Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
MENUMBUHKAN KOPERASI
1. EKONOMI KOPERASI
Menumbuh Kembangkan Koperasi di Indonesia
Nama : Muhamad Riski Saputra
Kelas : 1EA32
NPM : 15213768
Semester : 3
Universitas Gunadarma
2014
1
2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. Karena atas rahmat-nya penulisan Buku ini dapat
terselesaikan tepat waktu.
Buku ini merupakan salah satu syarat dalam mata kuliah softskill di Semester 3 guna untuk
mendapatkan nilai yang baik di mata kuliah “EKONOMI KOPERASI” Universitas
Gunadarma.
Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memotivasi dan memberi masukan-masukan
yang bermanfaat sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.
Saya selaku penulis menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, baik pada teknik
penulisan maupun materi, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun
demi kesempurnaan Buku ini. Semoga ini bermanfaat bagi pembaca khususnya serta rekan-rekan
i
mahasiswa pada umumnya.
Bekasi, 10 November 2014
Penulis.
Muhamad Riski Saputra
3. DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Koperasi indonesia 1
1.2. Sejarah Koperasi di Indonesia 1
1.3. Fungsi dan Peran Koperasi Indonesia 3
1.4. Koperasi Berlandaskan Hukum 4
1.5. Arti Lambang Koperasi Lama 4
1.6. Arti, Penjelasan, dan Penggunaan Lambang Koperasi Baru 6
BAB II PRINSIP, JENIS DAN KEUNGGULAN KOPERASI 8
2.1. Prinsip Koperasi 8
2.2. Jenis-jenis Koperasi 9
BAB III MENGEMBANGKAN KOPERASI DI INDONESIA 10
3.1. Cara Mengembangkan Koperasi di Indonesia 10
3.2. Penyebab Koperasi di Indonesia Tidak Berkembang 14
BAB IV PENUTUP 20
4.1. Kesimpulan 20
4.2. Kritik & Saran 20
REFERENSI 21
ii
4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Koperasi di Indonesia
Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang
beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip - prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam
UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992.
Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia
internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU
(Sisa Hasil Usaha).
1
1.2. Sejarah koperasi di Indonesia
Logo Gerakan Koperasi Indonesia (1960an-2012)
Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya
merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang
yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam
lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin
memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan
ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara
spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.
Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto
mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh
keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh
lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih
tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman. Cita-cita semangat
tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang asisten
5. residen Belanda. De Wolffvan Westerrode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman
dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada
menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai negeri juga
para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena. Ia juga menganjurkan
mengubah Bank tersebut menjadi koperasi. Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung
desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan
memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia pun berusaha
menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi. Tetapi Pemerintah
Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian
dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk
lumbung-lumbung desa baru, bank–bank Desa, rumah gadai dan Central Kas yang
kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha
Pemerintah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah.
Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:
1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan
penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.
3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena
pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk
tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.
Mengantisipasi perkembangan koperasi yang sudah mulai memasyarakat, Pemerintah
Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama,
diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No.43 Tahun 1915, lalu pada tahun 1927
dikeluarkan pula Peraturan No.91 Tahun 1927, yang mengatur Perkumpulan-
Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada tahun 1933, Pemerintah
Hindia-Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi
No.21 Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan yang
tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku bagi
golongan Bumiputra. Diskriminasi pun diberlakukan pada tataran kehidupan
berkoperasi.
Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan
bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat
peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling
Inlandschhe Cooperatieve. Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang
bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha
pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang
memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.
Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no.431 sehingga mematikan usaha
koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia.
Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun
fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan
menyengsarakan rakyat Indonesia.
2
6. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia
mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian
ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi
Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya (Bandung
sebagai ibukota provinsi sedang diduduki oleh tentara Belanda).
1.3. Fungsi dan peran koperasi Indonesia
Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa Indonesia
merupakan salah satu negara hukum yang bertengger nan kokoh sejak tahun 1945.
Penuh perjuangan yang mengorbankan segalanya demi terwujudnya cita-cita sang
pembela negeri hukum ini. Hukum diciptakan bertujuan tidaklah lain untuk mengatur
dan agar teratur dalam menjalankan kewajiban dan menuntut hak di negara Indonesia.
Segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh undang-undang yang sesuai
dengan latar belakang bangsa ini. Dalam kegiatan usaha dan berbisnis yang dijamin
pemerintah tidak luput dari perundang-undangan, bertujuan untuk keselarasan dalam
menjalankan usaha tersebut. Tidak melenceng dalam menjalankan peran dan fungsi
yang telah dikukuhkan oleh negara diperundang-undangan. Seperti undang-udang
tentang “Fungsi dan peran koperasi Indonesia No. 25 pasal 4″ yang dikukuhkan pada
tahun 1992. Hal ini mencerminkan betapa perhatian dan dukungan pemerintah dalam
membangun, memajukan dan perhatiannya terhadap kehidupan perkoperasian di
Indonesia. Serta bertujuan menciptakan masyarakat yang mandiri, inovatif, produktif
dan terdidik dalam berwirausaha dan dapat berkomunikasi diorganisasi yang ada sejak
dini.
Fungsi dan peran koperasi Indonesia Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal
4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu
mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya
mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat,
mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa
berorganisasi bagi pelajar bangsa.
Yang pertama tertera dalam undang-undang tersebut adalah mengembangkan potensi
dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, yang berarti setiap koperasi harus
bisa mengembangkan potensi setiap anggota atau kekayaan koperasi dalam berbagai
bidang yang siap untuk digunakan secara maksimal. Serta memajukan perekonomian
anggota koperasi dan masyarakat sekitar yang sekiranya dapat mendukung kemajuan
koperasi. Berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dibidang keahlian dan
pendidikan serta ekonomi yang menunjang kehidupan manusia. Memperkokoh
perekonomian rakyat, ini sifatnya global bagi nasional. Koperasi dapat memajukan dan
mendongkrak perekonomian internal yaitu anggota dan eksternal yaitu masyarakat luar.
Mengembangkan perekonomian nasional, tidak selamanya kita tutup mata dalam
kemajuan koperasi yang bisa membangun perekonomian nasional, mengurangi
pengangguran dengan cara memberi keahlian dan potensi kesetiap anggota koperasi
3
7. untuk bisa produktif dan mandiri dizaman globalisasi. Serta mengurangi sifat-sifat
konsumtif kita terhadap barang dan jasa orang lain. Dan yang terakhir mengembangkan
kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.
Mendidik penerus bangsa ini dari tingkat bawah sampai tingkat atas dalam
menanamkam jiwa berorganisasi di masyarakat. Serta terus melatih para pelajar kita
supaya dapat mengembangkan lagi kreativitasnya dalam berwirausaha dan
berorganisasi. Itulah fungsi dan peran koperasi bagi masyarakat Indonesia yang telah
diatur oleh perundang-undangan negara sebagai cerminan perhatian negara pada
pertumbuhan perekonomian yang merakyat, dapat mengsejahterakan, dan mendidik
masyarakat didunia wirausaha.
1.4. Koperasi berlandaskan hukum
Koperasi berbentuk Badan Hukum menurut Undang-Undang No.12 tahun 1967 adalah
ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum
koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan
asas kekeluargaan. Kinerja koperasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus
bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha
(perseorangan, persekutuan, dsb.) serta hukum dagang dan hukum pajak.
1.5. Arti Lambang Koperasi Lama
No Lambang Arti
4
1 Gerigi roda/ gigi
roda
Upaya keras yang ditempuh secara terus menerus. Hanya orang yang
pekerja keras yang bisa menjadi calon Anggota dengan memenuhi
beberapa persyaratannya.
8. 5
2 Rantai (di sebelah
kiri)
Ikatan kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh. Bahwa
anggota sebuah Koperasi adalah Pemilik Koperasi tersebut, maka semua
Anggota menjadi bersahabat, bersatu dalam kekeluargaan, dan yang
mengikat sesama anggota adalah hukum yang dirancang sebagai
Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi.
Dengan bersama-sama bersepakat mentaati AD/ART, maka Padi dan
Kapas akan mudah diperoleh.
3 Kapas dan Padi
(di sebelah kanan)
Kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum
yang diusahakan oleh koperasi. Kapas sebagai bahan dasar sandang
(pakaian), dan Padi sebagai bahan dasar pangan (makanan). Mayoritas
sudah disebut makmur-sejahtera jika cukup sandang dan pangan.
4 Timbangan
Keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Biasanya menjadi
simbol hukum. Semua Anggota koperasi harus adil dan seimbang antara
"Rantai" dan "Padi-Kapas", antara "Kewajiban" dan "Hak". Dan yang
menyeimbangkan itu adalah Bintang dalam Perisai.
5 Bintang dalam
perisai
Dalam perisai yang dimaksud adalah Pancasila, merupakan landasan
idiil koperasi. Bahwa Anggota Koperasi yang baik adalah yang
mengindahkan nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, yang
mendengarkan suara hatinya. Perisai bisa berarti "tubuh", dan Bintang
bisa diartikan "Hati".
6 Pohon Beringin
Simbol kehidupan, sebagaimana pohon dalam Gunungan wayang yang
dirancang oleh Sunan Kalijaga. Dahan pohon disebut kayu (dari bahasa
Arab "Hayyu"/kehidupan). Timbangan dan Bintang dalam Perisai
menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi.
7 Koperasi
Indonesia
Koperasi yang dimaksud adalah koperasi rakyat Indonesia, bukan
Koperasi negara lain. Tata-kelola dan tata-kuasa perkoperasian di luar
negeri juga baik, namun sebagai Bangsa Indonesia harus punya tata-nilai
sendiri.
8 Warna Merah
Putih
Warna merah dan putih yang menjadi background logo menggambarkan
sifat nasional Indonesia.
9. 1.6. Arti, Penjelasan, dan Penggunaan Lambang Koperasi Baru
Berikut arti dan Penjelasan lambing koperasi baru:
1. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar bunga yang memberi kesan
akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian di Indonesia,
mengandung makna bahwa Koperasi Indonesia harus selalu berkembang,
cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif sekaligus produktif dalam kegiatannya
serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi;
2. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar 4 (empat) sudut pandang
melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud Koperasi Indonesia:
Sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi;
Sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan;
Sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan
6
dan demokrasi;
Selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global.
3. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk Teks Koperasi Indonesia memberi
kesan dinamis modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta
mengikuti kemajuan zaman yang bercermin pada perekonomian yang
bersemangat tinggi, teks Koperasi Indonesia yang berkesinambungan sejajar rapi
mengandung makna adanya ikatan yang kuat, baik di dalam lingkungan internal
Koperasi Indonesia maupun antara Koperasi Indonesia dan para anggotanya;
4. Lambang Koperasi Indonesia yang berwarna Pastel memberi kesan kalem
sekaligus berwibawa, selain Koperasi Indonesia bergerak pada sektor
perekonomian, warna pastel melambangkan adanya suatu keinginan, ketabahan,
kemauan dan kemajuan serta mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu hal
terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku
ekonomi lainnya;
5. Lambang Koperasi Indonesia dapat digunakan pada papan nama kantor, pataka,
umbul-umbul, atribut yang terdiri dari pin, tanda pengenal pegawai dan emblem
untuk seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif oleh Gerakan Koperasi di
Seluruh Indonesia;
10. 6. Lambang Koperasi Indonesia menggambarkan falsafah hidup berkoperasi yang
memuat :
Tulisan : Koperasi Indonesia yang merupakan identitas lambang;
Gambar : 4 (empat) kuncup bunga yang saling bertaut dihubungkan bentuk
sebuah lingkaran yang menghubungkan satu kuncup dengan kuncup lainnya,
menggambarkan seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama secara
terpadu dan berkoordinasi secara harmonis dalam membangun Koperasi
Indonesia;
7
Tata Warna :
1. Warna hijau muda dengan kode warna C:10,M:3,Y:22,K:9;
2. Warna hijau tua dengan kode warna C:20,M:0,Y:30,K:25;
3. Warna merah tua dengan kode warna C:5,M:56,Y:76,K:21;
4. Perbandingan skala 1 : 20.
Penggunaan lambang Koperasi baru: Sesuai dengan Peraturan Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( Permen KUKM ) NOMOR :
02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia ,
maka mulai tanggal 17 April 2012 telah terjadi penggantian lambang koperasi.
Pada Pasal 2 tertulis bahwa :
"Bagi Gerakan Koperasi diseluruh Indonesia agar segera menyesuaikan
penggunaan lambang koperasi Indonesia, sebagaimana pada Lampiran
Peraturan Menteri ini."
Pada Pasal 3 tertulis bahwa :
"Bagi koperasi yang masih memiliki kop surat dan tatalaksana administrasi
lainnya dengan menggunakan lambang koperasi Indonesia yang lama, diberi
kesempatan selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juli 2012 telah menyesuaikan
dengan lambang koperasi Indonesia yang baru."
Dan pada pasal 6 tertulis bahwa :
Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini maka Lambang Koperasi yang
lama dinyatakan tidak berlaku."
11. BAB II
PRINSIP, JENIS DAN KEUNGGULAN KOPERASI
Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi
kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi
rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
2.1. Prinsip koperasi
Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk
membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang
dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah
internasional) adalah
Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
Pengelolaan yang demokratis,
Partisipasi anggota dalam ekonomi,
Kebebasan dan otonomi,
Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.
Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi
menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:
Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
Kemandirian
Pendidikan perkoperasian
Kerjasama antar koperasi
Prinsip Koperasi berdasarkan UU No. 17 Th. 2012, yaitu:
Modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi (SMK).
8
12. 9
2.2. Jenis-Jenis Koperasi
Jenis Koperasi menurut fungsinya
1. Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan
fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota
sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau
konsumen bagi koperasinya.
2. Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi
distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan
konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa
kepada koperasinya.
3. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana
anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan
sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
4. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan
oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini
anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.
Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single
purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi
disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).
Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja
1. Koperasi Primer
Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20
orang perseorangan.
2. Koperasi Sekunder
Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki
cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.
3. Koperasi Pusat
Adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer.
4. Gabungan Koperasi
Adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat.
5. Induk Koperasi
Adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi
Jenis Koperasi menurut status keanggotaannya.
Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan
memiliki rumah tangga usaha.
Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau
pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.
Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya.
Dengan demikian pengelompokkan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat
dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.
13. BAB III
Mengembangkan Koperasi di Indonesia
3.1. Cara Mengembangkan Koperasi di Indonesia
Untuk memajukan koperasi di indonesia dapat dilakukan dengan kerja yang ekstra dikarenakan
di Indonesia sendiri masih banyak SDM yang minim pendidikan. Sedangkan dalam
mengembangkan atau memajukan Koperasi itu sendiri sekarang bukan hanya membutuhkan
SDM yang berkualitas saja, kita juga membutuhkan SDM yang ahli dalam bidang teknologi
dan Informasi. Dalam memajukan koperasi di Indonesia pun tetap dibutuhkan campur tangan
pemerintah. Dalam perannya pemerintah berperan sebagai penyedia fasilitas tempat dan juga
harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan keuntungan yang kita
dapatkan apabila kita menjadi anggota koperasi.
Cara-cara yang dapat dilakukan untuk memajukan koperasi:
1. Merekrut anggota yg berkompeten
Merekrut anggota yang berkompeten dalam bidangnya itu penting. Tidak hanya orang yang
sekedar mau menjadi anggota melainkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam
pengelolaan dan pengembangan koperasi. Contohnya dengan mencari pemimpin yang
dapat memimpin dengan baik, kemudian pengelolaan dipegang oleh orang yang
berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Serta perlu dibuat pelatihan bagi pengurus
koperasi yang belum berpengalaman.
2. Pendidikan dan Peningkatan Teknologi
Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pendidikan dan teknologi itu adalah satu kesatuan.
Dalam hal ini pendidikan dan peningkatan teknologi adalah dengan cara memberikan
penyuluhan kepada generasi muda yang akan memajukan koperasi. Bukan hanya
pendidikan dalam koperasi , tetapi teknologi juga dapat mengembangkan koperasi menjadi
lebih baik dengan cara mengikuti kemajuan teknologi yang terus berkembang. Dengan
demikian koperasi tidak tertinggal dan manajemen koperasi menjadi jauh lebih baik lagi.
Jadi pendidikan dan teknologi menjadi kunci kekuatan untuk meningkatkan koperasi.
3. Merubah kebijakan pelembagaan koperasi
Dalam kehidupan masyarakat kebijakan pelembagaan koperasi dilakukan degan pola
penitipan, yaitu dengan menitipkan koperasi pada dua kekuatan ekonomi lainnya. Oleh
sebab itu saya akan merubah kebijakan tersebut agar koperasi dapat tumbuh secara normal
layaknya sebuah organisasi ekonomi yang kreatif, mandiri, dan independen.
10
14. 4. Memajukan koperasi sesuai dengan UUD’45 yang berlandaskan kekeluargaan
Memperbanyak jumlah koperasi dan memaksimalkan dana APBN untuk memajukan
koperasi di Indonesia, juga mengajak seluruh masyarakat untuk membangun koperasi agar
bisa berjalan lebih baik lagi karena koperasi juga memerlukan dukungan dari masyarakat.
11
5. Sarana dan Prasarana
yang menunjang diperlukan terutama dalam sistem informasi dan telekomunikasi yang
memudahkan koperasi tersebut mengembangkan usahanya lebih meluas dan berkembang,
Penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal untuk mempertinggi
efisiens.
6. Targeting
Sesuai dengan strategi focus yang dilakukan oleh koperasi, maka targeting koperasi adalah
pemasaran terpusat (concentrated marketing), yaitu merangkul bagian pasar yang luas dari
satu atau sedikit segmen pasar dari pada memperoleh bagian pasar yang luas.
Perencanaan strategis. Agar koperasi memiliki target yang diharapkan dapat semakin
mendorong kemajuan koperasi tersebut. Adanya data, informasi dan analisis kinerja dari
koperasi yang kemudian dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Terlibat aktif dalam
produk-produk yang mempunyai tren-tren yang meningkat atau prospek yang bagus. selalu
memberikan informasi yang lengkap dan up to date kepada anggota-anggotanya sehingga
mereka tetap terlibat dan suportif
7. Produk
Koperasi harus mempunyai produk yang berkualitas dan mampu bersaing dengan produk
lain, dengan demikian konsumen pun akan merasa terpuaskan akan produk yang
ditawarkan oleh koperasi tersebut.
8. Menerapkan sistem GCG
Koperasi perlu mencontoh implementasi good corporate governance(GCG) yang telah
diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum perseroan. Implementasi
GCG dalam beberapa hal dapat diimplementasikan pada koperasi. Untuk itu, regulator,
dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM perlu memperkenalkan secara maksimal
suatu konsep good cooperative governance (disingkat juga dengan GCG) atau tatakelola
koperasi yang baik. Perkembangan koperasi di Indonesia semakin lama semakin
menunjukkan perkembangan menggembirakan. Sebagai salah satu pilar penopang
perekonomian Indonesia, keberadaan koperasi sangat kuat dan mendapat tempat tersendiri
di kalangan pengguna jasanya.
Koperasi telah membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan di tengah gempuran badai
krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Keberadaan koperasi semakin diperkuat pula
dengan dibentuknya Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang salah satu tugasnya
adalah mengembangkan koperasi menjadi lebih berdaya guna. Koperasi sangat diharapkan
15. menjadi soko guru perekonomian yang sejajar dengan perusahaan-perusahaan dalam
mengembangkan perekonomian rakyat.
Analogi sederhana yang dikembangkan adalah jika koperasi lebih berdaya, maka kegiatan
produksi dan konsumsi yang jika dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, maka
melalui koperasi yang telah mendapatkan mandat dari anggota-anggotanya hal tersebut
dapat dilakukan dengan lebih berhasil. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi rakyat,
terutama kelompok masyarakat yang berada pada aras ekonomi kelas bawah (misalnya
petani, nelayan, pedagang kaki lima) akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingan
ekonominya melalui wadah koperasi.
Inilah sesungguhnya yang menjadi latar belakang pentingnya pemberdayaan koperasi.
Namun demikian, kenyataan membuktikan bahwa koperasi baru manis dikonsep tetapi
sangat pahit perjuangannya di lapangan.
Semakin banyak koperasi yang tumbuh semakin banyak pula yang tidak aktif. Bahkan ada
koperasi yang memiliki badan hukum namun tidak eksis sama sekali. Hal ini sangat
disayangkan karena penggerakan potensi perekonomian pada level terbawah berawal dan
diayomi melalui koperasi. Oleh karena itu, koperasi tidak mungkin tumbuh dan
berkembang dengan berpegang pada tata kelola yang tradisonal dan tidak berorientasi pada
pemuasan keperluan dan keinginan konsumen. Koperasi perlu diarahkan pada prinsip
pengelolaan secara modern dan aplikatif terhadap perkembangan zaman yang semakin
maju dan tantangan yang semakin global.
Koperasi perlu mencontoh implementasi good corporate governance(GCG) yang telah
diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum perseroan. Implementasi
GCG dalam beberapa hal dapat diimplementasikan pada koperasi. Untuk itu, regulator,
dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM perlu memperkenalkan secara maksimal
suatu konsep good cooperative governance (disingkat juga dengan GCG) atau tatakelola
koperasi yang baik.
Konsep GCG sektor koperasi perlu dimodifikasi sedemikian rupa untuk menjawab
tantangan pengelolaan koperasi yang semakin kompleks.
Implementasi GCG perlu diarahkan untuk membangun kultur dan kesadaran pihak-pihak
dalam koperasi untuk senantiasa menyadari misi dan tanggung jawab sosialnya yaitu
mensejahterakan anggotanya. Dalam mengimplementasikan GCG, koperasi Indonesia
perlu memastikan beberapa langkah strategis yang memadai dalam implementasi GCG.
Pertama, koperasi perlu memastikan bahwa tujuan pendirian koperasi benar-benar untuk
mensejahterakan anggotanya. Pembangunan kesadaran akan tujuan perlu dijabarkan dalam
visi,misi dan program kerja yang sesuai. Pembangunan kesadaran akan mencapai tujuan
merupakan modal penting bagi pengelolaan koperasi secara profesional, amanah, dan
akuntabel.
12
16. 9. Meningkatkan daya jual koperasi dan melakukan sarana promosi
Untuk meningkatkan daya jual koperasi, yang akan saya lakukan adalah membuat koperasi
lebih bagus lagi. Membuat koperasi agar terlihat menarik supaya masyarakat tertarik ntuk
membeli di koperasi mungkin dengan cara mengecat dinding koperasi dengan warna-warna
yang indah, menyediakan AC, ruangan tertata dengan rapi dan menyediakan pelayanan
yang baik sehingga masyarakat puas.
Dan tidak hanya itu, koperasi pun memerlukan sarana promosi untuk mengekspose
kegiatan usahanya agar dapat diketahui oleh masyarakat umum seperti badan usaha lainnya
salah satu caranya dengan menyebarkan brosur dan membuat spanduk agar masyarakat
mengetahuinya. Dengan cara ini diharapkan dapat menarik investor untuk menanamkan
modalnya di koperasi.
10. bagi koperasi dan usaha kecil di daerah
Dengan hadirnya lembaga jaminan akan menjadi elemen terpenting untuk percepatan
perkembangan koperasi di daerah. Dalam jangka panjang koperasi akan menumbuhkan
kemandirian daerah utuk mengarahkan aliran dana di masing-masing daerah. Dalam jangka
menengah koperasi juga perlu memikirkan asuransi para penabung.
11. Memperbaiki koperasi secara menyeluruh
Kementerian Koperasi dan UKM perlu menyiapkan blue print pengelolaan koperasi secara
efektif. Blue print koperasi ini nantinya diharapkan akan menjadi panduan bagi seluruh
koperasi Indonesia dalam menjalankan kegiatan operasinya secara profesional, efektif dan
efisien. Selain itu diperlukan upaya serius untuk mendiseminasikan dan mensosialisasikan
GCG koperasi dalam format gerakan nasional berkoperasi secara berkesinambungan
kepada warga masyarakat, baik melalui media pendidikan, media massa, maupun media
yang lainnya yang diharapkan akan semakin memajukan perkoperasian Indonesia.
13
12. Membenahi kondisi internal koperasi
Praktik-praktik operasional yang tidak tidak efisien, mengandung kelemahan perlu
dibenahi. Dominasi pengurus yang berlebihan dan tidak sesuai dengan proporsinya perlu
dibatasi dengan adanya peraturan yang menutup celah penyimpangan koperasi.
Penyimpangan-penyimpangan yang rawan dilakukan adalah pemanfaatan kepentingan
koperasi untuk kepentingan pribadi, penyimpangan pengelolaan dana, maupun praktik-praktik
KKN.
13. Penggunaan kriteria identitas
Penggunaan prinsip identitas untuk mengidentifikasi koperasi adalah suatu hal yang agak
baru, dengan demikian banyak koperasiwan yang belum mengenalnya dan masih saja
berpaut pada pendekatan-pendekatan esensialis maupun hukum yang lebih dahulu, yang
membuatnya sulit atau bahkan tidak mungkin untuk membedakan suatu koperasi dari unit-unit
usaha lainnya seperti kemitraan, perusahaan saham atau di Indonesia dikenal dengan
Perseroan Terbatas (PT).
17. Dengan menggunakan kriteria identitas, kita akan mampu memadukan pandangan-pandangan
baru dan perkembangan-perkembangan muktahir dalam teori perusahaan ke
14
dalam ilmu koperasi.
14. Menghimpun kekuatan ekonomi dan kekuatan politis
Kebijaksanaan ekonomi makro cenderung tetap memberikan kesempatan lebih luas kepada
usaha skala besar. Paradigma yang masih digunakan hingga saat ini menitikberatkan pada
pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh usaha skala besar dengan asumsi bahwa usaha
tersebut akan menciptakan efek menetes ke bawah. Namun yang dihasilkan bukanlah
kesejahteraan rakyat banyak melainkan keserakahan yang melahirkan kesenjangan. Dalam
pembangunan, pertumbuhan memang perlu, tetapi pencapaian pertumbuhan ini hendaknya
melalui pemerataan yang berkeadilan.Pada saat ini, belum tampak adanya reformasi di
bidang ekonomi lebih-lebih disektor moneter, bahkan kecenderungan yang ada adalah
membangun kembali usaha konglomerat yang hancur dengan cara mengkonsentrasikan
asset pada permodalan melalui program rekapitalisasi perbankan.
Dalam menghadapi situasi seperti ini, alternatif terbaik bagi usaha kecil termasuk koperasi
adalah menghimpun kekuatan sendiri baik kekuatan ekonomi maupun kekuatan polotis
untuk memperkuat posisi tawar dalam penentuan kebijakan perekonomian nasional. Ini
bukanlah kondisi yang mustahil diwujudkan, sebab usaha kecil termasuk koperasi
jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah nusantara sehingga jika disatukan
akan membentuk kekuatan yang cukup besar.
Dengan ini diharapkan dapat memajukan koperasi sebagai salah satu sektor perekonomian
di Indonesia. Juga diharapkan koperasi dapat bersaing di perekonomian dunia. Saya sangat
mengharapkan agar koperasi di Indonesia dapat terus maju dan berkembang karena
koperasi adalah salah satu badan usaha yang menyediakan fasilitas untuk masyarakat kecil
dan menengah. Semoga dengan ini dapat membangun koperasi yang lebih baik lagi.
3.2. Penyebab Koperasi di Indonesia Tidak Berkembang
Koperasi merupakan badan usaha bersama yang bertumpu pada prinsip ekonomi kerakyatan
yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kemasyarakatan. Berbagai kelebihan yang
dimiliki oleh koperasi seperti efisiensi biaya serta dari peningkatan economies of scale jelas
menjadikan koperasi sebagai sebuah bentuk badan usaha yang sangat prospekrif di Indonesia.
Namun, sebuah fenomena yang cukup dilematis ketika ternyata koperasi dengan berbagai
kelebihannya ternyata sangat sulit berkembang di Indonesia. Koperasi bagaikan mati suri
dalam 15 tahun terakhir. Koperasi Indonesia yang berjalan di tempat atau justru malah
mengalami kemunduran.
18. Penyebab Koperasi Mengalami Kemunduruan:
A. Permasalah Internal
Dalam permasalahan internal dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu :
1. Keanggotaan dalam Koperasi, ditinjau dari segi kualitas masalah keaggotaan koperasi
tercermin dalam:
- Tingkat pendidikan mereka yang pada umumnya masih rendah
- Ketrampilan dan keahlian yang dimiliki oleh para anggota terbatas
- Sebagian dari anggota belum menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai
15
anggota.
- Partisipasi mereka dalam kegiatan organisasi juga masih harus ditingkatkan.
Apabila suatu koperasi mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) banyak
anggotanya yang tidak hadir. Akibatnya keputusan-keputusan yang dihasilkan
tidak mereka rasakan sebagai keputusan yang mengikat.
- Banyaknya anggota yang tidak mau bekerjasama dan mereka juga memiliki
banyak utang kepada koperasi, hal ini menyebabkan modal yang ada dikoperasi
semakin berkurang.
2. Pengurus Koperasi. Masalah yang menjadi penghambat berkembangnya koperasi dari
sisi pengurus adalah :
- Pengetahuan , ketrampilan, dan kemampuan anggota pengurusnya masih belum
memadai
- Pengurus belum mampu melaksanakan tugas mereka dengan semestinya.
- Pengurus kurang berdedikasi terhadap kelangsungan hidup koperasi. Ini berarti
bahwa kepribadian dan mental pengurus, pengawas, manajer belum berjiwa
koperasi sehingga harus diperbaiki lagi.
- Pengurus kadang-kadang tidak jujur
- Masih ada koperasi yang anggota pengurusnya kurang berusaha untuk
menigkatkan pengetahuan dan ketrampilannya. Kursus-kursus yang
diselenggarakan untuk pengurus koperasi sering tidak mereka hadiri.
- Dalam kepengurusan koperasi sampai saat ini masih belum ada pembagian tugas
yang jelas.
- Pengurus koperasi kebanyakan yang sudah lanjut usia dan para tokoh masyarakat
yang sudah memiliki jabatan ditempat lain, sehingga perhatiannya terhadap
koperasi berkurang.
- Pegurus masih belum mampu berkoordinasi dengan anggota, manajer, pengawas,
dan instansi pemerintah dengan baik.
3. Pengawas Koperasi. Anggota dari badan pengawas koperasi banyak yang belum
berfungsi. Hal ini di disebabkan oleh:
- Kemampuan anggoota pengawas yang belum memadai, terlebih jika dibandingkan
dengan semakin meningkatnya usaha koperasi.
19. - Di pihak lain, pembukuan koperasi biasanya belum lengkap dan tidak siap untuk
16
diperiksa.
- Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas koperasi sekunder dan kantor koperasi
juga belum banyak membantu perkembangan kemampuan anggota pengawas
ataupun peningkatan pembukuan koperasi. Pemeriksaan yang mereka lakukan
terutama mengarah pada kepentingan permohonan kredit.
B. Permasalahan Eksternal:
1. Bertambahnya persaingan dari badan usaha yang lain yang secara bebas memasuki
bidang usaha yang sedang ditangani oleh koperasi
2. Kurang adanya keterpaduan dan konsistensi antara program pengembangan koperasi
dengan program pengembangan sub-sektor lain, sehingga program pengembangan sub-sektor
koperasi seolah-olah berjalan sendiri, tanpa dukungan dan partisipasi dari
program pengembangan sektor lainnya.
3. Dirasakan adanya praktek dunia usaha yang mengesampingkan semangat usaha
bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong-royong.
4. Masih adanya sebagian besar masyarakat yang belum memahami dan menghayati
pentingnya berkoperasi sebagai satu pilihan untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan.
5. Tingkat harga yang selalu berubah (naik) sehingga pendapatan penjualan sekarang
tidak dapat dimanfaatkan untuk meneruskan usaha, justru menciutkan usaha.
6. Sebagai organisasi yang membawa unsur pembaruan, koperasi sering membawa nilai-nilai
baru yang kadang-kadang kurang sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat
yang lemah dan miskin terutama yang berada di pedesaan.
7. Belum terciptanya pola dan bentuk-bentuk kerjasama yang serasi, baik antar koperasi
secara horizontal dan vertikal maupun kerjasama antara koperasi dengan BUMN dan
Swasta.
Selain itu Koperasi sulit berkembang diantara lain disebabkan oleh :
Pemanjaan Koperasi
Pemerintah terlalu memanjakan koperasi, ini juga menjadi alasan kuat mengapa koperasi
Indonesia tidak maju maju. Koperasi banyak dibantu pemerintah lewat dana dana segar tanpa
ada pengawasan terhadap bantuan tersebut. Sifat bantuanya pun tidak wajib dikembalikan.
Tentu saja ini menjadi bantuan yang tidak mendidik, koperasi menjadi ”manja” dan tidak
mandiri hanya menunggu bantuan selanjutnya dari pemerintah. Selain merugikan pemerintah
bantuan seperti ini pula akan menjadikan koperasi tidak bisa bersaing karena terus terusan
menjadi benalu negara. Seharusnya pemerintah mengucurkan bantuan dengan sistem
pengawasan nya yang baik, walaupun dananya bentuknya hibah yang tidak perlu dikembalikan.
Dengan demikian akan membantu koperasi menjadi lebih profesional, mandiri dan mampu
bersaing.
20. Kesadaran Masyarakat Untuk Berkoperasi Masih Lemah
Masyarakat masih sulit untuk sadar berkoperasi, terutama anak-anak muda. Kesadaran yang
masih lemah tersebut bias disebabkan kurang menariknya koperasi di Indonesia untuk
dijadikan sebagai suatu usaha bersama. Selain itu para pemuda-pemudi lebih
sukamenghabiskan waktu di luar daripada melakukan kegiatan didalam koperasi karena bagi
pemuda terkesan “Kuno”.
Sulitnya Anggota Untuk Keluar dari Koperasi
Seorang anggota koperasi maupun pemilik koperasi akan sulit untuk melepaskan koperasi
tersebut, kenapa ? Karena sulitnya menciptakan regenerasi dalam koperasi tersebut. Dengan
sulitnya regenerasi maka seseorang akan merasa jenuh saat terlalu dalam posisi yang ia tempati
namun saat ingin melepaskan jabatannya sulit untuk mendapatkan pengganti yang cocok yang
bias mengembangkan koperasi tersebut lebih lanjut.
17
Demokrasi ekonomi yang kurang
Dalam arti kata demokrasi ekonomi yang kurang ini dapat diartikan bahwa masih ada banyak
koperasi yang tidak diberikan keleluasaan dalam menjalankan setiap tindakannya. Setiap
koperasi seharusnya dapat secara leluasa memberikan pelayanan terhadap masyarakat, karena
koperasi sangat membantu meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat oleh segala jasa – jasa
yang diberikan, tetapi hal tersebut sangat jauh dari apa ayang kita piirkan. Keleluasaan yang
dilakukan oleh badan koperasi masih sangat minim, dapat dicontohkan bahwa KUD tidak dapat
memberikan pinjaman terhadap masyarakat dalam memberikan pinjaman, untuk usaha
masyarakat itu sendiri tanpa melalui persetujuan oleh tingkat kecamatan dll. Oleh karena itu
seharusnya koperasi diberikan sedikit keleluasaan untuk memberikan pelayanan terhadap
anggotanya secara lebih mudah, tanpa syarat yang sangat sulit
Manajemen Koperasi
Manajemen koperasi harus diarahkan pada orientasi strategik dan gerakan koperasi harus
memiliki manusia-manusia yang mampu menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber
daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha. Oleh karena itu koperasi harus teliti
dalam memilih pengurus maupun pengelola agar badan usaha yang didirikan akan berkembang
dengan baik. Ketidak profesionalan manajemen koperasi banyak terjadi di koperasi koperasi
yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. contohnya banyak
terjadi pada KUD yang nota bene di daerah terpencil. Banyak sekali KUD yang bangkrut
karena manajemenya kurang profesional baik itu dalam sistem kelola usahanya, dari segi
21. sumberdaya manusianya maupun finansialnya. Banyak terjadi KUD yang hanya menjadi
tempat bagi pengurusnya yang korupsi akan dana bantuan dari pemerintah yang banyak
mengucur.
Harga Barang di Koperasi Lebih Mahal Dibandingkan Harga Pasar
Masyarakat jadi enggan untuk membeli barang dikoperasi karena harganya yang lebih mahal
dibandingkan harga pasar. Bagi masyarakat Indonesia konsumen akan memilih untuk membeli
suatu barang dengan harga yang murah dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih baik
dibandingkan dengan koperasi. Dengan enggannya masyarakat untuk bertransaksi di koperasi
sudah pasti laba yang dihasilkan oleh koperasi-pun sedikit bahkan merugi sehingga
perkembangan koperasi berjalan lamban bahkan tidak berjalan sama sekali.
Kurang Dirasakan Peran dan Manfaat Koperasi Bagi Anggota dan Masyarakat
Peran dan Manfaat koperasi belum dapat dirasakan oleh anggotanya serta masyarakat karena
Koperasi belum mampu meyakinkan anggota serta masyarakat untuk berkoperasi dan kurang
baiknya manajemen serta kejelasan dalam hal keanggotaan koperasi.
Kurang Adanya Keterpaduan dan Konsistensi
Dengan kurang adanya keterpaduan dan Konsistensi antara program pengembangan koperasi
dengan program pengembangan sub-sektor lain, maka program pengembangan sub-sektor
koperasi seolah-olah berjalan sendiri, tanpa dukungan dan partisipasi dari program
pengembangan sektor lainnya.
C. Kunci Pembangunan Koperasi
Menurut Ace Partadiredja dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, faktor-faktor
yang menghambat pertumbuhan koperasi Indonesia adalah rendahnya tingkat kecerdasan
masyarakat Indonesia.Menurut Baharuddin faktor penghambat dalam pembangunan koperasi
adalah kurangnya dedikasi pengurus terhadap kelangsungan hidup koperasi. Ini berarti bahwa
kepribadian dan mental pengurus, pengawas, dan manajer belum berjiwa koperasi sehingga
masih perlu diperbaiki lagi. Prof. Wagiono Ismangil berpendapat bahwa faktor penghambat
kemajuan koperasi adalah kurangnya kerja sama di bidang ekonomi dari masyarakat kota.
Kerja sama di bidang sosial (gotong royong) memang sudah kuat, tetapi kerja sama di bidang
usaha dirasakan masih lemah, padahal kerja sama di bidang ekonomi merupakan faktor yang
sangat menentukan kemajuan lembaga koperasi. Dekan Fakultas Administrasi Bisnis
universitas Nebraska Gaay Schwediman, berpendapat bahwa untuk kemajuan koperasi maka
manajemen tradisional perlu diganti dengan manajemen modern yang mempunyai ciri-ciri
sebagai berikut:
18
22. a. Semua anggota diperlakukan secara adil,
b. didukung administrasi yang canggih,
c. koperasi yang kecil dan lemah dapat bergabung (merjer) agar menjadi koperasi yang lebih
19
kuat dan sehat,
d. pembuatan kebijakan dipusatkan pada sentra-sentra yang layak,
e. petugas pemasaran koperasi harus bersifat agresif dengan menjemput bola bukan hanya
menunggu pembeli,
f. kebijakan penerimaan pegawai didasarkan atas kebutuhan, yaitu yang terbaik untuk
kepentingan koperasi,
g. manajer selalu memperhatikan fungsi perencanaan dan masalah yang strategis,
h. memprioritaskan keuntungan tanpa mengabaikan pelayanan yang baik kepada anggota dan
pelanggan lainnya,
i. perhatian manajemen pada faktor persaingan eksternal harus seimbang dengan masalah
internal dan harus selalu melakukan konsultasi dengan pengurus dan pengawas
j. keputusan usaha dibuat berdasarkan keyakinan untuk memperhatikan kelangsungan
organisasi dalam jangka panjang,
k. selalu memikirkan pembinaan dan promosi karyawan,
l. pendidikan anggota menjadi salah satu program yang rutin untuk dilaksanakan.
23. BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang
berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jadi, koperasi mempunyai peran
dan manfaat yang sangat penting bagi masyarakat karena koperasi dapat membantu
meringankan beban masyakat dengan meberikan pinjaman modal dan koperasi menjual
produknya dengan harga yang relatif lebih murah. Sehingga masyarakat merasa terbantu
dengan adanya koperasi.
20
4.2. Kritik dan Saran
Pada pembahasan ini menjelaskan pengertian koperasi dari berbagai pandangan para ahli dan
dari undang-undang koperasi itu sendiri, termaksud juga prinsip-prinsip dan asa koperasi.
Dengan demikian diharapkan mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umunya menjadi
lebih paham dan dapat mengembangkan usaha koperasi di Indonesia.