Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Inspektorat Daerah berperan dalam menghilangkan perilaku menyimpang dengan membangun integritas dan budaya kerja bersih serta mengembangkan pengendalian gratifikasi; (2) Upaya yang dilakukan meliputi penandatanganan pakta integritas, pelatihan, sosialisasi pelaporan gratifikasi dan harta kekayaan, serta pembentukan unit pengendalian gratifikasi; (3

1. PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM
MENGHILANGKAN PERILAKU MENYIMPANG
Surakarta, 29 November 2016
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

2. 2
UPAYA-UPAYA APIP DALAM
MENGHILANGKAN PERILAKU MENYIMPANG
MEMBANGUN INTEGRITAS
DAN BUDAYA KERJA
MENGEMBANGKAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
SISTEM PELAPORAN HARTA
KEKAYAANAPARAT

3. 3
MEMBANGUN INTEGRITAS DAN
BUDAYA KERJA
PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS
• MEMBANGUNWILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DANWILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI
MEMBANGUN KOMITMEN PIMPINAN
• KEPALA DAERAH DAN PEJABAT DI SKPD
• PIMPINAN DEWAN
• ORGANISASI NON PEMERINTAHAN LAIN
TOT DANWORKSHOPTUNAS INTEGRITAS
• SELURUH PEJABAT ESELON DI PEM PROV JATENG (ESELON II, ESELON
III, ESELON IV)
• PEMBENTUKAN KOMITE INTEGRITAS PROV JATENG

5. RSUD TUGUREJO
MENERIMA PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK) OLEH KEMENPAN RB
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

7. PHOTO PENANDATANGAN DPRD TOT I
PIMPINAN DPRD PROV JATENG DAN PIMPINAN FRAKSI DPRD PROV JATENG
DISAKSIKAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SALATIGA, 10-12 AGUSTUS 2015

8. PHOTO PENANDATANGAN DPRD TOT II

9. PAKTA INTEGRITAS OLEH KETUA DAN PENGURUS INTI KONI PROV JATENG SERTA
DISAKSIKAN OLEH KETUA KONI PUSAT.
KEGIATAN TERSEBUT YANG PERTAMA TERJADI DI LINGKUNGAN KONI SE INDONESIA DAN
MENURUT KETUA KONI PUSAT KEGIATAN INI AKAN DIIKUTI OLEH KONI PUSAT MAUPUN
KONI PROVINSI/KAB./KOTA SE INDONESIA. TANGGAL 31 JANUARI 2015

10. SEMARANG, 29 DESEMBER 2014

11. BERSETIA PADA KEBAIKAN

12. ASN INSPEKTORAT PROV JATENG
PADA ACARA MANAGEMENT TRAINING DI TLOGO RESORT TUNTANG, TGL 14 MARET 2015

14. SEMARANG, FEBRUARI 2016

15. MAGELANG, 25 JANUARI 2016

18. SEMARANG, 6 MEI 2015

19. SALATIGA, 3-5 NOVEMBER 2015

20. SALATIGA, 3 - 5 DESEMBER 2015

22. 22
MENGEMBANGKAN PENGENDALIAN
GRATIFIKASI
PENERBITAN REGULASI
• PERGUB JATENG NO 59/2014TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGK PEM PROV JATENG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIANGRATIFIKASI (UPG)
MEMBANGUN KEPATUHAN PELAPORANGRATIFIKASI
• SOSIALISASI, SUPERVISI, BIMTEK, DLL

25. 0
10
20
30
40
50
60
70
80
2014 2015 2016
JUMLAH PELAPORAN
NILAI FINANCIAL
dalam
juta
rupiah
NIHIL
40 LAPORAN
NILAI FINANSIAL
Rp 13,960,000,-
59 LAPORAN
NILAI FINANSIAL
Rp 72.213.700,-
USD 670
Data per Maret 2016

26. PENGHARGAAN
KPK RI KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
KEPATUHAN PELAPORAN GRATIFIKASI
Pada Festival Anti Korupsi 2015

27. 27
SISTEM PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARAT
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)

28. KEPUTUSAN GUBENUR NO 700/3 THN.2012KEPUTUSAN GUBENUR NO 770/4 THN.2014

30. SURAT EDARAN MENPAN & RB
NO.1 TAHUN 2015
8380 orang (51,54 %)
TELAH MELAPORKAN
HARTA KEKAYAAN
(per Febrari 2016)
TARGET 100 %
PER AKHIR MARET 2016

31. PEMBANGUNAN KADER REVOLUSI MENTAL SEBAGAI
BAGIAN DARI AGEN PERUBAHAN

32. #SetialahPadaKebaikan

33. TERIMA KASIH