Dokumen ini membahas tentang Bea Materai, yaitu pajak atas dokumen yang dipakai masyarakat dalam transaksi hukum. Dokumen ini menjelaskan pengertian, dasar hukum, objek yang dikenakan bea materai beserta tarifnya, cara pelunasan bea materai, sanksi untuk dokumen yang tidak dikenai bea materai, dan pemeteraian kemudian.

1. BEA MATERAI
Bea Materai 1

2. PENGERTIAN ;
• Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung
arti dan maksud tentang : perbuatan,- keadaan/ kenyataan bagi
seseorang dan/ atau pihak-pihak yang berkepentingan.
• Benda Meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang
dikeluarkan oleh Pemerintah R.I.
• Pemeteraian Kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea
Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan
pemegang dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasi
sebagaimana mestinya.
• Tanda Tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya
dipergunakan, termasuk : parap, teraan/ cap tanda tangan/ cap
parap, teraan cap nama/ tanda lainnya sebagai pengganti tanda
tangan
Bea Materai 2

3. BEA MATERAI
Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985
PAJAK ATAS DOKUMEN YANG DIPAKAI
OLEH MASYARAKAT DALAM LALU LINTAS
HUKUM SEPERTI DIMAKSUD DALAM
PASAL 1 AYAT (2) HURUF A
UU No. 13 Tahun 1985 jo. PASAL 1
PP No. 24 Tahun 2000
Bea Materai 3

4. DASAR HUKUM BEA MATERAI
Undang undang
•UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai
Peraturan Pemerintah
•PP No. 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Materai
Keputusan Mentri Keuangan
•KMK RI No. 133/KMK.04/2000, Tentang pelaksanaan PP No. 24
Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai.
•KMK RI No. 104/KMK.04/1986, Tentang Pelunasan Bea Materai
Dengan Menggunakan cara lain.
Surat Edaran Dirjen Pajak
•SE-38/PJ1994 Tentang penggunaan Kertas Bermaterai
Dan kertas biasa Bermaterai Tempel
•SE-29/PJ.53/1995 Tentang pelaksanaan perubahan
Tarif Bea Materai
•SE-44/PJ.53/1995 Tentang cara Pemateraian kemudian
Tanpa sanksi dalam masa Transisi
Bea Materai 4

5. OBJEK, TARIF, DAN YANG TERUTANG BEA METERAI
Pasal 2 UU No. 13 Tahun 1985 jo. PP No.24 Tahun 2000
Surat perjanjian dan surat-surat lainnya
( a.l. Surat Kuasa, Surat Hibah, Surat Pernyataan)
yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan Rp.6.000,-
sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan,
kenyataan/ keadaan yang bersifat perdata.
Akta-akta yang
dibuat PPAT termasuk Rp.6.000,-
rangkap-rangkapnya
Akta-akta Notaris
termasuk salinannya Rp.6.000,-
Bea Materai 5

6. Lanjutan1,…..Obyek, Tarif
Rp.6.000,-
Surat yg memuat jumlah uang lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
atau harga nominal yg dinyatakan dalam mata uang asing.
Yang berisi
pengakuan
Yang menyatakan bahwa utang
Yang uang seluruhnya Yang berisi
pembukuan uang
menyebutkan /sebagian telah pemberitahuan
atau penyimpanan
penerimaan dilunasi/ saldo rekening
uang dalan rekening
uang; diperhitungkan. di bank;
di bank;
Bea Materai 6

7. Lanjutan2,…..Obyek, Tarif
Surat yang memuat jumlah
uang dengan Harga Nominal Rp.3.000,-
lebih dari Rp. 250.000,- tetapi
tidaklebih dari Rp.1.000.000,-
Surat yang memuat jumlah
Tdk terutang uang dengan Nominal
Tidak lebih dari Rp. 250.000,-
Bea Materai 7

8. Lanjutan3,…..Obyek, Tarif
Surat berharga seperti wesel, promes
dan aksep yang harga nominalnya Rp.6.000,-
lebih dari Rp. 1.000.000,-
Surat berharga seperti wesel, promes
dan aksep yang harga nominalnya Rp.3.000,-
lebih dari Rp. 250.000,- tetapi tidak
lebih dari Rp. 1.000.000,-
Surat berharga seperti wesel, promes
Tdk terutang dan aksep yang harga nominalnya
tidak lebih dari Rp. 250.000,-
Bea Materai 8

9. Lanjutan4,…..Obyek, Tarif
Efek dengan nama dan dalam bentuk
apapun sepanjang harga nominalnya Rp.6.000,-
lebih dari Rp.1.000.000,-
Efek dengan nama dan dalam bentuk
apapun sepanjang harga nominalnya Rp.3.000,-
lebih dari Rp.250.000,- tetapi
tidak lebih dari Rp.1.000.000
Tdk terutang Efek dengan nama dan dalam bentuk
apapun sepanjang harga nominalnya
Tidak lebih dari Rp.250.000,-
Bea Materai 9

10. Lanjutan5,…..Obyek, Tarif
Surat surat biasa & surat surat kerumahtanggaan
Surat surat yang semula tidak dikenakan bea
materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan
untuk tujuan lain/digunakanoleh orang lain,
& lain dari maksud semula,yang akan digunakan
sebagai alat pembuktiandi muka pengadilan.
Rp.6.000,-
Cek & Bilyet Giro
Tanpa batas pengenaan Rp.3.000,-
Besarnya harga nominal
Berlaku efektif: Per 01 Mei 2000
Bea Materai 10

11. BUKAN OBJEK/ TIDAK
DIKENAKAN BEA METERAI
Pasal 4 UU No. 13 Tahun 1985
PP 13/ 22 Sept 1989, PP 7/ 21 April 1995, PP 24/ 20 April 2000
1. Dokumen yang berupa :
a. Surat Penyimpanan Barang;
b. Konosemen;
c. Surat angkutan penumpang dan barang;
d. Keterangan pemindahan yang dituliskan diatas
dokumen sebagaimana dimaksud dlm huruf a, b & c;
e. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
f. Surat Pengiriman barang untuk dijual atas
tanggungan pengirim;
g. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan
surat-surat sebagaimana dimaksud dalam hurup a
sampai hurup f.
Bea Materai 11

12. Lanjutan,….bukan Obyek…
2. Segala bentuk ijasah
3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan,
dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan
hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk
mendapatkan pembayaran itu.
4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas
pemerintah daerah dan bank.
5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan
lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara,
kas pemerintah daerah dan bank.
6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern
organisasi.
7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang
tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi dan badan-
badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut.
8. Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan umum
pegadaian.
9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan
nama dan dalam bentuk apapun.
Bea Materai 12

13. SAAT DAN PIHAK YANG
TERUTANG BEA METERAI
Pasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun 1985
1. Saat terutang :
Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, pada
saat dokumen diserahkan
Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu
pihak, pada saat selesainya dokumen dibuat.
Dokumen yang dibuat di luar negeri, pada
saat digunakan di Indonesia.
2. Pihak yang terutang :
Bea Meterai terutang oleh pihak yang
menerima atau pihak yang mendapat manfaat
dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang
bersangkutan menentukan lain
Bea Materai 13

14. CARA PELUNASAN BEA METERAI
Pasal 7 ayat (2) UU No. 13 Tahun 19985
Dgn cara lain
Dengan Benda Meterai
Ditetapkan MENKEU
ALAT LAIN (SE-11/PJ.3/1986)
BIASA
Pencetakan Tanda Lunas
Meterai Tempel
Bea Meterai oleh PERUM PERURI
Kertas Meterai oleh Wajib BEA
MESIN TERAAN METERAI
PEMETERAIAN BIASA
(KMK No. 104/KMK.04/1986)
Sebelum diterbitkan izin penggunaan mesin teraan
Atau pencetakan TANDA LUNAS BEA METERAI,
BEA METERAI Harus disetor dimuka dgn menggunakan
SSP atau GIR-5
Bea Materai 14

15. CARA PELUNASAN BEA METERAI
DENGAN METERAI TEMPEL
Pasal 7 ayat (3) s/d (6) UU No. 13 Tahun 19985
METERAI TEMPEL direkatkan seluruhnya dng utuh dan
tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan BEA METERAI.
METERAI TEMPEL direkatkan di tempat dimana tanda tangan
akan dibubuhkan.
Pembubuhan tanda tangan disertai dgn pencantuman tanggal,
bulan, dan tahun dilakukan dgn tinta atau yang sejenis dgn
itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan
sebagian lagi di atas METERAI TEMPEL.
Jika digunakan lebih dari satu METERAI TEMPEL ,
tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua
METERAI TEMPEL dan sebagian di atas kertas.
Bea Materai 15

16. CARA PELUNASAN METERAI
DENGAN KERTAS METERAI
Pasal 7 UU No. 13 Tahun 1985
Kertas meterai yg sudah digunakan tidak boleh
Digunakan lagi (ayat 7)
Jika isi dokumen yang dikenakan BEA METERAI terlalu
Panjang untuk dimuat seluruhnya di atas KERTAS
METERAI yang digunakan (ayat 8),
MAKA:
Untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan
Kertas tidak bermeterai.
Bila ketentuan penggunaan dan cara pelunasan
BEA METERAI tidak dipenuhi, dokumen yang
Bersangkutan dianggap TIDAK BERMETERAI
(ayat 9)
Bea Materai 16

17. CARA PELUNASAN BEA METERAI
DENGAN MESIN TERAAN METERAI
SE-11/PJ.3/1986
1. Pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis
kepada direktur PPN dan PTLL atau kepala KPP,
untuk memperoleh izin menggunakan MESIN
TERAAN
2. MESIN TERAAN yang digunakan adalah MESIN
TERAAN yang tidak dapat melampui jumlah angka
pembilang sesuai dengan jumlah penyetoran BEA
METERAI.
3. Perusahaan harus menyetor dimuka BEA
METERAI sebesar Rp. 5.000.000,- sebelum
dikeluarkan izin penggunaan MESIN TERAAN
METERAI.
4. Sebelum MESIN TERAAN digunakan dilakukan
pemasangan segel.
Bea Materai 17

18. PEMETERAIAN KEMUDIAN
Pasal 10 UU No. 13 Tahun 1985
Dilakukan Terhadap :
Dokumen yang akan digunakan sebagai alat
pembuktian di muka PENGADILAN.
Dokumen yang BEA METERAINYA tidak atau
kurang dilunasi ditambah denda.
Dokumen yang dibuat di LUAR NEGERI dan
digunakan di INDONESIA
Bea Materai 18

19. DENDA ADMINISTRASI DAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN BEA
METERAI
Dokumen yang terutang Bea Meterai
tetapi Bea Meterainya tidak atau
kurang dilunasi sebagaimana mestinya
dikenakan denda sebesar 200% dari
Bea Meterai yang tidak atau kurang
dibayar.
Pelunasan Bea Meterai yang terutang
berikut dendanya dengan cara
pemeteraian kemudian.
Bea Materai 19

20. TRANSPARANSI
KOMPUTERISASI PERPAJAKAN
Eliya Isfaatun
Early Armein
Erna Kustyarini
Mersyia Fransisca
Rino Rinaldo
Bea Materai