Dokumen tersebut membahas tentang administrasi kepegawaian negara yang mencakup pengertian, fungsi, hak, kewajiban, dan larangan sebagai pegawai negeri serta peradilan kepegawaian di Indonesia.
2. POKOK BAHASAN
1. Pengertian Administrasi Kepegawaian
2. Fungsi Administrasi Kepegawaian
3. Hak, Kewajiban dan Larangan Sebagai Pegawai
Negeri
4. Peradilan Kepegawaian di Indonesia
2http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
3. Pengertian Administrasi Kepegawaian
• Felix A Nigro dalam Moekijat (1991:2), mendefinisikan yang dimaksud dengan
administrasi kepegawaian negara adalah seni memilih pegawai-pegawai baru dan
mempekerjakan pegawai-pegawai lama sedemikian rupa sehingga kualitas dan
kuantitas hasil dan pelayanan yang maksimum dari tenaga kerja tersebut dapat
diperoleh.
• Safri Nugraha (2005: 134) mendefinisikan administrasi kepegawaian sebagai
berikut:
– Suatu proses memilih pegawai baru, mempergunakan, dan
mempekerjakan pegawai lama.
– Segala kegiatan yang berkaitan dengan pegawai, mulai dari penerimaan
sampai dengan pemberhentian (pensiun) sebagai pegawai negeri.
– Perencanaan dan pengendalian semua kegiatan untuk mendapatkan,
memelihara, mengembangkan, dan menggunakan pegawai sesuai
dengan beban kerja dan tujuan organisasi.
• Hukum Administrasi Kepegawaian adalah hukum yang mengatur segala hal terkait
dengan kepegawaian negeri sipil mulai dari rekruetmen (penerimaan),
memberdayakan atau mempekerjakan hingga seorang pegawai berhenti atau
diberhentikan sebagai seorang pegawai negeri.
3http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
4. Felix A. Nigro mengemukakan ada tiga pendekatan dalam administrasi
kepegawaian negara, yaitu:
» The Fight the Spoilsman Approach
• Yaitu suatu pendekatan yang didasarkan pada perjuangan kaum politikus, sehingga
pengangkatan seseorang untuk memangku jabatan atau sebagai pegawai negeri
didasarkan atas perjuangan partai. Sebagai contoh adalah untuk dapat dicalonkan
sebagai calon Gubernur/wakil gubernur dalam Pilkada maka seseorang harus
dicalonkan oleh partai politik.
» The Efficiency Approach
• Yaitu suatu pendekatan yang didasarkan terutama atas efesiensi atau daya guna.
Pengangkatan seseorang untuk memangku jabatan atau sebagai pegawai negeri
didasarkan atas kecakapan atau keahlian yang dimilikinya. Pendekatan ini dianggap
lebih mementingkan efesiensi sehingga seringkali prosedural dan mengabaikan sisi
kemanusiaannya. Contoh penerapan pendekatan efficiency yaitu untuk dapat
dicalonkan sebagai guru, maka seseorang harus memiliki latar belakang ijzasah S1
kependidikan sesuai dengan bidang studi yang akan diajarkannya.
» The Human Relations Approach
• Yaitu suatu pendekatan yang didasarkan terutama atas adanya hubungan antar
manusia. Pendekatan ini muncul sebagai akibat tidak memuaskannya penerapan
model the efficiency approach yang kurang memperhatikan hubungan antar
manusia dalam sebuah organisasi. Namun tetap memperhatikan profesionalisme
atau kecakapan dengan titik berat pada faktor hubungan antar manusianya.
Contoh: Dalam praktek kehidupan
4http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
5. • Unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat disebut seorang pegawai negeri,
yaitu:
• seorang tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam
peraturan perundangan yang berlaku
• diangkat oleh pejabat yang berwenang
• diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya
• digaji menurut peraturan perundangan yang berlaku
• Adapun yang dimaksud dengan Pejabat Negara menurut Pasal 11 UU No. 43 tahun
1999 terdiri atas:
• presiden dan wakil presiden
• ketua, wakil ketua, dan anggota MPR/
• ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan
• Ketua, wakil ketua, dan ketua muda, dan hakim agung pada MA, serta ketua,
wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan
• Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung
• Ketua, wakil ketua, dan anggota BPK
• Menteri dan jabatan yang setingkat menteri
• Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
• Gubernur, dan wakil Gubernur
• Bupati/walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan
• pejabat negara lain yang ditetapkan oleh undang-undang
5http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
6. Fungsi Administrasi Kepegawaian
– Pengembangan struktur organisasi untuk melaksanakan program-program
kepegawaian, didalam tugas dan tanggung jawab setiap pegawai ditentukan
dengan tegas dan jelas.
– Klasifikasi jabatan yang sistematis dan perencanaan gaji yang adil dengan
mempertimbangkan saingan dari sektor swasta
– Penarikan tenaga kerja yang baik
– Seleksi pegawai yang menjamin pengangkatan calon pegawai yang cakap dan
penempatannya dalam jabatan yang sesuai
– Perencanaan pelatihan jabatan yang luas dengan tujuan untuk menambah
ketrampilan pegawai, meningkatkan semangat kerja, dan mempersiapkan mereka
untuk kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat
– Penilaian kecakapan pegawai secara berkala dengan tujuan meningkatkan hasil
kerja dan menentukan pegawai-pegawai yang cakap
– Perencanaan kenaikan jabatan yang terutama didasarkan atas kecakapan pegawai
dengan adanya sistem jabatan dimana pegawai-pegawai yang cakap ditempatkan
pada jabatan-jabatan yang sesuai dengan kecakapannya, sehingga mereka dapat
mencapai tingkat jabatan yang setinggi-tingginya. Yang tentunya tujuan akhirnya
adalah dapat memaksimalkan upaya pelayanan dan kesejahteraan pada
masyarakat.
– Kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki hubungan antar manusia
– Kegiatan-kegiatan untuk memelihara dan mempertahankan semangat kerja dan
disiplin pegawai.
6http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
7. Kewajiban, Larangan dan Hak Sebagai Pegawai Negeri
Kewajiban
• setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah
• mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi, serta
menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan
golongan, diri sendiri, atau pihak lain
• menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan pegawai negeri sipil
• mengangkat dan menaati sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya
• memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung
menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum
• melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian,
kesadaran dan tanggung jawab
• bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara
• memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korp
Pegawai Negeri Sipil
• Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara/pemerintah, terutama di bidang keamanan,
keuangan, dan materiil
• Menaati ketentuan jam kerja
• Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik
7http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
8. Kewajiban
• Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya
• Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas
masing-masing
• Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya
• Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya
• Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya
• Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya
• Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya
• Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan
• Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap
masyarakat, sesama PNS dan terhadap atasannya
• Hormat menghormati antara sesama warganya yang memeluk agama dan kepercayaan yang
berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa
• Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat
• Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku
• Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang
• Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima
mengenai pelanggaran disiplin.
8http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
9. Larangan Pegawai Negeri
• melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara,
pemerintah, atau pegawai negeri sipil
• menyalahgunakan wewenangnya
• tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing
• menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara
• memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, ataupun
meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik
negara secara tidak sah
• melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau
orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan negara
• melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam
terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan
kerjanya
• menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga
yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan
atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai negeri
sipil yang bersangkutan
9http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
10. Larangan Pegawai Negeri
• memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai
negeri sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan
• bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
• melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan
kerugian bagi pihak yang dilayani
• menghalangi berjalannya tugas kedinasan
• membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan
jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain
• bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan
pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah
• memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang
lingkup kekuasaannya
• memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup
kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui
pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan
atau jalannya perusahaan
• melakukan kegiatan usaha dagang, baik secara resmi maupun sambilan menjadi direksi,
pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang
IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I
• melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya
untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
10http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
11. Ada tiga tingkatan hukuman sesuai dengan kesalahan atau
ketidakdisiplinan terhadap apa yang menjadi kewajibannya
sebagai seorang pegawai negeri, yaitu:
1. Hukuman disiplin ringan
Hukuman disiplin ringan ini dapat berupa teguran secara
lisan atau tertulis dan juga dapat berupa pernyataan tidak puas
dari pejabat yang berwenang atas ketidakdisiplinan seorang
pegawai negeri tersebut.
2. Hukuman disiplin sedang
Hukuman displin sedang ini dapat berupa penundaan
kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penurunan gaji
sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu
tahun, dan juga dapat berupa penundaan kenaikan pangkat
paling lama satu tahun.
3. Hukuman disiplin berat
Hukuman disiplin berat ini dapat berupa penurunan pangkat
pada pangkat setingkat lebih rendah paling lama satu tahun,
pembebasan dari jabatan, atau pemberhentian sebagai seorang
pegawai negeri.
11http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
12. Berdasarkan Pasal 23 UU No. 43 Tahun 1999 seorang pegawai
negeri dapat diberhentikan baik dengan hormat atau tidak
dengan hormat sebagai seorang pegawai negeri yaitu sebagai
berikut:
1) seorang pegawai negeri diberhentikan dengan hormat
karena yang bersangkutan meninggal dunia
2) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat
karena:
– atas permintaan sendiri, untuk berhenti sebagai
pegawai negeri sipil
– mencapai batas usia pensiun
– adanya perampingan organisasi pemerintah,
sebagaimana dulu dijaman pemerintahan Presiden
Abdurahman Wahid beberapa departemen dihapuskan
seperti departemen sosial, yang tentunya berakibat juga
pada pegawainya.
– tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil
12http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
13. 3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak
diberhentikan karena:
– melanggar sumpah/janji Pegawai negeri Sipil dan sumpah/janji
jabatan selain pelanggaran sumpah/janji karena tidak setia
kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah
– dihukum penjara atau kurangan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman
hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun.
4) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat, karena:
– dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan
tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat)
tahun atau lebih
– melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat
berat.
13http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
14. 5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat,
karena:
– melanggar sumpah/janji Pegawai negeri Sipil dan
sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada
Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah
– melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara,
Pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang
menentang negara dan pemerintah
– dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan
atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan.
14http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
15. Hak Pegawai Negeri
1. memperoleh gaji yang adil dan layak
sesuai dengan beban pekerjaan dan
tanggung jawabnya.
2. Memperoleh tunjangan
3. Memperoleh pangkat dan jabatan
4. Memperoleh cuti
5. Memperoleh pensiun
15http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
16. Peradilan Kepegawaian
• Pegawai negeri yang merasa kepentingannya dirugikan oleh
karena adanya keputusan dari pejabat atau badan Tata Usaha
Negara, maka yang bersangkutan dapat mencari sarana
perlindungan dan keadilan hukum melalui Peradilan Tata
Usaha Negara, dalam hal ini yaitu peradilan kepegawaian
• Istilah peradilan kepegawaian tidak menunjukkan sebagai
salah satu jenis peradilan yang berdiri sendiri, namun istilah
tersebut menunjukkan adanya suatu prosedur penyelesaian
sengketa yang dapat ditempuh oleh seorang pegawai negeri,
apabila yang bersangkutan merasa tidak puas atau keberatan
atas suatu tindakan berupa keputusan/ketetapan yang
dilakukan atasannya (pejabat yang berwenang), yang
merugikan kepentingannya.
16http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
17. Peradilan Kepegawaian …
• Penyelesaian sengketa kepegawaian secara intern
dapat dilakukan oleh instansi pemerintah baik
berupa badan atau pejabat tertentu sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian yang berlaku, atau yang lebih
dikenal dengan istilah peradilan semu (quasi
rechtpraak).
• Penyelesaian sengketa kepegawaian terlebih
dahulu dilakukan melalui prosedur atau upaya
administratif, dan apabila tidak ada upaya
administratif atau seorang pegawai negeri merasa
tidak puas terhadap upaya administratif tersebut,
maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan
Tata Usaha Negara (Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara) sebagai pengadilan tingkat pertama.
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 17
