Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Toba Samosir, termasuk dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan, hak dan kewajiban perusahaan, pelaporan, serta kategori UMKM yang akan dibina."

1. PELAKSANAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP)
Corporate Social Responsibility
(CSR)

2. I. Dasar
Undang-Undang Dasar No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Pasal 74 ayat 1 dan 2
(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan.
(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya
dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. I. Dasar
Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas
 Pasal 2
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan
lingkungan.
 Pasal 3
(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun
di luar lingkungan Perseroan.

4. I. Dasar
Peraturan Daerah Kab. Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Pasal 7
(1) Perencanaan program TJSLP diselenggarakan melalui pendekatan :
partisipatif, kemitraan, dan kesepakatan.
(2) Partisipatif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pendekatan
dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan
yang akan dibiayai oleh perusahaan.
(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama
dalam mewujudkan manfaat bersama.
(4) Kesepakatan pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan yang didasarkan
kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.

5. II. Tujuan TJSLP
Peraturan Daerah Kab. Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Pasal 4
(1) Terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah.
(2) Terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan program pembangunan di Daerah.
(3) Terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan dan
Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah.
(4) Terjalinnya hubungan baik Perusahaan dengan Pemerintah Daerah serta
masyarakat.

6. III. Ruang Lingkup TJSLP
Peraturan Daerah Kab. Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Pasal 5
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan
c. Pembinaan dan Pengawasan
d. Pelaporan
e. Sanksi Administratif
f. Peran Serta Masyarakat

7. IV. Pelaksanaan TJSLP
Peraturan Daerah Kab. Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Pasal 26
(1) TJSLP dilaksanakan dengan mengacu pada rencana kerja tahunan perusahaan
dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(2) Setiap Perusahaan yang berstatus pusat, cabang, dan/atau kantor operasional
perusahaan yang berkedudukan di daerah, wajib sebagai pelaksana TJSLP.

8. IV. Pelaksanaan TJSLP
Peraturan Daerah Kab. Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Pasal 29
(1) Bupati membentuk FTJSLP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan
program TJSLP
(2) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memadukan,
mensingkronkan dan mengharmonisasikan program TJSLP dengan Pemerintah
Daerah
(3) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur Pemerintahan
Daerah, Unsur Perusahaan, dan Unsur Masyarakat
(4) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati

9. V. Hak dan Kewajiban Perusahaan
Peraturan Daerah Kab. Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Pasal 32
a. Menyusun RKTP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan
internal Perusahaan yang berkesinambungan
b. Memberikan komunitas dan/atau masyarakat dan program kegiatan
TJSLP setelah berkoordinasi dengan FTJSLP
c. Mendapatkan kepastian hukum
d. Mendapatkan informasi yang terbuka
e. Mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah

10. V. Hak dan Kewajiban Perusahaan
Peraturan Daerah Kab. Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Pasal 33
a. Melaksanakan TJSLP
b. Melaksanakan RKTP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah
c. Menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan
d. Mengakomodir usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok
sesuai dengan pelaksanaan TJSLP
e. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan RKTP
kepada Bupati dan DPRD melalui FTJSLP secara berkala
f. Mematuhi dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

11. VI. Pelaporan
Peraturan Daerah Kab. Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Pasal 36
(1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP wajib meyampaikan laporan kepada
Bupati dan DPRD Kabupaten Toba Samosir melalui FTJSLP
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodic,
triwulan, semester dan tahunan

12. VI. Pelaporan
Peraturan Daerah Kab. Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Pasal 37
(1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 26 ayat (2), pasal 33 dan pasal 36 ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap
kegiatan, atau pencabutan sementara izin.
(2) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Perusahaan dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

13. VII. Tujuan Pelaksanaan Rapat
1) Mensinkronkan program kegiatan Pemerintah dalam pelaksanaan Balap Perahu
Motor Formula 1 (F1H2O) yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 26 Februari
2023 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Toba.
2) Pemerintah Kabupaten Toba akan melakukan pembinaan kepada para Pelaku
UMKM Kabupaten Toba yang nantinya diberdayakan pada saat penyelenggaraan
F1H2O.
3) Untuk pelaksanaan pelatihan dan pembinaan para Pelaku UMKM, Pemerintah
mengharapkan kerjasama dari Perusahaan untuk dapat mengalokasikan dana
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR).
4) Untuk pengembangan, pemeliharaan dan pembangunan sektor pariwisata
khususnya untuk wilayah tertentu yang belum dan telah dikelola oleh Pemkab
kiranya Perusahaan memberikan perhatian dengan membentuk skema kerjasama
kemitraan.

14. VIII. Daftar Perusahaan yang Berpartisipasi
dalam Pembangunan Rumah Toko
(Ruko) Milik Pemkab Toba
1) Perum Jasa Tirta I 1 unit
2) Bank Sumut 3 unit
3) PT Inalum (Persero) 5 unit
4) PT Aqua Farm / Regal Spring Indonesia 2 unit
5) PT Toba Pulp Lestari Tbk 5 unit
Total bantuan pembangunan rumah toko dari Perusahaan adalah 16 unit ruko.

15. IX. Kategori UMKM yang Akan Dibina dari
Dana TJSLP/CSR
1) UMKM Kuliner
Syarat :
- UMKM yang berdomisili di Kabupaten Toba
- Memiliki NPWP
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Memiliki Quick Response Code Indonesian Standard (Qris)
- Memiliki Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)
- Memiliki packaging yang menarik agar memiliki daya jual yang tinggi
2) UMKM Fashion dan Kriya
Syarat :
- UMKM yang berdomisili di Kabupaten Toba
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)