PPh Pasal 21/26
2009
PERATURAN MENKEU
NOMOR 250/PMK.03/2008
NOMOR 252/PMK.03/2008
NOMOR 254/PMK.03/2008
PERATURAN DIRJEN
NOMOR PER-31/PJ/2009
Disusun oleh :
Dudi Wahyudi, Ak., M.M
http://dudiwahyudi.com
Kanwil DJP Sumatera Selatan
dan Kep. Bangka Belitung

UNDERSTANDING WITHOLDING TAX :
CASH FLOW APPROACH
Pemegang Saham Penjual Pemberi Pinjaman
Ps. 22
Ps. 23/26 Ps. 23/26/4(2)
Pembelian
Dividen Bunga
Ps. 21 WAJIB PAJAK Ps. 23/26
Karyawan Pemilik Hak
Gaji/ Upah Royalti
Ps. 23/4(2)/26
Ps. 21/23/4(2)/26
Sewa
Imbalan Jasa
Ps. 22
Penjualan
Penyedia Jasa Pemilik Harta
Pembeli

PPh Pasal 21 adalah:
• Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain
• Dengan nama dan dalam bentuk apapun
• Sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan
• Yang dilakukan orang pribadi subjek pajak dalam negeri
• Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh
PPh Pasal 26 adalah:
• Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain
• Dengan nama dan dalam bentuk apapun
• Sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan
• Yang dilakukan orang pripadi subjek pajak luar negeri
• Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU PPh

Pengertian PPh Pasal 21/26
Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan
• Pekerjaan atau jabatan
• Jasa dan Kegiatan
Yang Dilakukan Subjek Pajak Orang Pribadi
Atas Penghasilan Berupa :
• Gaji
• Upah
• Honorarium
• Tunjangan, dan
• Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun
Subjek Pajak DN Subjek Pajak LN
PPh Pasal 21 PPh Pasal 26

Pemotong PPh Pasal 21/26
• pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan yang membayarkan imbalan sehubungan dengan
pekerjaan/ jasa yang dilakukan pegawai dan bukan pegawai
• Bendahara atau pemegang kas pemerintah yang membayarkan imbalan sehubungan dengan pekerjaan
atau jabatan, jasa dan kegiatan
• dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang membayar uang pensiun dan
tunjangan/ jaminan hari tua
• Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar
honorarium/pembayaran/imbalan :
o sehubungan dengan jasa/kegiatan yang dilakukan SP OP DN, termasuk tenaga ahli
o sehubungan dengan kegiatan/jasa yang dilakukan oleh SP OP LN
o kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang
• Penyelenggara kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan kepada WP OP DN
berkenaan dengan suatu kegiatan

Tidak Termasuk Pemberi Kerja Sebagai Pemotong PPh Pasal 21/26
• Kantor perwakilan negara asing
• Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri
Keuangan
• Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang
pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan
bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas

Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
• Pegawai
• Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya
• Bukan pegawai :
o Tenaga ahli
o Seniman/pekerja seni, pembawa acara
o Olahragawan
o Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
o Pengarang, peneliti, penerjemah
o Pemberi jasa dalam segala bidang
o Agen iklan
o Pengawas dan pengelola proyek
o Pembawa pesanan/yang menemukan langganan/perantara
o Petugas penjaja barang dagangan
o Petugas dinas luar asuransi
o Distributor MLM, Direct Selling
• Peserta kegiatan
o Peserta perlombaan
o Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja
o Peserta/anggota kepanitiaan
o Peserta pendidikan, pelatihan dan magang
o Peserta kegiatan lainnya

Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal
21/26
• Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari
negara asing, dan orang2 yang diperbantukan kepada mereka yg
bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan
syarat :
o Bukan WNI
o Di Indonesia tidak ada penghasilan lain
o Ada perlakuan timbal balik
• Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan
Menkeu, dengan syarat :
o Bukan WNI
o Tidak menjalankan usaha/kegiatan/ pekerjaan lain utk memperoleh penghasilan
di Indonesia

Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26
• Penghasilan Pegawai Tetap baik teratur maupun tidak teratur
• Penghasilan Penerima Pensiun secara teratur
• Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan
sehubungan pensiun yang diterima sekaligus
• Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
• Imbalan kepada bukan pegawai
• Imbalan kepada peserta kegiatan
TERMASUK
Natura/Kenikmatan dari :
• Bukan Wajib Pajak
• Wajib Pajak PPh Final
• Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus

Tidak Dipotong PPh Pasal 21
• Pembayaran asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa
• Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
• Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT, yang dibayar
pemberi kerja
• Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan / lembaga yang dibentuk / disahkan pemerintah
sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan
• Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh
(beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (246/PMK.03/2008))

BESARNYA
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
(PTKP) Tahun 2009
Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3)
Rp 15.840.000 UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TAMBAHAN UNTUK WAJIB
Rp 1.320.000 PAJAK KAWIN
Rp 1.320.000 TAMBAHAN UNTUK SETIAP
ANGGOTA KELUARGA
SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK
ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG
PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN
PADA AWAL TAHUN KALENDER
ATAU
AWAL BAGIAN TAHUN KALENDER

BESARNYA
PTKP PER BULAN Tahun 2009
Rp 1.320.000 UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TAMBAHAN UNTUK WAJIB
Rp 110.000 PAJAK KAWIN
Rp 110.000 TAMBAHAN UNTUK SETIAP
ANGGOTA KELUARGA
SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK
ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG
PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN
PADA AWAL TAHUN KALENDER
ATAU
AWAL BAGIAN TAHUN KALENDER

PTKP UTK KARYAWATI
STATUS KAWIN
SUAMI
STATUS TDK
STATUS KAWIN TDK MENERIMA/
KAWIN
MEMPEROLEH
PENGHASILAN
- UTK DIRI SENDIRI
- UTK DIRI SENDIRI
SEBAGAI WP
HANYA UTK DIRI SEBAGAI WP
- STATUS KAWIN
SENDIRI - TANGGUNGAN
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORANG
MAKS 3 ORANG
SYARAT:
MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN
BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/
MEMPEROLEH PENGHASILAN

TARIF Pasal 17 OP
Ps. 17 UU PPh
LAPISAN PENGHASILAN
TARIF
KENA PAJAK
SAMPAI DENGAN
5%
Rp 50 JUTA
DI ATAS Rp 50 JUTA
SAMPAI DENGAN 15%
Rp 250 JUTA
DIATAS Rp 250 JUTA
SAMPAI DENGAN 25%
Rp 500 JUTA
DI ATAS Rp 500 JUTA 30%

PPh Pasal 21 :
Pegawai Tetap & Penerima Pensiun
Penghasilan Bruto
Pegawai Tetap Penerima Pensiun
Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja Uang Pensiun Bulanan
Dikurangi Dengan Dikurangi Dengan
• Biaya Jabatan, 5% dari pengh. Bruto maks. • Biaya Pensiun, 5% dari pengh. Bruto maks.
Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 per bulan
• Iuran pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri
PENGHASILAN NETO
Dikurangi : PTKP
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Pasal 17

Iuran Pensiun Vs
Premi Asuransi
Iuran Pensiun Premi asuransi
Dibayar Sendiri Pengurang Bukan Pengurang
Dibayar Pemberi Kerja Bukan Objek PPh Objek PPh

Penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa
Setiap masa pajak, kecuali masa pajak
Masa Pajak terakhir
terakhir
Tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang Selisih antara PPh yang terutang atas seluruh
akan diperoleh selama satu tahun penghasilan kena pajak selama satu tahun pajak
atau bagian tahun pajak dengan PPh yang telah
dipotong masa-masa sebelumnya dalam tahun ybs.
PENGHASILAN TERATUR
PENGHASILAN TIDAK TERATUR
Jumlah penghasilan teratur dalam satu bulan dikalikan 12 ditambah jumlah
penghasilan tidak teratur
Jumlah penghasilan teratur dalam satu bulan dikalikan 12

PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa, kecuali masa pajak
terakhir
Tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama satu tahun
PENGHASILAN TERATUR PENGHASILAN TIDAK TERATUR
Jumlah penghasilan teratur dalam satu bulan Jumlah penghasilan teratur dalam satu bulan
dikalikan 12 dikalikan 12 ditambah jumlah penghasilan tidak
teratur
PPH PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG
PENGHASILAN TERATUR PENGHASILAN TIDAK TERATUR
Jumlah PPh Terutang Dibagi 12 Selisih PPh Terutang Atas Penghasilan Teratur dan
Tidak Teratur dengan PPh Terutang Atas Penghasilan
Teratur

Masa Perolehan Penghasilan Kurang Dari 12 Bulan
TIDAK DISETAHUNKAN
DISETAHUNKAN
• WP OP DN meninggal dunia di pertengahan tahun • WP OP DN mulai bekerja di pertengahan tahun
• WP OP DN meninggalkan Indonesia untuk selama- • WP OP DN pindah kerja ke pemberi kerja lain
lamanya
• Orang Asing mulai bekerja di Indonesia di
pertengahan tahun untuk jangka waktu lebih dari 6
bulan
• Karyawan pindah cabang

Contoh Perhitungan :
Pegawai Tetap Gaji Bulanan
Ahmad Zakaria pada tahun 2009 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp 2.500.000,00 dan
membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Ahmad menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah
sebagai berikut :

Contoh Perhitungan :
Pegawai Tetap Gaji Bulanan (2)
Bambang Yuliawan pegawai pada perusahaan PT Yasa Buana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji
sebulan Rp 2.000.000,00.
PT Yasa Buana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Premi Jaminan
Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji.
PT Yasa Buana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan
Bambang Yuliawan membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan.
Disamping itu PT Yasa Buana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Yasa Buana
membayar iuran pensiun untuk Bambang Yuliawan ke dana pensiun, yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebeasr Rp 100.000,00, sedangkan Bambang Yuliawan
membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000,00.
Penghitungan PPh Pasal 21

Contoh Perhitungan :
Pegawai Tetap Gaji Bulanan (2)

Contoh Perhitungan :
Pegawai Tetap Karyawati Kawin
Endang Vidyawati adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Ventura Entiti dengan gaji sebulan sebesar Rp
2.500.000,00. Endang Vidyawati membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp
50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Endang Vidyawati berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja,
diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun.

Contoh Perhitungan :
Pegawai Tetap, Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, THR, Bonus, Premi dan Sejenisnya
Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.000.000,00 sebulan. Dalam tahun yang
bersangkutan Joko menerima bonus sebesar Rp 5.000.000,00. Setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 60.000,00
Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah :
A. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus :

Contoh Perhitungan :
Pegawai Tetap, Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, THR, Bonus, Premi dan Sejenisnya
Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.000.000,00 sebulan. Dalam tahun yang
bersangkutan Joko menerima bonus sebesar Rp 5.000.000,00. Setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 60.000,00
Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah :
B. PPh Pasal 21 atas Gaji :
C. PPh Pasal 21 atas Bonus :
Rp 549.500,00 – Rp312.000,00 = Rp 237.500,00

Contoh Perhitungan :
PPh Pasal 21 Bulan Desember
Jaka Lelana, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Lazuardi Internusa dengan memperoleh gaji dan
tunjangan setiap bulan sebesar Rp 5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp 200.000,00. Mulai bulan Juli 2009, Jaka Lelana memperoleh
kenaikan penghasilan tetap setiap bulan menjadi sebesar Rp 7.000.000,00
PPh Pasal 21 Januari – Juni 2009 :

Contoh Perhitungan :
PPh Pasal 21 Bulan Desember
Jaka Lelana, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Lazuardi Internusa dengan memperoleh gaji dan
tunjangan setiap bulan sebesar Rp 5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp 200.000,00. Mulai bulan Juli 2009, Jaka Lelana memperoleh
kenaikan penghasilan tetap setiap bulan menjadi sebesar Rp 7.000.000,00
PPh Pasal 21 Juli – Nopember 2009 :

Contoh Perhitungan :
PPh Pasal 21 Bulan Desember
Jaka Lelana, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Lazuardi Internusa dengan memperoleh gaji dan
tunjangan setiap bulan sebesar Rp 5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp 200.000,00. Mulai bulan Juli 2009, Jaka Lelana memperoleh
kenaikan penghasilan tetap setiap bulan menjadi sebesar Rp 7.000.000,00
PPh Pasal 21 Bulan Desember 2009 :

PPh Pasal 21 :
Pegawai Tidak Tetap
Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian, Mingguan Dibayarkan Bulanan
Disetahunkan
Upah Sehari
≤ 150.000 > 150.000 Dikurangi PTKP Setahun
Tidak Dipotong Dikurangi
150.000
Penghasilan Kena Pajak
Dipotong 5%
Dikenakan Tarif Ps 17
> 1.320.000 sebulan
Upah sehari dikurangi PTKP sehari
PPh Ps 21 Setahun
Tarif PPh 21 : 5%
Dibagi 12
Diperhitungkan PPh 21 Yang Telah Dipotong
PPh Pasal 21 Sebulan
Tarif Pasal 17 Diterapkan Jika Penghasilan Kumulatif Sebulan Melebihi PTKP
sebulan untuk diri sendiri (= Rp 1.320.000)

PPh Pasal 21 :
Bukan Pegawai
TENAGA AHLI BUKAN TENAGA AHLI
• PEMAIN MUSIK DAN SENIMAN LAINNYA
PENGACARA • OLAHRAGAWAN
AKUNTAN • PENASIHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH
ARSITEK DAN MODERATOR
DOKTER
KONSULTAN • PENGARANG, PENELITI DAN PENTERJEMAH
NOTARIS • PEMBERI JASA DALAM SEGALA BIDANG
PENILAI • AGEN IKLAN
AKTUARIS • PENGAWAS ATAU PENGELOLA PROYEK
• PEMBAWA PESANAN, YG MENEMUKAN LANGGANAN ATAU
PERANTARA
• PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN
• PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI
• DISTRIBUTOR MLM/DIRECT SELLING
TARIF PS. 17 ATAS KUMULATIF
50% DARI JUMLAH
PENGHASILAN BRUTO

PPh Pasal 21 :
Bukan Pegawai Yang Bukan Tenaga Ahli
MENERIMA IMBALAN BERKESINAMBUNGAN MENERIMA IMBALAN TIDAK
BERKESINAMBUNGAN
MEMILIKI NPWP DAN HANYA MEMPEROLEH PENGHASILAN
DARI HUBUNGAN KERJA DAN TIDAK MEMPEROLEH
PENGHASILAN LAINNYA?
YA TIDAK
PPH PASAL 21
TARIF PASAL 17 ATAS :
KUMULATIF PKP (PENGH. KUMULATIF PENGHASILAN PENGHASILAN BRUTO
BRUTO – PTKP) BRUTO

PPh Pasal 21 :
Peserta Kegiatan
TARIF PS. 17 DITERAPKAN ATAS :
JUMLAH BRUTO
PEMBAYARAN YANG BERSIFAT UTUH DAN TIDAK
DAPAT DIPECAH
YANG DITERIMA OLEH
PESERTA KEGIATAN
BERUPA UANG SAKU, UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH DAN PENGHARGAAN DAN IMBALAN
SEJENIS KEPADA :
• PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG
• PESERTA RAPAT, KONFERENSI, SIDANG, PERTEMUAN, ATAU KUNJUNGAN KERJA
• PESERTA ATAU ANGGOTA KEPANITIAAN
• PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN MAGANG
• PESERTA KEGIATAN LAINNYA

PPh Pasal 21
HONORARIUM JASA PRODUKSI, TANTIEM, PENARIKAN DANA PADA
GRATIFIKASI DAN BONUS DANA PENSIUN
DEWAN KOMISARIS / MANTAN PEGAWAI PESERTA PROGRAM
PENGAWAS BUKAN PEG. PENSIUN
TETAP
DITERAPKAN TARIF PASAL 17 X PENGHASILAN BRUTO KUMULATIF

PPh Pasal 21
Uang Pesangon, Manfaat Pensiun, THT, JHT
Pengenaan PPh Pasal 21
BAGI
PEGAWAI ATAS UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA
ATAU JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SECARA SEKALIGUS
DIATUR BERDASARKAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN KHUSUS
MENGENAI HAL DIMAKSUD

PPh Pasal 21
Penghasilan Yang Berasal Dari APBN/D
Pengenaan PPh Pasal 21
BAGI
Pejabat Negara
PNS
Anggota TNI/Polri
dan Pensiunannya
Atas penghasilan yang menjadi beban APBN/APBD
DIATUR BERDASARKAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN KHUSUS
MENGENAI HAL DIMAKSUD

PPh Pasal 26 :
WP Luar Negeri
20% Final
X
PENGHASILAN BRUTO
MEMPERHATIKAN KETENTUAN P3B
PPh Pasal 26 tidak bersifat final dalam hal orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri berubah status
menjadi Wajib Pajak dalam negeri

Penerima Penghasilan Tidak Ber NPWP
DIKENAKAN TARIF 20% LEBIH TINGGI
DIPOTONG PPH PASAL 21 120% DARIPADA SEHARUSNYA
JIKA BER NPWP
HANYA UNTUK PPH PASAL 21 TIDAK JIKA SUDAH BER NPWP
FINAL
BISA DIPERHITUNGKAN DENGAN PPH PASAL 21 BULAN-BULAN
BERIKUTNYA

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009
FASILITAS ATAS PPh PASAL 21 TERUTANG ATAS PENGHASILAN BRUTO
s.d. Rp 5 JUTA PER BULAN DITANGGUNG PEMERINTAH
FASILITAS INI HANYA DIBERIKAN UNTUK 3 KATEGORI USAHA:
PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN INDUSTRI PENGOLAHAN
PETERNAKAN, PERBURUAN,
KEHUTANAN

Saat Terutang
PPh Pasal 21/26
Bagi Penerima Penghasilan Bagi Pemotong PPh Pasal 21
SAAT DILAKUKAN PEMBAYARAN ATAU UNTUK SETIAP MASA PAJAK
SAAT TERUTANGNYA PENGHASILAN
AKHIR BULAN DILAKUKANNYA
PEMBAYARAN
ATAU
AKHIR BULAN TERUTANGNYA
PENGHASILAN

Hak dan Kewajiban
• Pemotong Pajak dan Penerima Penghasilan wajib mendaftarkan diri ke KPP
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
• Pegawai, Penerima pensiun berkala, serta bukan pegawai wajib membuat surat
pernyataan jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun/mulai menjadi Subjek
Pajak dalam negeri dan wajib menyerahkannya kepada Pemotong Pajak pada
saat mulai bekerja atau mulai pensiun
• Jika ada perubahan tanggungan keluarga, pegawai, penerima pensiun berkala
dan bukan pegawai, wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya
kepada Pemotong Pajak paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya
• Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh
Pasal 21/26 terutang untuk setiap bulan kalender.

Hak dan Kewajiban
• Pemotong Pajak wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal
21/26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan
PPh Pasal 21/26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpannya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
• Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21/26
untuk setiap bulan kalender dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan
yang bersangkutan nihil
• Jika dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21/26,
kelebihan tsb dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21/26 terutang pada bulan
berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21/26

Bukti Pemotongan
• Pemotong Pajak harus memberikan bukti pemotongan penghasilan yang diterima
atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 (satu)
bulan setelah tahun kalender berakhir
• Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti
pemotongan harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berhenti bekerja
• Pemotong Pajak harus memberikan bukti pemotongan kepada selain pegawai
tetap dan penerima pensiun berkala setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal
21/26
• Dalam hal dalam 1 (satu) bulan kalender, kepada satu penerima penghasilan
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pembayaran penghasilan, bukti pemotongan
dapat dibuat sekali untuk 1 (satu) bulan kalender
• Bentuk formulir pemotongan PPh Pasal 21/26 ditetapkan dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak tersendiri

Jatuh Tempo
Penyetoran dan Pelaporan
• PPh Pasal 21/26 yang dipotong untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor
Pos atau bank, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
• Pemotong Pajak wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21/26
untuk setiap Masa Pajak melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 ke
KPP, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
• Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran dan pelaporan bertepatan dengan hari
libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan dapat
dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Jatuh tempo penyetoran Jatuh tempo pelaporan

Lain-lain
• Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak tahun pajak yang
bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final
• Jumlah pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi bagi pegawai
tetap atau penerima pensiun berkala sebelum berNPWP yang telah
diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang bulan-bulan selanjutnya pada tahun
kalender berikutnya tidak termasuk kredit pajak
• Dalam hal WP mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maka PPh Pasal 21
yang telah dipotong tsb dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan untuk tahun pajak
yang bersangkutan
• Dalam hal SPT Tahunan menyatakan LB maka penyampaiannya harus dilakukan
paling lama 3 tahun sejak berakhirnya tahun pajak
• Jika disampaikan melebihi 3 tahun, SPT dianggap tidak disampaikan

Pegawai
• orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja
• baik sebagai pegawai tetap atau sebagai pegawai tidak tetap /
tenaga kerja lepas
• berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis
maupun tidak tertulis
• untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan
tertentu
• dengan memperoleh imbalan berdasarkan periode tertentu,
penyelesesaian pekerjaan, atau ketentuan lain
• termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan
negeri atau BUMN/D

Pegawai Tetap
• pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam
jumlah tetentu secara teratur
• termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas
yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan
perusahaan secara langsung
• termasuk pula pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk
suatu jangka waktu tertentu
• sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time)
dalam pekerjaan tersebut

Pegawai Tidak Tetap
• Pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila
pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan :
o Jumlah hari kerja,
o Jumlah unit hasil pekerjaan, atau
o Penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi
kerja

Bukan Pegawai
• Orang Pribadi selain pegawai
• yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk
apapun dari pemotong PPh Pasal 21/26
• sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu
• yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi
penghasilan

Peserta Kegiatan
• Orang Pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu
• terrmasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop),
pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya
• dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan
keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut