SI-PI,Ranti Pusriana,Hapzi Ali,Implementasi Sistem Informasi,Universitas Merc...
20180514 peningkatan kualitas pemanfaatan satu data untuk pelayanan publik suharmen_bappenas-min-min
1. PENINGKATAN KUALITAS DAN PEMANFAATAN
SATU DATA UNTUK PELAYANAN PUBLIK
Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappenas
Jakarta, 14 Mei 2018
2. 2
Urgensi Data Berkualitas
Apa itu data
berkualitas?
Pemantapan Standarisasi Metodologi Pengumpulan Data
Pemanfaatan sistem dan teknologi informasi
modern untuk pengumpulan dan pertukaran data
• Penggunaan perangkat IT
• Penguatan unit data: SDM dan sistem IT yang terkoneksi
dengan Platform Satu Data untuk berbagi pakai data
Optimalisasi Forum Satu Data: Pertemuan regular untuk
membahas permasalahan dan kendala yang dihadapi walidata
Sistem Satu Data Nasional
Bagaimana Menyiapkannya?
Penerima Manfaat?
Pengambil/Perumusan Kebijakan
❖ Evidence-based Policy Making
❖ Perumusan target kinerja pembangunan lebih terukur
❖ Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan
Penelitian/Pendidikan
❖ Penelitian yang lebih berkualitas
❖ Sarana pendidikan yang lebih baik
Pelaku Bisnis
❖ Penyusunan business plan lebih akurat
❖ Peningkatan minat investor untuk melakukan usaha
UU 25/2004, Perencanaan pembangunan disusun berdasar-
kan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
3. 3
Tinjauan Kondisi Saat Ini
(sumber: Hasil FGD UKP4 dengan K/L termasuk dengan BPS, BIG,
dan Bappenas pada 7 Januari, 28-29 Maret, dan 24 April 2014)
▪ Mekanisme koordinasi tidak jelas
▪ Komunikasi yang tidak optimal
▪ Banyak pintu untuk permintaan data
▪ Mekanisme harmonisasi data tidak ada
▪ Format data tidak mudah digunakan
atau untuk diolah kembali
▪ Data quality assurance belum berjalan
▪ Data tidak konsisten
▪ Metadata tidak melekat ke data
▪ Data tidak relevan
▪ Informasi tentang walidata tidak jelas
PERMASALAHAN
4. Kondisi Pengelolaan Data Saat ini
Data sangat beragam baik sumber maupun jenis data
Mekanisme Pengumpulan: BPS, Pihak Ketiga (Sewa),
Unit Kerja dengan Mitra dan Tim Adhoc
Disimpan di database server atau folder komputer
staf Sulit di akses unit lainnya
4
5. 5
Menuju Integrasi: Satu Data Indonesia
Towards Data Driven and Evidence Based Decision Making
Big Data Pemerintah
secara Real Time
Strukturisasi Regulasi
dan Institusi
Data Terbuka
Pemerintah
Melaksanakan Forum
Data dan Proyek Pilot
Portal Data
Data K/L/D/I
Terintegrasi
Data Tersebar, sulit
mendapatkan. Jika ada,
harus MOU dan PKS
Lemahnya
Koordinasi
Institusional
Data Belum standar,
tidak sinkron dan Tidak
ada Metadata
Kondisi Saat Ini
Kebijakan
Satu Data
Harapan Ke Depan
Keterbukaan
informasi (OGI dan
Nawacita)
UU 25/2004, data akurat
dan dapat diper-
tanggungjawabkan
Data Pemerintah yang
Terintegrasi
Koordinasi Terstruktur
antar Institusi
Data Terbuka
Pemerintah
6. 6
Substansi Pengaturan Satu Data Indonesia
Sumber: UKP4 (2014) Cetak Biru Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan. UKP4. Jakarta.
didasarkan pada Sistem Statistik Nasional
didasarkan pada Sistem Informasi Geospasial
Indonesia
mengacu pada kebebasan informasi publik
didukung kebijakan fiskal untuk data
memahami hak cipta dan kepemilikan
intelektual
memperhatikan otonomi daerah dan
desentralisasi
Memperhatikan keamanan nasional, menjaga
kerahasiaan pribadi dan data komersial
Prinsip-prinsip Umum
CETAK BIRU:
Rencana tindak untuk K/L, BPS, BIG dan BAPPENAS
dalam perbaikan penyelenggaraan data dan
informasi pembangunan berkelanjutan nasional.