2. NASKAH PERDA RDTR.pdf

1
WALIKOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA BANDUNG
TAHUN 2015 - 2035
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,
Menimbang : a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman
masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan
ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang
transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang
aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang dituangkan
dalam bentuk Peraturan Daerah serta secara substansial
terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan di bidang
penataan ruang di tingkat pusat maupun di tingkat regional;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo.
ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang, pengaturan Rencana Detail Tata Ruang termasuk
peraturan zonasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Bandung Tahun 2011-2031, dan sesuai dengan ketentuan
Pasal 26 ayat (2) telah diamanatkan Rencana Tata Ruang
setiap SWK diatur lebih lanjut dalam RDTRK;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015 – 2035.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 5038 );
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 3358 );

3
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk
dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5160);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008
tentang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kawasan
Bandung Utara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 38);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 24 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 59);
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);
tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan
Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 172);
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 1990 Nomor 3 seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

4
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2008 Nomor 08);
tentang Bangunan Gedung;
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007
Nomor 08).

5
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALIKOTA BANDUNG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONASI KOTA BANDUNG TAHUN 2015 - 2035
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kota adalah Kota Bandung.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung
6. Walikota adalah Walikota Bandung.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai
satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain
hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan
hidupnya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang
meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan
pengawasan penataan ruang.
10. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan
landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat dalam penataan ruang.
11. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk
meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian
tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
13. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar
penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi
penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata
ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang.
17. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

6
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung yang
selanjutnya disebut RTRWK adalah arahan kebijakan dan
strategi pemanfaatan ruang wilayah.
19. Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung yang selanjutnya
disebut RDTRK adalah penjabaran dan pendetailan RTRWK
yang bersifat operasional sebagai landasan di dalam
mengeluarkan izin pembangunan.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek
fungsional.
21. Subwilayah Kota yang selanjutnya disebut SWK adalah
wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah
pelayanan satu subpusat pelayanan Kota (SPK).
22. Lingkungan Kota adalah wilayah yang secara geografis
berada dalam satu wilayah pelayanan pusat lingkungan (PL).
23. Wilayah Bandung Barat adalah wilayah Bandung bagian
barat yang mencakup SWK Bojonagara, SWK Cibeunying,
SWK Tegalega, dan SWK Karees.
24. Wilayah Bandung Timur adalah wilayah Bandung bagian
timur yang mencakup SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung,
SWK Kordon dan SWK Gedebage.
25. Kawasan Bandung Utara yang selanjutnya disebut KBU
adalah Zona yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten
Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten
Bandung Barat dengan batas di sebelah utara dan timur
dibatasi oleh punggung topografi yang menghubungkan
puncak Gunung Burangrang, Masigit, Gedongan, Sunda,
Tangkubanparahu dan Manglayang, sedangkan di sebelah
barat dan selatan dibatasi oleh garis (kontur) 750 m di atas
permukaan laut (dpl) yang secara geografis terletak antara
107º 27’ - 107º Bujur Timur, 6º 44’ - 6º 56’ Lintang Selatan.
26. Kawasan Cekungan Bandung adalah sebagian wilayah
Kabupaten Bandung, seluruh wilayah Kota Bandung,
seluruh wilayah Kota Cimahi, sebagian wilayah Kabupaten
Sumedang dan sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat.
27. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah
suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan
dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi
menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal
dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang
batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di
laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh
aktivitas daratan.
28. Tujuan adalah nilai-nilai, kualitas, dan kinerja yang harus
dicapai dalam pembangunan berkaitan dengan
merealisasikan misi yang telah ditetapkan.
29. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi
lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
30. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata
ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program
beserta pembiayaannya.

7
31. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan
dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
32. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang.
33. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona
peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci
tata ruang.
34. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
sumber daya buatan.
35. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
36. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan
hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan
bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
37. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan
unsur yang lain.
38. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan
jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara
tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata
seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan
prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan
memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor
15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
39. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan
karakteristik spesifik.
40. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi
dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari
fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
41. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB
adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh
lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan RTBL.
42. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH
ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan
bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan RTBL.
43. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB
lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan
RTBL.
44. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB
adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan
terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluarsaluran air
kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi

8
sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari
bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang
dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa
bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan
tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).
45. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah
area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam.
46. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH
adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang
tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang
diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi
permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman
atau berpori.
47. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya
disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang
menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan
untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke
pusat beban dengan tegangan di atas 278 kV.
48. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat
SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan
kawat penghantar di udara yang digunakan untuk
penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat
beban dengan tegangan di atas 70 kV sampai dengan 278
kV.
49. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat
TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat
pendauran-ulangan, pengolahan, dan/atau tempat
pengolahan sampah terpadu.
50. Tempat pemrosesan akhir sampah yang selanjutnya
disingkat TPAS adalah tempat untuk memproses dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman
bagi manusia dan lingkungan.

9
BAB II
FUNGSI, KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 2
RDTRK berfungsi sebagai:
a. penyelaras kebijakan penataan ruang wilayah kota pada setiap
SWK;
b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Daerah dan Masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan
dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan
pemanfaatan ruang kota; dan
c. pedoman untuk memberikan perizinan pemanfaatan ruang
kota.
Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3
Kedudukan RDTRK yaitu sebagai pedoman bagi:
a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), penyusunan rencana teknis ruang Kota, rencana
pembangunan sektoral, dan/atau program pengembangan
wilayah/kawasan;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
Kota;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
antar sektor, antar SWK, dan antar pemangku kepentingan;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
e. penataan ruang kawasan strategis kota.
Bagian Ketiga
Wilayah Perencanaan
Pasal 4
(1) Lingkup wilayah RDTRK meliputi batas yang ditentukan
berdasarkan aspek administratif, mencakup seluruh wilayah
daratan kota seluas lebih kurang 17.000 (tujuh belas ribu)
hektar beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam
bumi.
(2) Wilayah RDTRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. SWK Bojonagara, mencakup Kecamatan Sukasari,
Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, dan Kecamatan
Andir;
b. SWK Cibeunying, mencakup Kecamatan Cidadap,
Kecamatan Coblong, Kecamatan Bandung Wetan,
Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Cibeunying Kidul,
dan Kecamatan Cibeunying Kaler;
c. SWK Tegalega, mencakup Kecamatan Bandung Kulon,
Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kaler,
Kecamatan Bojongloa Kidul, dan Kecamatan Astanaanyar;
d. SWK Karees yang mencakup Kecamatan Regol, Kecamatan
Lengkong, Kecamatan Kiaracondong, dan Kecamatan
Batununggal;

10
e. SWK Arcamanik, mencakup Kecamatan Arcamanik,
Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Antapani;
f. SWK Ujungberung, mencakup Kecamatan Ujungberung,
Kecamatan Cibiru, Kecamatan Cinambo, dan Kecamatan
Panyileukan;
g. SWK Kordon, mencakup Kecamatan Bandung Kidul dan
Kecamatan Buahbatu; dan
h. SWK Gedebage, mencakup Kecamatan Gedebage dan
Kecamatan Rancasari.
(3) Pembagian Blok pada masing-masing SWK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), meliputi :
a. SWK Bojonagara, mencakup seluruh kelurahan yang ada di
SWK Bojonagara;
b. SWK Cibeunying, mencakup seluruh kelurahan yang ada di
SWK Cibeunying;
c. SWK Tegalega, mencakup seluruh kelurahan yang ada di
SWK Tegalega;
d. SWK Karees yang mencakup seluruh kelurahan yang ada di
SWK Karees;
e. SWK Arcamanik, mencakup seluruh kelurahan yang ada di
SWK Arcamanik;
f. SWK Ujungberung, mencakup seluruh kelurahan yang ada
di SWK Ujungberung;
g. SWK Kordon, mencakup seluruh kelurahan yang ada di
SWK Kordon; dan
h. SWK Gedebage, mencakup seluruh kelurahan yang ada di
SWK Gedebage.

11
BAB III
MUATAN RDTR
Bagian Kesatu
Pasal 5
RDTR Kota Bandung memuat :
a. tujuan penataan SWK;
b. rencana pola ruang;
c. rencana jaringan prasarana;
d. penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya;
e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
f. peraturan zonasi.
Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 6
Tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 5
huruf a terdiri dari :
a. Tujuan Penataan Ruang SWK Bojonagara;
b. Tujuan Penataan Ruang SWK Cibeunying;
c. Tujuan Penataan Ruang SWK Tegalega;
d. Tujuan Penataan Ruang SWK Karees;
e. Tujuan Penataan Ruang SWK Arcamanik;
f. Tujuan Penataan Ruang SWK Ujungberung;
g. Tujuan Penataan Ruang SWK Kordon; dan
h. Tujuan Penataan Ruang SWK Gedebage.
Bagian Ketiga
Klasifikasi Zona
Pasal 7
(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 5
huruf b yaitu Klasifikasi Zona meliputi:
(2) rencana zona lindung meliputi :
a. Zona Perlindungan Kawasan Bawahannya (LB)
b. zona perlindungan setempat; (PS)
1. Sub Zona Sempadan Tol; (PS.1)
2. Sub Zona Sempadan Jaringan Jalan: (PS.2)
3. Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api; (PS.2)
4. Sub Zona Sempadan Sungai; (PS.4)
5. Sub Zona Sempadan Jaringan SUTT/SUTET; (PS.5)
6. Sub Zona Sempadan Sekitar Danau Buatan; (PS.6)
7. Sub Zona Sempadan Bandara. (PS.7)
c. zona Lindung Alami (RTH);
1. Sub Zona RTH Publik RTH1
1.a Sub-sub Zona RTH Taman Unit Lingkungan;
(RTH 1.1)
1.b Sub-sub Zona RTH Pemakaman; (RTH 1.2)
1.c Sub-sub Zona RTH Hutan Kota; (RTH 1.3)
1.d Sub-sub Zona RTH Pelestarian Alam; (RTH 1.4)
1.d Sub-sub Zona RTH Perlindungan Plasma Nutfah,
Eks Situ; (RTH 1.5)
2. Sub Zona RTH Privat; (RTH 2)
d. zona rawan bencana.
(3) rencana zona budidaya meliputi:

12
a. zona perumahan; (R)
1. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R.1)
2. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R.2)
3. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R3)
b. zona perdagangan dan jasa;(K)
1. Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional; (K.1)
2. Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa; (K.2)
3. Sub Zona Perdagangan dan Jasa linier (K.3)
c. Zona Campuran; (C)
1. Sub Zona Campuran Tinggi; (C.1)
2. Sub Zona Campuran Sedang; (C.2)
d. Zona Kantor Pemerintahan; (KT)
e. Zona Industri dan Pergudangan; (I)
f. Zona Wisata (W)
g. zona sarana pelayanan umum; (SPU)
1. Sub Zona SPU Pendidikan;(SPU.1)
2. Sub Zona SPU Kesehatan; (SPU.2)
3. Sub Zona SPU Peribadatan; (SPU.3)
4. Sub Zona SPU Olahraga; (SPU.4)
5. Sub Zona SPU Transportasi; (SPU.5)
6. Sub Zona SPU Sosial Budaya; (SPU.6)
h. Zona Pertahanan dan Keamanan; (HK)
i. Zona Pertanian; (PL)
j. Zona Khusus; (KH)
1. IPAL (KH.1)
2. Infrastruktur Perkotaan Pengolahan Sampah dengan
Teknologi Ramah Lingkungan (KH.2)
Bagian Keempat
Jaringan Prasarana
Pasal 8
(1) Rencana Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud pada
pasal 5 huruf c, meliputi:
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan, meliputi :
a. Sistem Jaringan Jalan;
b. Terminal Penumpang;
c. Sistem Jaringan Rel Kereta Api;
d. Bandar Udara;
e. Sistem Jalur Pejalan Kaki;
f. Sistem Perparkiran;
(3) Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan, meliputi:
a. Gardu Induk;
b. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
(4) Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi, meliputi :
a. Jaringan Terestrial;
b. Jaringan Satelit;
(5) Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum;
(6) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase;
(7) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah;
(8) Rencana Pengembangan Sistem persampahan; dan
(9) Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya.

13
Bagian Kelima
Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan Penanganannya
Pasal 9
Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya
sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d terdiri dari :
a. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penangananya di SWK
Bojonagara;
b. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya di
SWK Cibeunying;
c. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya di
SWK Tegalega;
d. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya di
SWK Karees;
e. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya di
SWK Arcamanik;
f. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya di
SWK Ujungberung;
g. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya di
SWK Kordon; dan
h. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya di
SWK Gedebage.
Bagian Keenam
Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Pasal 10
Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal
5 huruf e terdiri dari :
a. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Bojonagara;
b. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Cibeunying;
c. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Tegalega;
d. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Karees;
e. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Arcamanik;
f. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Ujungberung;
g. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Kordon; dan
h. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Gedebage.
Bagian Ketujuh
Peraturan Zonasi
Pasal 11
Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf f
yaitu peraturan zonasi meliputi seluruh wilayah Kota Bandung
yang terdiri dari delapan SWK.

14
BAB IV
SWK BOJONAGARA
Bagian Kesatu
Pasal 12
Tujuan Penataan Ruang RDTR SWK Bojonagara sebagaimana
dimaksud pada pasal 6 huruf a yaitu mewujudkan perlindungan
Kawasan Bandara dan Industri Strategis (Aerobiopolis).
Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang
Pasal 13
Rencana pola ruang SWK Bojonagara digambarkan dalam ketelitian
peta skala minimal 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Paragraf 1
Rencana Zona Lindung
Pasal 14
(1) Zona Perlindungan terhadap kawasan bawahannya
sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a dengan
sebaran yaitu :
a. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
b. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
c. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari;
d. Blok Isola Kecamatan Sukasari;
e. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
f. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
g. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
h. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
i. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
j. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo; dan
k. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo.
(2) Rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi :
a. Sub Zona Sempadan Tol;
b. Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api;
c. Sub Zona Sempadan Sungai;
d. Sub Zona Sempadan Jaringan SUTT/SUTET; dan
e. Sub Zona Sempadan Bandara
(3) Sub Zona Sempadan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a seluas kurang lebih 6,26 (enam koma dua enam)
hektar dengan sebaran yaitu :
a. Ruas jalan tol padaleunyi pada Blok Pasirkaliki Kecamatan
Cicendo;
b. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Pamoyanan Kecamatan
Cicendo;
c. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Sukabungah Kecamatan
Sukajadi;
d. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Pajajaran Kecamatan
Cicendo;
e. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Husein Sastranegara
Kecamatan Cicendo;

15
f. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Sukaraja Kecamatan
Cicendo;
g. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Sukawarna Kecamatan
Sukajadi;
h. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Pasteur Kecamatan
Sukajadi; dan
i. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Sukagalih Kecamatan
Sukajadi.
(4) Sub Zona Sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 12,20 (dua belas
koma dua nol) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Ruas rel kereta api ciroyom pada Blok Ciroyom Kecamatan
Andir;
b. Ruas rel kereta api ciroyom pada Blok Arjuna Kecamatan
Cicendo;
c. Ruas rel kereta api ciroyom pada Blok Cempaka Kecamatan
Andir;
d. Ruas rel kereta api ciroyom pada Blok Husein Sastranegara
Kecamatan Cicendo; dan
e. Ruas rel kereta api ciroyom pada Blok Sukaraja Kecamatan
Cicendo.
(5) Sub Zona Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c seluas kurang lebih 19,89 (Sembilan belas koma
delapan sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
b. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
c. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
d. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
e. Blok Maleber Kecamatan Andir;
f. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
g. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
i. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
j. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
k. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
l. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
m. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
n. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
o. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
p. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
q. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
r. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
s. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
t. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
(6) Sub Zona Sempadan Jaringan SUTT/SUTET sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d seluas kurang lebih 6,27 (enam
koma dua tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
b. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
c. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
d. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
e. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
f. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
g. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
h. Blok Isola Kecamatan Sukasari.

16
(7) Sub Zona Sempadan Bandara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e seluas kurang lebih 53,22 (lima puluh tiga
koma dua dua) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Huseinsastranegara Kecamatan Cicendo;
b. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo; dan
c. Blok Cempaka Kecamatan Andir.
Pasal 15
Zona cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf c angka 2 meliputi:
a. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
b. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
c. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
d. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
e. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
f. Blok Ciroyom Kecamatan Andir.
g. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi
Pasal 16
(1) Zona Lindung Alami sub Zona RTH Publik sebagaimana dimaksud
pasal 7 ayat (2) huruf d seluas kurang lebih 32,45 (tiga puluh dua
koma empat lima) hektar, meliputi :
a. Sub-sub zona RTH Taman Unit Lingkungan;
b. Sub-sub zona RTH Pemakaman.
(2) Sub Zona RTH Taman Unit Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a seluas 8,43 (delapan koma empat tiga) hektar dengan
sebaran meliputi :
c. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
d. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
e. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
f. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
g. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
h. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
i. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
j. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
k. Blok SukawarnaKecamatan Sukajadi;
l. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
m. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
n. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
o. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
p. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
q. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari;
r. Blok Isola Kecamatan Sukasari;
s. Blok Garuda Kecamatan Andir; dan
t. Blok Maleber Kecamatan Andir.
(3) Sub Zona RTH Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b seluas 23,65 (dua puluh tiga koma enam lima) Ha dengan
sebaran meliputi :
a. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
b. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
c. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;

17
e. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo; dan
f. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi.
Pasal 17
(1) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2)
huruf e meliputi :
a. Sub zona rawan genangan banjir;
b. Sub zona rawan bencana kebakaran;
c. Sub zona rawan gerakan tanah dan longsor;
d. Sub zona rawan bencana gempa bumi; dan
e. Sub zona rawan bencana letusan gunung berapi.
(2) Sub zona rawan genangan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dengan sebaran yaitu :
a. Jalan Djunjunan pada zona sekitar Saluran Cianting, Blok
Husein Sastranegara;
b. Jalan Raya Sudirman, pada zona sekitar saluran Irigasi
Leuwilimus;
c. Jalan Kebon Kawung, pada saluran Cicendo, Blok Husein
Sastranegara;
d. Jalan Cipaganti-Jalan Setiabudi pada saluran Cikalintu, Blok
Hegarmanah;
e. Jalan Cibogo pada saluran Cibogo, Blok Sukawarna;
f. Jalan Prof. Eyckman pada saluran Leuwimulus I, Blok Pasteur;
g. Jalan Arjuna pada saluran Citepus, Blok Arjuna;
h. Jalan Layang Cimindi Gunung Batu pada saluran Ciwarga, Blok
Sukaraja;
i. Jalan Sukamulya pada saluran Cipedes, Blok Sukagalih;
j. Jalan Sukahaji – Jalan Gegerkalong, Blok Gegerkalong;
k. Pasar Sederhana pada saluran Cikalintu, Blok Gegerkalong;
l. Jalan sekitar lapangan Husein pada saluran Cianting, Blok
Husein Sastranegara;
(3) Sub zona rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berada di seluruh SWK Bojonagara.
(4) Sub zona rawan gerakan tanah dan longsor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c berada di sebagian :
b. Blok Sarijadi Kecamatan Sukajadi; dan
c. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
(5) Sub zona rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d berada di seluruh SWK Bojonagara
(6) Sub zona rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e berada di sebagian SWK Bojonagara
Paragraf 2
Rencana Zona Budidaya
Zona Perumahan
Pasal 18
(1) Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3)
huruf a terdiri dari :
a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang
c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah

18
(2) Zona perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 672,79 (enam ratus tujuh
puluh dua koma tujuh sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
e. Blok Garuda Kecamatan Andir;
f. Blok Maleber Kecamatan Andir;
g. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
k. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
l. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
q. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari;
r. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
s. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari; dan
t. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari.
(3) Zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 267,88 (dua ratus enam puluh
tujuh koma delapan delapan) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
b. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
c. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
a. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
b. Blok Garuda Kecamatan Andir;
c. Blok Maleber Kecamatan Andir;
d. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
e. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
f. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
g. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
h. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
i. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
j. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
k. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
(4) Zona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 278,32 (dua ratus tujuh puluh
delapan koma tiga dua) hektar dengan sebaran yaitu :
b. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
c. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
f. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
g. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 19
(1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat
(3) huruf b meliputi :

19
a. Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional;
b. Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa; dan
c. Sub Zona Perdagangan dan Jasa linier.
(2) Zona perdagangan dan jasa subzona perdagangan pasar tradisional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih
7,49 (tujuh koma empat sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
b. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
c. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari; dan
d. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo.
(3) Zona perdagangan dan jasa sub zona Pusat Perdagangan dan Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih
32,17 (tiga puluh dua koma satu tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
b. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
c. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
d. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
e. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
f. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
g. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi; dan
h. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo.
(4) Zona perdagangan dan jasa sub zona perdagangan dan jasa linier
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih
328,53 (Tiga ratus dua puluh delapan koma lima tiga) hektar dengan
sebaran yaitu:
h. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
i. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
j. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
k. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
l. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
m. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
n. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
o. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
p. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
q. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
r. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
s. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
t. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
u. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
Zona Campuran
Pasal 20
(1) Zona Campuran Sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf c
meliputi :
a. Sub Zona Campuran Tinggi; dan
b. Sub Zona Camuran Sedang.
(2) Zona campuran subzona campuran tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 6,26 (enam koma dua
enam) hektar dengan sebaran yaitu :

20
a. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo; dan
b. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo.
(3) Zona campuran subzona campuran sedang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 93,89 (sembilan puluh tiga
koma delapan sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
b. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
c. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
f. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
g. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo; dan
h. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo.
Zona Kantor Pemerintahan
Pasal 21
Zona Kantor Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat
(3) huruf d seluas kurang lebih 16,32 (enam belas koma tiga dua)
q. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
r. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
s. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
t. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 22
(1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 7
ayat (3) huruf g terdiri dari :
a. Sub Zona SPU Pendidikan;
b. Sub Zona SPU Kesehatan;
c. Sub Zona SPU Peribadatan;
d. Sub Zona SPU Olahraga; dan
e. Sub Zona SPU Transportasi.
(2) Sub Zona sarana pelayanan umum pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 99,32 (Sembilan
puluh Sembilan koma tiga dua) hektar dengan sebaran yaitu :

21
(3) Sub Zona Sarana pelayanan umum kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 15,82 (lima belas
koma delapan dua) hektar dengan sebaran yaitu :
k. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
l. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
m. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
n. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
o. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
p. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
q. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
r. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
(4) Sub Zona sarana pelayanan umum peribadatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 12,01 (dua belas
koma nol satu) hektar dengan sebaran yaitu:

22
(5) Sub Zona sarana pelayanan umum olahraga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 25,52 (dua puluh lima
koma lima dua) dengan sebaran yaitu :
b. Blok Garuda Kecamatan Andir;
c. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
d. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
e. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
f. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
g. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
h. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
i. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
j. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
k. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
l. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
m. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
n. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
(6) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 67,66 (enam
puluh tujuh koma enam enam) hektar dengan sebaran yaitu :
b. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
c. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
d. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
e. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo; dan
f. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi.
Zona Industri dan Pergudangan
Pasal 23
Zona Industri dan Pergudangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7
ayat (3) huruf e seluas kurang lebih 35,36 (tiga puluh lima koma tiga
enam) hektar dengan sebaran yaitu :
b. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
c. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
d. Blok Garuda Kecamatan Andir;
e. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
f. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
g. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
h. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
i. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi; dan
j. Blok Isola Kecamatan Sukasari.

23
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 24
Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 7
ayat (3) huruf h seluas kurang lebih 11,18 (sebelas koma satu
delapan) hekatar dengan sebaran yaitu :
b. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
c. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
d. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
e. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
f. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
g. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Prasarana
Pasal 25
Rencana jaringan prasarana SWK Bojonagara sebagaimana
dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta
skala minimal 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan
Pasal 26
(1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di SWK Bojonagara terdiri atas :
a. sistem jaringan jalan;
b. terminal penumpang
c. sistem Jaringan Kereta Api;
d. Bandar Udara;
e. Sistem Jalur Pejalan Kaki;dan
f. Sistem Perpakiran.
(2) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Pergerakan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk transportasi/pergerakan
dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan
Walikota.
(3) Rencana induk jaringan transportasi/pergerakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala
SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 27
(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1) huruf a terdiri atas:
a. Jaringan jalan arteri primer meliputi:
1. Jalan Dr. Junjunan;
2. Jalan Pasteur;
3. Jalan Rajawali Barat;
4. Jalan Elang; dan
5. Jalan Raya Cibeureum.
b. Jalan jalan kolektor primer meliputi:

24
1. Jalan Dr. Setiabudi;
2. Jalan Sukajadi;
3. Jalan Gardujati;
4. Jalan Pajajaran;
5. Jalan HOS Cokroaminoto;
6. Jalan Abdurahman Saleh;
7. Jalan Nurtanio / Garuda;
8. Jalan Pak Gatot Raya;
9. Jalan Dr. Surya Sumantri
c. Jaringan jalan arteri sekunder meliputi:
1. Jalan Jenderal Sudirman;
2. Jalan Rajawali Timur; dan
3. Jalan Kebonjati.
d. Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi:
1. Jalan Sersan Bajuri;
2. Jalan Sukahaji;
3. Jalan Sukawangi;
4. Jalan Otto Iskandar Dinata;
5. Jalan Sutami;
6. Jalan Cipaganti;
7. Jalan Arjuna;
8. Jalan Baladewa; dan
9. Jalan Cihampelas
10.Jalan-jalan yang dikembangkan serta mempunyai
karakteristik dan kapasitas sebagai jalan kolektor sekunder
(lebar jalan minimal 12 m).
e. Peningkatan dan pembangunan jalan baru yaitu : pembangunan
jalan tol baru di dalam kota yang menghubungkan Terusan
Pasteur – Ujung Berung – Cileunyi dengan Ujung Berung –
Gedebage – Majalaya
f. Pembangunan jalan layang meliputi:
1. Jalan layang pada Jalan Setiabudi – Jalan Siliwangi;
2. Jalan layang pada Jalan Braga-Rel KA;
3. Jalan layang Jalan A. Yani-Rel KA;
4. Jalan layang Pada Jalan Ir. H. Juanda (Simpang dago).
g. Peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran jalan meliputi:
1. Jalan Cikutra – Jalan Pasir Layung
2. Jalan Tembus Dago
(2) Jalan lainnya yang meliputi:
1. Akses jalan masuk dan keluar Bandara Husein Sastranegara
melalui jalan Nurtanio, Elang, dan Rajawali;
2. Akses jalan masuk ke Terminal Ciroyom melalui Jalan Ciroyom,
Jalan Arjuna, dan Jalan Garuda
3. Angkutan umum pemadu moda (bus line) dengan jalur :
i. Koridor yang menghubungkan Jalan Raya Cibiru-Jalan
Soekarno Hatta-Jalan Elang;
ii. Koridor yang menghubungkan Padalarang-Elang-Kebon
Kawung;
iii. Koridor yang menghubungkan Caringin-Pasirkaliki-Sarijadi.
(3) Sistem jaringan jalan secara lebih rinci termasuk jaringan jalan
lokal dan lingkungan akan dituangkan dalam peta garisan rencana
kota skala 1 : 1.000 yang ditetapkan oleh Walikota.

25
Pasal 28
Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1) huruf b di SWK Bojonagara terdiri atas:
a. Terminal Ledeng
b. Terminal Angkutan Kota Sederhana
c. Terminal Ciroyom di Blok Ciroyom Kecamatan Andir.
Pasal 29
Rencana jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) huruf c di SWK Bojonagara terdiri atas:
a. Jalur kereta api di SWK Bojonagara meliputi:
1. Blok Ciroyom, Kecamatan Andir;
2. Blok Kebonjeruk, Kecamatan Andir;
3. Blok Dunguscariang, Kecamatan Andir;
4. Blok Maleber, Kecamatan Andir;
5. Blok Cempaka di Kecamatan Andir;
6. Blok Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo;
7. Blok Arjuna, Kecamatan Cicendo; dan
8. Blok Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo.
b. Pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan rute meliputi :
1. Jalur yang menghubungkan Babakan Siliwangi – Leuwi
Panjang;
2. Jalur yang menghubungkan Cimindi – Gedebage;
3. Jalur yang menghubungkan Stasiun Kereta Api Bandung – Jl.
Otto Iskandar Dinata – Jl. Dalem Kaum;
4. Jalur melingkar (loop line) yang melalui SWK Bojonagara,
SWK Cibeunying, SWK Karees dan SWK Tegalega;
5. Jalur pengumpan (feeder line) yang diatur dalam Peraturan
Walikota;
c. Pembangunan jalur kereta gantung (Cable Car) yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan rute meliputi:
1. Jalur yang menghubungkan Jl. Raya Lembang - Jl. Kebon
Kawung;
2. Jalur yang menghubungkan Terminal Ledeng - Jl. Leuwi
Panjang (Terminal Leuwipanjang); dan
3. Jalur yang menghubungkan Bandara Husein Sastranegara –
Jl.AH.Nasution (Ujungberung);
4. Jalur yang menghubungkan kawasan pariwisata Cihampelas
ke Jl. Gelap Nyawang.
d. Reaktivasi jalur kereta api Bandung – Tanjungsari meliputi:
1. Blok Kebonjeruk, Kecamatan Andir; dan
2. Blok Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo.
e. Jalur lebih spesifik dan rinci yang menghubungkan antar jalur
sebagaimana dimaksud huruf b dan c di atas akan diatur dan
ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan atau Keputusan
Walikota.
Pasal 30
Bandar udara sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) huruf d berupa ruang udara untuk penerbangan berupa
jalur penerbangan dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) meliputi :
a. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;

26
b. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
c. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
d. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
e. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
f. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo; dan
g. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo.
Pasal 31
Sistem jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) huruf e meliputi:
a. Penyediaan jalur pejalan kaki disisi seluruh jaringan jalan
b. Penyediaan jalur pejalan kaki pada Zona pusat perdagangan
dan jasa.
c. Pembangunan jalur pedestrian layang (Sky Walk) sebagai
penghubung Jl. Cihampelas ke Jl. Gelap Nyawang.
Pasal 32
Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
huruf f meliputi:
a. Penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada
lokasi-lokasi strategis;
b. Pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif.
Paragraf 2
Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan
Pasal 33
(1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi:
a. gardu induk; dan
b. jaringan transmisi tenaga listrik
(2) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada
di Blok Isola dan Blok Sukasari.
(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
huruf b meliputi:
a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di setiap pusat SWK
bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non rumah
tangga;
b. jaringan distribusi primer berupa Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT) melintasi :
1. Blok Cipedes, Kecamatan Sukajadi;
2. Blok Sukagalih, Kecamatan Sukajadi;
3. Blok Pasteur, Kecamatan Sukajadi;
4. Blok Sukawarna, Kecamatan Sukajadi;
5. Blok Gegerkalong, Kecamatan Sukasari;
6. Blok Isola, Kecamatan Sukasari;
7. Blok Sarijadi, Kecamatan Sukasari; dan
8. Blok Sukarasa, Kecamatan Sukasari.
c. jaringan distribusi sekunder melintasi seluruh Blok di SWK
Bojonagara.
(4) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Energi/Kelistrikan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau

27
instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau
instansi bersangkutan.
(5) Rencana induk Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala
SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan
Paragraf 3
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
Pasal 34
(1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana
a. jaringan terestrial terdiri atas :
1. jaringan kabel; dan
2. jaringan nirkabel.
b. jaringan satelit.
(2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 1 meliputi:
a. pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan utama
dan berhierarki sesuai dengan klasifikasi jalan; dan/atau
b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum.
(3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 2 di SWK Bojonagara yaitu penyediaan teknologi Wireless
Fidelity (wireless) pada lokasi RTH skala Kecamatan dan Kota.
(4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di
SWK Bojonagara berupa peningkatan penyebaran layanan internet
pada lokasi yang belum terjangkau.
(5) Rencana prasarana dan sarana Telekomunikasi sebagaimana
terkait berdasarkan rencanainduk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(6) Rencana induk Prasarana dan Sarana Telekomunikasi
sebagaimana dimaksud padaayat (5), menjadi tugas dan tanggung
jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 4
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum
Pasal 35
(1) Rencana penyediaan jaringan air minum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (5) terdiri atas:
a. pengembangan sistem jaringan perpipaan di setiap Sub SWK;
b. pembangunan bangunan pengambil air baku;
c. pengembangan pipa transmisi air baku instalasi produksi di
setiap Sub SWK;
d. pengembangan pipa transmisi air minum di setiap Sub SWK;
e. penyediaan bak penampung pada setiap Sub SWK; dan
f. pengembangan pipa distribusi sekunder hingga blok
peruntukan.
(2) Rencana Pengembangan Air Minum sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait
berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana induk Pengembangan Air Minum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab

28
Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang
Paragraf 5
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
Pasal 36
(1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana
a. rencana pengembangan jaringan drainase primer meliputi:
1. Sungai Cibeureum;
2. Sungai Cilimus;
3. Sungai Cikadalmeteng;
4. Sungai Cianting Cibogo;
5. Sungai Cipedes;
6. Sungai Cikalintu;
7. Sungai Cijalupang;
8. Sungai Citepus I;
9. Sungai Cikakak;
10. Sungai Citepus;
11. Sungai Ciroyom;
12. Sungai Ciwarga;
13. Sungai Cilembur; dan
14. Sungai Cinanjur.
b. rencana pengembangan jaringan drainase sekunder dan tersier
mengikuti rencana pengembangan jaringan jalan;
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab
Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang
Paragraf 6
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah
Pasal 37
(1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana
a. pengembangan sistem pembuangan air limbah ke IPAL
(Instalasi Pengolahan Air Limbah) Bojongsoang;
b. pembangunan waduk/bak penampungan air kotor di setiap
Sub SWK;
c. pengembangan instalasi tambahan untuk air limbah yang
mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
d. pengolahan air limbah yang disediakan dan dikelola oleh
perorangan/perusahaan yang melayani satu lingkup tapak
(site);
e. pengembangan septik tank individual atau komunal bagi
perumahan dan permukiman di masing-masing Blok;
f. pengembangan septik tank kolektif pada kawasan perkantoran,
pendidikan, pemerintah dan komersil; dan
g. untuk lebih lanjut rencana pengembangan jaringan air limbah
selanjutnya akan diatur oleh peraturan walikota dengan
melibatkan SKPD terkait;

29
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana
bersangkutan.
(3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Air Limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Paragraf 7
Rencana Pengembangan Sistem Persampahan
Pasal 38
(1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (8) terdiri atas:
a. TPPAS regional di Legok Nangka, Kabupaten Bandung dan
TPPAS Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat;
b. TPS tersebar disetiap blok
(2) Rencana Pengembangan Sistem Persampahan sebagaimana
bersangkutan.
(3) Rencana induk Pengembangan Sistem Persampahan dimaksud
pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD
dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan
Paragraf 8
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya
Pasal 39
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya sebagaimana
dimaksud pada pasal 8 ayat (9) yaitu jalur evakuasi bencana
meliputi:
a. Blok Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo;
b. Blok Cicendo, Kecamatan Cicendo;
c. Blok Hegarmanah, Kecamatan Cidadap;
d. Blok Sukawarna, Kecamatan Cidadap;
e. Blok Pasteur, Kecamatan Sukajadi;
f. Blok Arjuna, Kecamatan Cicendo;
g. Blok Sukaraja, Kecamatan Cicendo;
h. Blok Sukagalih, Kecamatan Sukajadi;
i. Blok Gegerkalong, Kecamatan Sukasari; dan
j. Blok Garuda, Kecamatan Andir.
Bagian Keempat
Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan Penanganan
Pasal 40
Penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya di
SWK Bojonagara sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a
adalah :
a. Bandara Husein Sastranegara dan Zona Eks Industri
Pesawat Terbang berada Kecamatan Andir dan Kecamatan

30
Cicendo dengan tema penanganan pengembangan ekonomi
berbasis kedirgantaraan; dan
b. Zona perdagangan dan jasa sepanjang Jalan Pasteur di
Kecamatan Sukajadi dengan tema penanganan
pengembangan ekonomi berbasis pelayanan medis;
Bagian Kelima
Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Pasal 41
(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada
Pasal 10 huruf a terdiri atas :
a. program pemanfaatan ruang prioritas;
b. lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. pelaksana kegiatan; dan
e. waktu pelaksanaan.
(2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. perwujudan rencana pola ruang;
b. perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
c. perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan
penanganannya
(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
lokasi yang berada pada lingkup SWK Bojonagara.
(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c terdiri atas :
a. dana Pemerintah;
b. dana Pemerintah Provinsi;
c. dana Pemerintah Kota; dan
d. pendanaan lainnya.
(5) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d meliputi :
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Provinsi;
c. Pemerintah Kota;
d. BUMN;
e. Swasta; dan atau
f. Masyarakat.
(6) waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e sampai dengan tahun 2034 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap
meliputi :
a. tahap pertama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
b. tahap kedua tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
c. tahap ketiga tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
d. tahap keempat tahun 2030 sampai dengan 2035.
(7) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

31
Paragraf 1
Perwujudan Rencana Pola Ruang
Pasal 42
Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (2) huruf a di SWK Bojonagara terdiri atas:
a. perwujudan rencana zona lindung; dan
b. perwujudan rencana zona budidaya:
Pasal 43
(1) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:
a. perwujudan zona perlindungan setempat;
b. perwujudan zona RTH; dan
c. perwujudan zona rawan bencana.
(2) Perwujudan rencana zona perlindungan setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. perwujudan sempadan jalantol meliputi:
1. Pemeliharaan Sempadan Tol
2. Penghijauan Sempadan Tol
3. Pembersihan sempadan jalan tol dan bangunan liar
b. perwujudan sempadan rel kereta api meliputi:
1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan rel kereta
api;
2. penambah jalur hijau jalan;
3. penghijauan dan Pengadaan Bibit Pohon;
4. penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan rel
kereta api;
5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai
ketentuan Rel kereta api;
6. pembersihan sempadan rel kereta api dan bangunan liar;
7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan rel Kereta Api
c. perwujudan sempadan sungai meliputi:
1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan sungai
untuk RTH Publik;
2. penataan sempadan sungai meliputi sungai dan anak
sungai;
3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan
pelindung sempadan sungai;
ketentuan sempadan sungai;
6. pembersihan sempadan sungai dan bangunan liar;
7. pemasangan papan larangan terhadap larangan
pendirian bangunan;
8. normalisasi sungai; dan
9. pemeliharaan dan penghijauan sempadan sungai
d. perwujudan sempadan jaringan SUTT/SUTET meliputi:
1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan
SUTT/SUTET
2. penataan sempadan jaringan SUTT/SUTET di SWK
Bojonagara;
3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan
pelindung sempadan jaringan SUTT/SUTET;

32
ketentuan sempadan jaringan SUTT/SUTET;
6. pembersihan sempadan jaringan SUTT/SUTET dan
bangunan liar; dan
7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan SUTT/SUTET
(3) perwujudan rencana zona RTH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meliputi :
1. Penataan dan Revitalisasi RTH Publik;
2. Pembangunan taman turus jalan;
3. Pembangunan biopori dan sumur resapan;
4. pemeliharaan dan penghijauan RTH Publik; dan
5. Penyediaan lahan pengganti untuk RTH yang berubah
fungsi.
b. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman
meliputi :
1. Penataan dan Revitalisasi RTH Pemakaman;
2. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman;
3. Penetapan sistem retribusi biaya permakaman;
4. Pembangunan fasilitas pelayanan pemakaman;
c. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Unit
Lingkungan meliputi :
1. Identifikasi dan pendataan RTH Taman Unit Lingkungan;
2. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman;
3. Pembangunan biopori dan sumur resapan
d. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Tematik
meliputi :
1. Pembelian lahan baru untuk taman tematik;
2. Pembangunan taman tematik dalam lingkungan RT,
taman RW Taman Lingkungan, taman Kecamatan dan
taman kota
(4) perwujudan rencana zona rawan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. Perwujudan zona rawan bencana banjir/genangan meliputi:
1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana;
2. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana;
3. Penyediaan saluran drainase;
4. Perbaikan dan pembersihan pendangkalan saluran;
5. Penertiban lahan pada sempadan sungai;
6. Pengadaan sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk
dari ancaman / korban bencana;
7. Penghijauan di kawasan imbuhan air;
8. Pembangunan sumur resapan;
9. Pembangunan biopori; dan
10.Pembangunan dam penahan Tanggul Banjir;
b. Perwujudan Zona Rawan bencana Kebakaran meliputi :
Bencana;
2. Program Pencegahan kebakaran (pembinaan teknis
pencegah kebakaran, inspeksi dan pengawasan, serta
penindakan bangunan);
3. Pengembangan prasarana kota berkaitan dengan
permasalahan kebakaran;
4. Standarisasi penyelamatan pemerintah, swasta, dan
masyarakat.

33
c. Perwujudan Zona Rawan bencana gempa bumi meliputi :
dari ancaman / korban Bencana; dan
Bencana.
d. Perwujudan Zona Rawan bencana gerakan tanah dan longsor
meliputi :
1. Penertiban lahan pada zona rawan tanah longsor;
Bencana;
dari ancaman / korban Bencana.
e. Perwujudan Zona Rawan bencana letusan gunung berapi
meliputi :
1. Penertiban lahan pada areal radius letusan gunung
berapi;
Bencana; dan
3. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk
dari ancaman / korban Bencana.
Pasal 44
(1) Perwujudanrencana zona budidaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 huruf b terdiri atas:
a. perwujudan zona perumahan;
b. perwujudan zona perdagangan dan jasa;
c. perwujudan zona campuran;
d. perwujudan zona kantor pemerintahan;
e. perwujudan zona sarana pelayanan umum;
f. perwujudan zona industri dan pergudangan; dan
g. perwujudan zona pertahanan dan keamanan
(2) Perwujudan pola ruang zona perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Perwujudan pola ruang Perumahan Kepadatan Rendah
meliputi :
1. pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB
maksimal 30% (tiga puluh persen);
2. Penyediaan kelengkapan fasilitas umum dan fasilitas
sosial di kawasan perumahan;
3. Relokasi terhadap kawasan perumahan yang berada di
sekitar bantaran sungai, waduk dan situ yang
mengganggu sistem tata air dan penertiban bangunan
rumah liar di sekitar zona lindung;
4. Penyediaan sistem utilitas yang memadai terutama
persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di
zona perumahan; dan
6. Penyediaan sistem pembuangan air hujan dan Drainase
dengan kapasitas tampung yang memadai untuk
mengatasi masalah genangan banjir di kawasan
perumahan.
b. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sedang
sub zona rumah susun sedang meliputi :
1. pengendalian kepadatan bangunan pada zona
perumahan KDB sedang/tinggi;

34
2. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan KDB
sedang-tinggi melalui perbaikan lingkungan dan
peremajaan lingkungan;
3. perbaikan lingkungan di kawasan permukiman kumuh
dan padat melalui program perbaikan kampung terpadu;
4. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah
sebagai sumber air bersih;
5. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan,
pengolahan air limbah, dan air bersih;
6. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan
peningkatan jaringan drainase dengan kapasitas
tampung yang memadai untuk mengatasi masalah
genangan banjir;
zona perumahan.
c. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sedang
sub zona rumah tinggal sedang meliputi :
1. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan
melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan
lingkungan;
2. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah
sebagai sumber air bersih;
3. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan,
peningkatan jaringan drainase dengan kapasitas
tampung yang memadai untuk mengatasi masalah
genangan banjir;
zona perumahan;
6. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan yang
rawan bencana banjir;
7. pengendalian kepadatan bangunan pada zona
perumahan KDB Tinggi
d. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan tinggi
sub zona rumah susun tinggi meliputi :
1. Pengembangan perumahan vertikal dengan
memprioritaskan pembangunan rumah susun dengan
menyediakan prasarana dan saranapersampahan,
2. Pembangunan rumah susun umum diprioritaskan pada
lokasi yang memiliki aksesibilitas tinggi dan prasarana
sarana terutama persampahan, pengolahan air limbah,
dan air bersih;
3. peningkatan intensitas pemanfaatan ruang dengan cara
pengembangan perumahan vertikal melalui peremajaan
lingkungan;
4. pembangunan kawasan permukiman baru di kawasan
yang belum terbangun dan diprioritaskan dalam bentuk
perumahan vertikal;
drainase dengan kapasitas tampung yang memadai
untuk mengatasi masalah genangan;
6. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial pada
zona perumahan vertikal;

35
7. Pembangunan rumah susun umum pada kawasan yang
telah ditetapkan;
8. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan
vertikal yang rawan bencana banjir
(3) perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Perwujudan zona perdagangan dan jasa sub zona jasa
tunggal meliputi :
1. Revitalisasi Pasar Tradisional
2. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor
informal/PKL
3. Penyediaan lahan parkir
4. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang
disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang
udara dan ruang bawah tanah
b. Perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa sub zona
perdagangan dan jasa linier meliputi :
1. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor
informal/PKL;
2. Penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang
disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal;
3. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang
disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang
udara dan ruang bawah tanah;
4. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona kantor
pemerintahan, perdagangan, dan jasa
(4) perwujudan pola ruang zona Campuran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang
disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara
dan ruang bawah tanah;
b. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor
informal/PKL;
c. Penyediaaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang
disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal;
d. Pengembangan dan pengarahan kawasan untuk kegiatan
campuran antara kegiatan perdagangan dan jasa dengan
hunian baik secara horisontal maupun vertikal;
e. Pengembangan sistem pengelolaan kawasan (estate
management) dengan mempertimbangkan faktor sosial,
estetis, ekologis dan kepentingan evakuasi bencana;
f. Pembangunan kawasan skala besar harus
memperhitungkan bangkitan lalu lintas dan dalam skala
tertentu menyediakan sarana dan fasilitas di dalam zona
campuran;
g. Pengembangan kawasan dengan memperhitungkan sistem
tata air di dalam zona dan kawasan yang dipengaruhinya
harus diperhitungkan dalam pengembangannya;
h. Pengembangan pengelompokan jalur wisata sesuai dengan
karakter dan potensi kawasan;
i. Pengembangan zona campuran dengan konsep TOD di
terminal/stasiun antar moda di pusat kegiatan, stasiun,

36
shelter, dan terminal angkutan umum massal yang
terintegrasi dengan daerah sekitarnya;
j. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona campuran
(5) perwujudan pola ruang zona kantor Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Revitalisasi Bangunan Gedung dan Kantor Pemerintahan;
b. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor
informal/PKL;
c. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona kantor
pemerintahan; dan
d. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Tematik.
(6) perwujudan pola ruang zona sarana pelayanan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. perwujudan zona sarana pelayanan umum Pendidikan
meliputi:
1. Penyediaan sarana pendidikan sesuai standar
peraturan-perundang-undangan;
2. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan
sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah,
serta pendidikan non-formal;
3. pengendalian sarana dan prasarana pendidikan dasar
dan menengah, serta pendidikan non-formal;
4. pembatasan pengembangan perguruan tinggi pada
lokasi-lokasi yang telah berkembang;
5. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas
Pendidikan dan UPT Dinas Pendidikan; dan
6. penyediaan prasarana dan parkir yang memadai.
b. perwujudan zona sarana pelayanan umum Kesehatan
meliputi:
1. Penyediaan sarana kesehatan sesuai standar
peraturanperundang-undangan;
2. pemeliharaan sarana kesehatan;
3. pengembangan sarana pengolah limbah rumah sakit;
kesehatan rumah sakit;
5. peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana
prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan
jaringannya; dan
6. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas
Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan.
c. perwujudan zona sarana pelayanan umum peribadatan
meliputi:
1. penyediaan oleh masyarakat;
2. optimalisasi sarana dan prasarana peribadatan;
3. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan;
4. peningkatan sarana dan prasarana pendukung
peribadatan;
d. perwujudan zona sarana pelayanan umum olahraga
meliputi:
1. Penyediaan sarana rekreasi dan olahraga sesuai standar
peraturan perundang-undangan;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
3. Pengadaan sarana olahraga/taman bermain di setiap
RW;

37
4. Revitalisasi Sarana Olahraga Bola Volley, Tenis Meja,
Futsal, dll
5. Pembangunan Gedung Kepemudaan
e. perwujudan zona sarana pelayanan umum transportasi
meliputi:
1. Penataan terminal/stasiun dengan menyediakan
prasarana utilitas dan diintegrasikan dengan sistem
angkutan umum massal, jalur pejalan kaki dan
memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas;
2. pengembangan bandara;
3. penetapan kawasan aman bagi jalur penerbangan
dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar
bandara;
4. penetapan batas ketinggian bangunan yang diizinkan di
sekitar kawasan bandar udara;
5. penyediaan fasilitas intermoda di Bandara; dan
6. penertiban bangunan yang menyalahi aturan KKOP.
(7) perwujudan pola ruang zona pertahanan keamanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa zona
pertahanan dan keamanan meliputi:
a. mempertahankan kantor pemerintahan dan instalasi
pertahanan keamanan meliputi Kawasan Pangkalan
Angkatan Udara (LANUD) Husein Sastranagara dan
Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Bandung; dan
b. pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan
keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang
kawasan pertahanan keamanan.
Paragraf 2
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 45
(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana SWK Bojonagara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b terdiri
atas:
a. perwujudan rencana pengembangan jaringan pergerakan;
b. perwujudan rencana pengembangan jaringan
energi/kelistrikan;
c. perwujudan rencana pengembangan jaringan
telekomunikasi;
d. perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum;
e. perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase;
f. perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah;
g. perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan;
dan
h. perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya;
(2) Perwujudan sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a di SWK Bojonagara meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan jalan terdiri atas:
1. Peningkatan Kapasitas Jalan Arteri Primer, Kolektor
Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan
Lingkungan;
2. Pemeliharaan Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer, Arteri
Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
3. Pembangunan jalan layang;

38
4. Pembangunan Overpass;
5. Pembangunan Jembatan;
6. Pelebaran Jalan;
7. Program Penerangan Jalan Umum;
8. Pembangunan Highmast;
9. Pembangunan PJU Dekoratif;
10.Pembangunan PJU Lingkungan;
11.Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
b. perwujudan rencana pengembangan terminal penumpang,
terdiri atas:
1. optimalisasi terminal penumpang tipe C.
2. pengembangan alternatif moda yang mendorong
pergerakan ke pusat Kota dengan menggunakan moda
angkutan;
3. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum
pemadu moda;
4. peremajaan moda dan peningkatan kapasitas angkutan
umum;
5. penerapan laik fungsi kendaraan angkutan umum
dengan uji emisi gas buang;
c. perwujudan sistem jaringan kereta api terdiri atas:
1. penertiban kegiatan yang mengganggu lalu lintas kereta
api di sepanjang jalur kereta api;
2. pemeliharaan dan perbaikan pintu perlintasan jalan
kereta api;
3. pembangunan perlintasan tidak sebidang pada beberapa
zona rawan macet;
4. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan;
5. pembangunan jalur kereta gantung.
d. perwujudan rencana pengembangan bandar udara, terdiri
atas:
1. peningkatan akses menuju bandar udara melalui
penyediaan angkutan umum yang memadai dan laik
jalan;
bandara Husein Sastranegara;
3. penyediaan moda sarana penghubung;
4. peningkatan sarana dan prasarana pendukung bandara;
dan
5. penyediaan prasarana dan parkir yang memadai.
e. perwujudan rencana pengembangan jalur pejalan kaki,
terdiri atas:
1. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki
di ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah
terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan
di sekitar pusat kegiatan;
2. penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan
jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar
namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti
lampu jalan, bangku, kotak sampah, zebra cross,
jembatan penyeberangan, dan sarana lainnya; dan
3. penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas
jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar
pada satu sisi jalan; dan

39
4. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan
arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki
trotoar dan kelengkapan lainnya.
f. perwujudan rencana pengembangan sistem perparkiran,
terdiri atas:
1. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan
pada lokasi-lokasi strategis;
2. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif;
3. pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat
disinsentif maupun insentif;
4. pengembangan strategi pengenaan tarif di jalan di sekitar
pusat kota; dan
5. pengembangan alternatif moda yang mendorong
pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda
angkutan publik.
g. perwujudan rencana penyediaan halte, terdiri atas:
1. penertiban dan peningkatan fungsi halte; dan
2. penambahan halte/shelter bus.
(3) Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWK Bojonagara meliputi:
a. Pemeliharaan jaringan SUTT;
b. Pengembangan jaringan transmisi (SKTT/Underground
Cable) baru;
c. Pengembangan jaringan Underground Cable;
d. Pengadaan sumber energi lainnya (energi alternatif);
e. Pengembangan pipa supplai bahan bakar gas dan minyak
bawah tanah;
f. Pemeliharaan Gardu Induk;
g. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringanlistrik dengan jaringan lainnya.
(4) Perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di SWK
Bojonagara meliputi:
a. Penyediaan CCTV;
b. Penyediaan Internet Nirkabel;
c. Penyediaan Jaringan Serat Optik;
d. Pembangunan baru prasarana ketenagalistrikan yang ramah
lingkungan dan perbaikan prasarana ketenagalistrikan yang
sudah tidak berfungsi;
e. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringan telekomunikasi dengan jaringan lainnya.
(5) Perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di SWK
a. Pembangunan dan pemeliharaan instalasi produksi air
bersih (IPA);
b. Mengoptimalkan pengoperasian jaringan distribusi baru di
instalasi pengelolaan air dan pembangunan instalasi
pengolahan;
c. Pemanfaatan sumber air baku alternatif;
d. Pembangunan jaringan distribusi air bersih;
e. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dalam
rangka kualitas air bersih.
(6) perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di SWK

40
a. Pembangunan/pemeliharaan Kolam Retensi/waduk/situ;
b. Pembangunan/pemeliharaan Layanan Polder;
c. Pembangunan sumur resapan dangkal;
d. Pembangunan sumur resapan dalam;
e. Pembangunan lubang biopori;
f. Rencana rehabilitasi Saluran Makro;
g. Rencana rehabilitasi Saluran Penghubung/Sub makro; dan
h. Rencana rehabilitasi Saluran Mikro.
(7) perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di SWK Bojonagara
meliputi:
a. Perluasan jaringan pelayanan pengelolaan air limbah offsite
melalui pengembangan sistem terpusat/perpipaan di
kawasan permukiman, kawasan pusat bisnis, dan kawasan
industri;
b. pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan
pembuangan setempat (on site);
c. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringan air limbah dengan jaringan lainnya
(8) perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g di SWK
a. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana TPS dan
Sentra 3R;dan
b. Pengembangan sarana dan prasarana sampah spesifik.
(9) perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h di SWK
a. Jalur Evakuasi Bencana;
b. Pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di
lokasi sebagai kawasan evakuasi bencana;
c. Penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan
sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan
memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas; dan
d. posko logistik
Paragraf 3
Perwujudan Penetapan Sub SWK yang diprioritaskan
Penanganannya
Pasal 46
(1) perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan
penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2)
huruf c terdiri atas:
a. Bandara Husein Sastranegara dan Zona Eks Industri
Pesawat Terbang berada Kecamatan Andir dan Kecamatan
Cicendo;
b. zona perdagangan dan jasa sepanjang Jalan Pasteur di
Kecamatan Sukajadi;
(2) perwujudan prioritas penanganan Bandara Husein
Sastranegara dan Zona Eks Industri Pesawat Terbang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL) Bandara Husein Sastranegara dan Zona Ex Industri
Pesawat Terbang;

41
b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas;
c. peningkatan pelayanan bandar udara dengan perbaikan
lingkungan sekitar; dan
d. penyusunan Rencana Induk Bandara.
(3) Perwujudan prioritas penanganan zona perdagangan dan jasa
sepanjang Jalan Pasteur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. pengembangan kawasan campuran yang terdiri dari fungsi
kantor pemerintahan,perdagangan, jasa serta hunian
b. penyusunan RTBL zona perdagangan dan jasa sepanjang
Jalan Pasteur
c. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas

42
BAB V
SWK CIBEUNYING
Bagian Kesatu
Pasal 47
Tujuan Penataan Ruang SWK Cibeunying sebagaimana dimaksud
pada pasal 6 huruf b yaitu Travelapolis yang merupakan
Perlindungan Bangunan Heritage dan Pusat Kuliner.
Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang
Pasal 48
Rencana pola ruang SWK Cibeunying digambarkan dalam ketelitian
peta skala minimal 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Paragraf 1
Rencana Zona Lindung
Pasal 49
(1) Zona Perlindungan terhadap kawasan bawahannya
sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a dengan
sebaran yaitu :
a. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
b. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
c. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap;
d. Blok Dago Kecamatan Coblong;
e. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
f. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
g. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
h. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
i. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler; dan
j. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul.
(2) Rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi :
a. Sub zona Sempadan Jaringan Jalan;
b. Sub zona Sempadan Rel Kereta Api;
c. Sub zona Sempadan Sungai; dan
d. Sub zona Sempadan Jaringan SUTT/SUTET.
(3) Sub zona sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 5,34 (lima koma tiga
empat) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Ruas rel kereta api bandung Blok Kebon Pisang Kecamatan
Sumur Bandung;
b. Ruas rel kereta api bandung Blok Braga Kecamatan Sumur
Bandung;
c. Ruas rel kereta api bandung Blok Merdeka Kecamatan
Sumur Bandung; dan
d. Ruas rel kereta api bandung Blok Babakan Ciamis
Kecamatan Sumur Bandung.
(4) Sub zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c seluas kurang lebih 35,87 (tiga puluh lima koma
delapan tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;

43
b. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
c. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
d. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
e. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
f. Blok Dago Kecamatan Coblong;
g. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
h. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; dan
i. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan.
(5) Sub zona Sempadan jaringan SUTT/SUTET sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d seluas kurang lebih 6,75 (enam
koma tujuh lima) hektar dengan sebaran :
a. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
b. Blok Dago Kecamatan Coblong;
c. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap; dan
d. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap.
Pasal 50
Zona cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf c angka 2 meliputi:
a. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung;
b. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
c. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
d. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
e. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
f. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
g. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul;
h. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
i. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
j. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong; dan
k. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong.
Pasal 51
(1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf
d meliputi:
a. Sub zona RTH Taman Unit Lingkungan;
b. Sub zona RTH Pemakaman;
c. Sub zona RTH Zona Pelestarian Alam; dan
d. Sub zona RTH kawasan perlindungan plasma nutfah
eks.Situ
(2) Sub zona RTH Taman Unit Lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 44,33 (empat puluh
empat koma tiga tiga) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
b. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
c. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
d. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
e. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
f. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
g. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
h. Blok Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
i. Blok Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler;
j. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;
k. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
l. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;

44
m. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
n. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
o. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
p. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
q. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
r. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
s. Blok Dago Kecamatan Coblong;
t. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
u. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap;
v. Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong;
w. Blok Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
x. Blok Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
y. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
z. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung.
(3) Sub Zona RTH Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b seluas kurang lebih 24,77 (dua puluh empat koma
tujuh tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
b. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
c. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
d. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul.
(4) Sub Zona RTH Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 6,17 (enam koma satu
tujuh) hektar yang berada di Blok Dago Kecamatan Coblong.
(5) Sub zona RTH Zona Perlindungan Plasma nutfah eks. Situ
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang
lebih 190,88 (seratus sembilan puluh koma depalan delapan)
hektar yang berada di Blok Lebak Siliwangi Kecamatan
Coblong.
Pasal 52
(1) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat
(2) huruf e meliputi :
a. Sub zona rawan genangan banjir;
b. Sub zona rawan bencana kebakaran;
c. Sub zona rawan gerakan tanah dan longsor;
d. Sub zona rawan bencana gempa bumi; dan
e. Sub zona rawan bencana letusan gunung berapi.
(2) Sub zona rawan genangan banjir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berada di seluruh SWK Cibeunying.
(3) Sub zona rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berada di seluruh SWK Cibeunying.
(4) Sub zona rawan gerakan tanah dan longsor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di sebagian :
a. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
b. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
c. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
d. Blok Dago Kecamatan Coblong;
e. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
f. Blok Sadang Serang Kecamatan Cibeunying Kaler;
g. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap; dan
h. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap.
(5) Sub zona rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d berada di seluruh SWK Cibeunying; dan
(6) Sub zona rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e berada di sebagian SWK Cibeunying.

45
Paragraf 2
Rencana Zona Budidaya
Zona Perumahan
Pasal 53
(1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3)
huruf a meliputi :
a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi;
b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang; dan
c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah.
(2) Zona perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 598,63 (lima ratus
sembilan puluh delapan koma enam tiga) hektar dengan
sebaran yaitu:
a. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
b. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
c. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
d. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
f. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
g. Blok Sukaluyu Kecamatan Cibeuying Kaler;
h. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
i. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
j. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
k. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
l. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
m. Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong;
n. Blok Dago Kecamatan Coblong;
o. Blok Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
p. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung;
q. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
r. Blok Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
s. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
t. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
u. Blok Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
v. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
w. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap.
(3) Zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 638,78 (enam ratus
tiga puluh delapan koma tujuh delapan) hektar dengan
sebaran yaitu :
b. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
c. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;
d. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
e. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
f. Blok Cipaganti KecamatanCoblong;
g. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
h. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
i. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
j. Blok Dago Kecamatan Coblong; dan
k. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap.
(4) Zona Perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 302,81 (tiga ratus
dua koma delapan satu) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;

46
b. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
c. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
d. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
e. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
g. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap; dan
h. Blok Cihapit Kecamatan Sumur Bandung.
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 54
(1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal
7 ayat (3) huruf b meliputi :
a. Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional;
b. Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa; dan
c. Sub Zona Perdagangan dan Jasa linier.
(2) Sub zona Perdagangan tradisional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 4,95 (empat koma
sembilan lima) hektar berada di Blok Neglasari Kecamatan
Cibeunying Kaler.
(3) Sub zona Pusat perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 27,15 (dua puluh
tujuh koma satu lima) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
b. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
c. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
d. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung;
e. Blok Merdeka Kecamatan Bandung Wetan;
f. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung; dan
g. Blok Braga Kecamatan SUmur Bandung.
(4) Subzona perdagangan dan jasa linier sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 492,82 (empat ratus
sembilan puluh dua koma delapan dua) hektar dengan sebaran
yaitu :
b. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
c. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
d. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
f. Blok Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
g. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
h. Blok Sukaluyu Kecamatan Cibeuying Kaler;
i. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;
j. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
k. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
l. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
m. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
n. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
o. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
p. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
q. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
r. Blok Dago Kecamatan Coblong;
s. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
t. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap;
u. Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong;
v. Blok Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;

47
w. Blok Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
x. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul;
y. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; dan
z. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung.
Zona Campuran
Pasal 55
(1) Zona campuran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3)
huruf c meliputi :
a. Sub zona Campuran Tinggi; dan
b. Sub zona Campuran Sedang.
(2) Sub Zona Campuran tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a seluas kurang lebih 9,32 (Sembilan koma tiga dua)
b. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
c. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
d. Blok Sukaluyu Kecamatan Cibeuying Kaler;
e. Blok Lebak GedeKecamatan Coblong;
g. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap; dan
h. Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong.
(3) Sub zona Campuran Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b seluas kurang lebih 11,02 (sebelas koma nol dua)
hektar berada di Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong .
Zona Kantor Pemerintahan
Pasal 56
Zona kantor pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal
7 ayat (3) huruf d seluas kurang lebih 67,12 (enam puluh tujuh
koma satu dua) hektar dengan sebaran yaitu:
d. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
e. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
f. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
g. Blok Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
i. Blok Sukaluyu Kecamatan Cibeuying Kaler;

48
w. Blok Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
x. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul;
y. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; dan
z. Blok Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul.
Zona Industri dan Pergudangan
Pasal 57
Zona Industri Pergudangan sebagaimana dimaksud pada pasal
7 ayat (3) huruf e seluas kurang lebih 2,74 (dua koma tujuh
empat) hektar berada di
b. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung;
d. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
e. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler.
Zona Wisata
Pasal 58
Zona Wisata sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3)
huruf f seluas kurang lebih 7,52 (tujuh koma lima dua) hektar
dengan sebaran yaitu :
b. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
d. Blok Dago Kecamatan Coblong; dan
e. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap.
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 59
(1) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 ayat (3) huruf g meliputi :
a. Sub zona SPU Pendidikan;
b. Sub zona SPU Kesehatan;
c. Sub zona SPU Peribadatan;
d. Sub zona SPU Olahraga; dan
e. Sub zona SPU Transportasi.
(2) Sub zona sarana pelayanan umum Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 133,22
(seratus tiga puluh tiga koma dua dua) hektar dengan sebaran
yaitu :

49
w. Blok Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
x. Blok Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
y. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
z. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung.
(3) Sub Zona Sarana pelayanan umum kesehatan sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 23,81 (dua
puluh tiga koma delapan satu) hektar dengan sebaran yaitu :
g. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
h. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;
i. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
j. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
k. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
l. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
m. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
n. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
o. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
p. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
q. Blok Dago Kecamatan Coblong;
r. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
s. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap;
t. Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong;
u. Blok Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
v. Blok Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
w. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul;
x. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; dan
y. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap.
(4) Zona sarana pelayanan umum peribadatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 20,70 (dua
puluh koma tujuh nol) hektar dengan sebaran yaitu :

2. NASKAH PERDA RDTR.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to 2. NASKAH PERDA RDTR.pdf

Similar to 2. NASKAH PERDA RDTR.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

2. NASKAH PERDA RDTR.pdf