Karang Taruna adalah organisasi masyarakat yang dibentuk untuk mengembangkan potensi generasi muda dan turut serta dalam penanggulangan masalah sosial. Karang Taruna bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga lain untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.
Dokumen tersebut membahas tentang Pedoman Dasar Karang Taruna (PDKT) yang mengatur tentang tujuan, asas, struktur organisasi, keanggotaan, kepengurusan, program kerja, dan sumber pendanaan Karang Taruna. PDKT disahkan oleh Kementerian Sosial RI untuk memandu kegiatan Karang Taruna di seluruh Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan bab-bab dari suatu buku yang membahas tentang Karang Taruna di Desa Jelapat Baru. Terdiri dari bab pendahuluan, isi, struktur organisasi, kegiatan, dan penutup. Pembahasan mencakup visi, misi, tujuan, landasan hukum, kedudukan pengurus, keanggotaan, logo, nama, dan berbagai kegiatan yang dilakukan seperti sosial, seni budaya, keagamaan.
Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi generasi muda yang berfungsi untuk mengembangkan potensi generasi muda dan berperan aktif dalam pencegahan masalah sosial. Peraturan ini mengatur status, tugas, fungsi, keanggotaan, dan struktur kepengurusan Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan hingga nasional.
Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi generasi muda yang berfungsi untuk mengembangkan potensi generasi muda dan berperan aktif dalam pencegahan masalah sosial. Peraturan ini mengatur status, tugas, fungsi, keanggotaan, dan struktur kepengurusan Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan hingga nasional.
Materi Manajemen Organisasi Karang Taruna.pptxPrihWardoyo2
Dokumen tersebut merangkum tentang pelatihan Karang Taruna di Kabupaten Sleman tahun 2022. Karang Taruna adalah organisasi generasi muda yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Pelatihan ini membahas tentang peraturan, prinsip, tujuan, status hukum, tugas, fungsi, keanggotaan, pengurus, pembina, pendanaan, dan program Karang Taruna.
Dokumen tersebut membahas tentang Pedoman Dasar Karang Taruna (PDKT) yang mengatur tentang tujuan, asas, struktur organisasi, keanggotaan, kepengurusan, program kerja, dan sumber pendanaan Karang Taruna. PDKT disahkan oleh Kementerian Sosial RI untuk memandu kegiatan Karang Taruna di seluruh Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan bab-bab dari suatu buku yang membahas tentang Karang Taruna di Desa Jelapat Baru. Terdiri dari bab pendahuluan, isi, struktur organisasi, kegiatan, dan penutup. Pembahasan mencakup visi, misi, tujuan, landasan hukum, kedudukan pengurus, keanggotaan, logo, nama, dan berbagai kegiatan yang dilakukan seperti sosial, seni budaya, keagamaan.
Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi generasi muda yang berfungsi untuk mengembangkan potensi generasi muda dan berperan aktif dalam pencegahan masalah sosial. Peraturan ini mengatur status, tugas, fungsi, keanggotaan, dan struktur kepengurusan Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan hingga nasional.
Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi generasi muda yang berfungsi untuk mengembangkan potensi generasi muda dan berperan aktif dalam pencegahan masalah sosial. Peraturan ini mengatur status, tugas, fungsi, keanggotaan, dan struktur kepengurusan Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan hingga nasional.
Materi Manajemen Organisasi Karang Taruna.pptxPrihWardoyo2
Dokumen tersebut merangkum tentang pelatihan Karang Taruna di Kabupaten Sleman tahun 2022. Karang Taruna adalah organisasi generasi muda yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Pelatihan ini membahas tentang peraturan, prinsip, tujuan, status hukum, tugas, fungsi, keanggotaan, pengurus, pembina, pendanaan, dan program Karang Taruna.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman dasar organisasi Karang Taruna di Indonesia. Karang Taruna adalah organisasi sosial untuk pengembangan generasi muda yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Tujuan Karang Taruna antara lain membentuk jiwa kejuangan dan tanggung jawab sosial generasi muda serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Peraturan ini mengatur tentang asas, tujuan, keanggotaan, kepengurusan, dan
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna. Dokumen ini mengatur tentang tujuan, fungsi, keanggotaan, organisasi, pengurusan, mekanisme kerja, dan pengukuhan pengurus Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan hingga nasional.
Dokumen tersebut merupakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Kelurahan Sodohoa untuk periode 2020-2023 yang membahas tentang nama, tujuan, struktur organisasi, keanggotaan, keuangan, dan perubahan organisasi Karang Taruna tersebut.
Karang Taruna didirikan pada 1980 untuk membantu menangani masalah sosial di kalangan anak dan remaja. Organisasi ini berdasarkan Pancasila dan berfungsi untuk mencegah masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun kemandirian melalui pemberdayaan generasi muda. Karang Taruna beroperasi di tingkat desa/kelurahan secara otonom namun bekerja sama dengan pemerintah di berbagai tingkatan.
Program Peduli adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal dan difabel di Indonesia dengan memberdayakan mereka, meningkatkan kesejahteraan, dan memberantas kemiskinan melalui kerja sama dengan lembaga masyarakat sipil."
Dokumen tersebut merangkum kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah, mencakup tujuan untuk mengembangkan potensi pemuda, pelayanan kepemudaan, serta penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda."
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan di Kabupaten Gresik. Dokumen ini membahas tentang maksud, tujuan, jenis, kedudukan, tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan."
Sri Suwanti - Peran lsm dan ormas dalam peningkatan kemandirian generasiSri Suwanti
Dokumen tersebut membahas peran LSM dan ormas dalam peningkatan kemandirian generasi muda. LSM dan ormas berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda agar mampu menghadapi arus globalisasi dengan menjadi pembangun karakter, pemberdaya karakter, dan perekayasa karakter. Dokumen juga menjelaskan hak dan tanggung jawab generasi muda serta nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk membangun karakter bangsa."
Peraturan ini mengatur tentang pedoman dasar organisasi Karang Taruna di Indonesia. Karang Taruna adalah organisasi sosial untuk pengembangan generasi muda yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Tujuan Karang Taruna antara lain membentuk jiwa kejuangan dan tanggung jawab sosial generasi muda serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Peraturan ini mengatur tentang asas, tujuan, keanggotaan, kepengurusan, dan
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna. Dokumen ini mengatur tentang tujuan, fungsi, keanggotaan, organisasi, pengurusan, mekanisme kerja, dan pengukuhan pengurus Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan hingga nasional.
Dokumen tersebut merupakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Kelurahan Sodohoa untuk periode 2020-2023 yang membahas tentang nama, tujuan, struktur organisasi, keanggotaan, keuangan, dan perubahan organisasi Karang Taruna tersebut.
Karang Taruna didirikan pada 1980 untuk membantu menangani masalah sosial di kalangan anak dan remaja. Organisasi ini berdasarkan Pancasila dan berfungsi untuk mencegah masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun kemandirian melalui pemberdayaan generasi muda. Karang Taruna beroperasi di tingkat desa/kelurahan secara otonom namun bekerja sama dengan pemerintah di berbagai tingkatan.
Program Peduli adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal dan difabel di Indonesia dengan memberdayakan mereka, meningkatkan kesejahteraan, dan memberantas kemiskinan melalui kerja sama dengan lembaga masyarakat sipil."
Dokumen tersebut merangkum kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah, mencakup tujuan untuk mengembangkan potensi pemuda, pelayanan kepemudaan, serta penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda."
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan di Kabupaten Gresik. Dokumen ini membahas tentang maksud, tujuan, jenis, kedudukan, tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan."
Sri Suwanti - Peran lsm dan ormas dalam peningkatan kemandirian generasiSri Suwanti
Dokumen tersebut membahas peran LSM dan ormas dalam peningkatan kemandirian generasi muda. LSM dan ormas berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda agar mampu menghadapi arus globalisasi dengan menjadi pembangun karakter, pemberdaya karakter, dan perekayasa karakter. Dokumen juga menjelaskan hak dan tanggung jawab generasi muda serta nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk membangun karakter bangsa."
1. MENGENAL DAN MEMAHAMI
KARANG TARUNA BERDASARKAN
PERMENSOS 25 TAHUN 2019
KARANG TARUNA PUSPA MANGGALA
DESA KERTAYASA KECAMATAN PANAWANGAN
2. PENGERTIAN
KARANG TARUNA
Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh
masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk
mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas
dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh,
dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada
tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
4. TUGAS KARANG TARUNA
Karang Taruna memiliki tugas :
a. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
b. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan
permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program
prioritas nasional.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Karang Taruna bekerja sama
dengan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi sumber
kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.
5. FUNGSI
KARANG TARUNA
Karang Taruna memiliki fungsi:
1. administrasi dan manajerial;
2. fasilitasi;
3. mediasi;
4. komunikasi, informasi, dan edukasi;
5. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
6. advokasi sosial;
7. motivasi;
8. pendampingan; dan
9. pelopor.
6. KEANGGOTAAN
KARANG TARUNA
Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem
stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang
berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat
puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota
Karang Taruna.
7. PENGURUS KARANG TARUNA
Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan
keputusan masingmasing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian
masyarakat.
Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam
musyawarah warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau
Lurah setempat.
Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 tahun.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan dapat
membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai
pelaksana kegiatan Karang Taruna.
8. PEMBERDAYAAN
KARANG TARUNA
Pemberdayaan Karang Taruna dilaksanakan oleh:
1. Pemerintah;
2. pemerintah daerah; dan
3. pengurus Karang Taruna.
Dalam melaksanakan pemberdayaan karang taruna, dapat melibatkan:
1. badan usaha;
2. potensi sumber Kesejahteraan Sosial;
3. lembaga pendidikan; dan/atau
4. masyarakat.
10. PENDANAAN
KARANG TARUNA
Sumber pendanaan Karang Taruna berasal dari:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
3. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan