Dokumen tersebut membahas tentang persyaratan dan izin untuk mendirikan dan mengoperasikan klinik di Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah. Persyaratan utama meliputi lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, dan izin mendirikan serta operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah."

1. PERSYARATAN
& IZIN
KLINIKKAMAL AMIRUDDIN – KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2. PENDAHULUAN
SYARAT KLINIK
PERIZINAN KLINIK
 Simak info kesehatan di https://kedokteran-kesehatan.blogspot.com/

3. PENDAHULUA
N
Simak info kesehatan di https://kedokteran-kesehatan.blogspot.com/

4. Fasilitas pelayanan
kesehatan adalah suatu
alat dan/atau
tempat yang digunakan
untuk
menyelenggarakan
upaya
pelayanan kesehatan,
baik promotif, preventif,
kuratif
maupun rehabilitatif
yang dilakukan oleh
Pemerintah,
pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat.
KLINI
K
?
UNDANG-UNDANG
NO. 36 TAHUN 2009
TENTANG
KESEHATAN
SUMBER DAYA
KESEHATAN
UPAYA
KESEHATAN
NAKES
FASKES
PERBEKALAN
TKENOLOGI &PRODUK TEKNOLOGI

5. Baca Informasi Kesehatan di link di bawah ini:
https://kedokteran-
kesehatan.blogspot.com/
(tekan Control lalu klik link nya)

6. PENGATURAN
KE DEPAN
DLM PP
• T4 PRAKTIK MANDIRI NAKES;
• PUSKESMAS;
•klinik;
• RUMAH SAKIT;
• apotek;
• unit transfusi darah;
• laboratorium bidang kesehatan;
• optikal;
• fasilitas pelayanan kedokteran forensik;
• fasilitas PelKes tradisional komplementer;
• fasilitas Pelkes lain yang ditetapkan oleh
Menteri.
JENIS FASILITAS KESEHATAN
TELAH DI ATUR
DI BERBAGAI
REGULASI
PMK
NO. 9 TAHUN 2014
TENTANG
KLINIK

7. PERMENKES NO
9 /2014
TENTANG
KLINIK
merupakan peraturan teknis
yang mengatur
penyelenggaraan fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat
pertama dan tingkat kedua
yang berbentuk Klinik
Klinik adalah fasilitas
pelayanan kesehatan
yang
menyelenggarakan
pelayanan kesehatan
perorangan yang
menyediakan pelayanan
medis dasar dan/atau
spesialistik
KLINIK

8. JENIS KLINIK
KLINIK PRATAMA KLINIK UTAMA
Klinik yang menyelenggarakan
pelayanan medik dasar baik
umum maupun khusus
Klinik yang menyelenggarakan
pelayanan medik spesialistik atau
pelayanan medik dasar dan
spesialistik
Dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu
berdasarkan cabang/disiplin ilmu atau sistem organ

9. Klinik
LOKASI
BANGUNAN
RUANGAN
PRASARANA
ALAT
TENAGA
KEFARMASIA
N
PERSYARATAN

10.  PEMDA MENGATUR PERSEBARAN KLINIK YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT DI WILAYAHNYA DENGAN MEMPERHATIKAN:
 KEBUTUHAN PELAYANAN
 BERDASARKAN RASIO JUMLAH PENDUDUK
DIKECUALIKAN : KLINIK PERUSAHAAN ATAU KLINIK INSTANSI PEMERINTAH TERTENTU YANG
HANYA MELAYANI KARYAWAN PERUSAHAAN, WARGA BINAAN, ATAU PEGAWAI INSTANSI
TERSEBUT
 MEMENUHI KETENTUAN MENGENAI PERSYARATAN KESEHATAN
LINGKUNGAN

11. Baca Informasi Kesehatan di link di bawah ini:
https://kedokteran-
kesehatan.blogspot.com/
(tekan Control lalu klik link nya)

12.  Bersifat permanen & tidak bergabung dengan tempat tinggal
 Paling sedikit terdiri atas:
1. ruang pendaftaran/ruang tunggu;
2. ruang konsultasi;
3. ruang administrasi;
4. ruang obat & bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan
farmasi;
5. ruang tindakan;
6. ruang/pojok ASI;
7. kamar mandi/wc; dan
8. ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan

13. RAWAT INAP
• ruang rawat inap (5-10)
• ruang farmasi;
• ruang laboratorium; dan
• ruang dapur
+

14. PRASARANA
• instalasi sanitasi;
• instalasi listrik;
• pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
• ambulans, khusus untuk Klinik yang menyelenggarakan
rawat inap; dan
• sistem gas medis;
• sistem tata udara;
• sistem pencahayaan;
• prasarana lainnya sesuai kebutuhan.

15. KETENAGAAN
 Penanggung jawab teknis Klinik harus seorang tenaga
medis yang memiliki SIP di Klinik tersebut, dan dapat
merangkap sbg pemberi pelayanan
 Tenaga Medis hanya dapat menjadi penanggung jawab
teknis pada 1 (satu) Klinik
 Ketenagaan Klinik rawat jalan terdiri atas tenaga medis,
keperawatan, Nakes lain, dan non kesehatan sesuai
kebutuhan.

16. Baca Informasi Kesehatan di link di bawah
ini:
https://kedokteran-
kesehatan.blogspot.com/
(tekan Control lalu klik link nya)

17.  Tenaga medis Klinik Pratama minimal:
 2 (dua) orang dokter dan/atau
 Dokter gigi sebagai pemberi pelayanan.
 Tenaga medis pada Klinik utama yang memberikan pelayanan
kedokteran paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis dan
1 (satu) orang dokter sebagai pemberi pelayanan.
 Tenaga medis pada Klinik utama yang memberikan pelayanan
kedokteran gigi paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter gigi
spesialis dan 1 (satu) orang dokter gigi sebagai pemberi pelayanan.

18.  Pendayagunaan Nakes WNA di Klinik dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24
(dua puluh empat) jam harus menyediakan dokter serta
tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan pelayanan dan
setiap saat berada di tempat

19.  Klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan nonmedis yang
memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan  memenuhi
standar mutu, keamanan, dan keselamatan, memiliki izin edar
 Peralatan medis yang menggunakan sinar pengion harus mendapatkan izin
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (ijin bapeten + permenkes
radiologi)
 Penggunaan peralatan medis di Klinik harus dilakukan berdasarkan indikasi
medis

20. KEFARMASIAN
 Klinik rawat jalan tidak wajib melaksanakan pelayanan farmasi.
 Klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan
kefarmasian wajib memiliki apoteker yang memiliki Surat Izin
Praktik Apoteker (SIPA) sebagai penanggung jawab atau
pendamping
 Klinik rawat inap wajib memiliki instalasi farmasi yang
diselenggarakan apoteker

21. Baca Informasi Kesehatan di link di bawah
ini:
https://kedokteran-
kesehatan.blogspot.com/
(tekan Control lalu klik link nya)

22. LABORATORIUM
 Klinik rawat inap wajib menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan
laboratorium klinik.
 Klinik rawat jalan dapat menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan
laboratorium klinik
 Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud pada klinik pratama merupakan
pelayanan laboratorium klinik umum pratama sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
 Klinik utama dapat menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik umum
pratama atau laboratorium klinik umum madya.
 Perizinan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud terintegrasi dengan
perizinan Klinik.
 Dalam hal Klinik menyelenggarakan laboratorium klinik yang memiliki sarana,
prasarana, ketenagaan dan kemampuan pelayanan melebihi kriteria dan
persyaratan Klinik, maka laboratorium klinik tersebut harus memiliki izin
tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

23. PERIZINA
N MENDIRIKAN
OPERASIONAL

24. PERIZINAN
 Setiap penyelenggaraan Klinik wajib memiliki izin
mendirikan dan izin operasional.
 Izin mendirikan diberikan oleh pemda kab/kota.
 Izin operasional diberikan oleh pemda kab/kota
atau kepala dinas kesehatan kab/kota

25. IZIN MENDIRIKAN (1)
1. identitas lengkap pemohon;
2. salinan/fotokopi pendirian badan hukum atau badan
usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan;
3. salinan/fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti
kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau
bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5
(lima) tahun;

26. Baca Informasi Kesehatan di link di bawah
ini:
https://kedokteran-
kesehatan.blogspot.com/
(tekan Control lalu klik link nya)

27. IZIN MENDIRIKAN (2)
4. dokumen SPPL untuk Klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-
UPL untuk Klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan
perundangundangan; dan
5. profil Klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian,
lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan,
kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan;
6. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah
setempat.

28.  Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 6
(enam) bulan, dan dapat diperpanjang paling lama
6 (enam) bulan apabila belum dapat memenuhi
persyaratan
 Apabila batas waktu, maka pemohon harus
mengajukan permohonan izin mendirikan yang
baru
IZIN MENDIRIKAN

29. IZIN OPERASIONAL
 Untuk mendapatkan izin operasional, penyelenggara Klinik
harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
 Persyaratan teknis meliputi persyaratan lokasi, bangunan,
prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, dan
laboratorium (Pasal 5 sampai dengan Pasal 24)
 Persyaratan administrasi meliputi izin mendirikan dan
rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota.

30. IZIN OPERASIONAL
 Izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun dan dapat diperpanjang kembali selama
memenuhi persyaratan.
 Perubahan izin operasional Klinik harus dilakukan apabila
terjadi:
 perubahan nama;
 perubahan jenis badan usaha; dan/atau
 perubahan alamat dan tempat.

31. Baca Informasi Kesehatan di link di bawah
ini:
https://kedokteran-
kesehatan.blogspot.com/
(tekan Control lalu klik link nya)

32. PENYELENGGARAAN
 Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
 ONE DAY CARE
 HOME CARE
 KLINIK RANAP MAKSIMAL 5 HARI  JIKA LEBIH  RUJUK
 Klinik pratama hanya dapat melakukan bedah kecil (minor) tanpa anestesi
umum dan/atau spinal.
 Klinik utama dapat melakukan tindakan bedah, kecuali tindakan bedah yang:
 menggunakan anestesi umum dengan inhalasi dan/atau spinal
 operasi sedang yang berisiko tinggi; dan
 operasi besar.
 Klasifikasi bedah kecil, sedang, dan besar ditetapkan oleh Organisasi Profesi
yang bersangkutan.

33. KEWAJIBAN KLINIK
 memberikan informasi yang benar tentang pelayanan yang diberikan;
 memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu, dan nondiskriminasi
 memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang
muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
 memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (informed consent);
 menyelenggarakan rekam medis & sistem rujukan dengan tepat;
 menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan
 menghormati dan melindungi hak-hak pasien; memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan
kewajiban pasien;
 melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya
 melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan;
 melaksanakan fungsi social
 melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
 menyusun dan melaksanakan peraturan internal klinik; dan
 memberlakukan seluruh lingkungan klinik sebagai kawasan tanpa rokok.

34. HAK KLINIK
 menerima imbalan jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
 melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam
mengembangkan pelayanan;
 menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
 mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan
pelayanan kesehatan; dan
 mempromosikan pelayanan kesehatan yang ada di Klinik sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan

35. PENYELENGGARA, WAJIB:
 memasang nama dan klasifikasi Klinik;
 membuat dan melaporkannya kepada dinas kesehatan daftar tenaga
medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik dengan
menyertakan:
• 1) nomor STR dan SIP bagi tenaga medis;
• 2) nomor STR, dan Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) bagi tenaga
kesehatan lain.
 melaksanakan pencatatan untuk penyakit-penyakit tertentu dan
melaporkan kepada DINKES kab/kota dalam rangka pelaksanaan
program pemerintah sesuai peraturan

36. Baca Informasi Kesehatan di link di bawah
ini:
https://kedokteran-
kesehatan.blogspot.com/
(tekan Control lalu klik link nya)