SlideShare a Scribd company logo
Semarang, 18 April 2024
BEBAS DARI KORUPSI
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT
2
ZAINUL ULUM
NIP. 19781003 200903 1 002
Bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang
gelisah, memilih menyalakan suluh daripada
mengutuk kegelapan.
• HP. 0856 4060 4922
• surel : zainulgrunge@gmail.com
• twitter : @zainulgrunge
• slideshare: https://s.id/slidezainul
2
Lisensi dan Sertifikasi:
• Asesor Manajemen Tata Kelola IT Pemerintah – KemKOMINFO (2018)
• Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LSP LKPP (2018)
• Penyuluh Anti Korupsi Muda - LSP KPK-RI (2020)
• Certified Forensic Auditor (CFrA) – LSP AAFI (2020)
• Auditor Ahli Madya – Pusbin JFA (2023)
KENAPA JADI
PNS?
3
TUAN/APARAT/ABDI?
ALINEA 4 PEMBUKAAN UUD 1945
4
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.
POWER TENDS TO CORRUPT,
ABSOLUTE POWER CORRUPTS
ABSOLUTELY
(John Dalberg-Acto
n)
MANAADANEGARAY
ANG LEBIH KA
Y
A DARIP
ADANEGARAINDONESIAKIT
A?
Di sini tanah kami, tempat padi terhampar, samuderanya kaya raya, tanah kami subur, Tuan!
DI NEGERI PERMAI INI
7
BERJUTARAKYAT BERSIMBAH LUKA, ANAK KURUS TAK SEKOLAH, PEMUDA DESATAK KERJA
DI MANAPERMASALAHANNY
A? BENARKAH BANGSAKITA SEDANG DIKUTUK TUHAN?
ALOKASI PEMBANGUNAN BOCOR PERILAKU NEGA
TIF PENDUDUKNY
A
This Photos by Unknown Author is licensed under CC BY-NC
Kamu korupsi ya…?
Hloh, kok aku???
Korupsi kie opo tho, Nyet?
Meooong…..
Hasmbuh…
10
SIAPA TIDAK PERNAH KORUPSI???
Foto dari: Youtube anb channel
NOTA KOSONG
Foto dari: https://www.handalnews.id/
SPJ FIKTIF
MENGGELEMBUNGKAN
VOLUME
PELICIN
SOGOKAN PELICIN
Damai Saja, Pak….
DELAPAN ENAM
Foto dari: mojok.co
JALUR ORANG DALAM
JUJUR
SAYA
PERNAH
BOHONG
KENA OTT KPK BISA MENDADAK SETIAP WAKTU
MENDIDIK AGAR TIDAK KENA OTT BUTUH SEPANJANG WAKTU
ROBERT
KLITGAARD
1.Korupsi adalah suatu perilaku.
2.Ada penyalahgunaan wewenang d
an kekuasaan.
3.Dilakukan untuk mendapatkan keu
ntungan pribadi/kelompok.
4.Melanggar hukum/menyimpang d
ari norma dan moral.
5.Terjadi/dilakukan di lembaga
pemerintah maupun non- peme
rintah.
PARA PELAKU KORUPSI
https://idsejarah.net/2018/12/apa-itu-kapitalisme.html
1. Birokrat Jahat
2. Politisi Busuk
3. Pengusaha Hitam
4. ORANG BAIK YANG DIAM
Area
Rawan
Korupsi
MANAJEMEN ASET
Penyalahgunaan aset, pencatatan
aset, penggelapan aset, pengama
nan dan penguasaan aset
PERIZINAN
Proses tidak transparan, praktik
secara terselubung
MANAJEMEN SDM
Penerimaan pegawai, penegakan
etik, nepotisme/suap/pemerasan
proses promosi/mutasi/rotasi,
mekanisme reward-punishment
AKUNTABILITAS
KEUANGAN
Proses penyusunan anggaran,
markdown pendapatan, markup
anggaran belanja,
Anggaran “TITIPAN”
PENGADAAN
BARANG/JASA
Perdagangan pengaruh,
Rekanan Istimewa, pengaturan
PBJ, persekongkolan tender,
intervensi, benturan kepenting
an, Suap/gratifikasi/pemerasan
, SPJ fiktif, penggelembungan
volume
PENGAWASAN
Pengkerdilan Organisasi Prof
esi, pengendalian intern lema
h, akses informasi masyarak
at terbatas, pengaduan masy
arakat diabaikan
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nilai SPI Internal Eksternal Eksper
2021 2022 2023
CAPAIAN SPI JATENG 2021-2023
2021 2022 2023
NILAI SPI 80,97 78,17 77,91
Internal 81,2 82,3 82,53
Eksternal 85,6 85,1 89,14
Eksper 80,4 78,1 68,4
FAKTOR KOREKSI
- Prevalensi Korupsi 2,7 1,3 0
- Integritas Pelaksanaan SPI 11,4 38,6 1,62
Nilai SPI Prov Jateng mengalami tren penurunan!
DASHBOARDSPI
KENAPA ADA KORUPSI?
Wolfe dan Hermanson (2004)
Donald R. Cressey (1953)
ADA YANG SALAH DI DALAM DIRI KITA
MORAL
Benteng keimanan
kurang kuat,
kurang jujur, rasa
malu yang rendah
SIKAP/PERILAKU
Gaya hidup mewah/
konsumtif,
serakah, iri
DUKUNGAN SOSIAL
Keluarga/pergaulan
permisif,
toleran atas perilaku
korupsi
Nilai dan budaya
masyarakat, lebih
menghormati orang
karena kekayaan,
budaya memberi
bingkisan/tanda
tresno/uang rokok,
dll
SOSIAL
Proses demokrasi
sekedar kontestasi
perebutan kekuasa
n, akuntabilitas keu
angan publik renda
h
POLITIK
Law enforcement le
mah, aturan diskri
minatif, tumpang tin
dih/kontradiksi, pas
al multi tafsir
HUKUM
Ketimpangan pend
apatan, terhalangn
ya akses pemenuh
an kebutuhan
EKONOMI
Kurangnya ketelad
anan, Akuntabilitas
rendah, Pengendali
an lemah
ORGANISASI
TERPENGARUH LINGKUNGAN EKSTERNAL
STRATEGI Pemberantasan
Pendidikan dan
Kampanye, Peran
Serta Masyarakat
Menanamkan nilai-
nilai integritas agar
TIDAK INGIN
korupsi
PREEMPTIF
Perbaikan sistem,
koodinasi, supervisi,
monitoring
Mempersempit
kesempatan agar
TIDAK BISA korupsi.
PREVENTIF
Penindakan, OTT,
lidik, sidik, tuntut,
eksekusi
Memberikan efek
jera agar TIDAK
BERANI korupsi
REPRESIF
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI JAWA TENGAH
Pergub 60/2020:
Implementasi Insersi
Pendidikan Antikorupsi
pada SMA/SMK/SLB
Pergub 76/2018:
Pembangunan Budaya
Integritas.
Pergub 24/2021:
Pedoman Pengendalian
Gratifikasi
Pergub 43/2022:
sanksi bagi WL tidak
melaporkan LHKPN/
LHKASN
Pergub 31/2022:
Pedoman Pengendalian
Kecurangan
Pergub 10/2019:
Implementasi Pendidikan Anti
Korupsi.
Pergub 46/2020:
Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan
SK Gubernur 700/1 2022:
Komite Advokasi Daerah Antikorupsi
Provinsi Jawa Tengah
SK Gubernur 700/4 2023:
Forum Penyuluh Antikorupsi dan Ahli
Pembangun Integritas Jawa Tengah
Masa Bakti 2023-2026
Pergub 33/2023:
Pelaporan Harta Kekayaan
“bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai i
ntegritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan,
ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma
yang berlaku.
Integritas merupakan salah satu nilai-nilai dasar pribadi yang harus dimiliki
masyarakat”
32
Pak Tejo seorang ASN di suatu instansi pemerintah, hari itu bangun
terlambat sementara dia ada pekerjaan penting di luar kota bersama
teman-teman sejawatnya. Dia memacu kendaraannya menuju stasiun
yang sudah disepakati sebagai titik kumpul keberangkatan agar tidak
ditinggal kereta api yang sudah dipesan tiketnya. Tiba-tiba ada sepeda
motor yang menyeberang dan memotong jalannya. Tabrakan tidak dapat
dihindarkan. Pengendara sepeda motor terjatuh dan pingsan.
dr. Lusi adalah Kepala RS pemerintah. Pada suatu hari ada pasien anak
yang tidak sadarkan diri setelah menerima suntikan obat dari dr. Emon,
salah satu dokter muda di RS tersebut. Orang tua pasien panik dan men
yebabkan keributan di RS. dr. Emon merasa tidak melakukan kesalahan
penanganan medis terhadap pasien tersebut, obat diperoleh dari farmasi
dan disiapkan dalam suntikan oleh perawat sesuai prosedur. dr. Emon
menduga kondisi pasien terlalu lemah yang menyebabkan pasien tidak
sadarkan diri setelah menerima suntikan obat. dr. Lusi melakukan penye
lidikan dan ternyata dosis yang diberikan kepada pasien keliru.
33
Seorang pejabat urusan kepegawaian di salah satu instansi bernama Bu
Susan. Beliau karena jabatannya mempunyai kewenangan untuk mengu
sulkan kenaikan pangkat pegawai-pegawai di instansi tersebut. Bu Susi
pejabat fungsional perawat di salah satu Puskesmas menemui Bu Susan
agar dibantu kenaikan jenjang jabatan menjadi Perawat Ahli Madya dan
kenaikan pangkat menjadi Pembina dengan motif mendapat kenaikan
tunjangan dan TPP yang lebih besar karena sedang membutuhkan biaya
banyak untuk merenovasi rumahnya yang dibiayai dari pinjaman salah
satu bank. Sayangnya angka kredit Bu Susi tidak memenuhi persyaratan
angka kredit minimal agar dapat diusulkan kenaikan jabatan menjadi
Perawat Ahli Madya. Pada pertemuan kesekiankalinya, Bu Susan
akhirnya menyanggupi membantu kenaikan jenjang dan pangkat Bu Susi
namun meminta imbalan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 di muka
dan Rp10.000.000,00 setelah SK keluar. Meskipun berat hati, Bu Susi
bersedia untuk menyediakan uang tunai yang diminta Bu Susan meski
dengan berhutang lagi.
34
Pak Mamat auditor senior Inspektorat, sedang pusing memikirkan anakn
ya yang lolos tes masuk Fakultas Kedokteran sebuah PT. Di satu pihak,
dia ingin anaknya menjadi dokter yang kelak dapat mengangkat nama
keluarga. Namun di sisi lain, dia tidak punya tabungan cukup untuk
membayar sumbangan dan uang kuliah. Sewaktu dia pulang kerja, isteri
nya mengatakan bahwa ada orang datang ke rumah menitipkan kotak
kecil yang setelah dibuka, terdapat amplop berisi uang 100 juta. Tidak
ada nama di kotak ataupun di amplop, tetapi tertera nama perusahaan
yang sedang melaksanakan pekerjaan di auditi yang sedang dia audit.
Pak Jojo sedang membutuhkan tambahan modal dagang. Dia berusaha
menjual asetnya berupa tanah. Kebetulan ada pembeli berani membayar
dengan harga tinggi di atas harga pasaran tanah di sekitarnya.
Masalahnya tanah milik Pak Jojo diatasnamakan ibunya yang sudah
meninggal 2 tahun lalu sehingga untuk pelepasan hak di notaris perlu
tanda tangan adiknya yang tinggal di luar negeri. Pihak calon pembeli
menghendaki urusan pelepasan hak bisa selesai secepatnya dalam
minggu ini.
35
Pada salah satu tender yang Pak Kresna menjadi PPK, ada beberapa
nama perusahaan yang memasukkan penawaran. Panitia Pengadaan
sedang melakukan evaluasi di ruangan rapat, tiba-tiba Pak Kresna
masuk dan berpesan agar pemenang tender nantinya adalah CV. Abal-
Abal Jaya. Setelah dilihat dokumen penawarannya, Panitia Pengadaan
mengetahui bahwa ternyata CV. Abal-Abal Jaya dikendalikan oleh Bu
Banowati yang dikenal sebagai istri Pak Kresna. Hasil evaluasi Panitia
Pengadaan, ternyata CV. Abal-Abal Jaya tidak termasuk sebagai calon
pemenang tender maupun cadangan. Saat disampaikan hasil evaluasi,
Pak Kresna bersikeras tidak mau menandatangani surat penunjukan
penyedia jika bukan CV. Abal-Abal Jaya yang dimenangkan.
ANNUAL EARNINGS
1.570.570 €
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscin
g elit. Duis vulputate nulla at ante rhoncus, vel eff
icitur felis condimentum. Proin odio odio.
Products
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscin
g elit. Duis vulputate nulla at ante rhoncus, vel eff
icitur felis condimentum. Proin odio odio.
Services
TOTAL SALES
ASN BERAKHLAK ANTIKORUPSI
1. MENOLAK TERLIBAT, MELIBATKAN DIRI DAN/A
TAU DILIBA
TKAN DALAMSEGALABENTUKKORUPSI.
2. SELALU BERSETIA UNTUK MENETAPI NILAI-NILAI KEBAIKAN ANTIKORUPSI : JUJUR, PEDULI, TANGGUNG
JAWAB, SEDERHANA, ADIL, BERANI, MANDIRI, KERJA KERAS DAN DISIPLIN.
3. SETIAP MELIHAT, ATAUMENDENGAR TERJADI KORUPSI AKAN MELAPORKAN KEPADAAPARA
T PENEGAK HU
KUM SESUAI KEWENANGANNYA.
DATANG SEPERTI DOMBA, SESUDAH MASUK KANDANG
TERNYATA SERIGALA
ANAK HARIMAU JANGAN DIBELA PELIHARA!
PANCASILAIS = ANTIKORUPSI
Ikut Membangun Ekosistem Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila
Secara sadar menolak terlibat, dilibatkan dan melibatkan diri dalam
perilaku-perilaku koruptif
Konsisten Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila
Beriman dan takwa kepada Tuhan YME, humanis, toleransi,
musyawarah mufakat, adil dan berorientasi pelayanan
Etika dan Integritas sebagai Nilai Dasar
Membangun komitmen menggunakan etik integritas sebagai nilai-nilai
dasar kebaikan
MANA YANG LEBIH DULU DIPERBAIKI?
Mendebatkan mana yang lebih dahulu diperbaiki,
apakah sistemnya dulu atau orangnya dulu seperti
berdebat duluan mana ayam dan telur
PERBAIKI ORANGNYA DULU
Orang baik tidak akan mengambil kesempatan
berbuat korupsi meskipun ada kesempatan VS
sebagus apapun sistem, orang jahat akan mencari
celah untuk korupsi.
BANGUN SISTEMNYA MENJADI BAGUS DULU
Dalam sistem yang bagus, orang jahat tidak
mempunyai kesempatan korupsi VS pada sistem
yang korup, manusia sebaik malaikat bisa berubah
menjadi sejahat iblis
01
02
03
41
TERIMA KASIH
@inspektorat_jtg
@inspektorat_jtg
@inspektorat_jtg
@inspektorat prov jateng
inspektorat@jatengprov.go.id

More Related Content

Similar to PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx

Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD MalangTugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
dilla1515
 
Media Indonesia 21 Maret 2014
Media Indonesia 21 Maret 2014Media Indonesia 21 Maret 2014
Media Indonesia 21 Maret 2014
hastapurnama
 
Materi MANTRA dalam Pelatihan PENGELOLAAN INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL_NURHIK...
Materi MANTRA dalam Pelatihan PENGELOLAAN INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL_NURHIK...Materi MANTRA dalam Pelatihan PENGELOLAAN INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL_NURHIK...
Materi MANTRA dalam Pelatihan PENGELOLAAN INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL_NURHIK...
chaesarrachman
 

Similar to PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx (20)

Cepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsiCepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsi
 
WAYAHE MENTHAS.pptx
WAYAHE MENTHAS.pptxWAYAHE MENTHAS.pptx
WAYAHE MENTHAS.pptx
 
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdf
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdfBUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdf
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdf
 
Empowering access to justice PEREMPUAN.pptx
Empowering access to justice PEREMPUAN.pptxEmpowering access to justice PEREMPUAN.pptx
Empowering access to justice PEREMPUAN.pptx
 
##Pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin kinerja_16 _ 2023.pptx
##Pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin kinerja_16 _ 2023.pptx##Pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin kinerja_16 _ 2023.pptx
##Pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin kinerja_16 _ 2023.pptx
 
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptx
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptxPELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptx
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptx
 
SOSIALISASI BPJS.ppt
SOSIALISASI BPJS.pptSOSIALISASI BPJS.ppt
SOSIALISASI BPJS.ppt
 
SEKOLAH BERINTEGRITAS.pdf
SEKOLAH BERINTEGRITAS.pdfSEKOLAH BERINTEGRITAS.pdf
SEKOLAH BERINTEGRITAS.pdf
 
60f19ca497c46T- Integritas.pdf
60f19ca497c46T- Integritas.pdf60f19ca497c46T- Integritas.pdf
60f19ca497c46T- Integritas.pdf
 
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD MalangTugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
 
fasilitasi dan pembinaan.pptx
fasilitasi dan pembinaan.pptxfasilitasi dan pembinaan.pptx
fasilitasi dan pembinaan.pptx
 
Buletin swadesa edisi-8
Buletin swadesa edisi-8Buletin swadesa edisi-8
Buletin swadesa edisi-8
 
Harian Warta Nasional
Harian Warta NasionalHarian Warta Nasional
Harian Warta Nasional
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Media Indonesia 21 Maret 2014
Media Indonesia 21 Maret 2014Media Indonesia 21 Maret 2014
Media Indonesia 21 Maret 2014
 
Ptt. Perlindungan Hukum ASN.ppt
Ptt. Perlindungan Hukum ASN.pptPtt. Perlindungan Hukum ASN.ppt
Ptt. Perlindungan Hukum ASN.ppt
 
Materi MANTRA dalam Pelatihan PENGELOLAAN INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL_NURHIK...
Materi MANTRA dalam Pelatihan PENGELOLAAN INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL_NURHIK...Materi MANTRA dalam Pelatihan PENGELOLAAN INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL_NURHIK...
Materi MANTRA dalam Pelatihan PENGELOLAAN INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL_NURHIK...
 
Etika profesi tugas 1
Etika profesi tugas 1Etika profesi tugas 1
Etika profesi tugas 1
 
Tugas Individu Agenda 3_Nisa Qurrotul Aini.pdf
Tugas Individu Agenda 3_Nisa Qurrotul Aini.pdfTugas Individu Agenda 3_Nisa Qurrotul Aini.pdf
Tugas Individu Agenda 3_Nisa Qurrotul Aini.pdf
 
Kebijakan umum pemerintah dalam urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukm
Kebijakan umum pemerintah dalam urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukmKebijakan umum pemerintah dalam urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukm
Kebijakan umum pemerintah dalam urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukm
 

More from Zainul Ulum

Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptx
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptxTransparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptx
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptx
Zainul Ulum
 

More from Zainul Ulum (19)

Video CUMAN TEMPE.pptx
Video CUMAN TEMPE.pptxVideo CUMAN TEMPE.pptx
Video CUMAN TEMPE.pptx
 
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdf
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdfPELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdf
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdf
 
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfPOLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
 
MASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdf
MASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdfMASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdf
MASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdf
 
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfPOLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
 
TARIF.pptx
TARIF.pptxTARIF.pptx
TARIF.pptx
 
ANTI FRAUD.pptx
ANTI FRAUD.pptxANTI FRAUD.pptx
ANTI FRAUD.pptx
 
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptx
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptxTransparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptx
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptx
 
LATSAR.pptx
LATSAR.pptxLATSAR.pptx
LATSAR.pptx
 
Ayo Mentas Trus Salin Klambi, Menatap Masa Depan Lupakan Kenangan Buruk Masa ...
Ayo Mentas Trus Salin Klambi, Menatap Masa Depan Lupakan Kenangan Buruk Masa ...Ayo Mentas Trus Salin Klambi, Menatap Masa Depan Lupakan Kenangan Buruk Masa ...
Ayo Mentas Trus Salin Klambi, Menatap Masa Depan Lupakan Kenangan Buruk Masa ...
 
Strategi Gerakan Penyuluh Anti Korupsi di APIP/Inspektorat
Strategi Gerakan Penyuluh Anti Korupsi di APIP/InspektoratStrategi Gerakan Penyuluh Anti Korupsi di APIP/Inspektorat
Strategi Gerakan Penyuluh Anti Korupsi di APIP/Inspektorat
 
Mempertanggungjawabkan dana hibah dari pemerintah
Mempertanggungjawabkan dana hibah dari pemerintahMempertanggungjawabkan dana hibah dari pemerintah
Mempertanggungjawabkan dana hibah dari pemerintah
 
Pengawasan Belanja Hibah Pemerintah
Pengawasan Belanja Hibah PemerintahPengawasan Belanja Hibah Pemerintah
Pengawasan Belanja Hibah Pemerintah
 
Resiko Dalam Pengelolaan Dana Desa
Resiko Dalam Pengelolaan Dana DesaResiko Dalam Pengelolaan Dana Desa
Resiko Dalam Pengelolaan Dana Desa
 
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa PemerintahResiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
 
Peran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKK
Peran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKKPeran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKK
Peran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKK
 
Peran Inspektorat Menghilangkan Perilaku Fraud pada PD BPR/BKK
Peran Inspektorat Menghilangkan Perilaku Fraud pada PD BPR/BKKPeran Inspektorat Menghilangkan Perilaku Fraud pada PD BPR/BKK
Peran Inspektorat Menghilangkan Perilaku Fraud pada PD BPR/BKK
 
Kewirausahaan
KewirausahaanKewirausahaan
Kewirausahaan
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)
 

Recently uploaded (6)

Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasiPanduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
 
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta Tahun 2024
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta  Tahun 2024Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta  Tahun 2024
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta Tahun 2024
 
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
 
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
 

PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx

  • 1. Semarang, 18 April 2024 BEBAS DARI KORUPSI PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT
  • 2. 2 ZAINUL ULUM NIP. 19781003 200903 1 002 Bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang gelisah, memilih menyalakan suluh daripada mengutuk kegelapan. • HP. 0856 4060 4922 • surel : zainulgrunge@gmail.com • twitter : @zainulgrunge • slideshare: https://s.id/slidezainul 2 Lisensi dan Sertifikasi: • Asesor Manajemen Tata Kelola IT Pemerintah – KemKOMINFO (2018) • Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LSP LKPP (2018) • Penyuluh Anti Korupsi Muda - LSP KPK-RI (2020) • Certified Forensic Auditor (CFrA) – LSP AAFI (2020) • Auditor Ahli Madya – Pusbin JFA (2023)
  • 4. ALINEA 4 PEMBUKAAN UUD 1945 4 Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  • 5. POWER TENDS TO CORRUPT, ABSOLUTE POWER CORRUPTS ABSOLUTELY (John Dalberg-Acto n)
  • 6. MANAADANEGARAY ANG LEBIH KA Y A DARIP ADANEGARAINDONESIAKIT A? Di sini tanah kami, tempat padi terhampar, samuderanya kaya raya, tanah kami subur, Tuan!
  • 7. DI NEGERI PERMAI INI 7 BERJUTARAKYAT BERSIMBAH LUKA, ANAK KURUS TAK SEKOLAH, PEMUDA DESATAK KERJA
  • 8. DI MANAPERMASALAHANNY A? BENARKAH BANGSAKITA SEDANG DIKUTUK TUHAN? ALOKASI PEMBANGUNAN BOCOR PERILAKU NEGA TIF PENDUDUKNY A
  • 9.
  • 10. This Photos by Unknown Author is licensed under CC BY-NC Kamu korupsi ya…? Hloh, kok aku??? Korupsi kie opo tho, Nyet? Meooong….. Hasmbuh… 10 SIAPA TIDAK PERNAH KORUPSI???
  • 11. Foto dari: Youtube anb channel NOTA KOSONG
  • 18. KENA OTT KPK BISA MENDADAK SETIAP WAKTU MENDIDIK AGAR TIDAK KENA OTT BUTUH SEPANJANG WAKTU
  • 19. ROBERT KLITGAARD 1.Korupsi adalah suatu perilaku. 2.Ada penyalahgunaan wewenang d an kekuasaan. 3.Dilakukan untuk mendapatkan keu ntungan pribadi/kelompok. 4.Melanggar hukum/menyimpang d ari norma dan moral. 5.Terjadi/dilakukan di lembaga pemerintah maupun non- peme rintah.
  • 20. PARA PELAKU KORUPSI https://idsejarah.net/2018/12/apa-itu-kapitalisme.html 1. Birokrat Jahat 2. Politisi Busuk 3. Pengusaha Hitam 4. ORANG BAIK YANG DIAM
  • 21.
  • 22. Area Rawan Korupsi MANAJEMEN ASET Penyalahgunaan aset, pencatatan aset, penggelapan aset, pengama nan dan penguasaan aset PERIZINAN Proses tidak transparan, praktik secara terselubung MANAJEMEN SDM Penerimaan pegawai, penegakan etik, nepotisme/suap/pemerasan proses promosi/mutasi/rotasi, mekanisme reward-punishment AKUNTABILITAS KEUANGAN Proses penyusunan anggaran, markdown pendapatan, markup anggaran belanja, Anggaran “TITIPAN” PENGADAAN BARANG/JASA Perdagangan pengaruh, Rekanan Istimewa, pengaturan PBJ, persekongkolan tender, intervensi, benturan kepenting an, Suap/gratifikasi/pemerasan , SPJ fiktif, penggelembungan volume PENGAWASAN Pengkerdilan Organisasi Prof esi, pengendalian intern lema h, akses informasi masyarak at terbatas, pengaduan masy arakat diabaikan
  • 23. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nilai SPI Internal Eksternal Eksper 2021 2022 2023 CAPAIAN SPI JATENG 2021-2023 2021 2022 2023 NILAI SPI 80,97 78,17 77,91 Internal 81,2 82,3 82,53 Eksternal 85,6 85,1 89,14 Eksper 80,4 78,1 68,4 FAKTOR KOREKSI - Prevalensi Korupsi 2,7 1,3 0 - Integritas Pelaksanaan SPI 11,4 38,6 1,62 Nilai SPI Prov Jateng mengalami tren penurunan!
  • 25.
  • 26. KENAPA ADA KORUPSI? Wolfe dan Hermanson (2004) Donald R. Cressey (1953)
  • 27. ADA YANG SALAH DI DALAM DIRI KITA MORAL Benteng keimanan kurang kuat, kurang jujur, rasa malu yang rendah SIKAP/PERILAKU Gaya hidup mewah/ konsumtif, serakah, iri DUKUNGAN SOSIAL Keluarga/pergaulan permisif, toleran atas perilaku korupsi
  • 28. Nilai dan budaya masyarakat, lebih menghormati orang karena kekayaan, budaya memberi bingkisan/tanda tresno/uang rokok, dll SOSIAL Proses demokrasi sekedar kontestasi perebutan kekuasa n, akuntabilitas keu angan publik renda h POLITIK Law enforcement le mah, aturan diskri minatif, tumpang tin dih/kontradiksi, pas al multi tafsir HUKUM Ketimpangan pend apatan, terhalangn ya akses pemenuh an kebutuhan EKONOMI Kurangnya ketelad anan, Akuntabilitas rendah, Pengendali an lemah ORGANISASI TERPENGARUH LINGKUNGAN EKSTERNAL
  • 29. STRATEGI Pemberantasan Pendidikan dan Kampanye, Peran Serta Masyarakat Menanamkan nilai- nilai integritas agar TIDAK INGIN korupsi PREEMPTIF Perbaikan sistem, koodinasi, supervisi, monitoring Mempersempit kesempatan agar TIDAK BISA korupsi. PREVENTIF Penindakan, OTT, lidik, sidik, tuntut, eksekusi Memberikan efek jera agar TIDAK BERANI korupsi REPRESIF
  • 30. KEBIJAKAN ANTIKORUPSI JAWA TENGAH Pergub 60/2020: Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi pada SMA/SMK/SLB Pergub 76/2018: Pembangunan Budaya Integritas. Pergub 24/2021: Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pergub 43/2022: sanksi bagi WL tidak melaporkan LHKPN/ LHKASN Pergub 31/2022: Pedoman Pengendalian Kecurangan Pergub 10/2019: Implementasi Pendidikan Anti Korupsi. Pergub 46/2020: Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan SK Gubernur 700/1 2022: Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Jawa Tengah SK Gubernur 700/4 2023: Forum Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas Jawa Tengah Masa Bakti 2023-2026 Pergub 33/2023: Pelaporan Harta Kekayaan
  • 31. “bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai i ntegritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Integritas merupakan salah satu nilai-nilai dasar pribadi yang harus dimiliki masyarakat”
  • 32. 32 Pak Tejo seorang ASN di suatu instansi pemerintah, hari itu bangun terlambat sementara dia ada pekerjaan penting di luar kota bersama teman-teman sejawatnya. Dia memacu kendaraannya menuju stasiun yang sudah disepakati sebagai titik kumpul keberangkatan agar tidak ditinggal kereta api yang sudah dipesan tiketnya. Tiba-tiba ada sepeda motor yang menyeberang dan memotong jalannya. Tabrakan tidak dapat dihindarkan. Pengendara sepeda motor terjatuh dan pingsan. dr. Lusi adalah Kepala RS pemerintah. Pada suatu hari ada pasien anak yang tidak sadarkan diri setelah menerima suntikan obat dari dr. Emon, salah satu dokter muda di RS tersebut. Orang tua pasien panik dan men yebabkan keributan di RS. dr. Emon merasa tidak melakukan kesalahan penanganan medis terhadap pasien tersebut, obat diperoleh dari farmasi dan disiapkan dalam suntikan oleh perawat sesuai prosedur. dr. Emon menduga kondisi pasien terlalu lemah yang menyebabkan pasien tidak sadarkan diri setelah menerima suntikan obat. dr. Lusi melakukan penye lidikan dan ternyata dosis yang diberikan kepada pasien keliru.
  • 33. 33 Seorang pejabat urusan kepegawaian di salah satu instansi bernama Bu Susan. Beliau karena jabatannya mempunyai kewenangan untuk mengu sulkan kenaikan pangkat pegawai-pegawai di instansi tersebut. Bu Susi pejabat fungsional perawat di salah satu Puskesmas menemui Bu Susan agar dibantu kenaikan jenjang jabatan menjadi Perawat Ahli Madya dan kenaikan pangkat menjadi Pembina dengan motif mendapat kenaikan tunjangan dan TPP yang lebih besar karena sedang membutuhkan biaya banyak untuk merenovasi rumahnya yang dibiayai dari pinjaman salah satu bank. Sayangnya angka kredit Bu Susi tidak memenuhi persyaratan angka kredit minimal agar dapat diusulkan kenaikan jabatan menjadi Perawat Ahli Madya. Pada pertemuan kesekiankalinya, Bu Susan akhirnya menyanggupi membantu kenaikan jenjang dan pangkat Bu Susi namun meminta imbalan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 di muka dan Rp10.000.000,00 setelah SK keluar. Meskipun berat hati, Bu Susi bersedia untuk menyediakan uang tunai yang diminta Bu Susan meski dengan berhutang lagi.
  • 34. 34 Pak Mamat auditor senior Inspektorat, sedang pusing memikirkan anakn ya yang lolos tes masuk Fakultas Kedokteran sebuah PT. Di satu pihak, dia ingin anaknya menjadi dokter yang kelak dapat mengangkat nama keluarga. Namun di sisi lain, dia tidak punya tabungan cukup untuk membayar sumbangan dan uang kuliah. Sewaktu dia pulang kerja, isteri nya mengatakan bahwa ada orang datang ke rumah menitipkan kotak kecil yang setelah dibuka, terdapat amplop berisi uang 100 juta. Tidak ada nama di kotak ataupun di amplop, tetapi tertera nama perusahaan yang sedang melaksanakan pekerjaan di auditi yang sedang dia audit. Pak Jojo sedang membutuhkan tambahan modal dagang. Dia berusaha menjual asetnya berupa tanah. Kebetulan ada pembeli berani membayar dengan harga tinggi di atas harga pasaran tanah di sekitarnya. Masalahnya tanah milik Pak Jojo diatasnamakan ibunya yang sudah meninggal 2 tahun lalu sehingga untuk pelepasan hak di notaris perlu tanda tangan adiknya yang tinggal di luar negeri. Pihak calon pembeli menghendaki urusan pelepasan hak bisa selesai secepatnya dalam minggu ini.
  • 35. 35 Pada salah satu tender yang Pak Kresna menjadi PPK, ada beberapa nama perusahaan yang memasukkan penawaran. Panitia Pengadaan sedang melakukan evaluasi di ruangan rapat, tiba-tiba Pak Kresna masuk dan berpesan agar pemenang tender nantinya adalah CV. Abal- Abal Jaya. Setelah dilihat dokumen penawarannya, Panitia Pengadaan mengetahui bahwa ternyata CV. Abal-Abal Jaya dikendalikan oleh Bu Banowati yang dikenal sebagai istri Pak Kresna. Hasil evaluasi Panitia Pengadaan, ternyata CV. Abal-Abal Jaya tidak termasuk sebagai calon pemenang tender maupun cadangan. Saat disampaikan hasil evaluasi, Pak Kresna bersikeras tidak mau menandatangani surat penunjukan penyedia jika bukan CV. Abal-Abal Jaya yang dimenangkan.
  • 36. ANNUAL EARNINGS 1.570.570 € Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscin g elit. Duis vulputate nulla at ante rhoncus, vel eff icitur felis condimentum. Proin odio odio. Products Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscin g elit. Duis vulputate nulla at ante rhoncus, vel eff icitur felis condimentum. Proin odio odio. Services TOTAL SALES
  • 37. ASN BERAKHLAK ANTIKORUPSI 1. MENOLAK TERLIBAT, MELIBATKAN DIRI DAN/A TAU DILIBA TKAN DALAMSEGALABENTUKKORUPSI. 2. SELALU BERSETIA UNTUK MENETAPI NILAI-NILAI KEBAIKAN ANTIKORUPSI : JUJUR, PEDULI, TANGGUNG JAWAB, SEDERHANA, ADIL, BERANI, MANDIRI, KERJA KERAS DAN DISIPLIN. 3. SETIAP MELIHAT, ATAUMENDENGAR TERJADI KORUPSI AKAN MELAPORKAN KEPADAAPARA T PENEGAK HU KUM SESUAI KEWENANGANNYA.
  • 38. DATANG SEPERTI DOMBA, SESUDAH MASUK KANDANG TERNYATA SERIGALA ANAK HARIMAU JANGAN DIBELA PELIHARA!
  • 39. PANCASILAIS = ANTIKORUPSI Ikut Membangun Ekosistem Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila Secara sadar menolak terlibat, dilibatkan dan melibatkan diri dalam perilaku-perilaku koruptif Konsisten Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila Beriman dan takwa kepada Tuhan YME, humanis, toleransi, musyawarah mufakat, adil dan berorientasi pelayanan Etika dan Integritas sebagai Nilai Dasar Membangun komitmen menggunakan etik integritas sebagai nilai-nilai dasar kebaikan
  • 40. MANA YANG LEBIH DULU DIPERBAIKI? Mendebatkan mana yang lebih dahulu diperbaiki, apakah sistemnya dulu atau orangnya dulu seperti berdebat duluan mana ayam dan telur PERBAIKI ORANGNYA DULU Orang baik tidak akan mengambil kesempatan berbuat korupsi meskipun ada kesempatan VS sebagus apapun sistem, orang jahat akan mencari celah untuk korupsi. BANGUN SISTEMNYA MENJADI BAGUS DULU Dalam sistem yang bagus, orang jahat tidak mempunyai kesempatan korupsi VS pada sistem yang korup, manusia sebaik malaikat bisa berubah menjadi sejahat iblis 01 02 03