Pelatihan Agama dan HAM untuk Kalangan Aktivis Muda Muslim Prinsip-Prinsip HAM Medan 23-25 April 2014 CHAIDER S. BAMUALIM Ringkasan dokumen tersebut membahas lima prinsip utama Hak Asasi Manusia, yaitu: 1. Universalitas dan inaleanabilitas (sifat universal dan tak bisa dicabut HAM). 2. Saling ketergantungan, saling kaitan, dan ketakterpisahan antara hak-hak sipil dan politik dengan e

1. Pelatihan Agama dan HAM
untuk Kalangan Aktivis Muda Muslim
Prinsip-Prinsip
HAM
Medan 23-25 April 2014
CHAIDER S. BAMUALIM

2. Summary
1. Universality & inaleanability
(Universal & tak bisa dicabut)
2. Interdependent, interrelated and Indivisible
(Saling bergantung & terkait & tak
terpisahkan)
3. Equality & non-discrimination
Setara dan non-diskriminasi
4. Particiption & inclusion (Keikutsertaan dan
keterlibatan)
5. Rule of law & Accountability
(Bertanggungjawab dan penegakan hukum)

3. 1. Universality & Inaleanability
Universal & Tak Bisa Dicabut
Universalitas adalah sesuatu yang bersifat
‘alam semesta’ dan berlaku secara luas dan
terbuka tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu
termasuk asal suku bangsa, ras, agama,
budaya, nilai, tradisi, worldviews, dan asal
geografis, dll).

4. HAM melekat pada diri setiap umat manusia
sebagai fitrah atau sifat alamiah yang dibawa
manusia sejak ia lahir. Karenanya, hak-hak itu
tidak dapat dicabut atau dilepas dari setiap
individu dengan alasan apapun.

5. the universe

7. 2. Interdependent and Interrelated, and
Indivisible
• HAM mengandung prinsip bahwa HAM
merupakan suatu keutuhan nilai-nilai yang
holistik yang terdiri dari unsur-unsur yang
koheren, terkait dan bergantung satu dengan
lainnya. Karenanya sistem HAM tidak bisa
dipisah-pisahkan. Hilangnya satu unsur HAM
dapat merusak makna, tujuan dan keutuhan
dari nilai-nilai HAM yang dicita-citakan.

8. 2. Interdependent and Interrelated, and
Indivisible
• Economic rights terkait dengan social
and cultural rights (interdependent &
interrelated).
• Civil rights terkait dengan political rights
(interdependent & Interrelated).
• Dua poin di atas terkait satu dengan
lainnya (indivisible).

9. • these concepts are centrally concerned about the relationships between the two
grand categories of civil and political, and economic, social, and cultural rights.
Even more than that, these adjectives are used most often in relation to the status,
importance, or equality of economic and social rights vis-à-vis civil and political
rights. Interestingly enough, while the terms "interdependent" and
"interconnected" were used (but not often) during to the drafting of the 1948
Universal Declaration of Human Rights, the word "indivisible" was not. That term
first emerged in the early 1950s, during the most fascinating period in the
normative development of contemporary human rights at the U.N.—the drafting
of first one, then the two Covenants on Human Rights that together with the
Universal Declaration make up the International Bill of Rights. During those
debates, the concept of indivisibility underwent a subtle but important
transformation. While it began as a strong descriptive adjective relating to the
fundamental unity of the rights in the Universal Declaration, it quickly became a
rhetoric for postcolonial aspirations. That rhetoric deepened during the 1960s and
1970s, when it was deployed as a revisionist view of human rights, prioritizing
economic, social, and cultural rights over civil and political rights, indispensable
and inextricably linked to a variety of agendas of great importance to the
developing world.

10. Indivisable Illustration
Circular Model

11. • The circular model bertujuan mengilustrasikan
interdependensi HAM dan ia bersifat non-
hirarchi.
• Misalnya, rights of movement (civil rights)
adalah terkait dengan hak bekerja (rights to
work), hak untuk berkumpul dan berserikat
(rights to assembly), dll.

12. • Hak atas kepemilikan properti
tidak bermakna sama sekali
apabila orang tidak diberi hak atas
perlindungan hukum tanpa
diskriminasi.

13. • Hak atas kehidupan dan
keselamatan (pasal 3 DUHAM)
sebagai individu harus disertai
dengan hak untuk bebas dan
merdeka.

14. • Hak tiap orang untuk bebas dari
tindakan perbudakan terkait
dengan prinsip kesetaraan dan
anti-diskriminasi.

15. • Hak atas kemerdekaan hanya dapat
dipenuhi dengan pelarangan total
atas praktik perbudakan.

17. Slavery/perbudakan

18. 3. Equality&Non-Discrimination
Sederajat dan Non-Diskriminasi
• Sebagai sesama umat manusia, tiap-tiap
individu adalah sederajat dan memiliki martabat
yang sama di muka bumi. Karenanya, setiap
orang berhak mendapatkan hak-haknya tanpa
dibedakan asal- usul ras, suku, agama, jenis
kelamin, geografis dll.

19. Table of Equality&Brotherhood

20. discrimination

21. 4. Participation and Inclusion
Keikutsertaan dan keterlibatan
• Setiap orang berhak ikut serta dan terlibat
secara aktif dalam kehidupan kemasyarakatan
dan pembangunan tanpa diskriminasi.

22. Participation and inclusion

23. 5. Rule of Law & Accountability
Aturan Hukum & Pertanggungjawaban
• Prinsip tata pemerintahan dimana semua
orang, institusi, badan, publik dan swasta,
termasuk negara itu sendiri,
bertanggungjawab atas pertaturan hukum
yang telah diberlakukan secara publik,
ditegakkan secara adil dan diputuskan secara
independen, dan konsisten dengan norma
dan standar hak asasi manusia internasional.

24. Hal ini juga memerlukan langkah-langkah untuk
memastikan kepatuhan terhadap prinsip-
prinsip supremasi hukum, persamaan di depan
hukum, pertanggungjawaban hukum, keadilan
dalam penerapan hukum, pemisahan
kekuasaan, partisipasi dalam pengambilan
keputusan, kepastian hukum, menghindari
kesewenang-wenangan dan transparansi secara
prosedural dan hukum "(Laporan Sekretaris
Jenderal: aturan hukum dan keadilan transisi
dalam konflik dan pasca konflik masyarakat"
(2004)).

25. • “a principle of governance in which all persons, institutions and
entities, public and private, including the State itself, are
accountable to laws that are publicly promulgated, equally
enforced and independently adjudicated, and which are
consistent with international human rights norms and standards.
It requires, as well, measures to ensure adherence to the
principles of supremacy of law, equality before the law,
accountability to the law, fairness in the application of the law,
separation of powers, participation in decision-making, legal
certainty, avoidance of arbitrariness and procedural and legal
transparency." (Report of the Secretary-General: The rule of law
and transitional justice in conflict and post-conflict societies”
(2004))

26. NILAI-NILAI HAM
Pengakuan & penghormatan atas:
MARTABAT KEMANUSIAAN
FITRAH ALAMIAH MANUSIA
PERSAMAAN sesama MANUSIA
KEADILAN BAGI UMAT MANUSIA
KEBEBASAN & MARTABAT ALAMIAH
MANUSIA

27. Surat Al-Isra (17:70)
 َ‫ب‬ْ‫ال‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬‫َا‬‫ن‬ْ‫ل‬َ‫م‬َ‫ح‬ َ‫و‬ َ‫م‬َ‫د‬‫آ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬َ‫ب‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫م‬َّ‫ر‬َ‫ك‬ ْ‫د‬َ‫ق‬َ‫ل‬ َ‫و‬
َ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬‫َا‬‫ن‬ْ‫ق‬َ‫ز‬َ‫ر‬ َ‫و‬ ِ
‫ر‬ْ‫ح‬َ‫ب‬ْ‫ال‬ َ‫و‬ ِِّ
‫ر‬
ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ب‬ِِّ‫ي‬َّ‫الط‬
َ‫ت‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬ ْ‫ن‬َّ‫م‬ِ‫م‬ ٍ
‫ير‬ِ‫ث‬َ‫ك‬ ٰ
‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬‫َا‬‫ن‬ْ‫ل‬َّ‫ض‬َ‫ف‬ َ‫و‬
‫ا‬
ً‫ي‬ ِ
‫ض‬ْ‫ْف‬
Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak
Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di
lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik
dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang
sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah
Kami ciptakan.