Serikat buruh membatalkan aksi Mayday 2020 di seluruh Indonesia termasuk DKI Jakarta karena pandemi Covid-19. Mereka menuntut pemberian THR penuh dan penghentian pekerjaan bagi yang bekerja di perusahaan yang masih beroperasi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung pembatalan aksi ini dan menyarankan dialog antara buruh dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan.

1. 1
NOTA DINAS
Kepada : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 1751/-1.862.82
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Pembatalan Aksi Mayday (Hari Buruh) 2020 oleh Serikat Buruh /
Pekerja di Ibukota Jakarta
Dengan hormat, berdasarkan hasil monitoring dan koordinasi lapangan
sehubungan dengan rencana pelaksanaan Aksi Mayday (Hari Buruh) oleh Serikat
Buruh/Pekerja di Ibukota Jakarta pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, bersama ini
dilaporkan sebagai berikut :
I. PENDAHULUAN
A. Berdasarkan Press Release (Majelis Pekerja Buruh Indonesia) MPBl tgl 24
April 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI), Said Iqbal; Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nea Wea, dan Presiden Konfederasi Serikat
Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban yang intinya
MEMBATALKAN Aksi Besar Besaran MPBI di seluruh Indonesia.
B. Surat DPP FSPMI Nomor 02391/Org/DPPFSPMI/lV/2020 tanggal 27 April
2020 hal : Pembatalan Aksi FPSMI yang ditujukan kepada Bapak Kapolri dan
Bapak Kapolda yang ditandatangani DPP Federasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (FSPSI) Presiden Ir. H. Said Iqbal dan Sekjen Ridem Hata Azis, SH.
C. Surat DPP KSPSI Nomor Org.062/DPP/KSPSI/lV/2020 tanggal 28 April 2020
hal : Instruksi Mayday 2020 kepada DPD, DPC dan PUK FSPA KSPSI se
Indonesia
II. FAKTA
A. Sehubungan dengan pemberitahuan diatas dan rencana aksi Mayday
(Peringatan Hari Buruh) 2020 oleh seluruh elemen Serikat Buruh dan Pekerja
serentak di Indonesia dalam rangka tuntutan Tolak RUU Cipta Kerja (Omnibus
Law), Tolak PHK dan Tolak Pemotongan THR maka Aksi Mayday dinyatakan
batal atau ditiadakan karena beberapa alasan diantaranya yakni Pelaksanaan
Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Masih Terjadinya Wabah
Virus Corona, Himbauan Kapolri Pelarangan Melakukan Aktivitas Politik,
Menghormati Bulan Suci Ramadhan dan lainnya.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

2. 2
B. Pihak Serikat Buruh dan Pekerja akan merubah atau mengganti Aksi Mayday
dengan Acara Bhakti Sosial seperti Pembagian Sembako atau Bantuan Sosial
bagi Buruh / Pekerja yang terdampak WFH atau PSBB serta melakukan
kegiatan yang bersifat keagamaan atau reliji dibeberapa lokasi yang dikoordinir
oleh MPBI dan Serikat Buruh/Pekerja lainnya.
C. Namun terkait dengan pembatalan atau peniadaan Aksi Mayday 2020 tersebut
pihak MPBI dan Serikat Buruh/Pekerja lainnya menuntut diberikannya THR
(Tunjangan Hari Raya) 2020 bagi seluruh buruh/pekerja oleh pihak
Perusahaan/Pengusaha yakni tanpa ada pemotongan atau pengurangan
dengan alasan apapun bahkan pihak MPBI dan Serikat Buruh/Pekerja
mendesak adanya pemeriksaan laporan keuangan Perusahaan oleh Tim
Auditor Publik yang dimediasi oleh pihak Pemerintah untuk membuktikan
kebenaran laporan keuangan terkait dengan pembayaran THR tersebut. pihak
Serikat Buruh/Pekerja meminta agar buruh/pekerja yang masih bekerja karena
pabriknya masih beroperasi agar segera dihentikan atau diliburkan sebab
sangat rentan atau rawan tertular wabah virus corona bahkan ada laporan yang
sudah terkena wabah virus
D. Dengan dibatalkannya Aksi Mayday maka pihak Serikat Buruh/Pekerja pada
tanggal 1 Mei 2020 akan memasang Spanduk dibeberapa lokasi
Perusahaan/Pabrik terutama di Gedung DPR MPR RI dengan seizin pihak
Kepolisan yang bertuliskan :
1. MAYDAY 2020 DUNIA BARU TANPA PENINDASAN
2. MAYDAY 2020
a. Galang Dana Untuk Kesehatan dan Pangan
b. Tolak Omnibus Law
c. Tolak PHK Dampak Covid 19
d. Bayarkan THR dan Rumahkan Buruh dengan Upah Penuh
III. SARAN DAN MASUKAN
A. Dengan pembatalan atau peniadaan Aksi Mayday 2020 oleh Elemen
Buruh/Pekerja di seluruh wilayah Indonesia termasuk Ibukota Jakarta dapat
memberikan dukungan bagi terciptanya suasana kondusif dalam pelaksanaan
PSBB untuk memutus mata rantai penularan wabah virus corona.
B. Selain itu dalam suasana Bulan Suci Ramadhan 1441 H / 2020 M disaat
seluruh Umat Islam di Seluruh Dunia termasuk di Indonesia maka pelaksanaan
Aksi Mayday tersebut akan menimbulkan stigma negatif bagi Umat Islam
karena kesucian Bulan Ramadhan harus diisi dengan aktivitas ibadah dan
aktivitas sosial lainnya serta tidak boleh melakukan aksi yang dapat
membatalkan Ibadah Puasa.
C. Pembatalan Aksi Mayday 2020 juga dimungkinkan untuk menghindari
terjadinya aksi susupan atau provokasi dari kelompok atau golongan tidak
bertanggungjawab yang ingin menimbulkan terjadinya chaos (kerusuhan)
disaat Aksi Buruh/Pekerja tersebut terutama dalam pelaksanaan PSBB di
beberapa kota di Tanah Air.
D. Terkait dengan tuntutan para Serikat Buruh/Pekerja agar THR 2020
dibayarkan seluruhnya atau tanpa potongan mungkin tentu akan timbulkan
problematika bagi pemilik usaha/perusahaan karena dampak dari wabah virus
corona serta pelaksanaan WFH dan PSBB telah mengurangi produktifitas
serta profit sehingga mengurangi pemasukan yang secara langsung
berdampak pada pemberian deviden bagi pemodal maupun Bonus/ THR bagi
karyawannya.

3. 3
E. Guna mengurangi atau menghilangkan terjadinya konflik sosial antara pihak
Buruh/Pekerja dengan Pemilik Usaha/Perusahaan maka perlu dilakukan dialog
atau komunikasi bersama yang dimediasi pihak Pemerintah dengan
melibatkan Akademisi dan pihak terkait lainnya agar menghasilkan
kesepakatan bersama serta dapat diterima semua pihak demi terjalinnya
keharmonisan dan suasana kondusif di Tanah Air termasuk Ibukota Jakarta
terutama dalam pembahasan regulasi dibidang ketenagakerjaan,
kesejahteraan sosial maupun perbankan/keuangan.
Demikian disampaikan laporan pendahuluan, mohon sebagai bahan dan arahan.
Jakarta, 30 April 2020
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi DKI Jakarta,
Drs. Taufan Bakri, M.Si.
NIP 196406301993031006
Tembusan :
1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
2. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. 1
Lampiran : Nota Dinas Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi DKI Jakarta
Nomor 1751/-1.862.82
Tanggal 30 April 2020

5. 2

6. 3

7. 4