Keamanan sangat penting karena masyarakat memerlukan keamanan, ketenangan dan kedamaian. Untuk timbulnya

1. Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk
Menjaga Keamanan
Oleh Musni Umar, Ph.D

2. 1. Latar Belakang
• Salah satu kebutuhan primer masyarakat adalah keamanan. Ia
diperlukan setiap orang, keluarga, lingkungan tempat
tinggal, kantor, organisasi, partai politik dan Negara. Untuk
menjamin terwujudnya keamanan pribadi bagi yang mempunyai
kedudukan, mereka menyewa petugas keamanan (security) untuk
menjaga keamanan bagi yang bersangkutan dimanapun berada.
Demikian pula keluarga, yang mempunyai dana
cukup, mempekerjakan personil keamanan untuk menjaga
keamanan rumah. Seterusnya lingkungan tempat tinggal
(kompleks), pada umumnya mempekerjakan personil keamanan
yang direkrut dari masyarakat untuk bertugas menjaga keamanan
secara bergiliran. Begitu pula di kantor, untuk menjaga
keamanan, perusahaan atau instansi pemerintah mempekerjakan
tenaga keamanan.
• Selanjutnya, organisasi massa dan partai politik, pada umumnya
membentuk Satuan Tugas (Satgas) Keamanan untuk menjaga
keamanan pada saat ada kegiatan yang menghimpun massa. Pada
tingkat Negara, dibentuk TNI dan Polisi untuk menjaga pertahanan

3. Kewaspadaan Dini

4. Pengertian dan Pentingnya Kewaspadaan Dini
• Masalah keamanan merupakan kebutuhan semua
pihak, sehingga kewaspadaan dini tidak hanya perlu dilakukan
oleh polisi dan tentara, tetapi seluruh rakyat Indonesia.
Apalagi di DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan
ibukota Negara Republik Indonesia, memiliki dinamika
sosial, politik, ekonomi dan keamanan yang sangat
tinggi, karena pusat pertarungan kepentingan nasional yang
terkait dengan kepentingan global, sehingga warga DKI
Jakarta sangat penting mengembangkan kewaspadaan dini
terhadap keamanan dilingkungan masing-masing.
• Adapun yang dimaksud dengan kewaspadaan dini masyarakat
menurut Prof. Dr. Nur Syam, M.Si adalah kondisi
kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam
menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik
bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah
manusia (Nur Syam, Urgensi Kewaspadaan
Nasional, Blog, 14/3/2012).

5. Maka, pengertian kewaspadaan dini masyarakat untuk
menjaga keamanan ialah kondisi kepekaan, kesiap-siagaan
dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi kemungkinan
timbulnya gangguan keamanan. Potensi dan indikasi sekecil
apapun kemungkinan timbulnya gangguan keamanan, harus
diantisipasi dengan penuh kepekaan dan kesiagaan.
Pentingnnya kewaspadaan keamanan diantisipasi secara dini
dengan penuh kepekaan dan kesiagaan karena benturan
kepentingan ekonomi, politik, sosial, agama, etnis dan
idiologi setiap saat bisa muncul. Deteksi dini adanya indikasi
dan potensi gangguan keamanan harus selalu dilakukan
dilingkungan masing-masing. Ia amat penting dilakukan oleh
setiap warga Negara Indonesia terutama warga DKI
Jakarta, dalam upaya mewujudkan DKI Jakarta yang
aman, damai, maju dan sejahtera.

6. Antisipasi Gangguan Keamanan

7. Apa yang Harus Dilakukan
• Kewaspadaan dini harus diwujudkan dengan melakukan
Langkah-langkah sebagai berikut, pertama, selalu membina
hubungan dan silaturrahim dengan lingkungan terkecil dalam
masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, Rukun Tetangga
(RT) dan Rukun Warga (RW). Ini amat perlu dilakukan supaya
secara dini mengetahui kondisi masyarakat secara
ekonomi, sosial, agama, politik, keamanan dan lain
sebagainya.
• Kedua, harus ada komunikasi dan hubungan dengan pemuda
dan remaja dilingkungan terkecil, karena dinamika orang-
orang muda sangat tinggi. Kalau bisa diarahkan kepada hal-
hal positif, supaya menjadi penyanggah keamanan dan
ketertiban. Sebaliknya, jika tidak arah dan pembinaan, maka
dapat menimbulkan masalah.

8. Silaturrahim dengan Masyarakat

9. Ketiga, memanfaatkan modal sosial yang ada di dalam
masyarakat seperti pengajian remaja, pengajian ibu-ibu
dan bapak-bapak, perkumpulan arisan, Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Komunitas
Remaja, Karang Taruna, dan lain sebagainya.
Keempat, mengetahui identitas yang mengontrak
rumah dilingkungan masing-masing, dan tamu yang
menginap, sebagai wujud deteksi dini terhadap
kemungkinan sebagai teroris atau penjahat.
Kelima, mengusahakan adanya interaksi dan
komunikasi dengan lingkungan masyarakat dari unit
terkecil seperti keluarga, RT, RW dan kelurahan. Ini
amat penting karena lingkungan yang disebutkan
adalah miniatur Negara. Kalau lingkungan terkecil
seperti RT dan RW sudah aman, damai dan stabil, maka
Provinsi DKI Jakarta dan Negara Republik Indonesia
akan aman, damai dan tenteram.

10. Gubernur Fauzi Bowo Interaksi Masyarakat

11. Penting Partisipasi Warga
• Partispasi warga masyarakat untuk mewujudkan kewaspadaan dini sangat
penting, bahkan dapat dikatakan sebagai kunci untuk menyukseskan deteksi
dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan untuk menjaga
keamanan dari lingkungan terkecil (tetangga) sampai dilingkungan paling
besar (Negara).
• Pengertian partisipasi yang dikutip dari Turindra Corporation Indonesia
(15/3/2012) adalah keikutsertaan, peranserta atau keterlibatan yang
berkaitan dengan keadaaan lahiriahnya (Sastropoetro;1995). Participation
becomes, then, people's involvement in reflection and action, a process of
empowerment and active involvement in decision making throughout a
programme, and access and control over resources and institutions
(Cristóvão, 1990).
• Dengan demikian, pengertian partisipasi ialah masyarakat berperan secara
aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai
dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan
dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk
materill (PTO PNPM PPK, 2007).

12. Untuk bisa mewujudkan partisipasi, maka harus ada tiga K
yaitu:
1. Kemauan (will)
2. Kemampuan (ability)
3. Kesempatan (opportunity)
Ketiga hal tersebut merupakan kunci untuk bisa
melaksanakan partisipasi. Satu dengan yang lain saling terkait.
Walaupun ada kemauan, jika tidak ada kemampuan fisik, juga
tidak bisa adanya partisipasi. Seterusnya, sekalipun ada
kemauan dan kemampuan, jika tidak ada kesempatan, maka
partisipasi tidak dapat dilakukan.

13. Kemauan Partisipasi

14. Dalam melaksanakan partisipasi, setidaknya terdapat dua macam yaitu:
1. Autonomous participation (partisipasi otonom)
2. Mobilized participation (partisipasi yang dimobilisasi).
Partispasi yang bersifat otonom ialah partisipasi yang muncul dan
tumbuh dari kesadaran dalam diri yang bersangkutan untuk ikut serta
menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkungannya. Partispasi
semacam ini bisa bersifat pribadi dan kelompok. Mereka menjaga
keamanan dan melakukan deteksi dini tanpa disuruh atau dimobilisasi.
Partisipasi semacam inilah yang sangat baik untuk mewujudkan
kewaspadaan dini untuk menjaga keamanan.
Sebaliknya, terdapat partisipasi yang dimobilisasi. Masyarakat
melakukan kewaspadaan dini karena dimobilisasi dengan
anjuran, himbauan, perintah dan desakan dengan imbalan uang atau
hadiah serta janji untuk mendapatkan misalnya pekerjaan, promosi dan
lain sebagainya. Partispasi semacam ini sifatnya sesaat dan tidak
langgeng.

15. Partisipasi Mobilisasi

16. Kesimpulan
• Kewaspadaan dini sangat penting dilakukan untuk
mewujudkan keamanan lingkungan. Karena
terwujudnya keamanan lingkungan akan lahir
keamanan wilayah dan nasional. Dapat
dikatakan, tidak akan ada stabilitas wilayah apalagi
nasional kalau tidak ada stabilitas lingkungan.
• Kewaspadaan dini yang dimulai dari lingkungan
terkecil, diperlukan untuk mendeteksi secara awal
kemungkinann adanya
ancaman, tantangan, hambatan dan gagngguan
(ATHG). Ini hanya bisa diwujudkan jika ada
partisipasi atau keikutsertaan masyarakat secara

17. Partisipasi Otonom

18. Partisipasi otonom untuk mewujudkan kewaspadaan dini
diperlukan karena tidak mungkin mengharapkan polisi dan
TNI melakukannya sebab jumlah mereka terbatas dan tidak
berada disetiap lingkungan masyarakat.
Maka untuk mewujudkan sistem keamanan yang merata
(siskamrata), partisipasi otonom masyarakat merupakan
kunci untuk melakukan kewaspadaan dini dan keamanan yang
merata dari lingkungan terkecil, wilayah dan nasional.
-----------------------------
* Musni Umar, Ph.D adalah Direktur Eksekutif Institute for Social
Empowerment and Democracy (INSED), Sosiolog UIN Syarif
Hidayatullah Jakaarta dan Universitas Nasional Jakarta