Dokumen tersebut menjelaskan langkah-langkah untuk mendirikan perusahaan (PT) secara formal, mulai dari konsultasi dengan notaris, penentuan nama dan modal perusahaan, pembuatan akta pendirian, pengesahan dari kementerian hukum dan ham, hingga pengurusan izin-izin seperti nomor pokok wajib pajak, surat ijin usaha perdagangan, dan pendaftaran perusahaan.

1. Proedur, Cara Serta Syarat Mendirikan Perusahaan (PT)
Berawal dari kegemaran saya belanja baju secara online shop dan aku pun mulai mencoba dan
menjajal online shop dengan spesifikasi blouse-blouse wanita yang saat ini sedang trend. Hampir
1 tahun saya menjalani online shop dan mempunyai pelanggan tetap, saya pun mencari peluang
untuk membuka butik untuk para pembeli yang ingin mengunjungi dan melihat barang-barang
yang saya jual sampai akhirnya saya mempunyai beberapa cabang di Jakarta dan Bekasi. Dan
tidak disangka saya bertemu teman saya yang berbakat dalam merancang busana lalu dalam
perbincangan kami, dia mengajak saya untuk memulai usaha yaitu bisnis garment meskipun
tidak besar tetap kami tetap mengerjakan dengan optimis akan menjadi besar. 1tahun sudah kami
membuat usaha garment secara illegal tanpa surat-surat admistrasi mendirikan perusahaan.
Setelah semakin besar usaha garment yang kami geluti kamipun sadar untuk melengkapi
admistrasi mendirikan perusahaan. Pertama kami mendatangi kantor notaris dan kami seperti
melakukan konsultasi dengan notaris, hal ini diperlukan untuk mengetahui ruang lingkup
pendirian PT, kami juga diberi tahu biaya serta cara pembayaran, prosedur dan persyaratan yang
kami butuhkan untuk melakukan pendaftaran dan perizinan serta berbagai aspek terkait dengan
kegiatan usaha yang akan dilakasanan PT. Dan kami hanya melakukan pengisian formulir dan
surat kuasa pendirian PT.
Lalu kami menentukan nama yang akan kami pakai untuk label PT. Setelah itu formulir dan surat
kuasa diperiksa dan dicek untuk mengetahui apakah nama perseroan yang kami pilih sudah
dimiliki perusahaan lain atau belum, jika belum nama tersebut langsung bisa didaftarkan oleh
notaris melalui SISMINBAKUM.
Untuk persyaratan nama PT yaitu dengan melampirkan formulir dan Surat Kuasa Pendirian CV,
melampirkan copy KTP pada pendiri dan pengurus, melampirkan copy KK pemimpin
perusahaan (perseroan aktif/direktur perseroan). Setelah proses pendaftaran yang dilakukan
notaris mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan Undang-
undang No. 40 tahun 2007 tentang PT dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang
“PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS”.
Kami diberi tahukan syarat-syarat untuk mendirikan PT secara formal berdasarkan UU No.
40/2007 adalah : pendiri minimal 2 orang atau lebih (pasal 7 ayat 1); Akta notaris yang
berbahasa Indonesia; setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka
peleburan (pasal 7 ayat 2 & 3); Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan
diumumkan dalam BNRI (pasal 7 ayat4); Modal dasar minimal Rp. 50.000.000 dan modal
disetor minimal 25% dari modal dasar (pasal 32 & 33); minimal 1 orang direktur dan 1 orang
komisaris (pasal 92 ayat 3 & pasal 108 ayat 3); Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum
yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA
Setelah kami mengetahui syarat mendirikan PT yang secara formal lalu kami mengkapi
persyaratan berupa kelengkapan dokumen yang harus diserahkan kepada notaries pada saat
penanda-tanganan akta pendirian adalah : KTP dari pada Pendiri (minimal 2 orang dan bukan
suami isteri); Modal dasar dan modal disetor, penentuan kelas SIUP bukan berdasarkan besarnya
modal dasar, melainkan berdasarkan besarnya modal disetor ke kas Perseroan. Kriterianya

2. adalah 1. SIUP Kecil modal disetor s/d Rp200jt, Siup Menengah modal disetor Rp. 201jt s/d Rp
500jt, SIUP Besar modal disetor > Rp. 501jt; Jumlah saham yang diambil oleh masing-masing
pendiri, misalnya A = 25% B = 50% C = 25%; Sedangkan untuk ijin2 perusahaan berupa surat
keterangan domisili Perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, TDP/WDP dan PKP, maka
dokumen-dokumen pelengkap yang diperlukan adalah Kartu Keluarga Direktur Utama, NPWP
Direksi, Copy Perjanjian Sewa Gedung berikut surat keterangan domisili dari pengelola gedung
(apabila kantor berstatus sewa) apabila berstatus milik sendiri, yang dibutuhkan : copy sertifikat
tanah dan copy PBB terakhir berikut bukti pelunasannya.; Pas photo Direktur Utama/ penangung
jawab ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar; foto kantor tampak depan; Stempel perusahaan.
Dan kami baru tahu dari notaris bahwa pada saat tanda tangan akta pendirian dapat langsung
diurus ijin domilsili dan NPWP. Setelah itu bisa membuka rekening atas nama perseroan. Setelah
rekening atas nama perseroan dibuka maka dalam jangka waktu max 1bulan sudah harus
menyetor dan sebesar modal disetor kerekening perseroan untuk dapat diproses pengesahannya.
Karena apabila lewat dari 60 hari sejak penanda-tanganan akta, maka perseroan menjadi bubar
berdasarkan pasal 10 ayat 9 UU No. 40/2007.
Setelah pemesanan nama perusahaan selesai (pasal 9 ayat2) dan penyerahan dokumen-dokumen
yang diperlukan selesai lalu kami melakukan pembuatan akta notaris (pasal7 ayat1) kami datang
kembali ke kantor notaries untuk diminta dibuatkan akta pendirian PT, setelah beberapa hari
akhirnya pembuatan akta pendirian perusahaan selesai maka notaries mengirimkan akta tersebut
kepada kepala Direktorat Perdata, Departemen Kehakiman. Atau surat tersebut biasa kami bawa
sendiri untuk minta pengesahan dari Menteri Kehakiman ke Kepala Direktorat Perdata tersebut,
tetapi kami juga harus disertai surat pengantar dari notaris.
Lalu kami membawa akta pendirian yang sudah mendapat pengesahan (Pasal 30 ayat (1) UU
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas) dari departemen kehakiman berserta surat
keputusan pengesahan dari Departemen Kehakiman tersebut ke kantor Kepaniteraan Pengadilan
Negeri yang mewilayahi domisili PT untuk didaftarkan. Untuk mendapatkan surat keterangan
domisili perusahaan kami harus datang ke kantor kelurahan atau kantor desa dimana perusahaan
saya akan didirikan. Surat domisili akan ditanda-tangani oleh Lurah atau Kepala Desa dan
diketahui oleh camat pemerintah setempat. Untuk mendapatkan surat keterangan domisili, kami
memerlukan salinan akte perusahaan yang telah dibuat oleh notaris..
Lalu kami juga mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan untuk NPWP diperlukan pula
salinan akte perusahaandan surat keterangan domisili. Dari yang saya ketahui dari temen saya
pembuatan NPWP hanya butuh beberapa jam. Saya memasukkan berkas di pagi hari kekantor
pajak dan saya sudah bisa mendapatkan NPWP pada siang hari. Setelah itu kami melakukan
pembukanaan rekening perseroan dan menyetorkan modal ke kas perseroan seperti yang telah
diberitahukan sebelumnya oleh notaris kami. Ini termasuk undang-undang No.16 tahun 2000.
Langkah berikutnya yang kami lakukan adalah mendapatkan Surat Keputusan pendirian
perusahaan dari Depeartemen Hukum dan HAM. Dan hal ini yang mengrus bukan kami
melainkan notaris kami. Tetapi saya pernah datang ke kantor Departemen Hukum dan HAM lalu

3. di loket pengurusan SK perusahaan, tertera beragam biaya untuk berbagai hal. Untuk mengurus
SK perusahaan misalnya, biayanya berkisar Rp 1.000.000. Tetapi karena yang menangani notaris
pastinya saya mendapat biaya tambahan. Notaris akan menyerahkan salinan akte perusahaan,
Surat Keterangan Domisili dan NPWP perusahaan kami untuk mendapatkan SK perusahaan.
Untuk itu kami juga harus mengurus surat permohonan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) karena
untuk pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat
menimblkan gangguan dan atau kerugian dan atau bahaya.
Setelah mengurus SK perusahaan lalu kami mengurus Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
gunanya adalah agar perusahaan bisa beroperasi. Dan untuk mengurus SIUP kami mendatangi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota sesuai domisili perusahaan. Dan untuk membuat
surat permohonan SIUP bagi perusahaan kami yang berbadan hukum harus melampirkan :
mengisi Formulir pengajuan SIUP dengan materai, photocopy KTP, photocopy NPWP pribadi
dan NPWP perusahaan, photocopy Domisili usaha dari kelurahan/kecamatan yang masih
berlaku, Photocopy akta perusahaan, SK pengesahan dari Dephukum dan HAM, HO/SITU bagi
perusahaan yang mempunyai tingkat gangguan.
Jasa perhitungan SIUP adalah :
SIUP PERORANGAN
1. SIUP Kecil yaitu Perusahaan dengan nilai Kekayaan : s/d Rp. 200.000.000,-
- Biaya Jasa Pengurusan = Rp. 650.000,-
SIUP PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM
2. SIUP Menengah yaitu Perusahaan dengan nilai Kekayaan : Rp. 200.000.000,- s/d Rp.
500.000.000,-
- Biaya Jasa Pengurusan = Rp. 750.000,-
3. SIUP Besar yaitu Perusahaan dengan nilai Kekayaan : lebih dari Rp. 500.000.000,-
- Biaya Jasa Pengurusan = Rp. 950.000,-
Selanjutnya adalah kami mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP). TDP diberikan oleh Dinas
kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya. Dalam melakukan permohonan TDP
memiliki beberapa persyaratan yaitu : photocopy KTP, photocopy akta pendirian perusahaan,
photocopy Domisili Perusahaan dari Kelurahan, Photocopy NPWP, Photocopy SITU/HO. Dan
untuk PT yang akan kami buat dikenakan biaya sebesar Rp. 950.000.

4. Proses akhir dalam pendirian perusahaan adalah, perusahaan wajib daftar persahaan dan telah
mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman & HAM RI, maka harus diumumkan dalam
berita negera dan Perusahaan yang telah diumumkan dalam berita Negara, maka perusahaan
garment kami statusnya sebagai Badan Hukum.

5. Contoh Akta Pendirian
Perusahaan
Contoh Surat
Keterangan Domisili
Contoh Nomor Pokok
Wajib Pajak

6. Like this:

7. Like this: