Dokumen tersebut membahas tentang Pedoman Dasar Karang Taruna (PDKT) yang mengatur tentang tujuan, asas, struktur organisasi, keanggotaan, kepengurusan, program kerja, dan sumber pendanaan Karang Taruna. PDKT disahkan oleh Kementerian Sosial RI untuk memandu kegiatan Karang Taruna di seluruh Indonesia.

1. kartarperkab.blogspot.com
KarangTaruna_Perkab
Karang Taruna Perkab
Karang Taruna Perkab
Oleh: Agung Prasetyo

2. JANGAN BERTANYA APA
YANG SAYA DAPAT,
COBALAH BERTANYA APA
YANG SUDAH SAYA
BERIKAN

3. PEDOMAN DASAR KARANG
TARUNA
 Pedoman Dasar Karang Taruna (PDKT) merupakan
pedoman atau landasan dalam mendirikan,
menjalankan, dan peraturan dalam organisasi karang
taruna
 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor :
77 / Huk / 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang
Taruna
 PDKT disakan oleh Kementrian Sosial Republik
Indonesia
 PDKT terdiri dari 10 BAB

4. KETENTUAN UMUM
 Karang Taruna adalah organisasi sosial
kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana
pengembangan setiap anggota masyarakat
 KarTar tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran
dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk
masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa
terutama bergerak kesejahteraan sosial
 Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut
Warga Karang Taruna adalah setiap anggota
masyarakat yang berusia 13 - 45

5. ASAS DAN TUJUAN
AZAS:
Karang Taruna berasaskan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945
TUJUAN:
 Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota
masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif,
berkarakter
 Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial terpadu,
terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
 pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota
masyarakat
 Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan
kemampuan dan potensi generasi muda

6. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
KEDUDUKAN: Karang Taruna berkedudukan di desa/kelurahan
Tugas: Karang Taruna memiliki tugas pokok secara bersama-sama
dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota serta masyarakat lainnya menyelenggarakan
pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.
FUNGSI:
 mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosisal terutama
generasi muda
 Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi,
perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan
diklat setiap anggota masyarakat
 menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal
 memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika

7. KEORGANISASIAN, KEANGGOTAAN
DAN KEPENGURUSAN
KEORGANISASIAN:
 Keorganisasian Karang Taruna berada di
desa/kelurahan yang diselenggarakan secara otonom
 melaksanakan koordinasi, komunikasi, informasi,
konsultasi, dan kerja sama dibentuk Forum Pengurus
Karang Taruna di Kecamatan, Kabupaten/Kota,
Provinsi dan Nasional

8. KEANGGOTAAN:
 Keanggotaan Karang Taruna menganut sistim stelsel
pasif
 Keanggotaan adalah seluruh anggota masyarakat yang
berusia 13 tahun sampai dengan 45
 Anggota karang taruna mempunyai hak dan kewajiban
yang sama tanpa membedakan asal keturunan,
golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan
sosial, pendirian politik, dan agama.

9. PENGURUS:
Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat
oleh Warga Karang Taruna
SYARAT PENGURUS:
 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945;
 memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi,
kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial;
dan berumur 17 – 45 tahun
 Kepengurusan Karang Taruna desa/kelurahan dipilih,
ditetapkan, dan disahkan dalam Musyawarah Warga Karang
Taruna di desa
 KarTar dikukuhkan oleh Kepala Desa setempat, dengan masa
bhakti 3 (tiga) tahun.

10. MEKANISME KERJA
 Karang Taruna bersifat otonom, sosial, terbuka, dan
berskala lokal.
 Mekanisme hubungan kerja antara Karang Taruna dengan
Forum Pengurus Karang Taruna di Kecamatan,
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional bersifat
koordinatif, konsultatif, dan kolaboratif secara fungsional.
 Hubungan kerja antar Forum Pengurus Karang Taruna
bersifat koordinatif, kolaboratif, konsultatif dan kemitraan
fungsional secara vertikal.
 Hubungan kerja antar Forum Pengurus Karang Taruna
diatur tersendiri yang ditetapkan melalui Rapat Kerja
Nasional Forum Pengurus Karang Taruna.

11. PROGRAM KERJA (PROKER)
Proker ditetapkan berdasarkan mekanisme, potensi,
sumber, kemampuan dan kebutuhan Karang Taruna
setempat
PROKER KARANG TARUNA:
 pembinaan dan pengembangan generasi muda
 penguatan organisasi
 peningkatan usaha kesejahteraan sosial
 usaha ekonomis produktif
 rekreasi olahraga dan kesenian
 kemitraan dan
 lain-lain sesuai kebutuhan.

12. KEUANGAN
Keuangan Karang Taruna dapat diperoleh dari :
1. Iuran Warga Karang Taruna;
2. Usaha sendiri yang diperoleh secara syah;
3. Bantuan Masyarakat yang tidak mengikat;
4. Bantuan/Subsidi dari Pemerintah; dan
5. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-udangan yang berlaku.
Pengelolaan keuangan Karang Taruna wajib dilakukan
secara transparan, efisien, efektif dan akuntabilitas.

13. IDENTITAS DAN LAMBANG
1. Karang Taruna wajib memiliki identitas lambang
bendera, panji, dan lagu mars serta hymne.
2. Identitas Karang Taruna terdiri atas bendera,
pakaian dinas lapangan, pakaian dinas harian,
topi dan atribut Karang Taruna.