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendorong pendirinya
adalah dokter Wahidin Sudirohusodo yang digerakkan oleh
para pelajar STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche
Artsen/Sekolah Calon Dokter Pribumi) di Batavia. Budi
Utomo pada garis besarnya berusaha pada bidang:
1. pendidikan dan pengajaran;
2. pertanian, peternakan, dan perdagangan;
3. teknik dan industri;
4. menghidupkan kembali kebudayaan lama; dan
5. mempertinggi cita-cita kemanusiaan
(Djajadisastra,dkk 1984.: 86).
11. Kebangkitan Nasional
(Sarekat Islam)
Pada tahun 1912 Sarekat Dagang Islam menjelma menjadi
Sarekat Islam yang dipimpin oleh H. Samanhudi, H.O.S
Cokroaminoto dan Abdul Muis. Menurut Djajadisastra,dkk
(1984.: 86) Sarekat Islam ini secara terang-terangan
merupakan gerakan politik yang kooperatif (mau bekerja
sama) dengan pemerintah Hindia Belanda. Dalam Dewan
Rakyat (Volksraat) diwakili oleh H.O.S.Cokroaminoto dan
Abdul Muis. Tetapi pada tahun 1923 setelah para
pemimpin Sarekat Islam menyadari bahwa dengan bekerja
sama dalam Volkraat tidak membawa hasil sebagaimana
yang diharapkan, maka Sarekat Islam meninggalkan politik
kooperatifnya, dan pada tahun itu pula Sarekat Islam
diubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)
12. Kebangkitan Nasional
(Indische Partij)
Pada tahun 1912 berdirilah Indische Party di Bandung
yang didirikan oleh Tiga Serangkai yaitu Douwes
Dekker (Dr. Setiabudhi), Dr. Ciptomangunkusumo dan
Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjardewantara). Sejak
mula berdirinya Indiche Partij menunjukkan
keradikalannya, dan merupakan partai politik yang
pertama kali menuntut Indonesia merdeka. Karena
keradikalannya tersebut para pemimpin Indische Partij
segera ditangkap oleh Pemerintah Hindia Belanda.
Douwes Dekker diasingkan ke Kupang, Dr.
Ciptomangunkusumo ke Banda dan Suwardi
Suryaningrat ke Bangka.
13. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
• Sumpah Pemuda 27-28 Oktober 1928 ini merupakan
Sumpah Pemuda Indonesia II, sedangkan Kongres
Pemuda I diselenggarakan pada tahun 1926.
• Hasil Kongres Pemuda Indonesia II adalah ”putusan
Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia”, yang kemudian
terkenal dengan Sumpah Pemuda yang isinya:
1. Kami putra-putri Indonesaia mengaku bertumpah
darah yang satu, tanah Indonesia
2. Kami putra-putri Indonesaia mengaku berbangsa
yang satu, bangsa Indonesia
3. Kami putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa
persatuan, Bahasa Indonesia
14. Masa Penjajahan Jepang 1942-1945
• Bulan Maret 1942 Pemerintah Belanda menyerah tanpa
syarat kepada Pemerintah Bala Tentara Jepang.
• Mula-mula Pemerintah Jepang ini menunjukkan sikap
kelunakannya kepada perjuangan bangsa Indonesia.
• Tetapi beberapa saat kemudian, yakni tanggal 20 Maret
1942 Pemerintah Bala Tentara Jepang mengadakan
maklumat yang melarang adanya segala macam
pembicaraan, pergerakan dan anjuran atau propaganda.
Juga melarang pengibaran Sang Merah Putih,
menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sebelumnya
dibolehkan.
• Praktis semua kegiatan politik dilarang dan semua
kegiatan difokuskan dalam rangka mobilisasi rakyat.
15. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
• BPUPKI dibubarkan setelah menyelesaikan
pekerjaan utamanya. Berikutnya pada 7 Agustus
1945 dibentuk lembaga lain yang disebut
Dokuritsu Zyunbi Iinkai atau Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia/PPKI
• Tugas PPKI adalah mempelajari bahan-bahan
hasil kerja BPUPKI dan mempersiapkan
kemerdekaan.
• 9 Agustus 1945 Bung Karno, Bung Hatta dan
Radjiman Wedyodiningrat berangkat ke Saigon
atas panggilan Jenderal Besar Terauchi
16. Pada tanggal 11 Agustus 1945, di kota Dallat
(utara Saigon) Terauchi memutuskan:
1. Mengangkat Bung Karno dan Bung Hatta
sebagai ketua dan wakil ketua PPKI dan
mengangkat 19 orang anggota PPKI
2. PPKI boleh mulai bekerja sejak tanggal 11
Agustus
3. Cepat tidaknya pekerjaan PPKI tergantung
pada PPKI sendiri
17. Sepulangnya dari Saigon, 14 Agustus Bung Karno
mengumumkan tiga keputusan tersebut. Rencana
PPKI akan dilantik pada 18 Agustus 1945, tetapi
rencana ini tidak bisa dilaksanakan karena setelah
Hirosyima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh
tentara Sekutu (6 Agustus dan 9 Agustus), Kaisar
Jepang Tenno Haika menyerah tanpa syarat
kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945, sehingga
Pemerintah Jepang tidak dapat melanjutkan
rencananya tentang kemerdekaan Indonesia,
karena Sekutu juga melarang Pemerintah Jepang
mengadakan perubahan ketatanegaraan di daerah
yang diduduki Jepang, termasuk Indonesia.
18. • Kelompok yang tergabung dalam golongan
muda seperti Angkatan pemuda Indonesia,
Gerakan Angkatan Baru, dan Barisan Pelopor
Istimewa mendesak Bung Karno dan Bung Hatta
agar segera memproklamasikan kemerdekaan
Indonesia tanpa menunggu persetujuan
Pemerintah Jepang. Atas desakan tersebut
Bung Karno menjawab, akan berkonsultasi
dahulu dengan Pemerintah Jepang pada 16
Agustus 1945.
19. Jawaban Bung Karno ini tidak memuaskan kelompok-
kelompok Pemuda. Maka pada 16 Agustus dini hari Bung
Karno, Bung Hatta, Ibu Fatmawati serta seorang putra
Bung Karno yang masih bayi (Guntur), di bawa oleh
kelompok pemuda tersebut ke Markas Peta di
Rengasdengklok (daerah Krawang). Pada hari itu juga
Bung Karno menjanjikan kepada para pemuda yang
membawa ke Rengasdengklok ( Shoudanco Singgih, Affian
dan Sukarni), bahwa proklamasi kemerdekaan akan
dibacakan esok pagi setibanya kembali di Jakarta.
Mendapat jawaban yang memuaskan, ketiga pemuda
tersebut segera kembali ke Jakarta guna menyebarluaskan
rencana pembacaan dan pelaksanaan Proklamasi
Kemerdekaan pada esok harinya (17 Agustus 1945) di
lapangan Ikada (Lapangan Gambir, Lapangan Monas
Medan Merdeka, sekarang).
20. Pada tanggal 16 Agustus petang hari, Bung Karno dan Bung
Hatta kembali ke Jakarta setelah dijemput oleh Ahmad
Soebardjo. Malam itu juga segera para anggota PPKI dihubungi
untuk mengadakan rapat persiapan kemerdekaan serta
menyusun naskah proklamasi. Pertemuan diadakan di rumah
Laksamana Maeda, salah seorang petinggi Jepang yang
mendukung kemerdekaan Indonesia, di Jl. Imam Bonjol No.1
Jakarta. Rapat berakhir pukul 03.00 dini hari (17 Agustus 1945)
dan telah menghasilkan naskah Proklamasi. Naskah Proklamasi
disusun oleh tiga orang, yaitu Soekarno, Moh. Hatta dan Ahmad
Soebardjo. Karena mereka tidak membawa naskah rancangan
pernyataan Indonesia merdeka yang telah disusunnya pada
atanggal 22 Juni 1945, maka mereka menyusun teks
proklamasi. Naskah teks proklamasi ditulis oleh Soekarno yang
didiktekan oleh Moh. Hatta dan Ahmad Soebardjo. Setelah
naskah proklamasi disetujui oleh PPKI dan pimpinan pemuda
yang hadir, kemudian diketik oleh Sayuti Melik, dan selanjutnya
ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta, atas nama
bangsa Indonesia.
21. Rencana pembacaan Proklamasi Kemerdekaan di
Lapangan Ikada. Tetapi rencana ini tercium oleh bala
tentara Jepang, sehingga sejak pagi hari Lapangan
Ikada dijaga ketat oleh tentara Jepang yang
bersenjata lengkap. Akhirnya pembacaan Proklamasi
Kemerdekaan dialihkan di Jl. Pegangsaan Timur 56
Jakarta, kediaman Bung Karno. Tanggal 17 Agustus
pukul 10.00 Bung Karno membacakan Naskah
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kemudian
memberikan sambutan singkat dan dilanjutkan
pengibaran Sang Merah Putih (oleh Latif
Hendraningrat) dan menyanyikan Lagu Indonesia
Raya. Upacara Proklamasi Kemerdekaan dilanjutkan
dengan sambutan Soewirjo (walikota) dan Dr. Muwardi
(Kepala Bagian Keamanan), kemudian upacara
dibubarkan.
22. PROKLAMASI
Kami Bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekoeasaan dll., diselenggarakan
dengan cara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen ’05
Atas nama Bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta
Ket. Tahun 05 = 2605 tahun Jepang = 1945 tahun
Masehi
23. Kronologis Sejarah Perumusan Pancasila Dasar
Filsafat Negara
Masa Penjajahan Jepang
1. tanggal 11 Maret 1942 tentara Jepang (Dai Nippon
Teikoku) mendarat Tarakan Kalimantan Timur.
2. Pada tahun 1943 tentara Jepang mulai terdesak di
semua medan pertempuran. Pemerintah Jepang
memberikan janji kepada bangsa Indonesia, bahwa
bangsa Indonesia akan diberikan kemerdekaan di kelak
kemudian hari dalam lingkungan kemakmuran bersama
Asia Timur Raya, apabila perang dunia II berakhir
dengan kemenangan pada pihak Jepang
3. 1 Maret 1945, Pemerintah Jepang mengumumkan
bahwa akan segera dibentuk Dokuritsu Zyumbi
Tyoosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia.
24. 4. 29 April 1945, oleh Seikoo Sikikan dibentuklah
Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai atau Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia, yang beranggotakan 63 orang, yang
terdiri dari Ketua /Kaicoo( Dr. KRT, Radjiman
Wedyodiningrat, Ketua Muda /Fuku Kaicoo
Ichbangase (orang Jepang), dan seorang ketua
muda dari bangsa Indonesia RP Soeroso (Effendi,
1995: 9). Anggota BPUPKI yang terdiri dari 60
orang
5. tanggal 28 Mei 1945 (bertepatan kelahiran Kaisar
Jepang Tenno Haika) BPUPKI dilantik oleh Letnan
Jenderal Kumakici, Panglima Tentara Keenam
Belas Jepang di Jawa
25. Sidang BPUPKI I (29 Mei – 1 Juni 1945)
Sehari setelah dilantik, Badan penyelidik Usaha
Persiapan kemerdekaan Indonesia / Dokuritsu
Zyunbi Tyosakai segera mengadakan sidang,
yang dikenal dengan Sidang BPUPKI pertama.
Sidang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai
dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang ini secara
berturut-turut tampil beberapa tokoh, yang
menyampaikan usulan yang berupa gagasan
dasar Indonesia merdeka
26. Mr. Muhammad Yamin, pada tgl. 29 Mei 1945
menyampaikan sebagai berikut:
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat.
30 Mei 1945 tampil tokoh-tokoh Islam, yaitu K.H. Wahid
Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo dan K.H.A. Kahar Muzakir.
Mereka mengusulkan agar dasar negara yang disepakati
nanti adalah dasar Islam, mengingat bahwa sebagian
terbesar rakyat Indonesia beragama Islam. Tetapi Bung Hatta
yang berpidato pada hari itu juga tidak menyetujui dasar Islam
ini. Bung Hatta mengusulkan agar dibentuk Negara Persatuan
Nasional, yang memisahkan urusan negara dengan urusan
agama
27. Mr Soepomo, pada tgl. 30 Mei 1945 menyampaikan usulan sbb :
1. Persatuan (persatuan hidup)
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir batin
4. Musyawarah
5. Semangat Gotong royong (Keadilan sosial)
Lanjutan ………….
Ir. Soekarno, tgl. 1 Juni 1945 mengusulkan sbb :
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. KeTuhanan yang berkebudayaan.
28. Panitia Kecil pada sidang PPKI, tgl. 22 Juni 1945, sbb :
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Lanjutan ………….
Panitia kecil bertugas untuk menggolong-golongkan dan memeriksa
catatan-catatan tertulis selama sidang.
Ketua : Ir. Soekarno
Anggota : 1) Drs. Mohammad Hatta, 2) Mr. Muhammad Yamin, 3)
Mr. A. Subardjo, 4) Mr. A.A. Maramis 5) K.H. A. Kahar Moezakkir, 6)
K.H.A Wachid Hasjim, 7) Abikusno Tjokrosujoso, 8) H. Agus Salim
Panitia Kecil atau panita 9 (sembilan) yang pada akhirnya
menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter).
29. Sidang BPUPKI II ( 10 – 17 Juli 1945)
Hari pertama (10 Juli)
• Sebelum sidang BPUPKI dimulai, oleh ketua
diumumkan adanya penambahan 6 anggota
baru BPUPKI
• Bung Karno sebagai Ketua Panitia Kecil, pada
Sidang BPUPKI melaporkan berbagai usul yang
telah dirumuskan dalam Rancangan Preambul
Hukum Dasar (Piagam Jakarta) yang telah
ditandatangani oleh sembilan orang anggota
Panitia Kecil.
30. Sidang BPUPKI II ( 10 – 17 Juli 1945)
Hari Kedua (11 Juli)
• Ketua Sidang BPUPKI masih memberikan kesempatan para
anggota untuk memberikan masukan dan usul-usul yang
berhubungan dengan hukum dan UUD, sehingga tidak kurang
dari 35 orang yang berbicara memberkan usul dan masukan
• Pukul 16.40 Ketua Sidang membentuk tiga buah Panitia
Khusus, yaitu :
1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai
Bung Karno, beranggotakan 19 orang.
2. Panitia Pembelaan Tanah Air, beranggotakan 23 orang,
diketuai oleh Abikusno Tjokro Sujoso
3. Panitia Soal Keuangan dan Ekonomi, beranggotakan 23
orang, diketuai oleh Bung Hatta
• Bersidang
31. Petang hari itu juga Panitia Perancang Undang-
Undang Dasar mengadakan sidang. Setelah
membahas beberapa masalah yang akan dimasukkan
ke dalam Undang-Undang Dasar, rapat mengambil
dua keputusan penting, yaitu:
• Menyetujui Rancangan Preambul yang sudah
ditandatangani pada 22 Juni 1945, yaitu Piagam
Jakarta
• Membentuk Panitia Kecil Perancang UUD, yang
berkewajiban merumuskan rancangan isi batang
tubuh UUD. Panitia Kecil ini diketuai oleh Mr.
Soepomo, yang beranggotakan tujuh orang, yaitu :
(1) A.A. Maramis; (2) KRT Wongsonegoro; (3) H.
Agus Salim; (4) R. Pandji Singgih; (5) dr. Sukiman;
dan (6) Ahmad Soebardjo.
32. Tanggal 14 Juli 1945
BPUPKI bersidang lagi. Pada sidang ini Panitia
Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil
kerjanya, berupa rancangan Undang-Undang Dasar
yang terdiri dari tiga bahan, yaitu:
1. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka atau
Declaration of Independence.
2. Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar,
yang isinya hampir sama dengan alinea keempat
Piagam Jakarta yang memuat dasar negara,
sebagaimana yang termuat dalam Piagam Jakarta
3. Rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar,
yang terdiri dari 42 pasal.
33. • Pada sidang tanggal 15 dan 16 Juli 1945,
membahas tentang Rancangan Batang Tubuh
Undang-Undang Dasar, yang disususun oleh
Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar.
Setelah adanya beberapa perubahan, pada
tanggal 16 Juli 1945 sidang BPUPKI dapat
menerima Ranangan Batang Tubh Undang-
Undang Dasar
• Tanggal 17 Juli 1945, BPUPKI dapat menerima
hasil kerja Panitia Pembelaan Tanah Air dan
juga menerima hasil kerja Panitia soal
Keuangan dan Ekonomi
34. Sidang PPKI 18 Agustus 1945
• Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI akan mengadakan sidang
yang rencananya akan dimulai pada pukul 09.30. Bung Hatta
meminta kepada Bung Karno sebagai Ketua PPKI agar
sidang diundur
• Bung Hatta akan mengadakan pendekatan (lobby) dengan
kelompok Islam, karena sore hari tanggal 17 Agustus 1945
Bung Hatta telah kedatangan seorang opsir Jepang yang
mengaku utusan dari Kaigun ( Angkatan Laut Jepang) yang
menguasai daerah Indonesia Timur yang didampingi oleh
Sigetada Nisyijima ( pembantu Laksamana Maeda), yang
memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katholik di
daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang sangat
keberatan terhadap bagian kalimat yang ada dalam Piagam
Jakarta yakni sila pertama yakni ”Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-
pemeluknya”
35. Apabila kalimat yang mereka menganggap berat
tersebut tidak dirubah, maka mereka akan berdiri
di luar Negara Republik Indonesia ( Effendi, 1995:
31). Karena adanya masalah tersebut, Bung Hatta
sebelum sidang dimulai segera mengajak
beberapa tokoh umat Islam yang duduk dalam
anggota PPKI, yaitu Ki Bagoes Hadikoesoemo,
K.H.A. Wahid Hasjim, Mr, Kasman Singodimedjo
dan Mr. Teuku Moh. Hasan untuk mengadakan
rapat pendahuluan (lobbying). Menurut Fasha
(2003:32) yang diajak Bung Hatta untuk rapat
pendahuluan hanyalah Ki Bagoes Hadikusoemo,
sedangkan Kasman Singdimedjo dan Mohammad
Hassan sekedar sebagai saksi.
36. • Bung Hatta meminta kepada Ki Bagoes
Hadikoesoemo agar berkenan merelakan ”tujuh
kata” (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi pemeluk-pemeluknya) di belakang Ketuhanan
dihapus dan diganti dengan ”Yang Maha Esa”.
• Dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari 15
menit mereka memperoleh kesepakatan, demi
menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan
bangsa dan negara, perubahan dari ”Ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syreat Islam
bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi ”Ketuhanan
Yang Maha Esa” Setelah adanya kesepakatan
dengan tokoh-tokoh Islam, Bung Hatta segera
melapor kepada ketua BPUPKI masalah hasil
kesepakatan tersebut
37. Sidang PPKI ada tanggal 18 Agustus 1945 berjalan secara
mulus dan menghasilkan beberapa keputusan, yaitu:
1. Memilih Presden dan Wakil Presiden. Secara aklamasi
sidang menunjuk Bung Karno sebagai Presden, dan Bung
Hatta sebagai Wakil Presiden.
2. Mengesahkan Undang-undang Dasar 1945 dengan
beberapa revisi:
a. Piagam Jakarta dijadikan Pembukaan UUD 1945 setelah
diadakan perubahan :
1) Rumusan sila pertama, ”Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syareat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”
diubah menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa”
2) Kata-kata ”menurut dasar” antara sila pertama dan
kedua dihilangkan
b. Rancangan Hukum Dasar, yang merupakan hasil
perumusan Panitia Perancang Hukum Dasar (Ketua
Soepomo) disahkan menjadi UUD 1945 dengan beberapa
perubahan
38. Rumusan Akhir Pancasila, ditetapkan tgl 18 Agustus
1945, sbb :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
Bangsa Indonesia bertekad bahwa Pancasila sebagai dasar
negara tidak dapat dirubah oleh siapapun, termasuk oleh
MPR hasil pemilu. (Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, jo Tap
MPR No.XVIII/MPR/1988 dan Tap MPR No.III/MPR/2000).
