SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Powerpoint Templates
Page 1
Powerpoint Templates
PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/2011
PENATAUSAHAAN PIUTANG
PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK PADA SATUAN KERJA
KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA
Indra Yuspiar SE, Ak, M.Ak
Powerpoint Templates
Page 2
DASAR HUKUM
• UU No. 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
• UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara
• UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
• UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
• PP No. 52/1998 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP
• PP No. 33/2006 tentang Penghapusan Piutang Negara/Daerah
• PP No. 29/2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah,
Pembayaran dan Penyetoran PNBP
• PMK No. 88/PMK.06/2007 tentang Perubahan atas PMK No.
128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara
• PMK No. 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang
Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih
• Perdirjen Perbendaharaan No. 02/PB/2006 tentang Pedoman
Penatausahaan dan Akuntansi Piutang PNBP
Powerpoint Templates
Page 3
Pengertian
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh
penerimaan pusat yang tidak berasal dari penerimaan
perpajakan dan hibah
• Piutang adalah uang yang menjadi hak pemerintah atau
kewajiban pihak lain kepada pemerintah sebagai akibat
penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh pemerintah atau
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
• Surat Penagihan (SPn) adalah dokumen yang diterbitkan oleh
kepala satker K/L untuk penagihan pertama piutang PNBP
kepada pihak terutang
• Surat Penagihan Kedua adalah dokumen yang diterbitkan oleh
kepala satker K/L apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran pada SPn pihak terutang belum melunasi piutang
PNBP
Powerpoint Templates
Page 4
Pengertian (lanjutan)
• Surat Penagihan Ketiga adalah dokumen yang diterbitkan oleh
kepala satker K/L apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran pada Surat penagihan kedua pihak terutang belum
melunasi piutang PNBP
• Surat Pemindahan Penagihan Piutang PNBP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh kepala satker K/L untuk memindahkan
pengurusan piutang PNBP ke satker baru apabila pihak terutang
pindah satker
• Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) adalah dokumen yang
diterbitkan kepala satker K/L yang menyatakan bahwa piutang
PNBP pihak terutang telah lunas
Powerpoint Templates
Page 5
Ruang Lingkup Penatausahaan PNBP
a. Penatausahaan SPn, Surat Penagihan Kedua
dan Surat Penagihan Ketiga;
b. Penatausahaan Surat Pemindahan Penagihan
Piutang PNBP;
c. Penatausahaan SKTL
Powerpoint Templates
Page 6
Penatausahaan PNBP meliputi PNBP yang berlaku
umum di semua K/L
Powerpoint Templates
Page 7
Powerpoint Templates
Page 8
Unit Penatausahaan Piutang PNBP
Powerpoint Templates
Page 9
Surat Penagihan
• Diterbitkan setiap timbulnya piutang PNBP
• Timbulnya piutang PNBP apabila:
a. Penyetoran penerimaan PNBP ditetapkan secara angsuran
b. Sampai dengan tanggal jatuh tempo, pihak terutang belum
melakukan pembayaran
• Diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak
timbulnya piutang PNBP
• Dibuat rangkap 3 (tiga):
a. Lembar pertama untuk pihak terutang
b. Lembar kedua untuk unit administrasi
c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan
• Memuat tanggal jatuh tempo pembayaran, paling lama 1
(satu) bulan
Powerpoint Templates
Page 10
Dasar Penerbitan SPn
• SK Pembebanan Penggantian Kerugian Negara
kepada bendahara
• SK Pengenaan Ganti Kerugian Negara terhadap
pegawai negeri bukan bendahara
• SK Menteri Pekerjaan Umum tentang Sewa Beli
Rumah Negara
• SK BPK tentang Pembebanan Kerugian Negara
kepada bendahara
• SK Penghunian Rumah Dinas/Negeri
• SKPP yang memuat adanya utang/sisa utang
• SPM/SP2D Persekot Gaji
• SK mengenai pengembalian kelebihan belanja
Powerpoint Templates
Page 11
Penerbitan Surat Penagihan
SPn
Masa jatuh
tempo
paling lama
1 bulan
Surat Penagihan
Kedua
Surat Penagihan
Ketiga
Terbit paling lambat 3 (tiga)
hari kerja sejak timbulnya
piutang
Masa jatuh
tempo
paling lama
1 bulan
Masa jatuh
tempo
paling lama
1 bulan
Paling lambat 1 (satu)
hari kerja bilamana
pembayaran jatuh tempo
SPn tidak dilakukan
Paling lambat 1 (satu)
hari kerja bilamana
pembayaran jatuh tempo
Surat Penagihan Kedua
tidak dilakukan
Tembusan:
1. Inspektur
Jenderal K/L
2. Biro Keuangan
K/L
3. Direktorat
PNBP, DJA
4. DJKN
Powerpoint Templates
Page 12
Penyerahan Pengurusan Piutang PNBP
Kepada PUPN/DJKN
Pihak
Terutang Pembayaran
Jatuh Tempo
TIDAK
Biro Keuangan
K/LPUPN/DJKN
Surat
Penyerahan
Pengurusan
Piutang PNBP
Surat
Penyerahan
Pengurusan
Piutang PNBP
Tembusan:
BPK
BPKP
Itjen K/L
Dit. PNBP
Powerpoint Templates
Page 13
Penatausahaan Kartu Piutang
• Kartu Piutang untuk mencatat piutang
PNBP yang telah diterbitkan SPn
• Dibuat per SPn
• Memuat paling kurang jumlah piutang,
mutasi dan saldo piutang masing-masing
debitur
Powerpoint Templates
Page 14
Penatausahaan Sewa Rumah Dinas Negeri
• Setiap penghunian rumah dinas/negeri diterbitkan SPn
berdasarkan SK Penghunian Rumah Dinas/Negeri oleh
pejabat yang berwenang, dgn memperhatikan tarif yang
ditetapkan
• Dalam hal SK Penghunian Rumah Dinas/Negeri belum
diterbitkan, sewa rumah dinas dapat dipungut
berdasarkan Surat Izin Penghunian Rumah Dinas yang
diterbitkan oleh Kepala Satker
• Pembayaran sewa dilakukan melalui pemotongan gaji
• Setiap pembayaran sewa ditatausahakan dalam Kartu
Piutang
• Satker menyampaikan laporan pembayaran sewa
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga secara berjenjang
Powerpoint Templates
Page 15
Pemindahan Penagihan Piutang PNBP
• Apabila pegawai negeri yang masih mempunyai utang
kepada negara dimutasi ke satker lain maka diterbitkan
Surat Pemindahan Penagihan Piutang PNBP
• Surat Pemindahan Penagihan Piutang PNBP diterbitkan
dalam rangkap 3 (tiga):
a. Pihak terutang
b. Satker baru
c. Pertinggal satker lama
• Penagihan atas piutang PNBP yang dipindahkan
selanjutnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab
Satker yang baru
Powerpoint Templates
Page 16
Penatausahaan Piutang PNBP untuk
Pegawai Pensiun
• Apabila pegawai negeri yang masih mempunyai utang
kepada negara telah memasuki batas usia pensiun
maka pelunasan piutang dilakukan paling lambat
sebelum pembayaran gaji terakhir pegawai ybs
• Apabila belum dapat melunasi kewajibannya setelah
pensiun maka pelunasan piutang PNBP dilakukan:
1. Melalui pemotongan pembayaran pensiun
2. Disetor sendiri ke kas negara
Powerpoint Templates
Page 17
Penatausahaan Piutang PNBP untuk
Pegawai Pensiun (lanjutan)
• Apabila pelunasan piutang PNBP dilakukan melalui
pemotongan pembayaran pensiun, maka satker
menyampaikan surat pemberitahuan kepada PT
Taspen/PT Asabri yang menjadi tempat pembayaran
pensiun pegawai ybs
• Penyampaian surat pemberitahuan paling lambat 15
(lima belas) hari setelah penerbitan SKPP Pensiun,
dengan lampiran:
a. Copy SKPP Pensiun
b. Copy SPn
•
Powerpoint Templates
Page 18
Piutang PNBP yang disetor sendiri ke Kas
Negara
• Pihak terutang wajib menyampaikan tembusan bukti
setoran kepada unit penatausahaan piutang PNBP
Satker yang terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah penyetoran
• Petugas pada unit pembukuan menatausahakan bukti
setor dan melakukan pencatatan ke dalam Kartu Piutang
Powerpoint Templates
Page 19
SKTL
• Penerbitan SKTL adalah untuk pelunasan
piutang PNBP yang pembayarannya dilakukan
tidak sekaligus atau secara angsuran.
• SKTL ditandatangani oleh Kepala Satker
• Dibuat rangkap 2, untuk pihak terutang dan
sebagai pertinggal.
Powerpoint Templates
Page 20
Mekanisme Penerbitan SKTL
Unit
Pembukuan
Unit
Operasional
KPPN
Konfirmasi
kebenaran
setoran
SKTL
• Asli surat setoran
• Hasil konfirmasi
• Kartu Piutang
Pengujian:
•Dokumen transaksi
•Hasil konfirmasi
•Kartu Piutang
•Pengenaan Denda
Powerpoint Templates
Page 21
Konfirmasi Setoran Piutang PNBP
• Unit pembukuan melakukan konfirmasi setoran
piutang PNBP ke KPPN.
• Untuk memastikan kebenaran bahwa setoran
telah masuk ke kas negara.
Powerpoint Templates
Page 22
Ketentuan Peralihan
• Terhadap setoran piutang PNBP sebelum Tahun
2011 yang belum dikonfirmasi kebenarannya,
Satker mengajukan konfirmasi atas seluruh
setoran piutang PNBP ke KPPN paling lambat
30 Juni 2012
Powerpoint Templates
Page 23
Ketentuan Lain-lain
• Dalam hal piutang PNBP berasal dari
pendapatan Sewa Beli Rumah Negara Golongan
III, pelaksanaan penatausahaan piutang PNBP
termasuk penerbitan SKTL dilakukan oleh
Kementerian PU c.q. Ditjen Cipta Karya
Powerpoint Templates
Page 24
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Analisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalAnalisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalJoseph Sitepu
 
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Mohammad Ramadhan
 
wajib pajak dan npwp
wajib pajak dan npwpwajib pajak dan npwp
wajib pajak dan npwpYan Chen
 
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
 
Pengelolaan barang milik negara
Pengelolaan barang milik negaraPengelolaan barang milik negara
Pengelolaan barang milik negaraMuskamal Lau
 
Tupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuanganTupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuanganHeyden Balang
 
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeriPengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeriTatang Suwandi
 
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungAhmad Abdul Haq
 
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desaRizki Rizki Afdhal
 
Seminar Laporan aktualisasi Habituasi Latsar CPNS 2019
Seminar Laporan aktualisasi Habituasi  Latsar CPNS 2019Seminar Laporan aktualisasi Habituasi  Latsar CPNS 2019
Seminar Laporan aktualisasi Habituasi Latsar CPNS 2019temanna #LABEDDU
 
1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptx
1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptx1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptx
1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptxImanSantosa9
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahyudi prihanto
 
Penyusunan Policy Brief
Penyusunan Policy BriefPenyusunan Policy Brief
Penyusunan Policy BriefDadang Solihin
 
Laporan realisasi anggaran
Laporan realisasi anggaranLaporan realisasi anggaran
Laporan realisasi anggaranUlan Safitri
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfKanwilYogya
 
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
Rencana anggaran belanja tahun 2019
Rencana anggaran belanja tahun 2019Rencana anggaran belanja tahun 2019
Rencana anggaran belanja tahun 2019dikinuye
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA93220872
 

What's hot (20)

Analisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalAnalisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasional
 
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
 
wajib pajak dan npwp
wajib pajak dan npwpwajib pajak dan npwp
wajib pajak dan npwp
 
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
 
Pengelolaan barang milik negara
Pengelolaan barang milik negaraPengelolaan barang milik negara
Pengelolaan barang milik negara
 
Tupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuanganTupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuangan
 
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeriPengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeri
 
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
 
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
 
Seminar Laporan aktualisasi Habituasi Latsar CPNS 2019
Seminar Laporan aktualisasi Habituasi  Latsar CPNS 2019Seminar Laporan aktualisasi Habituasi  Latsar CPNS 2019
Seminar Laporan aktualisasi Habituasi Latsar CPNS 2019
 
1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptx
1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptx1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptx
1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptx
 
Sop pengelolaan apbd 2015
Sop pengelolaan apbd 2015Sop pengelolaan apbd 2015
Sop pengelolaan apbd 2015
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
 
Penyusunan Policy Brief
Penyusunan Policy BriefPenyusunan Policy Brief
Penyusunan Policy Brief
 
Laporan realisasi anggaran
Laporan realisasi anggaranLaporan realisasi anggaran
Laporan realisasi anggaran
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
 
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
 
Rencana anggaran belanja tahun 2019
Rencana anggaran belanja tahun 2019Rencana anggaran belanja tahun 2019
Rencana anggaran belanja tahun 2019
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 

Viewers also liked

Mediated children: From couch potatoes to digital natives
Mediated children: From couch potatoes to digital nativesMediated children: From couch potatoes to digital natives
Mediated children: From couch potatoes to digital nativesJaime Riccio
 
Pnbp alat berat
Pnbp alat beratPnbp alat berat
Pnbp alat beratdephub
 
Dubait Es
Dubait EsDubait Es
Dubait Espnbp
 
Info pendaftaran 2015
Info pendaftaran 2015Info pendaftaran 2015
Info pendaftaran 2015sukur basuki
 
Uji pengendalian dan subtantive
Uji pengendalian dan subtantiveUji pengendalian dan subtantive
Uji pengendalian dan subtantiveWirya Wkcybernet
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Tatang Suwandi
 
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Ahmad Abdul Haq
 
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...Jhon Blora
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Erny Anggrahini
 

Viewers also liked (9)

Mediated children: From couch potatoes to digital natives
Mediated children: From couch potatoes to digital nativesMediated children: From couch potatoes to digital natives
Mediated children: From couch potatoes to digital natives
 
Pnbp alat berat
Pnbp alat beratPnbp alat berat
Pnbp alat berat
 
Dubait Es
Dubait EsDubait Es
Dubait Es
 
Info pendaftaran 2015
Info pendaftaran 2015Info pendaftaran 2015
Info pendaftaran 2015
 
Uji pengendalian dan subtantive
Uji pengendalian dan subtantiveUji pengendalian dan subtantive
Uji pengendalian dan subtantive
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012
 
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
 
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
 

Similar to Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/2011

Penatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixPenatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixAmbara Sugama
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016Ahmad Abdul Haq
 
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANAhmad Abdul Haq
 
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxBUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxoperatorkomputer
 
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docxProses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docxMuhammad Rafi Kambara
 
MEKANISME UP_TUP_LS.ppt
MEKANISME UP_TUP_LS.pptMEKANISME UP_TUP_LS.ppt
MEKANISME UP_TUP_LS.pptputragosoma
 
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPNMekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPNAhmad Abdul Haq
 
Penetapan dan ketetapan pajak
Penetapan dan ketetapan pajakPenetapan dan ketetapan pajak
Penetapan dan ketetapan pajakWanda Ramadhan
 
S-BM-002-14-00-Pemeteraian Kemudian
S-BM-002-14-00-Pemeteraian KemudianS-BM-002-14-00-Pemeteraian Kemudian
S-BM-002-14-00-Pemeteraian Kemudianmateripenyuluhan
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUNAhmad Abdul Haq
 
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013Guruh Permadi
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakeryeryey
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfNurulFajri53
 
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014cahpelok
 
20141009212152 pmk 162 pedoman bendahara
20141009212152 pmk 162 pedoman bendahara20141009212152 pmk 162 pedoman bendahara
20141009212152 pmk 162 pedoman bendahararahmat hidayat
 
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingAhmad Abdul Haq
 
Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)ssuser8f1e591
 

Similar to Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/2011 (20)

Penatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixPenatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fix
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
 
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxBUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
 
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docxProses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
 
MEKANISME UP_TUP_LS.ppt
MEKANISME UP_TUP_LS.pptMEKANISME UP_TUP_LS.ppt
MEKANISME UP_TUP_LS.ppt
 
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPNMekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
 
Penetapan dan ketetapan pajak
Penetapan dan ketetapan pajakPenetapan dan ketetapan pajak
Penetapan dan ketetapan pajak
 
S-BM-002-14-00-Pemeteraian Kemudian
S-BM-002-14-00-Pemeteraian KemudianS-BM-002-14-00-Pemeteraian Kemudian
S-BM-002-14-00-Pemeteraian Kemudian
 
Sop apbn
Sop apbnSop apbn
Sop apbn
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
 
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
 
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014
 
20141009212152 pmk 162 pedoman bendahara
20141009212152 pmk 162 pedoman bendahara20141009212152 pmk 162 pedoman bendahara
20141009212152 pmk 162 pedoman bendahara
 
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
 
Perdirjen lat full
Perdirjen lat fullPerdirjen lat full
Perdirjen lat full
 
Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)
 

More from Indra Yu

PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAANPSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAANIndra Yu
 
Persediaan
PersediaanPersediaan
PersediaanIndra Yu
 
strategic decision making
 strategic decision making  strategic decision making
strategic decision making Indra Yu
 
Laporan laba rugi& related information
Laporan laba rugi& related informationLaporan laba rugi& related information
Laporan laba rugi& related informationIndra Yu
 
Perubahan kebijakan akuntansi & koreksi kesalahan
Perubahan kebijakan akuntansi & koreksi kesalahanPerubahan kebijakan akuntansi & koreksi kesalahan
Perubahan kebijakan akuntansi & koreksi kesalahanIndra Yu
 
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilan
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilanPSAK-46-akuntansi pajak penghasilan
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilanIndra Yu
 
ISAK-10-Program Loyalitas Pelanggan
ISAK-10-Program Loyalitas PelangganISAK-10-Program Loyalitas Pelanggan
ISAK-10-Program Loyalitas PelangganIndra Yu
 
PSAK-48- IAS 36: Impairment -ias-36
PSAK-48- IAS 36: Impairment -ias-36PSAK-48- IAS 36: Impairment -ias-36
PSAK-48- IAS 36: Impairment -ias-36Indra Yu
 
konvergensi IFRS atas lap.keu
konvergensi  IFRS atas lap.keukonvergensi  IFRS atas lap.keu
konvergensi IFRS atas lap.keuIndra Yu
 
PSAK terkait Aset tetap
PSAK terkait Aset tetapPSAK terkait Aset tetap
PSAK terkait Aset tetapIndra Yu
 
Laporan posisi keuangan&cash flow
Laporan posisi keuangan&cash flowLaporan posisi keuangan&cash flow
Laporan posisi keuangan&cash flowIndra Yu
 
Case Analisa swot
 Case Analisa swot  Case Analisa swot
Case Analisa swot Indra Yu
 
Standar akuntansi keuangan
Standar akuntansi keuanganStandar akuntansi keuangan
Standar akuntansi keuanganIndra Yu
 
Metode evaluasi dan kontrol kinerja
Metode evaluasi dan kontrol kinerjaMetode evaluasi dan kontrol kinerja
Metode evaluasi dan kontrol kinerjaIndra Yu
 
Dicision making role, level, models ss
Dicision making role, level, models ssDicision making role, level, models ss
Dicision making role, level, models ssIndra Yu
 
Activity Based Costing
Activity Based CostingActivity Based Costing
Activity Based CostingIndra Yu
 
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok ) Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok ) Indra Yu
 
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.fileProspek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.fileIndra Yu
 
Komisi anti-korupsi-di-luar-negeri
Komisi anti-korupsi-di-luar-negeriKomisi anti-korupsi-di-luar-negeri
Komisi anti-korupsi-di-luar-negeriIndra Yu
 
Mengatasi tumpang tindih antara lahan pertambangan dan
Mengatasi tumpang tindih antara lahan pertambangan danMengatasi tumpang tindih antara lahan pertambangan dan
Mengatasi tumpang tindih antara lahan pertambangan danIndra Yu
 

More from Indra Yu (20)

PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAANPSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
 
Persediaan
PersediaanPersediaan
Persediaan
 
strategic decision making
 strategic decision making  strategic decision making
strategic decision making
 
Laporan laba rugi& related information
Laporan laba rugi& related informationLaporan laba rugi& related information
Laporan laba rugi& related information
 
Perubahan kebijakan akuntansi & koreksi kesalahan
Perubahan kebijakan akuntansi & koreksi kesalahanPerubahan kebijakan akuntansi & koreksi kesalahan
Perubahan kebijakan akuntansi & koreksi kesalahan
 
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilan
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilanPSAK-46-akuntansi pajak penghasilan
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilan
 
ISAK-10-Program Loyalitas Pelanggan
ISAK-10-Program Loyalitas PelangganISAK-10-Program Loyalitas Pelanggan
ISAK-10-Program Loyalitas Pelanggan
 
PSAK-48- IAS 36: Impairment -ias-36
PSAK-48- IAS 36: Impairment -ias-36PSAK-48- IAS 36: Impairment -ias-36
PSAK-48- IAS 36: Impairment -ias-36
 
konvergensi IFRS atas lap.keu
konvergensi  IFRS atas lap.keukonvergensi  IFRS atas lap.keu
konvergensi IFRS atas lap.keu
 
PSAK terkait Aset tetap
PSAK terkait Aset tetapPSAK terkait Aset tetap
PSAK terkait Aset tetap
 
Laporan posisi keuangan&cash flow
Laporan posisi keuangan&cash flowLaporan posisi keuangan&cash flow
Laporan posisi keuangan&cash flow
 
Case Analisa swot
 Case Analisa swot  Case Analisa swot
Case Analisa swot
 
Standar akuntansi keuangan
Standar akuntansi keuanganStandar akuntansi keuangan
Standar akuntansi keuangan
 
Metode evaluasi dan kontrol kinerja
Metode evaluasi dan kontrol kinerjaMetode evaluasi dan kontrol kinerja
Metode evaluasi dan kontrol kinerja
 
Dicision making role, level, models ss
Dicision making role, level, models ssDicision making role, level, models ss
Dicision making role, level, models ss
 
Activity Based Costing
Activity Based CostingActivity Based Costing
Activity Based Costing
 
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok ) Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
 
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.fileProspek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
 
Komisi anti-korupsi-di-luar-negeri
Komisi anti-korupsi-di-luar-negeriKomisi anti-korupsi-di-luar-negeri
Komisi anti-korupsi-di-luar-negeri
 
Mengatasi tumpang tindih antara lahan pertambangan dan
Mengatasi tumpang tindih antara lahan pertambangan danMengatasi tumpang tindih antara lahan pertambangan dan
Mengatasi tumpang tindih antara lahan pertambangan dan
 

Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/2011

  • 1. Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/2011 PENATAUSAHAAN PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Indra Yuspiar SE, Ak, M.Ak
  • 2. Powerpoint Templates Page 2 DASAR HUKUM • UU No. 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak • UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara • UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara • UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara • PP No. 52/1998 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP • PP No. 33/2006 tentang Penghapusan Piutang Negara/Daerah • PP No. 29/2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBP • PMK No. 88/PMK.06/2007 tentang Perubahan atas PMK No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara • PMK No. 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih • Perdirjen Perbendaharaan No. 02/PB/2006 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Piutang PNBP
  • 3. Powerpoint Templates Page 3 Pengertian • Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah • Piutang adalah uang yang menjadi hak pemerintah atau kewajiban pihak lain kepada pemerintah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh pemerintah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku • Surat Penagihan (SPn) adalah dokumen yang diterbitkan oleh kepala satker K/L untuk penagihan pertama piutang PNBP kepada pihak terutang • Surat Penagihan Kedua adalah dokumen yang diterbitkan oleh kepala satker K/L apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada SPn pihak terutang belum melunasi piutang PNBP
  • 4. Powerpoint Templates Page 4 Pengertian (lanjutan) • Surat Penagihan Ketiga adalah dokumen yang diterbitkan oleh kepala satker K/L apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada Surat penagihan kedua pihak terutang belum melunasi piutang PNBP • Surat Pemindahan Penagihan Piutang PNBP adalah dokumen yang diterbitkan oleh kepala satker K/L untuk memindahkan pengurusan piutang PNBP ke satker baru apabila pihak terutang pindah satker • Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) adalah dokumen yang diterbitkan kepala satker K/L yang menyatakan bahwa piutang PNBP pihak terutang telah lunas
  • 5. Powerpoint Templates Page 5 Ruang Lingkup Penatausahaan PNBP a. Penatausahaan SPn, Surat Penagihan Kedua dan Surat Penagihan Ketiga; b. Penatausahaan Surat Pemindahan Penagihan Piutang PNBP; c. Penatausahaan SKTL
  • 6. Powerpoint Templates Page 6 Penatausahaan PNBP meliputi PNBP yang berlaku umum di semua K/L
  • 8. Powerpoint Templates Page 8 Unit Penatausahaan Piutang PNBP
  • 9. Powerpoint Templates Page 9 Surat Penagihan • Diterbitkan setiap timbulnya piutang PNBP • Timbulnya piutang PNBP apabila: a. Penyetoran penerimaan PNBP ditetapkan secara angsuran b. Sampai dengan tanggal jatuh tempo, pihak terutang belum melakukan pembayaran • Diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak timbulnya piutang PNBP • Dibuat rangkap 3 (tiga): a. Lembar pertama untuk pihak terutang b. Lembar kedua untuk unit administrasi c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan • Memuat tanggal jatuh tempo pembayaran, paling lama 1 (satu) bulan
  • 10. Powerpoint Templates Page 10 Dasar Penerbitan SPn • SK Pembebanan Penggantian Kerugian Negara kepada bendahara • SK Pengenaan Ganti Kerugian Negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara • SK Menteri Pekerjaan Umum tentang Sewa Beli Rumah Negara • SK BPK tentang Pembebanan Kerugian Negara kepada bendahara • SK Penghunian Rumah Dinas/Negeri • SKPP yang memuat adanya utang/sisa utang • SPM/SP2D Persekot Gaji • SK mengenai pengembalian kelebihan belanja
  • 11. Powerpoint Templates Page 11 Penerbitan Surat Penagihan SPn Masa jatuh tempo paling lama 1 bulan Surat Penagihan Kedua Surat Penagihan Ketiga Terbit paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak timbulnya piutang Masa jatuh tempo paling lama 1 bulan Masa jatuh tempo paling lama 1 bulan Paling lambat 1 (satu) hari kerja bilamana pembayaran jatuh tempo SPn tidak dilakukan Paling lambat 1 (satu) hari kerja bilamana pembayaran jatuh tempo Surat Penagihan Kedua tidak dilakukan Tembusan: 1. Inspektur Jenderal K/L 2. Biro Keuangan K/L 3. Direktorat PNBP, DJA 4. DJKN
  • 12. Powerpoint Templates Page 12 Penyerahan Pengurusan Piutang PNBP Kepada PUPN/DJKN Pihak Terutang Pembayaran Jatuh Tempo TIDAK Biro Keuangan K/LPUPN/DJKN Surat Penyerahan Pengurusan Piutang PNBP Surat Penyerahan Pengurusan Piutang PNBP Tembusan: BPK BPKP Itjen K/L Dit. PNBP
  • 13. Powerpoint Templates Page 13 Penatausahaan Kartu Piutang • Kartu Piutang untuk mencatat piutang PNBP yang telah diterbitkan SPn • Dibuat per SPn • Memuat paling kurang jumlah piutang, mutasi dan saldo piutang masing-masing debitur
  • 14. Powerpoint Templates Page 14 Penatausahaan Sewa Rumah Dinas Negeri • Setiap penghunian rumah dinas/negeri diterbitkan SPn berdasarkan SK Penghunian Rumah Dinas/Negeri oleh pejabat yang berwenang, dgn memperhatikan tarif yang ditetapkan • Dalam hal SK Penghunian Rumah Dinas/Negeri belum diterbitkan, sewa rumah dinas dapat dipungut berdasarkan Surat Izin Penghunian Rumah Dinas yang diterbitkan oleh Kepala Satker • Pembayaran sewa dilakukan melalui pemotongan gaji • Setiap pembayaran sewa ditatausahakan dalam Kartu Piutang • Satker menyampaikan laporan pembayaran sewa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga secara berjenjang
  • 15. Powerpoint Templates Page 15 Pemindahan Penagihan Piutang PNBP • Apabila pegawai negeri yang masih mempunyai utang kepada negara dimutasi ke satker lain maka diterbitkan Surat Pemindahan Penagihan Piutang PNBP • Surat Pemindahan Penagihan Piutang PNBP diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga): a. Pihak terutang b. Satker baru c. Pertinggal satker lama • Penagihan atas piutang PNBP yang dipindahkan selanjutnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Satker yang baru
  • 16. Powerpoint Templates Page 16 Penatausahaan Piutang PNBP untuk Pegawai Pensiun • Apabila pegawai negeri yang masih mempunyai utang kepada negara telah memasuki batas usia pensiun maka pelunasan piutang dilakukan paling lambat sebelum pembayaran gaji terakhir pegawai ybs • Apabila belum dapat melunasi kewajibannya setelah pensiun maka pelunasan piutang PNBP dilakukan: 1. Melalui pemotongan pembayaran pensiun 2. Disetor sendiri ke kas negara
  • 17. Powerpoint Templates Page 17 Penatausahaan Piutang PNBP untuk Pegawai Pensiun (lanjutan) • Apabila pelunasan piutang PNBP dilakukan melalui pemotongan pembayaran pensiun, maka satker menyampaikan surat pemberitahuan kepada PT Taspen/PT Asabri yang menjadi tempat pembayaran pensiun pegawai ybs • Penyampaian surat pemberitahuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penerbitan SKPP Pensiun, dengan lampiran: a. Copy SKPP Pensiun b. Copy SPn •
  • 18. Powerpoint Templates Page 18 Piutang PNBP yang disetor sendiri ke Kas Negara • Pihak terutang wajib menyampaikan tembusan bukti setoran kepada unit penatausahaan piutang PNBP Satker yang terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyetoran • Petugas pada unit pembukuan menatausahakan bukti setor dan melakukan pencatatan ke dalam Kartu Piutang
  • 19. Powerpoint Templates Page 19 SKTL • Penerbitan SKTL adalah untuk pelunasan piutang PNBP yang pembayarannya dilakukan tidak sekaligus atau secara angsuran. • SKTL ditandatangani oleh Kepala Satker • Dibuat rangkap 2, untuk pihak terutang dan sebagai pertinggal.
  • 20. Powerpoint Templates Page 20 Mekanisme Penerbitan SKTL Unit Pembukuan Unit Operasional KPPN Konfirmasi kebenaran setoran SKTL • Asli surat setoran • Hasil konfirmasi • Kartu Piutang Pengujian: •Dokumen transaksi •Hasil konfirmasi •Kartu Piutang •Pengenaan Denda
  • 21. Powerpoint Templates Page 21 Konfirmasi Setoran Piutang PNBP • Unit pembukuan melakukan konfirmasi setoran piutang PNBP ke KPPN. • Untuk memastikan kebenaran bahwa setoran telah masuk ke kas negara.
  • 22. Powerpoint Templates Page 22 Ketentuan Peralihan • Terhadap setoran piutang PNBP sebelum Tahun 2011 yang belum dikonfirmasi kebenarannya, Satker mengajukan konfirmasi atas seluruh setoran piutang PNBP ke KPPN paling lambat 30 Juni 2012
  • 23. Powerpoint Templates Page 23 Ketentuan Lain-lain • Dalam hal piutang PNBP berasal dari pendapatan Sewa Beli Rumah Negara Golongan III, pelaksanaan penatausahaan piutang PNBP termasuk penerbitan SKTL dilakukan oleh Kementerian PU c.q. Ditjen Cipta Karya