SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
ANALISIS CAPAIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH Disampaikan pada : Pertemuan Pusat dan Daerah  Tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan  Jakarta ,  29 - 30  November   2010
OUT LINE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],1
2 KONDISI UMUM PROVINSI JAWA TENGAH ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],KEPENDUDUKAN (SP. 2010) Jumlah  : 32.380.687 jiwa Kepadatan  : 995 jiwa/km2 Laju Pertumbuhan Penduduk  : 0,37 (2000-2010) 1 JABAR JATIM
INDIKATOR MAKRO INDIKATOR  I P M 2008 2009 2010 5,5% 4,7% 5,6% 71,60 72,10 - 9,55% 3,32% 5,87% PERTUMBUHAN EKONOMI INFLASI NTP  99,77 100,03 101,09 3
INDIKATOR MAKRO INDIKATOR  PDDK MISKIN 2008 2009 2010 64,66 - - 19,23% 17,72% 16,56% 59,76 - - I P G I D G TPT  7,35% 7,33% 6,86% 4
KONDISI DAN PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH 5 2
PERMASALAHAN UMUM PENANGGULANGAN KEMISKINAN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],6
Kelembagaan TKPKD berdasar Perpres 15 Tahun 2010 dan Permendagri 42 Tahun 2010: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 7
PENDUDUK MISKIN  JAWA TENGAH  TAHUN 2008 - 2010 8   TAHUN JUMLAH PENDUDUK MISKIN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN   GARIS KEMISKINAN PER BULAN PER KAPITA INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN   (000 orang) (%) (Rp) (P1) (P2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2008 6.189,6 19,23 168.168 3,39 0,90 2009 5.725,7 17,72 182.515 2,96 0,74 2010 5.369,2 16,56 192.435 2,49 0,60
PETA KEMISKINAN  PROVINSI JAWA TENGAH (Berdasarkan hasil PPLS 2008) SANGAT MISKIN MISKIN HAMPIR  MISKIN 9
[object Object],[object Object],[object Object],RPJMD PROV. JATENG TAHUN 2008-2013 10 TAHUN PENDUDUK MISKIN Target Realisasi 2008 - 19,23 2009 20,95 17,72 2010 17,00 16,56 2011 15 -16 2012 14,34 2013 13,27 Harapan untuk Jateng dari target Nasional (%) 2010 14,92 – 14,34 2014 11,58 – 11,37
PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1 1 3
1 2 1.  Penciptaan perluasan kesempatan kerja  2. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin  3. Pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan 4. Peningkatan kapasitas dan sumberdaya  manusia 5. Peningkatan sarana prasarana sosial dasar 6. Peningkatan perlindungan sosial 7. Peningkatan komitmen dari berbagai  komponen dlm penanggulangan kemiskinan
STRATEGI DAN INISIATIF DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1 3 4
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],14 PERTAMA KEDUA STRATEGI
INISIATIF DAERAH  DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MENGALOKASIKAN DANA APBD PROVINSI MELALUI SKPD TERKAIT UNTUK MENDUKUNG UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELAKSANAKAN PROGRAM TEROBOSAN UNTUK MEMPERCEPAT UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1 5
PROGRAM/KEGIATAN SKPD LINGKUP PEMPROV JATENG  TAHUN 2010 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],KLASTER  BANLINSOS KLASTER  PEMBERDY. MASY.  KLASTER  PEMBERDY. UMKM Rp. 255,044 milyar  Rp.37,676 milyar  Rp. 21,471 milyar  Rp. 314,191 milyar  1 6 Tersebar di 35kab/kota 13,39%  dr Belanja Langsung seb.  Rp. 2,34 Trilyun
1 7
PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KPD PEMERINTAH DESA (DESA BERKEMBANG) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Sebanyak  1.776  desa berkembang  (s/d dengan tahun 2012) Tahun 2009 : 350 desa (29 kab) @ Rp. 100 jt = Rp. 35  m Tahun 2010  : 475 desa (29 kab) @ Rp. 100 jt = Rp. 47,5 m Tahun 2011  : 475 desa Tahun 2012  : 476 desa 1 8 TUJUAN SASARAN LOKASI DAN BESARAN BANTUAN PEMANFA-ATAN BANTUAN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KPD PEMERINTAH DESA/KEL  BIDANG KESEHATAN Mengaktifkan peranserta masyarakat melalui Forum Kesehatan Desa/Kelurahan dlm kegiatan pengamatan penyebab masalah kesehatan, shg tercipta kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini serta tindakan cepat oleh masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya masalah kesehatan. Th. 2009  =  500 desa (2kota, 21kab) @ Rp. 15 juta  = Rp. 7,5 m Th. 2010  =  500 desa  (29 kab)  @ Rp. 15 juta  = Rp. 7,5 m ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],1 9 TUJUAN SASARAN LOKASI DAN BESARAN BANTUAN PEMANFA-ATAN BANTUAN
PROGRAM PENGEMBANGAN DESA VOKASI Pemberdayaan potensi desa, peningkatan kecakapan hidup dan akses pendapatan bagi masyarakat desa, khususnya desa  berkembang  sehingga tercipta kemandirian desa (menjadi desa mandiri). Sebanyak 245 desa vokasi (sd tahun 2013) Tahun 2009 :  94 desa Tahun 2010 :  46 desa Tahun 2011 :  35 desa Tahun 2012 :  35 desa Tahun 2013 :  35 desa Tahun 2009  : 94 desa @ Rp. 150 juta = Rp. 14,1 m Tahun 2010  : 46 desa @ Rp. 150 juta = Rp.  6,9 m 20 PEMANFAATAN BANTUAN TUJUAN SASARAN LOKASI DAN BESARAN BANTUAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH  (JAMKESDA) PROVINSI JAWA TENGAH ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],2 1 DASAR TUJUAN
1.  Tahap awal Jamkesda diarahkan pada penyediaan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat lanjut utk masyarakat miskin non kuota.  2. Tahap Perkembangan untuk masyarakat non kuota dan pekerja sektor informal 3.  Tahap Lanjutan untuk masyarakat miskin  non kuota, pekerja sektor informal dan masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],2 2 TAHAPAN KEGIATAN Lanjutan Jamkesda  ……
MEKANISME PERUMUSAN SASARAN DAN BESARAN ANGGARAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2 3 5
MEKANISME PERUMUSAN SASARAN DAN BESARAN ANGGARAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TKPKD SPKD Permendagri 42/2010 ps 9 ay (1) a RPJMD RKPD Renstra SKPD Renja -  SKPD RAPBD RKA - SKPD APBD Rincian APBD Pedoman Dijabarkan Pedoman DIACU Pedoman Pedoman Pedoman DASAR PENYUSUNAN 2 4
MEKANISME KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2 5 6
Perpres 15/2010 Permendagri 42/2010 Kepgub  414.2/131/2010 TIM KOORDINATOR PROGRAM MEKANISME KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TIM KELOMPOK KERJA 2 6 TKPK D Integrasi Sinergitas Harmonisasi Monev. Sinkronisasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat  Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Perluasan Kesempatan Kerja, Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga Pengembangan Kemitraan Pengaduan Masyarakat Pendataan dan Sistim Informasi Koordinasi
PENUTUP 2 7 7
KESIMPULAN  1. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami penurunan, yaitu sebesar 6.189,6 juta atau 19,23% (2008) menjadi 5.369,2 juta atau 16,56% (2010). 3. Pada tahun 2010,  sebanyak 15  SPKD dan Biro telah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pendukung penanggulangan kemiskinan (dana APBD Provinsi Jawa Tengah)  sebesar Rp. 314,191 milyar (atau 13,39% dari Belanja Langsung sebesar Rp. 2,34 trilyun). 2.   Telah diterbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 414.2/131/2010, tgl 31 Agustus 2010 tentang Pembentukan TKPKD, untuk menyesuaikan kelembagaan sesuai Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.  Sebanyak  7 kab/kota dari 35 kab/kota di Jawa Tengah telah membentuk TKPD sesuai Perpres No. 15 Tahun 2010. 5. Dalam upaya menanggulangi kemiskinan masih dihadapi berbagai permasalahan baik yang bersifat umum maupun permasalahan khusus, terutama di bidang pembangunan  kesehatan, pendidikan,  perumahan  dan  ekonomi. 4. Inisiatif  Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diwujudkan dalam  berbagai bentuk program seperti: Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang);  Pengembangan Desa Vokasi; Jamkesda dan Bantuan keuangan untuk Pemerintah Desa (Bidang Kesehatan).  - Tahun 2009 alokasi angg. seb. Rp. 56,6 milyar atau 2,61 % dari BL seb. Rp. 2,16 trilyun - Tahun 2010 alokasi angg. seb.  Rp.  64,3 milyar atau 2,74% dari BL seb.  Rp. 2,34 trilyun 2 8
REKOMENDASI ,[object Object],[object Object],3. Perlu dipertimbangkan pembentukan sebuah badan/lembaga khusus yang menangani masalah kemiskinan dan pengangguran baik di tingkat pusat maupun daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan sesuai tingkatannya. 4. Perlu dikaji kembali kebijakan yang berdampak terhadap ketidakseimbangan alokasi anggaran untuk kepentingan politik (Pilkada) dengan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan. 2 9
SEKIAN  &  TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Teknik Penyusunan Model Logik
Teknik Penyusunan Model LogikTeknik Penyusunan Model Logik
Teknik Penyusunan Model LogikRandy Wrihatnolo
 
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdfDagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdfDrHNurFajarAriefMPd
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Dadang Solihin
 
struktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptxstruktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptxRikiWahyudi19
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfBappedaLampungUtara
 
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)Dadang Solihin
 
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riauAnalisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riauOpissen Yudisyus
 
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDPenyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDDadang Solihin
 
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaPenyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)PSEKP - UGM
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanDadang Solihin
 
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdf
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdfrevisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdf
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdfssusercf685f
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dadang Solihin
 
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...Sugeng Budiharsono
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator KinerjaPerencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja93220872
 
Skema dasar perencanaan pembangunan
Skema dasar perencanaan pembangunanSkema dasar perencanaan pembangunan
Skema dasar perencanaan pembangunanFormasi Org
 

What's hot (20)

Teknik Penyusunan Model Logik
Teknik Penyusunan Model LogikTeknik Penyusunan Model Logik
Teknik Penyusunan Model Logik
 
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdfDagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
 
Buku tanya jawab dana desa untuk membangun Desa
Buku tanya jawab dana desa untuk membangun DesaBuku tanya jawab dana desa untuk membangun Desa
Buku tanya jawab dana desa untuk membangun Desa
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
 
struktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptxstruktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptx
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
 
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
 
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riauAnalisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
 
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDPenyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
 
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaPenyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
 
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdf
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdfrevisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdf
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdf
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator KinerjaPerencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
 
Skema dasar perencanaan pembangunan
Skema dasar perencanaan pembangunanSkema dasar perencanaan pembangunan
Skema dasar perencanaan pembangunan
 
Proyeksi PDRB Kota Singkawang Tahun 2013-2017
Proyeksi PDRB Kota Singkawang Tahun 2013-2017Proyeksi PDRB Kota Singkawang Tahun 2013-2017
Proyeksi PDRB Kota Singkawang Tahun 2013-2017
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
 
Kota sehat
Kota sehatKota sehat
Kota sehat
 

Similar to ANALISIS KEMISKINAN JATENG

Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...
Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...
Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...athyka1
 
Perencanaan Anggaran Hibah dan Bansos
Perencanaan Anggaran Hibah dan BansosPerencanaan Anggaran Hibah dan Bansos
Perencanaan Anggaran Hibah dan BansosPSEKP - UGM
 
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptxMATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptxEkaFitriyawati1
 
Roadshow Stbm Wslic2 Bali 130709
Roadshow Stbm Wslic2 Bali 130709Roadshow Stbm Wslic2 Bali 130709
Roadshow Stbm Wslic2 Bali 130709guest0650b0
 
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanPaparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanWdd Wuryanto
 
profil dinas kesehatan dan profil dinas kesehatan
profil dinas kesehatan dan profil dinas kesehatanprofil dinas kesehatan dan profil dinas kesehatan
profil dinas kesehatan dan profil dinas kesehatanSiti Krisnawati
 
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatTinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatRandy Wrihatnolo
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...M Handoko
 
Materi TENTANG REMBUG DESA, Rembug Stunting Desa, 31 Agustus 2022 (1).pptx
Materi TENTANG REMBUG DESA, Rembug Stunting Desa, 31 Agustus 2022 (1).pptxMateri TENTANG REMBUG DESA, Rembug Stunting Desa, 31 Agustus 2022 (1).pptx
Materi TENTANG REMBUG DESA, Rembug Stunting Desa, 31 Agustus 2022 (1).pptxhadisulistiyawan
 
Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan EHRA Kota Tegal
Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan EHRA Kota TegalPenyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan EHRA Kota Tegal
Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan EHRA Kota Tegalinfosanitasi
 
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingSDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingTV Desa
 
Paparan KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020
Paparan  KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020Paparan  KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020
Paparan KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020Anas Kusut
 
PAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURPAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURAnas Kusut
 
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengahDinaSepti2
 
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018vie akbar
 
Arahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimArahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimGalih Putro
 
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...keuangandesa
 

Similar to ANALISIS KEMISKINAN JATENG (20)

Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...
Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...
Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...
 
Perencanaan Anggaran Hibah dan Bansos
Perencanaan Anggaran Hibah dan BansosPerencanaan Anggaran Hibah dan Bansos
Perencanaan Anggaran Hibah dan Bansos
 
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptxMATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
 
Roadshow Stbm Wslic2 Bali 130709
Roadshow Stbm Wslic2 Bali 130709Roadshow Stbm Wslic2 Bali 130709
Roadshow Stbm Wslic2 Bali 130709
 
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanPaparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
 
profil dinas kesehatan dan profil dinas kesehatan
profil dinas kesehatan dan profil dinas kesehatanprofil dinas kesehatan dan profil dinas kesehatan
profil dinas kesehatan dan profil dinas kesehatan
 
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatTinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...
 
Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1
 
Materi TENTANG REMBUG DESA, Rembug Stunting Desa, 31 Agustus 2022 (1).pptx
Materi TENTANG REMBUG DESA, Rembug Stunting Desa, 31 Agustus 2022 (1).pptxMateri TENTANG REMBUG DESA, Rembug Stunting Desa, 31 Agustus 2022 (1).pptx
Materi TENTANG REMBUG DESA, Rembug Stunting Desa, 31 Agustus 2022 (1).pptx
 
Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan EHRA Kota Tegal
Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan EHRA Kota TegalPenyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan EHRA Kota Tegal
Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan EHRA Kota Tegal
 
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingSDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
 
Paparan KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020
Paparan  KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020Paparan  KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020
Paparan KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020
 
PAPARAN STUNTING .pptx
PAPARAN STUNTING .pptxPAPARAN STUNTING .pptx
PAPARAN STUNTING .pptx
 
Laporan_Besusu Tengah.doc
Laporan_Besusu Tengah.docLaporan_Besusu Tengah.doc
Laporan_Besusu Tengah.doc
 
PAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURPAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
 
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
 
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
 
Arahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimArahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltim
 
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
 

More from khoiril anwar

Peta politik indonesia 1977 2014
Peta politik indonesia 1977   2014Peta politik indonesia 1977   2014
Peta politik indonesia 1977 2014khoiril anwar
 
Peta 80 dapil pemilu 2019
Peta 80 dapil pemilu 2019Peta 80 dapil pemilu 2019
Peta 80 dapil pemilu 2019khoiril anwar
 
Kebijakan dan program konservasi energi
Kebijakan dan program konservasi energiKebijakan dan program konservasi energi
Kebijakan dan program konservasi energikhoiril anwar
 
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKM
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKMBANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKM
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKMkhoiril anwar
 
Using google apps in 7 easy steps
Using google apps in 7 easy stepsUsing google apps in 7 easy steps
Using google apps in 7 easy stepskhoiril anwar
 
Pengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Pengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk KomplemenPengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Pengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemenkhoiril anwar
 
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen KesehatanPengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatankhoiril anwar
 
Program Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Program Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk KomplemenProgram Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Program Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemenkhoiril anwar
 
Efek Samping Kosmetik
Efek Samping KosmetikEfek Samping Kosmetik
Efek Samping Kosmetikkhoiril anwar
 
Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen MakananPendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Makanankhoiril anwar
 
Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen MakananKeamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanankhoiril anwar
 
Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...
Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...
Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...khoiril anwar
 
Badan Pengawasan Obat dan Makanan
Badan Pengawasan Obat dan MakananBadan Pengawasan Obat dan Makanan
Badan Pengawasan Obat dan Makanankhoiril anwar
 
Registrasi Obat dan Produk Biologi
Registrasi Obat dan Produk BiologiRegistrasi Obat dan Produk Biologi
Registrasi Obat dan Produk Biologikhoiril anwar
 
Tata cara pelaporan Efek Samping Obat Tradisional
Tata cara pelaporan Efek Samping Obat TradisionalTata cara pelaporan Efek Samping Obat Tradisional
Tata cara pelaporan Efek Samping Obat Tradisionalkhoiril anwar
 
Biografi Tokoh Alumni di HMIpedia
Biografi Tokoh Alumni di HMIpediaBiografi Tokoh Alumni di HMIpedia
Biografi Tokoh Alumni di HMIpediakhoiril anwar
 

More from khoiril anwar (20)

Dcs DPR Pemilu 2019
Dcs DPR Pemilu 2019Dcs DPR Pemilu 2019
Dcs DPR Pemilu 2019
 
Peta politik indonesia 1977 2014
Peta politik indonesia 1977   2014Peta politik indonesia 1977   2014
Peta politik indonesia 1977 2014
 
Peta 80 dapil pemilu 2019
Peta 80 dapil pemilu 2019Peta 80 dapil pemilu 2019
Peta 80 dapil pemilu 2019
 
Survey parpol 2019
Survey parpol 2019Survey parpol 2019
Survey parpol 2019
 
Kebijakan dan program konservasi energi
Kebijakan dan program konservasi energiKebijakan dan program konservasi energi
Kebijakan dan program konservasi energi
 
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKM
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKMBANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKM
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKM
 
Using google apps in 7 easy steps
Using google apps in 7 easy stepsUsing google apps in 7 easy steps
Using google apps in 7 easy steps
 
Menilai Pesan Iklan
Menilai Pesan IklanMenilai Pesan Iklan
Menilai Pesan Iklan
 
Pengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Pengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk KomplemenPengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Pengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
 
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen KesehatanPengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
 
Program Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Program Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk KomplemenProgram Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Program Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
 
Efek Samping Kosmetik
Efek Samping KosmetikEfek Samping Kosmetik
Efek Samping Kosmetik
 
Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen MakananPendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
 
Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen MakananKeamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
 
Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...
Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...
Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...
 
Badan Pengawasan Obat dan Makanan
Badan Pengawasan Obat dan MakananBadan Pengawasan Obat dan Makanan
Badan Pengawasan Obat dan Makanan
 
Registrasi Obat dan Produk Biologi
Registrasi Obat dan Produk BiologiRegistrasi Obat dan Produk Biologi
Registrasi Obat dan Produk Biologi
 
Tata cara pelaporan Efek Samping Obat Tradisional
Tata cara pelaporan Efek Samping Obat TradisionalTata cara pelaporan Efek Samping Obat Tradisional
Tata cara pelaporan Efek Samping Obat Tradisional
 
Biografi Tokoh Alumni di HMIpedia
Biografi Tokoh Alumni di HMIpediaBiografi Tokoh Alumni di HMIpedia
Biografi Tokoh Alumni di HMIpedia
 
HMIpedia
HMIpediaHMIpedia
HMIpedia
 

ANALISIS KEMISKINAN JATENG

  • 1. ANALISIS CAPAIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH Disampaikan pada : Pertemuan Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan Jakarta , 29 - 30 November 2010
  • 2.
  • 3.
  • 4. INDIKATOR MAKRO INDIKATOR I P M 2008 2009 2010 5,5% 4,7% 5,6% 71,60 72,10 - 9,55% 3,32% 5,87% PERTUMBUHAN EKONOMI INFLASI NTP 99,77 100,03 101,09 3
  • 5. INDIKATOR MAKRO INDIKATOR PDDK MISKIN 2008 2009 2010 64,66 - - 19,23% 17,72% 16,56% 59,76 - - I P G I D G TPT 7,35% 7,33% 6,86% 4
  • 6. KONDISI DAN PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH 5 2
  • 7.
  • 8.
  • 9. PENDUDUK MISKIN JAWA TENGAH TAHUN 2008 - 2010 8   TAHUN JUMLAH PENDUDUK MISKIN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN   GARIS KEMISKINAN PER BULAN PER KAPITA INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN   (000 orang) (%) (Rp) (P1) (P2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2008 6.189,6 19,23 168.168 3,39 0,90 2009 5.725,7 17,72 182.515 2,96 0,74 2010 5.369,2 16,56 192.435 2,49 0,60
  • 10. PETA KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH (Berdasarkan hasil PPLS 2008) SANGAT MISKIN MISKIN HAMPIR MISKIN 9
  • 11.
  • 13. 1 2 1. Penciptaan perluasan kesempatan kerja 2. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin 3. Pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan 4. Peningkatan kapasitas dan sumberdaya manusia 5. Peningkatan sarana prasarana sosial dasar 6. Peningkatan perlindungan sosial 7. Peningkatan komitmen dari berbagai komponen dlm penanggulangan kemiskinan
  • 14. STRATEGI DAN INISIATIF DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1 3 4
  • 15.
  • 16. INISIATIF DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MENGALOKASIKAN DANA APBD PROVINSI MELALUI SKPD TERKAIT UNTUK MENDUKUNG UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELAKSANAKAN PROGRAM TEROBOSAN UNTUK MEMPERCEPAT UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1 5
  • 17.
  • 18. 1 7
  • 19.
  • 20.
  • 21. PROGRAM PENGEMBANGAN DESA VOKASI Pemberdayaan potensi desa, peningkatan kecakapan hidup dan akses pendapatan bagi masyarakat desa, khususnya desa berkembang sehingga tercipta kemandirian desa (menjadi desa mandiri). Sebanyak 245 desa vokasi (sd tahun 2013) Tahun 2009 : 94 desa Tahun 2010 : 46 desa Tahun 2011 : 35 desa Tahun 2012 : 35 desa Tahun 2013 : 35 desa Tahun 2009 : 94 desa @ Rp. 150 juta = Rp. 14,1 m Tahun 2010 : 46 desa @ Rp. 150 juta = Rp. 6,9 m 20 PEMANFAATAN BANTUAN TUJUAN SASARAN LOKASI DAN BESARAN BANTUAN
  • 22.
  • 23.
  • 24. MEKANISME PERUMUSAN SASARAN DAN BESARAN ANGGARAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2 3 5
  • 25. MEKANISME PERUMUSAN SASARAN DAN BESARAN ANGGARAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TKPKD SPKD Permendagri 42/2010 ps 9 ay (1) a RPJMD RKPD Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBD RKA - SKPD APBD Rincian APBD Pedoman Dijabarkan Pedoman DIACU Pedoman Pedoman Pedoman DASAR PENYUSUNAN 2 4
  • 26. MEKANISME KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2 5 6
  • 27. Perpres 15/2010 Permendagri 42/2010 Kepgub 414.2/131/2010 TIM KOORDINATOR PROGRAM MEKANISME KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TIM KELOMPOK KERJA 2 6 TKPK D Integrasi Sinergitas Harmonisasi Monev. Sinkronisasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Perluasan Kesempatan Kerja, Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga Pengembangan Kemitraan Pengaduan Masyarakat Pendataan dan Sistim Informasi Koordinasi
  • 29. KESIMPULAN 1. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami penurunan, yaitu sebesar 6.189,6 juta atau 19,23% (2008) menjadi 5.369,2 juta atau 16,56% (2010). 3. Pada tahun 2010, sebanyak 15 SPKD dan Biro telah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pendukung penanggulangan kemiskinan (dana APBD Provinsi Jawa Tengah) sebesar Rp. 314,191 milyar (atau 13,39% dari Belanja Langsung sebesar Rp. 2,34 trilyun). 2. Telah diterbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 414.2/131/2010, tgl 31 Agustus 2010 tentang Pembentukan TKPKD, untuk menyesuaikan kelembagaan sesuai Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sebanyak 7 kab/kota dari 35 kab/kota di Jawa Tengah telah membentuk TKPD sesuai Perpres No. 15 Tahun 2010. 5. Dalam upaya menanggulangi kemiskinan masih dihadapi berbagai permasalahan baik yang bersifat umum maupun permasalahan khusus, terutama di bidang pembangunan kesehatan, pendidikan, perumahan dan ekonomi. 4. Inisiatif Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diwujudkan dalam berbagai bentuk program seperti: Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang); Pengembangan Desa Vokasi; Jamkesda dan Bantuan keuangan untuk Pemerintah Desa (Bidang Kesehatan). - Tahun 2009 alokasi angg. seb. Rp. 56,6 milyar atau 2,61 % dari BL seb. Rp. 2,16 trilyun - Tahun 2010 alokasi angg. seb. Rp. 64,3 milyar atau 2,74% dari BL seb. Rp. 2,34 trilyun 2 8
  • 30.
  • 31. SEKIAN & TERIMA KASIH