Presentasi Ushul Fiqh 4 (Hakim Mahkum)

  • 12,023 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
12,023
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11

Actions

Shares
Downloads
906
Comments
1
Likes
3

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Presentasi ke-3 dan ke-4 HUKUM SYARA’ : Sah dan Batal, ‘Azimah & Rukhshah, Hakim, Mahkum Fih, Mahkum ‘Alaih Oleh: Hj. Marhamah Saleh, Lc. MA
  • 2. SAH dan BATAL Shihhah/Shah/Sah, maksudnya perbuatan hukum yang sesuai dengan tuntutan syara’, yaitu terpenuhinya sebab, syarat, dan tidak ada m ā ni’. SAH dapat diartikan lepas tanggung jawab atau gugur kewajiban di dunia serta memperoleh pahala dan ganjaran di akhirat. Misal: mengerjakan shalat dhuhur setelah tergelincir matahari (sebab), didahului dengan wudhu’ (syarat), dan tidak ada halangan haid bagi pelakunya (m ā ni’). Shalat yg dilakukan itu hukumnya sah. Tapi jika sebab tidak ada, syarat tidak terpenuhi, maka shalatnya dikatakan tidak sah, walaupun m ā ni’-nya tidak ada. Buthlan/Bathil/Batal, yaitu terlepasnya hukum syara’ dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Batal juga dapat diartikan tidak melepaskan tanggung jawab, tidak menggugurkan kewajiban di dunia, dan di akhirat tidak memperoleh pahala.
  • 3. SAH, FASID dan BATAL
    • Setiap perbuatan yang dibebankan kepada mukallaf sudah ditetapkan rukun dan syaratnya serta disesuaikan dengan perintah Allah. Jika telah memenuhi semua ketentuan syara’ maka perbuatan itu dikatakan sah. Sebaliknya perbuatan yang kurang rukun dan syarat serta bertentangan dengan syara’ dinamakan batal.
    • Di kalangan mazhab Syafi’i, tidak ada perbedaan pada ibadah dan muamalah, dalam keduanya berlaku “sah atau batal”.
    • Sebagian ulama mazhab Hanafi sependapat dengan mazhab Syafi’i dalam hal ibadah, hanya ada “sah atau batal”. Namun dalam masalah ‘uqud, perjanjian yang tidak sah terbagi dua: batal dan fasid (rusak). Bila cacat terdapat dalam rukun & syarat, maka akad menjadi batal, ia tidak mengakibatkan timbulnya hukum karena tidak ada sebab. Sedang jika cacat itu ada dalam suatu syarat dari beberapa syarat yang berhubungan dengan hukum maka akad itu menjadi fasid, tapi tidak batal, dan berakibat timbulnya sebagian pengaruh hukum. Misal: akad nikah dengan wanita muhrimat adalah batal. Tapi pernikahan yg tidak dihadiri dua orang saksi disebut fasid, pengaruhnya suami wajib bayar mahar, isteri tetap menjalankan masa ‘iddah, anak masih dapat dihubungkan dgn suaminya.
  • 4. ‘ AZIMAH dan RUKHSHAH
    • ‘ Azimah adalah hukum-hukum yang disyari’atkan Allah kepada seluruh hamba-Nya sejak semula. Imam al-Baidhawi mengatakan ‘azimah adalah hukum yang ditetapkan tidak berbeda dengan dalil yang ditetapkan karena ada ‘udzur. Misal: Hukum shalat Dhuhur 4 raka’at disebut ‘azimah. Jika ada dalil lain yang membolehkan musafir shalat dhuhur 2 raka’at, maka itu disebut rukhshah (keringanan).
    • Prof. Muhammad Abu Zahrah memasukkan ‘azimah & rukhshah dalam rangkaian hukum taklifi (bukan wadh’i), karena menyangkut transformasi dari satu hukum taklifi kepada hukum yang lain, seperti dari hukum asalnya haram menjadi mubah, atau dari wajib menjadi jaiz (boleh ditinggalkan) pada kondisi tertentu.
    • Al-Ghazali, al-Amidi, al-Syathibi memasukkannya dalam hukum wadh’i, karena pada dasarnya seluruh hukum itu bersifat ‘azimah, status ini tidak berubah menjadi rukhshah, kecuali ada penyebabnya.
    • Faktor Penyebab adanya Rukhshah: (1) Dharurat, seperti orang sangat lapar dikhawatirkan akan mati, sementara yg ada di hadapannya makanan haram, maka ia boleh makan, bahkan wajib makan untuk menjaga jiwanya. (2) Untuk menghilangkan masyaqqah (keberatan) & kesempitan .
  • 5. Macam-macam RUKHSHAH
    • Rukhshah untuk mengerjakan suatu perbuatan.
    • Rukhshah untuk meninggalkan suatu perbuatan.
    • Jika ‘azimah berupa larangan, maka rukhshahnya berupa dispensasi untuk mengerjakan. Sebaliknya, jika ‘azimah berupa kewajiban, maka rukhshahnya berupa dispensasi untuk meninggalkannya. Contoh: Mengucapkan kalimat yg menimbulkan syirik/kufur hukum asalnya haram/dilarang, tapi bagi yg diancam bunuh dengan senjata boleh mengucapkannya asalkan hatinya masih teguh dalam keimanan. Lihat QS. al-Nahl, 106: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
    • Ada pula yang membagi Rukhshah menjadi:
    • Rukhshah Isqath : Jika seseorang diwajibkan melaksanakan rukhshah tersebut lantaran hukum ‘azimah telah gugur. Misal: Wajib makan bangkai dalam keadaan terpaksa, jika tidak, ia bisa mati.
    • Rukhshah Tarfih : Jika hukum rukhshah dan hukum ‘azimah masih dapat dilakukan semuanya. Misal: Pada kasus memakan harta orang lain ketika sangat lapar, masih dapat dilaksanakan hukum ‘azimah. Jika ia bersabar dan tidak makan harta orang, hingga ia mati, maka tidak berdosa. Karena haramnya makan harta orang lain selalu ada pada hukum ‘azimah.
  • 6. Macam-macam ‘AZIMAH
    • Hukum yang disyari’atkan sejak semula untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, seperti ibadah, muamalah, jinayah, dsb yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.
    • Hukum yang disyari’atkan karena adanya suatu sebab yang muncul, seperti larangan mencaci berhala atau tuhannya agama lain, karena yang dicela akan berbalik mencela Allah Swt. QS. Al-An’am: 108.
    • ولا تَسُبّوا الذين يدعون من دون الله فيَسُبّوا اللهَ عَدْوا بغير علم
    • Hukum yang disyari’atkan sebagai pembatal (nasikh) bagi hukum sebelumnya, sehingga mansukh seakan-akan tidak pernah ada. Status nasikh dalam hal seperti ini adalah ‘azimah. Seperti masalah pengalihan arah kiblat dari masjidil aqsha ke masjidil haram. QS. Al-Baqarah: 144. فولّ وجهك شطرَ المسجد الحرام
    • Hukum pengecualian dari hukum-hukum yang berlaku umum, seperti pada QS. Al-Nisa`: 24 Allah mengharamkan mengawini para wanita yang telah bersuami (muhshanat) denga lafaz yang bersifat umum, kemudian dikecualikan dengan wanita yg menjadi budak.
  • 7. Hakim (Pembuat Hukum / Allah)
    • Kata hakim secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum. Dalam fiqih, istilah hakim semakna dengan qadhi. Namun, dalam ushul fiqh, kata hakim berarti pihak penentu dan pembuat hukum syari’at secara hakiki.
    • Ulama Ushul sepakat bahwa yang menjadi sumber atau pembuat hakiki dari hukum syari’at adalah Allah Swt. (QS. Al-An’am: 57)
    • إنِ الحكمُ إلا لِلّه يقصّ الحق وهو خير الفاصلين
    • Para ulama Ushul berbeda pendapat dalam masalah: Apakah hukum-hukum yang dibuat Allah Swt hanya dapat diketahui dengan turunnya wahyu dan datangnya Rasulullah Saw, atau apakah akal mempunyai kewenangan dalam penetapan hukum-hukum syari’at? Perbedaan ini berpangkal dari perbedaan pandangan tentang fungsi akal dalam mengetahui baik dan buruk suatu hal (tahsīn ‘aqli wa taqbīh ‘aqli).
  • 8. Perbedaan Tentang Baik dan Buruk
    • Golongan Mu’tazilah berpendapat bahwa perbuatan dapat dibagi kepada dua kategori: (1) Perbuatan yang sifat baik atau buruknya bersifat esensial (hasan lidzātih dan qabīh lidzātih). Kekuatan akal yang sehat secara independen mampu mengetahuinya. Fungsi wahyu untuk memberitahukan suatu perbuatan adalah baik atau buruk, dikemas dalam bentuk perintah dan larangan. (2) Perbuatan yang tidak dapat diketahui oleh akal terhadap nilai baik dan buruknya, seperti ibadah dan cara-caranya. Secara mutlak, diperlukan wahyu untuk mengetahui baik buruknya.
    • Golongan Maturidiyah membagi sesuatu perbuatan itu kepada: Hasan lidzātih, qabīh lidzātih, dan sesuatu yang ada diantara keduanya dan ini tergantung pada perintah dan larangan Allah Swt. Menurut mereka, akal semata tidak dapat dijadikan landasan hukum, setiap hukum haruslah bereferensi kepada wahyu.
    • Golongan Asy’ariyah berpendapat tidak ada yang bersifat baik dan buruk menurut esensinya. Baik dan buruk bagi sesuatu adalah sifat yang datang kemudian, bukan bersifat esensial. Yang membuat sesuatu baik atau buruk adalah perintah atau larangan Allah Swt, akal tidak mempunyai kewenangan menetapkannya.
  • 9. Mahkum Fih
    • Mahkūm Fīh berarti perbuatan orang mukallaf sebagai tempat menghubungkan hukum syara’. Misal, dalam QS. Al-Maidah: 1
    • ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
    • Yang menjadi objek perintah dalam ayat tsb adalah perbuatan orang mukallaf, yaitu perbuatan menyempurnakan janji yang diwajibkan.
    • SYARAT-SYARAT MAHKŪM FĪH :
    • Perbuatan itu diketahui secara sempurna dan rinci oleh orang mukallaf sehingga suatu perintah dapat dilaksanakan secara lengkap seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Ayat-ayat al-Quran yang bersifat global, baru wajib dilaksanakan setelah ada penjelasan secara rinci tatacaranya dari Rasulullah Saw. seperti shalat, puasa, zakat, haji, dsb.
    • Diketahui secara pasti oleh mukallaf bahwa perintah itu datang dari Allah Swt dan Rasul-Nya. Itulah sebabnya setiap upaya mencari pemecahan hukum, yang paling utama dilakukan adalah pembahasan tentang validitas suatu dalil sebagai sumber hukum.
    • Perbuatan yang diperintahkan atau dilarang haruslah berupa perbuatan yang dalam batas kemampuan manusia untuk melakukan atau meninggalkannya.
  • 10. Mahkum ‘Alaih (Subjek Hukum)
    • Mahkūm ‘Alaih berarti orang mukallaf (orang yang layak dibebani hukum taklifi), jika telah memenuhi beberapa persyaratan.
    • SYARAT-SYARAT MAHKŪM ‘ALAIH :
    • Mampu memahami khithab syar’i dan dalil-dalil hukum baik secara mandiri atau dengan bantuan orang lain minimal sebatas memungkinkannya untuk mengamalkan isi dari ayat atau hadis. Adanya kemampuan memahami hukum taklifi disebabkan seseorang mempunyai akal yang sehat sempurna. Jika diukur secara fisik, batas baligh berakal pada wanita ditandai dengan menstruasi, sedangkan pada pria ditandai dengan mimpi basah. QS. Al-Nur: 59.
    • Mempunyai ahliyat al-ada`, yaitu kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban taklif. Dengan adanya kecakapan seperti itu seseorang disebut mukallaf, artinya segala perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam, ia diperingatkan untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan. Kecakapan seperti itu baru dimiliki seseorang jika ia baligh, berakal sehat, bebas dari segala hal yang menjadi penghalang bagi kecakapan tsb seperti keadaan tertidur, gila, lupa, terpaksa, dsb. Khusus tasharruf harta, kewenangan seseorang baru dianggap sah disamping sudah baligh berakal juga setelah rusyd (kemampuan mengendalikan hartanya).
  • 11. Tentang Ahliyyah
    • Secara etimologi, ahliyyah berarti kecakapan menangani suatu urusan. Secara terminologi, ahliyyah adalah:
    • صفة يُقدّرها الشارعُ في الشخص تَجعلُه محلاّ صالحا لخطاب تشريعي
    • Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syari’ untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara’.
    • Ahliyyah ada 2 macam:
    • Ahliyyat al-ada`, sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik positif maupun negatif. Ukurannya adalah ‘aqil, baligh dan rusyd (QS. Al-Nisa`: 6).
    • Ahliyyat al-Wujub, sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Misal: ia telah berhak menerima hibah, jika hartanya dirusak orang lain, ia diangap mampu menerima ganti rugi. Selain itu, ia juga dianggap mampu untuk menerima harta waris. Namun, ia dianggap belum mampu untuk dibebani kewajiban syara’ seperti shalat, puasa, haji dsb. Maka walaupun ia mengerjakan amalan tsb statusnya sekedar pendidikan bukan kewajiban. Ukuran yang digunakan adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi umur, baligh, kecerdasan. Bayi dan anak kecil termasuk kategori ini.
  • 12. Pembagian Ahliyyah Al-Wujub
    • Ahliyyah al-wujub terbagi dua: (1) ahliyyat al-wujub al-naqishah, yaitu anak yang masih berada dalam kandungan ibunya (janin), ada 4 hak baginya: hak keturunan dari ayahnya, hak warisan, wasiat, dan harta wakaf yang ditujukan kepadanya. (2) ahliyyat al-wujub al-kamilah, kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai dinyatakan baligh dan berakal.
    • Jika seseorang melakukan tindakan hukum yang bersifat merugikan orang lain, maka orang yang berstatus ahliyyah al-ada` ataupun ahliyyah al-wujub al-kamilah wajib mempertanggungjawabkannya, wajib memberikan ganti rugi dari hartanya sendiri, dan pengadilan berhak memerintahkan wali atau washi untuk mengeluarkan ganti rugi dari harta anak itu sendiri. Tapi jika tindakannya bersifat mencederai fisik atau bahkan membunuh orang lain, maka tindakan anak kecil yang berstatus ahliyyat al-wujub al-kamilah belum dapat ditindak secara hukum, maka hukumannya tidak dengan qishash, tetapi dianggap melukai atau pembunuhan semi-sengaja yang hukumnya dikenakan diyat atau ta’zir.
  • 13. THE END http://marhamahsaleh.wordpress.com/ Email: marhamahsaleh@yahoo.com