Dokumen tersebut merangkum tentang pelatihan Karang Taruna di Kabupaten Sleman tahun 2022. Karang Taruna adalah organisasi generasi muda yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Pelatihan ini membahas tentang peraturan, prinsip, tujuan, status hukum, tugas, fungsi, keanggotaan, pengurus, pembina, pendanaan, dan program Karang Taruna.
Permendagri no 26 tahun 2020
melaksarakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Ta.hun 2018 tenta:1.g Satua.n P'Jlisi
Pamong Praja, perlu rr...enetapkan Peratura:: Menteri Dalam
Negeri tentang Penyelenggaraa.n Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat serta Pelindur:gan Masyarakat;
Pedoman dasar karang taruna ini merupakan materi yang akan disampaikan pada pelatihan karang taruna Perkab (persatuan karang taruna Blagung) pada tanggal 5 Maret 2016 yang berlokasi di Balai Desa Blagung. Pedoman dasar karang taruna memberikan acuan dan gambaran untuk memebentuk, melaksankan, dan membina karang taruna tingkat desa
Permendagri no 26 tahun 2020
melaksarakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Ta.hun 2018 tenta:1.g Satua.n P'Jlisi
Pamong Praja, perlu rr...enetapkan Peratura:: Menteri Dalam
Negeri tentang Penyelenggaraa.n Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat serta Pelindur:gan Masyarakat;
Pedoman dasar karang taruna ini merupakan materi yang akan disampaikan pada pelatihan karang taruna Perkab (persatuan karang taruna Blagung) pada tanggal 5 Maret 2016 yang berlokasi di Balai Desa Blagung. Pedoman dasar karang taruna memberikan acuan dan gambaran untuk memebentuk, melaksankan, dan membina karang taruna tingkat desa
Majalah #BarruBaik sebagai Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Admi...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik.
Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya.
Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Materi LATSAR 2022 - Kewaspadaan Dini
Ada alasan kenapa kita membutuhkan kewaspadaan dini. Di era kekinian kita dituntut untuk serba cepat dalam segala hal. Cepat dalam bekerja, makan, dan mencuci, bahkan berjalan kaki di trotoar. Bila tidak cepat maka kita akan ketinggalan.
Majalah #BarruBaik sebagai Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Admi...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik.
Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya.
Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Materi LATSAR 2022 - Kewaspadaan Dini
Ada alasan kenapa kita membutuhkan kewaspadaan dini. Di era kekinian kita dituntut untuk serba cepat dalam segala hal. Cepat dalam bekerja, makan, dan mencuci, bahkan berjalan kaki di trotoar. Bila tidak cepat maka kita akan ketinggalan.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Materi Manajemen Organisasi Karang Taruna.pptx
1. KARANG
TARUNA
Peraturan Menteri Sosial Nomor
25 Tahun 2019
Pelatihan Karang Taruna Kabupaten Sleman Tahun 2022
Aula Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Sleman
Rabu, 21 September 2022
1
Prih Wardoyo
Penyuluh Sosial Ahli Madya
BBPPKS Yogyakarta
2. KARANG TARUNA
Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai
wadah generasi muda untuk mengembangkan diri,
tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta
tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi
muda, yang berorientasi pada tercapainya
kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
2
4. TUJUAN
1. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan
sosial khususnya dikalangan generasi muda;
2. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
3. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
4. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
5. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
6. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
7. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
4
5. STATUS DAN KEDUDUKAN
1. Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh
masyarakat (dan Pemerintah Desa) sebagai potensi dan sumber
kesejahteraan sosial.
2. Karang Taruna berkedudukan di Desa atau Kelurahan di dalam
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
5
6. MENURUT PERMENDAGRI 18 THN
2018 TENTANG LKD DAN LAD
• Pasal 6 : Jenis Lembaga
Kemasyarakatan Desa
1. Rukun Tetangga (RT)
2. Rukun Warga (RW)
3. Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK)
4. Karang Taruna
5. Posyandu
6. Lembaga Pemberdayaan Desa
• Tugas LKD (Termasuk Karang
Taruna):
1. Melakukan pemberdayaan
masyarakat Desa;
2. Ikut serta dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan; dan
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat
Desa
6
7. TUGAS
1. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat;
2. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan
sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,
dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional
7
8. FUNGSI
1. Administrasi dan manajerial;
2. Fasilitasi
3. Mediasi
4. Komunikasi, informasi, dan edukasi;
5. Pemanfaatan dan pengembangan
teknologi;
6. Advokasi sosial
7. Motivasi
8. Pendampingan dan
9. Pelopor
8
9. KEANGGOTAAN
1. Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda
yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis
menjadi anggota Karang Taruna.
2. Keanggotaan Karang Taruna berasal dari generasi muda di tingkat desa atau kelurahan.
3. Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna ditetapkan dalam anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga Karang Taruna
9
10. PENGURUS (1)
1. Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan
masing- masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
2. Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah
warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
10
11. PENGURUS (2)
3. Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima)
tahun.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan dapat
membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai
pelaksana kegiatan Karang Taruna.
5. Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan nasional dipilih dan ditetapkan
dalam temu karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh camat, bupati/wali kota, gubernur, atau
Menteri Sosial sesuai dengan kewenangannya.
6. Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat nasional dilaksanakan
untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
11
12. MAJELIS PERTIMBANGAN KT
1. Majelis pertimbangan Karang Taruna merupakan wadah nonstruktural
yang berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus
Karang Taruna serta memberi akses/kemudahan demi kemajuan Karang
Taruna.
2. Majelis Pertimbangan Karang Taruna terdiri dari unsur:
a. mantan pengurus;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh adat;
e. pemerintah;
f. pemerintah daerah; dan/atau
g. pelaku usaha.
3. Majelis Pertimbangan Karang Taruna memiliki kepengurusan paling
sedikit:
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.
12
13. IDENTITAS
1. Lambang
2. Seragam; terdiri dari pakaian dinas upacara; pakaian dinas harian; dan
pakaian dinas lapangan
3. Bendera; terdiri dari bendera dan panji
4. Mars
5. Plang/papan nama.
13
15. PEMBINA
1. Pembina utama: Presiden RI
2. Pembina umum: Pemimpin Wilayah
3. Pembina fungsional: Instansi Sosial
4. Pembina teknis: Semua Instansi
15
16. TANGGUNG JAWAB (BUPATI)
1. melaksanakan pedoman umum Karang Taruna;
2. melaksanakan standar dan indikator secara nasional;
3. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
4. memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan;
5. mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat
kabupaten/kota;
6. melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
7. memberikan penghargaan;
8. melakukan sosialisasi;
9. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
10. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
11. pembinaan dan pengawasan Karang Taruna;
12. mengalokasikan anggaran;
13. melakukan pendataan Karang Taruna tingkat
kabupaten/kota;
14. melaksanakan persiapan pemberdayaan Karang Taruna
yang terdiri dari sosialisasi program pemberdayaan
Karang Taruna untuk tingkat kabupaten/kota,
persiapan sosial, proses penyadaran, dan perencanaan
partisipatif dalam rangka pemberdayaan Karang
Taruna;
15. merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan
Karang Taruna kepada Gubernur; dan
16. menetapkan tim penilai klasifikasi Karang Taruna
16
17. KLASIFIKASI KARANG TARUNA
Klasifikasi
1. percontohan;
2. maju;
3. berkembang; dan
4. tumbuh.
Aspek
1. organisasi dan kepengurusan;
2. sumber daya manusia;
3. sarana dan prasarana;
4. administrasi;
5. kemitraan; dan
6. program kegiatan.
17
18. PENDANAAN
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
3. Sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
18