Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan sewa barang milik negara oleh badan usaha dalam rangka memberikan insentif. Dokumen menjelaskan tentang jenis kegiatan usaha, besaran tarif sewa, prosedur pengajuan sewa, dan penelitian kelayakan penyewaan barang milik negara.

1. KAITAN PEMBERIAN INSENTIF
KEPADA BADAN USAHA DALAM
BENTUKPEMANFAATAN FASILITAS
DENGAN MEKANISME PEMANFAATAN
BARANG MILIKNEGARA DALAM
BENTUKSEWA
(PMKNOMOR33 TAHUN 2012 TENTANG SEWA)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT BARANG MILIKNEGARA

2. KETENTUAN UMUMSEWA
 Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan
uang tunai.
Optimalisasi pemanfaatan BMN
yg belum/ tidak dipergunakan
dalam pelaksanaan tupoksi
Memperoleh fasilitas yang diperlukan
dalam rangka menunjang tugas dan
fungsi instansi Pengguna Barang
Mencegah penggunaan BMN oleh
pihak lain secara tidak sah.
Optimalisasi
Penunjang
Pengamanan
Tanah/bangunan.• Sebagian T/B
• Selain T/B
PIHAK YANG DAPAT MENYEWAKAN
PIHAK YANG DAPAT MENYEWA
2

3. JENIS KEGIATAN USAHAJENIS KEGIATAN USAHA
FAKTOR PENYESUAI SEWA
BISNIS
NON
BISNIS
SOSIAL
Kegiatan yang tidak menarik imbalan atas
barang atau jasa yang diberikan dan/atau tidak
berorientasi mencari keuntungan, a/l:
-pelayanan kepentingan umum tanpa pungutan
-kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan
-kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan/negara
-Kegiatan lain yang memenuhi kriteria sosial
Kegiatan yang berorientasi semata-
mata mencari keuntungan, seperti :
industri, perdagangan, jasa
Kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang
diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan ,
a/l :
pelayanan kepentingan umum dgn pungutan
penyelenggaraan pendidikan nasional
upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang
diperlukan dalam menunjang tusi
kegiatan lain yang memenuhi kriteria non bisnis
JENIS
KEGIATAN
USAHA
3

4. BENTUK KELEMBAGAANBENTUK KELEMBAGAAN
FAKTOR PENYESUAI SEWA
Kategori I Ruang lingkup
a. Swasta/
Perorangan
 Perorangan
 Persekutuan Perdata
 Persekutuan Firma
 Persekutuan Komanditer
 Perseroan Terbatas
 Lembaga/organisasi internasional/asing
b. BUMN/D  Badan Usaha Milik Negara
 Badan Usaha Milik Daerah
c. Badan hukum
milik negara
 Bank Indonesia
 Lembaga Penjamin Simpanan
 Badan hukum yang dimiliki negara
 Badan hukum internasional asing
d. Lembaga pen-
didikan asing
Lembaga pendidikan asing yang
menyelenggarakan pendidikan di Indonesia
Kategori II Ruang Lingkup
a. Yayasan UU 16 /2001 jo. UU 28/2004
b. Koperasi  Koperasi primer
 Koperasi sekunder
c. Lembaga
Pendidikan
Formal
 Lembaga pendidikan anak usia dini
formal
 Lembaga pendidikan dasar
 Lembaga pendidikan menengah
 Lembaga pendidikan tinggi
d. Lembaga
Pendidikan
Non Formal
 Lembaga kursus
 Lembaga pelatihan
 Kelompok belajar
 Pusat kegiatan belajar masyarakat
 Majelis taklim
 Satuan pendidikan yang sejenis
Kategori III Ruang Lingkup
a. Lembaga Sosial
Termasuk lembaga internasional/asing yang
menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan dan/atau
keagamaan di Indonesia
b. Lembaga Kemanusiaan
c. Lembaga Keagamaan
d. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan
Negara
 Persatuan/perhimpunan PNS/TNI/POLRI
 Persatuan/perhimpunan istri PNS/TNI/POLRI
 Unit penunjang lainnya
(UU 25/1992)
4

5. BESARANBESARAN
FAKTOR PENYESUAI SEWAFAKTOR PENYESUAI SEWA
TAHUN
100%100%
HARI
160%160%
BULAN
130%130%
JAM
190%190%
PERIODESITASPERIODESITAS
Kategori BISNIS (A)
NON
BISNIS (B)
SOSIAL (C)
I 100% 50% 10%
II 100% 40% 5%
III 100% 30% 5%
5

6. BESARAN TARIF SEWABESARAN TARIF SEWA
FORMULA DASARFORMULA DASAR
TARIF
SEWA BMN
TARIF
POKOK
SEWA BMN
FAKTOR
PENYESUAI
SEWA
Tarif Pokok
Sewa Tanah
Tarif Pokok
Sewa
Bangunan
Tarif Pokok Sewa Tanah
dan Bangunan
Tarif Pokok
Sewa Selain
T/B
Tarif Pokok
Prasarana
Bangunan
Faktor
variabel sewa
tanah (3,33%)
Luas tanah
Nilai tanah
Faktor
variabel sewa
bangunan
(6,64%)
Luas
bangunan
Nilai
bangunan
Faktor
variabel
prasarana
bangunan
(6,64%)
Luas
bangunan
Dihitung dan
ditetapkan
oleh
Pengguna
berkoordinasi
dgn instansi
terkait
Formula sewa
Nilai sewa
atau
Tarif Pokok Sewa T/B berikut Prasarana
Jenis Kegiatan
Usaha
Bentuk
Kelembagaan
Periodesitas
Per Tahun
Per Bulan
Per Hari
Per Jam
Bisnis
Non-Bisnis
Sosial
Kategori I
Kategori II
Kategori III
NS = (3,33% x Lt x Nt) +(6,64% x Lb x Nb) + (6,64% x Hp x Np)
6

7. BESARAN TARIF SEWABESARAN TARIF SEWA
FORMULA DASARFORMULA DASAR
 Perhitungan, pengajuan usulan, persetujuan, penetapan, perjanjian dan pembayaran besaran tarif sewa
menggunakan mata uang setempat.
 Jika nilai usulan lebih besar dari hasil perhitungan, nilai yang dicantumkan dalam surat persetujuan
Sewa adalah sebesar usulan sewa
Tanah/
bangunan
• Sebagian T/B
• Selain T/B
PENETAPAN OLEH:PENETAPAN OLEH:
Surat
persetujua
n
Keputusan
Sewa
Perjanjian
Sewaatau
TARIF SEWA
BMN
TARIF POKOK
SEWA BMN
FAKTOR
PENYESUAI SEWA
TARIF DASARSEWA:TARIF DASARSEWA:
 Tanah/bangunan
 Sebagian T/B dgn nilai
buku > Rp500 juta
 Mengkaji usulan sewa
dari Pengguna
DIGUNAKAN OLEH:DIGUNAKAN OLEH:
 Sebagian T/B dgn
nilai buku < Rp500
juta
 Selain T/B
7

8. TERIMAKASIH
DIREKTORAT BARANG MILIKNEGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
GEDUNG SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA LT.11 UTARA, JALAN LAPANGAN
BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710

9. DASARHUKUM
 PPNOMOR35 TAHUN 2007
Tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan
Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan
Perekayasaan, Inovasi, Dan Difusi Teknologi
 PERMEN RISTEKNOMOR1 TAHUN 2012
Tentang Bantuan Teknis Penelitian dan
Pengembangan Kepada Badan Usaha
 PMKNOMOR33 TAHUN 2012
Tentang Sewa

10. ALOKASI SEBAGIAN
PENDAPATAN
BADAN USAHA
a. Badan Usaha
Swasta
berbentuk
Perseroan
Terbatas
b. BUMN
c. BUMD
d. Koperasi.

11. PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN
KEMAMPUAN PEREKAYASAAN, INOVASI,
DAN DIFUSI TEKNOLOGI
Penelitian,
pengembangan
dan/atau
penerapan
teknologi
Pemanfaatan hasil
penelitian dan
pengembangan
perguruan tinggi
dan/atau lembaga
penelitian dan
pengembangan
Badan Usaha dapat melakukan kemitraan dengan
lembaga penelitian dan pengembangan dalam
bentuk:
Lisensi Kerjasama
Pelayanan jasa ilmu
pengetahuan dan
teknologi

12. KEMITRAAN
Lisensi Kerjasama
Pelayanan Jasa Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
Dilaksanakan atas
dasar izin dari
pemegang hak
kekayaan intelektual
berdasarkan
perjanjian pemberian
hak untuk menikmati
manfaat ekonomi dari
suatu hak yang
diberikan
perlindungan dalam
jangka waktu dan
syarat tertentu.
Dilaksanakan atas
dasar hubungan
timbal balik dengan
berprinsip
mempertukarkan
dan/atau
mengintegrasikan
sumber daya
tertentu untuk
mendapatkan
keuntungan
sinergis
Dilaksanakan antara
lain dalam bentuk
pendidikan dan
pelatihan dan/atau
bentuk-bentuk
interaksi antara
penyedia dan
pengguna jasa ilmu
pengetahuan dan
teknologi.

13. INSENTIF
 Badan Usaha yang mengalokasikan sebagian
pendapatan untuk peningkatan kemampuan
perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi dapat
diberikan insentif.
 Insentif berbentuk:
1.Insentif perpajakan;
2.Kepabeanan; dan/atau
3.Bantuan teknis penelitian dan pengembangan (dapat
berupa penempatan tenaga ahli dan/atau
pemanfaatan fasilitas laboratorium di lembaga
penelitian dan pengembangan pemerintah)

14. Inventarisasi Jenis PNBPterkait
Pemanfaatan Aset dalamPNBP
Kementerian/Lembaga
Surat Menteri Keuangan Nomor S-420/MK.02/2011
tanggal 25 Juli 2011 tentang himbauan Inventarisasi
PNBP dengan kriteria:
a.Pemanfaatan aset dalam rangka pelaksanaan tupoksi
akan diatur dalam RPP/PP tentang Jenis dan Tarif Atas
Jenis Yang berlaku Pada Kementerian/Lembaga
b.Pemanfaatan aset yang tidak terkait atau tidak dalam
rangka mendukung pelaksanaan tupoksi, akan diatur
mengikuti ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara dan PMK Nomor
96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara

16. PENGAJUAN SEWA
PERMOHONAN/USULAN SEWA
Sebagian
Tanah/
Bangunan
CALON PENYEWA
menyampaikan
dokumen permohonan
Tanah/
Bangunan
Selain
Tanah/
Banguna
n
PENGELOLA BARANG
melakukan penelitian
atas kelayakan
penyewaan
PENGGUNA BARANG
mengajukan usulan
kepada Pengelola
Barang untuk
menyewakan BMN
berdasarkan :
Kajian pengguna
barang atau
Permohonan calon
penyewa
PENGGUNA BARANG
mengkaji permohonan dan
menyiapkan dokumen usulan
Selain
T/B
FORMULA
SEWA
BESARAN
SEWA
PENGGUNA BARANG
mengkaji permohonan dan
menyiapkan dokumen usulan
Sebagi
an T/B
Nilai BMN >
Rp500 juta
Nilai BMN <
Rp500 juta
PENGGUNA BARANG
menghitung nilai BMN untuk
dihitung dalam formula sewa
16

17. Penilaian DalamRangka Sewa BMN
Penilaian
17
BMN Sebagian Tanah dan/atau
Bangunan
Nilai Buku
sampai dengan
Rp500.000.000,-
Nilai Buku
sampai dengan
Rp500.000.000,-
SYARAT
1. Nilai Buku tercatat dlm Daftar/Laporan Barang
Pengguna/Kuasa Pengguna sepanjang nilai wajar
atas tanah tidak ada; atau
2. Indikasi nilai yg mencerminkan perkiraan nilai tanah
sepanjang nilai wajar dan nilai buku tidak ada.
Tidakperlu
dilakukan
penilaian oleh
Penilai DJKN
Penaksiran oleh
Pengguna
Barang dgn
Formula Tarif
Sewa

18. PENELITIAN USULAN SEWA
KAJIAN ATAS PERMOHONAN/USULAN SEWA
PENGELOLA BARANG
menugaskan Penilai untuk
melakukan penilaian
Tanah/
Bangunan
Selain
Tanah/
Bangunan
PENGELOLA BARANG
melakukan penelitian atas
kelayakan penyewaan
Dalam melakukan penelitian, Pengelola
Barang dapat meminta keterangan kepada
Pengguna Barang yang menyerahkan
BMN yang diajukan untuk disewakan
Sebagian Tanah/
Bangunan
Pengelola Barang
melakukan kajian
formula sewa
PENGELOLA BARANG
menghitung besaran sewa
Besaran Sewa =
Tarif Pokok Sewa x
Faktor Penyesuai Sewa
Pengelola Barang
melakukan kajian
kelayakan
penyewaan
Dalam hal terdapat usulan Sewa dari
beberapa calon penyewa dalam waktu yg
bersamaan, Pengelola Barang
menentukan penyewa dengan didasarkan
pada pertimbangan:
aspek pengamanan & pemeliharaan
BMN
usulan Sewa yg paling menguntungkan
Persetujuan/
Penolakan
18

19. PERJANJIAN SEWA
PROSEDUR SEWA BARANG MILIK NEGARA
PENGGUNA
BARANG
menerbitkan
keputusan
sewa
Persetujua
n sewa
Tanah/
Bangunan
Selain
Tanah/
Bangunan
Sebagian
Tanah/
Bangunan
PENGELOLA BARANG
melakukan
penandatanganan sewa
dengan penyewa
Per
Tahun
Per Bulan
Per Hari
Per Jam
PENGGUNA
BARANG
melakukan
penandatanganan
sewa dengan
penyewa
CALON PENYEWA
menyampaikan
dokumen
permohonan
19

20. JANGKA WAKTUJANGKA WAKTU SEWASEWA
PERIODESITASPERIODESITAS SEWASEWA
PERPANJANGAN SEWAPERPANJANGAN SEWA
Per Tahun Per Bulan Per Hari Per Jam
3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari - -
Sebelumberakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana permohonan sewa pertama kali
JANGKA WAKTU SEWA:JANGKA WAKTU SEWA:
Paling lama 5 (lima) tahun
sejak ditandatanganinya perjanjian
Tanah/
bangunan
• Sebagian T/B
• Selain T/B
PENETAPAN JKWAKTU SEWAPENETAPAN JKWAKTU SEWA
PERIODESITAS SEWA:PERIODESITAS SEWA:
20

21. ditandatangani oleh pihak penyewa dan dilakukan di kertas bermaterai cukup
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan (UU 13 Tahun 1985 dan PP 42
Tahun 2000)
Rp6.000,-Rp6.000,-
Pasal 12 PP42/2000
PERJANJIANPERJANJIAN
SEWA BMNSEWA BMN
 Salinan perjanjian sewa disampaikan kepada Pengelola Barang paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sejak ditandatangani.
 Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian ditanggung oleh Penyewa.
 Perjanjian sewa-menyewa paling kurang memuat:
 dasar perjanjian;
 para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 jenis, luas atau jumlah barang;
 besaran sewa, dan jangka waktu, termasuk periodesitas sewa;
 peruntukan sewa termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk
kelembagaan penyewa
 tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka
waktu penyewaan;
 hak dan kewajiban para pihak; dan
 hal lain yang diatur dalam persetujuan Pengelola Barang dan keputusan Pengguna
Tanah/
bangunan
• Sebagian T/B
• Selain T/B
 Penyewaan BMN dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa:
21

22. PEMBAYARAN SEWAPEMBAYARAN SEWA
SEWA BMNSEWA BMN
Kategori Jumlah Waktu Cara Pembuktian
Per Tahun Sekaligus 2 (dua) hari kerja
sebelum
penandatanganan
perjanjian
Setor ke Kas Umum
Negara
Bukti setor
Per Bulan Sekaligus
Per Hari Sekaligus
Sebelum
penandatanganan
perjanjian
- Secara tunai kepada
pejabat pengurus
BMN
- Setor ke rekening
kas bendahara
penerimaan
Bukti setor/
kuitansiPer Jam Sekaligus
BMN luar
negeri
dengan
pembayaran
di luar negeri
Sekaligus
1 (satu) hari
sebelum
penandatanganan
perjanjian
Setor ke rekening kas
bendahara
penerimaan
Bukti setor
22