SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
Tenggarong, 20 Mei 2020
Kepada
Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Kutai
Kartanegara
2.
3.
Para Staf Ahli Bupati Kabupaten Kutai
Kartanegara.
Kepala Perangkat Daerah
se- Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara.
5. Camat se-Kabupaten Kutai
Kartanegara.
6. Direktur RSUD se-Kabupaten Kutai
Kartanegara.
7. Direktur BUMD se-Kabupaten Kutai
Kartanegara.
di -
Tempat
SURAT EDARAN
Nomor : B-1538/ORG/LIKTL/065.11/05/2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 440 Tahun 2020,
Nomor 03 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan
Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019,
Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.
1. Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 diatur sebagai berikut :
A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020.
No Tanggal Hari Keterangan
1 1 Januari Rabu Tahun Baru 2020 Masehi
2 25 Januari Sabtu Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3 22 Maret Minggu Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4 25 Maret Rabu Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5 10 April Jumat Wafat Isa Al Masih
6 1 Mei Jumat Hari Buruh Internasional
7 7 Mei Kamis Hari Raya Waisak 2564
8 21 Mei Kamis Kenaikan Isa Al Masih
9 24-25 Mei Minggu-Senin Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10 1 Juni Senin Hari Lahir Pancasila
11 31 Juli Jumat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12 17 Agustus Senin Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13 20 Agustus Kamis Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14 29 Oktober Kamis Maulid Nabi Muhammad SAW
15 25 Desember Jumat Hari Raya Natal
B. CUTI BERSAMA TAHUN 2020.
No Tanggal Hari Keterangan
1. 21 Agustus Jumat Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
2. 28 dan 30
Oktober
Rabu dan
Jumat
Maulid Nabi Muhammad SAW
3. 24 Desember Kamis Hari Raya Natal
4. 28, 29, 30,
dan 31
Desember
Senin,
Selasa, Rabu,
dan Kamis
Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul
Fitri 1441 Hijriah
2. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD yang berfungsi memberikan pelayanan langsung
kepada masyarakat mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat
kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air
minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit
kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan
pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020
sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
3. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mengurangi hak cuti
tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
4. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Pegawai Negeri Sipil mengacu pada Pasal 333 Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
5. Kepada Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja agar melakukan pemantauan
terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama serta mengambil langkah-
langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.
Tembusan :
1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

More Related Content

What's hot

Sk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduSk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduAbdul Kohar
 
Intisari uu no. 6 tahun 2014 desa
Intisari uu no. 6 tahun 2014   desaIntisari uu no. 6 tahun 2014   desa
Intisari uu no. 6 tahun 2014 desaUpiet Bae
 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHari saridjo
 
Perdes Pekuncen Kecamatan Sempor Keterbukaan Informasi Publik
Perdes Pekuncen Kecamatan Sempor Keterbukaan Informasi PublikPerdes Pekuncen Kecamatan Sempor Keterbukaan Informasi Publik
Perdes Pekuncen Kecamatan Sempor Keterbukaan Informasi PublikAaEkoPrasetyo
 
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesaPokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesaTV Desa
 
Sk posyandu 2007
Sk posyandu 2007 Sk posyandu 2007
Sk posyandu 2007 Jusa Erza
 
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMaTinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMaTV Desa
 
Permohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 fullPermohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 fullStrobillus Found
 
Sk kader posyandu
Sk kader posyanduSk kader posyandu
Sk kader posyanduAbdul Kohar
 
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATeguh Kristyanto
 
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018Strobillus Found
 
Fortable profil Desa Bhuana Jaya
Fortable profil Desa Bhuana JayaFortable profil Desa Bhuana Jaya
Fortable profil Desa Bhuana JayaSuwondo Chan
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHPERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHStrobillus Found
 
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroProgram kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroPemdes Seboro Sadang
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPemdes Seboro Sadang
 
Contoh perkades daftar penerima BLT DD
Contoh perkades daftar penerima BLT DDContoh perkades daftar penerima BLT DD
Contoh perkades daftar penerima BLT DDSuwondo Chan
 

What's hot (20)

Sk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduSk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyandu
 
Intisari uu no. 6 tahun 2014 desa
Intisari uu no. 6 tahun 2014   desaIntisari uu no. 6 tahun 2014   desa
Intisari uu no. 6 tahun 2014 desa
 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
 
Perdes Pekuncen Kecamatan Sempor Keterbukaan Informasi Publik
Perdes Pekuncen Kecamatan Sempor Keterbukaan Informasi PublikPerdes Pekuncen Kecamatan Sempor Keterbukaan Informasi Publik
Perdes Pekuncen Kecamatan Sempor Keterbukaan Informasi Publik
 
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesaPokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
 
Sk kpmd tpk 2017
Sk kpmd tpk 2017Sk kpmd tpk 2017
Sk kpmd tpk 2017
 
Sk posyandu 2007
Sk posyandu 2007 Sk posyandu 2007
Sk posyandu 2007
 
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMaTinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa
 
Permohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 fullPermohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 full
 
Sk kader posyandu
Sk kader posyanduSk kader posyandu
Sk kader posyandu
 
Profil desa 2015
Profil desa 2015Profil desa 2015
Profil desa 2015
 
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
 
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
 
Surakarta dalam-angka-2014
Surakarta dalam-angka-2014Surakarta dalam-angka-2014
Surakarta dalam-angka-2014
 
Fortable profil Desa Bhuana Jaya
Fortable profil Desa Bhuana JayaFortable profil Desa Bhuana Jaya
Fortable profil Desa Bhuana Jaya
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHPERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroProgram kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
 
Contoh perkades daftar penerima BLT DD
Contoh perkades daftar penerima BLT DDContoh perkades daftar penerima BLT DD
Contoh perkades daftar penerima BLT DD
 
1170304001 5
1170304001 51170304001 5
1170304001 5
 

Similar to Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_bersama_2020

Link pemda penatausahaan keuangan
Link pemda penatausahaan keuanganLink pemda penatausahaan keuangan
Link pemda penatausahaan keuanganPELATIHANBIMTEK
 
Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018
Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018
Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018Khairul Ida
 
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Muhammad Sirajuddin
 
Skb 2018 LIBUR NASIONAL
Skb 2018 LIBUR NASIONALSkb 2018 LIBUR NASIONAL
Skb 2018 LIBUR NASIONALAhmad Izzi
 
PERAN KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN POSYANDu
PERAN KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN  KELEMBAGAAN POSYANDuPERAN KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN  KELEMBAGAAN POSYANDu
PERAN KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN POSYANDuteguh252174
 
40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdf
40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdf40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdf
40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdfDeriDeri9
 
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2023.pptx
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2023.pptxLAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2023.pptx
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2023.pptxMaringanBanjarnahor
 
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011Hanumarta Seto
 
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013Arif Winahyu
 
3 bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
3 bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 20193 bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
3 bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019PELATIHANBIMTEK
 
Tugas dan Tanggung Jawab Daerah Dalam Rangka Penempatan Pelindungan AKP Migra...
Tugas dan Tanggung Jawab Daerah Dalam Rangka Penempatan Pelindungan AKP Migra...Tugas dan Tanggung Jawab Daerah Dalam Rangka Penempatan Pelindungan AKP Migra...
Tugas dan Tanggung Jawab Daerah Dalam Rangka Penempatan Pelindungan AKP Migra...ssuser211a8c
 
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018Strobillus Found
 
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013JhonNaga Ahimsa
 
PANITIA PELATIHAN e-HDW e-DMC-19 (1).docx
PANITIA PELATIHAN e-HDW e-DMC-19 (1).docxPANITIA PELATIHAN e-HDW e-DMC-19 (1).docx
PANITIA PELATIHAN e-HDW e-DMC-19 (1).docxDianSopyan
 

Similar to Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_bersama_2020 (20)

Skb cuti bersama
Skb cuti bersamaSkb cuti bersama
Skb cuti bersama
 
Cuti 2014
Cuti 2014Cuti 2014
Cuti 2014
 
Link pemda penatausahaan keuangan
Link pemda penatausahaan keuanganLink pemda penatausahaan keuangan
Link pemda penatausahaan keuangan
 
Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018
Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018
Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018
 
Skb2018(1)
Skb2018(1)Skb2018(1)
Skb2018(1)
 
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
 
Skb 2018 LIBUR NASIONAL
Skb 2018 LIBUR NASIONALSkb 2018 LIBUR NASIONAL
Skb 2018 LIBUR NASIONAL
 
Lppd2019
Lppd2019Lppd2019
Lppd2019
 
PERAN KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN POSYANDu
PERAN KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN  KELEMBAGAAN POSYANDuPERAN KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN  KELEMBAGAAN POSYANDu
PERAN KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN POSYANDu
 
40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdf
40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdf40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdf
40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdf
 
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2023.pptx
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2023.pptxLAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2023.pptx
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2023.pptx
 
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011
 
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
 
Suratttttttt
SurattttttttSuratttttttt
Suratttttttt
 
3 bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
3 bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 20193 bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
3 bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
 
Tugas dan Tanggung Jawab Daerah Dalam Rangka Penempatan Pelindungan AKP Migra...
Tugas dan Tanggung Jawab Daerah Dalam Rangka Penempatan Pelindungan AKP Migra...Tugas dan Tanggung Jawab Daerah Dalam Rangka Penempatan Pelindungan AKP Migra...
Tugas dan Tanggung Jawab Daerah Dalam Rangka Penempatan Pelindungan AKP Migra...
 
Tugas kkn agustin rahayu
Tugas kkn agustin rahayuTugas kkn agustin rahayu
Tugas kkn agustin rahayu
 
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
 
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
 
PANITIA PELATIHAN e-HDW e-DMC-19 (1).docx
PANITIA PELATIHAN e-HDW e-DMC-19 (1).docxPANITIA PELATIHAN e-HDW e-DMC-19 (1).docx
PANITIA PELATIHAN e-HDW e-DMC-19 (1).docx
 

More from Web Master

perpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdf
perpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdfperpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdf
perpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdfWeb Master
 
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020renja dishub kutai kartanegara tahun 2020
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020Web Master
 
kepmenkeu nomor 394 tahun 2020
kepmenkeu nomor 394 tahun 2020kepmenkeu nomor 394 tahun 2020
kepmenkeu nomor 394 tahun 2020Web Master
 
peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020
peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020
peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020Web Master
 
pm 45 tahun 2020
pm 45 tahun 2020pm 45 tahun 2020
pm 45 tahun 2020Web Master
 
pm 44 tahun 2020
pm 44 tahun 2020pm 44 tahun 2020
pm 44 tahun 2020Web Master
 
pm 30 tahun 2020
pm 30 tahun 2020pm 30 tahun 2020
pm 30 tahun 2020Web Master
 
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugasse mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugasWeb Master
 
surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...
surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...
surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...Web Master
 
surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019
surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019
surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019Web Master
 
perda nomor 7 tahun 2016
perda nomor 7 tahun 2016perda nomor 7 tahun 2016
perda nomor 7 tahun 2016Web Master
 
Skb revisi keempat libur nasional 2020
Skb revisi keempat libur nasional 2020Skb revisi keempat libur nasional 2020
Skb revisi keempat libur nasional 2020Web Master
 
keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020Web Master
 
Perpanjangan status tanggap darurat kukar
Perpanjangan status tanggap darurat kukarPerpanjangan status tanggap darurat kukar
Perpanjangan status tanggap darurat kukarWeb Master
 
Sistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baru
Sistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baruSistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baru
Sistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baruWeb Master
 
Gugustugas nomor 4 tahun 2020
Gugustugas nomor 4 tahun 2020Gugustugas nomor 4 tahun 2020
Gugustugas nomor 4 tahun 2020Web Master
 
Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...
Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...
Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...Web Master
 
Pm 82 tahun_2014
Pm 82 tahun_2014Pm 82 tahun_2014
Pm 82 tahun_2014Web Master
 
Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...
Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...
Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...Web Master
 
Perbup 94 tahun 2016 pkb
Perbup 94 tahun 2016 pkbPerbup 94 tahun 2016 pkb
Perbup 94 tahun 2016 pkbWeb Master
 

More from Web Master (20)

perpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdf
perpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdfperpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdf
perpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdf
 
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020renja dishub kutai kartanegara tahun 2020
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020
 
kepmenkeu nomor 394 tahun 2020
kepmenkeu nomor 394 tahun 2020kepmenkeu nomor 394 tahun 2020
kepmenkeu nomor 394 tahun 2020
 
peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020
peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020
peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020
 
pm 45 tahun 2020
pm 45 tahun 2020pm 45 tahun 2020
pm 45 tahun 2020
 
pm 44 tahun 2020
pm 44 tahun 2020pm 44 tahun 2020
pm 44 tahun 2020
 
pm 30 tahun 2020
pm 30 tahun 2020pm 30 tahun 2020
pm 30 tahun 2020
 
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugasse mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
 
surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...
surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...
surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...
 
surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019
surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019
surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019
 
perda nomor 7 tahun 2016
perda nomor 7 tahun 2016perda nomor 7 tahun 2016
perda nomor 7 tahun 2016
 
Skb revisi keempat libur nasional 2020
Skb revisi keempat libur nasional 2020Skb revisi keempat libur nasional 2020
Skb revisi keempat libur nasional 2020
 
keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020
 
Perpanjangan status tanggap darurat kukar
Perpanjangan status tanggap darurat kukarPerpanjangan status tanggap darurat kukar
Perpanjangan status tanggap darurat kukar
 
Sistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baru
Sistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baruSistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baru
Sistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baru
 
Gugustugas nomor 4 tahun 2020
Gugustugas nomor 4 tahun 2020Gugustugas nomor 4 tahun 2020
Gugustugas nomor 4 tahun 2020
 
Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...
Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...
Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...
 
Pm 82 tahun_2014
Pm 82 tahun_2014Pm 82 tahun_2014
Pm 82 tahun_2014
 
Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...
Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...
Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...
 
Perbup 94 tahun 2016 pkb
Perbup 94 tahun 2016 pkbPerbup 94 tahun 2016 pkb
Perbup 94 tahun 2016 pkb
 

Recently uploaded

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 

Recently uploaded (9)

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 

Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_bersama_2020

  • 1. Tenggarong, 20 Mei 2020 Kepada Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2. 3. Para Staf Ahli Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. Kepala Perangkat Daerah se- Kabupaten Kutai Kartanegara. 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. 5. Camat se-Kabupaten Kutai Kartanegara. 6. Direktur RSUD se-Kabupaten Kutai Kartanegara. 7. Direktur BUMD se-Kabupaten Kutai Kartanegara. di - Tempat SURAT EDARAN Nomor : B-1538/ORG/LIKTL/065.11/05/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 440 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020. 1. Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 diatur sebagai berikut : A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020. No Tanggal Hari Keterangan 1 1 Januari Rabu Tahun Baru 2020 Masehi 2 25 Januari Sabtu Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili 3 22 Maret Minggu Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 4 25 Maret Rabu Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1942 5 10 April Jumat Wafat Isa Al Masih 6 1 Mei Jumat Hari Buruh Internasional 7 7 Mei Kamis Hari Raya Waisak 2564 8 21 Mei Kamis Kenaikan Isa Al Masih 9 24-25 Mei Minggu-Senin Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah 10 1 Juni Senin Hari Lahir Pancasila 11 31 Juli Jumat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah 12 17 Agustus Senin Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 13 20 Agustus Kamis Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah 14 29 Oktober Kamis Maulid Nabi Muhammad SAW 15 25 Desember Jumat Hari Raya Natal
  • 2. B. CUTI BERSAMA TAHUN 2020. No Tanggal Hari Keterangan 1. 21 Agustus Jumat Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah 2. 28 dan 30 Oktober Rabu dan Jumat Maulid Nabi Muhammad SAW 3. 24 Desember Kamis Hari Raya Natal 4. 28, 29, 30, dan 31 Desember Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah 2. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan. 4. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Pegawai Negeri Sipil mengacu pada Pasal 333 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 5. Kepada Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja agar melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama serta mengambil langkah- langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan. Tembusan : 1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda BUPATI KUTAI KARTANEGARA, Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si