Your SlideShare is downloading. ×
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Memahami Kerjasama ASEAN - AFTA

93,474

Published on

Published in: Business
2 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
93,474
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
887
Comments
2
Likes
8
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. MEMAHAMI KERJASAMAEKONOMI PERDAGANGAN ASEAN - AFTADENGAN MITRA DAGANG LAINNYA LAINNYA Oleh : Bermand HutagalungLembaga Studi Fenomena Globalisasi
  • 2. 2 Bab . 1 Pendahuluan Pada 8 Agustus 1967, para pemimpin lima negara di kawasan AsiaTenggara, yakni Malaysia, Filipina, Indonesia, Singapura dan Thailandberkumpul di Bangkok dan sepakat meluncurkan Deklarasi ASEAN gunamembentuk Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Association of SouthEast Asian Nations/ASEAN). Deklarasi Bangkok ini memuat kesepakatan dantekad bersama negara anggota ASEAN untuk menjadikan kawasan AsiaTenggara menjadi kawasan terpadu. Untuk itu negara anggota ASEAN sepakatuntuk menjalin hubungan persahabatan, dan kerjasama melalui usaha danperjuangan bersama, serta dengan penuh hikmat bertekad mengantarkanseluruh bangsa Asia Tenggara menuju kedamaian, kebebasan dan kemakmuranbersama. Dalam deklarasi ini juga ditegaskan ASEAN terbuka bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya, yang ingin turut bergabung menggalangkerjasama, sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan ASEAN. Kemudian menyusul ikut bergabung beberapa negara di kawasan AsiaTenggara lainnya, yakni Brunei Darussalam pada 8 Januari 1984, Vietnam (28Juli 1995), Laos dan Myanmar (23 Juli 1997), dan belakangan Kamboja (30 April1999). Dengan Dengan bergabungnya negara-negara CLMV (Kambodya, Laos,Myanmar, dan Vietnam), sudah ada 10 negara Asia Tenggara yang bernaungdibawah panji ASEAN, dengan jumlah penduduk 550 juta jiwa, atau 8.5% daritotal penduduk dunia. Karakteristik, perekonomian negara-negara anggota ASEAN sangatberagam, jika dilihat dari jumlah penduduk, tingkat pendapatan, dan strukturekonominya. Dilihat dari jumlah penduduk, Indonesia dengan penduduk 215juta adalah yang terbesar dan Brunei dengan penduduk 365 ribu jiwamerupakan yang terkecil. Dalam hal tingkat pendapatan, Singapura dengantingkat pendapatan tertinggi (US$. 20,515 perkapita) dan struktur perekonomianyang didominasi sektor jasa, berada diujung depan dan tiga negara Myanmar(US$ 140 perkapita), Kambodya (US$ 300 perkapita) dan Laos (U5$ 330perkapita) dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor pertanian beradadiujung lainnya.
  • 3. 3 Adapun maksud dan tujuan pembentukan ASEAN antara lain adalah : 1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial dan pembangunan budaya di kawasan Asia Tengara, melalui kerjasama di berbagai bidang dalam semangat kebersamaan dan kemitraan demi mewujudkan masyarakat Asia Tenggara yang dama dan sejahtera, 2) Memelihara perdamaian dan stabilitas kawasan melalui pengembangan sikap saling menghormati sistem peradilan dan peraturan perundangan yang berlaku di setiap negara anggota sesuai dengan asas-asas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam menjalin hubungan persahabatan dan kerjasama, negara anggotaASEAN sepakat untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar ASEAN yang telahdimatangkan dan diikrarkan pada Pertemuan ASEAN I tanggal 24 Februari1976, sebagai berikut : 1) Negara anggota harus saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial dan integritas bangsa masing-masing, 2) Negara anggota berhak penuh untuk mempertahankan eksistensi negara masing-masing dari intervensi, subversi, atau paksaan dari pihak manapun, 3) Negara anggota tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota lainnya, 4) Perbedaan pendapat atau perselisihan diantara negara anggota diselesaikan dengan cara-cara damai, 5) Negara anggota menghindarkan ancaman atau penggunaan kekuatan, 6) Kerjasama antar negara dilaksanakan secara efektif. Setelah terbentuknya ASEAN, tiga dasawarsa kemudian, pada 15Desember 1997 bertempat di Kuala Lumpur para petinggi negara anggotaASEAN berkumpul dan sepakat untuk menegaskan ulang maksud dan tujuanASEAN, khususnya yang terkait dengan upaya mewujudkan kawasan AsiaTenggara yang damai dan sejahtera. Dalam talian ini disepakati bahwa,peningkatan kerjasama regional dalam semangat kesetaraan dan kemitraan,perlu semakin digalakkan. Kerjasama regional ASEAN pun diperluas, tidakhanya melibatkan negara Anggota ASEAN, melainkan dengan negara sahabatlainnya melalui pengembangan hubungan dialogis dalam rangka membahaskerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Mitra dialog ASEAN terus bertambahsehingga antara lain meliputi China, Jepang Korsel, India, Uni Eropa, AmerikaSerikat (AS), Kanada, Rusia, Australia dan Selandia Baru. Selain itu ditetapkan visi masa depan ASEAN 2020 yang intinyamenyatakan: negara anggota akan selalu bersikap terbuka, hidup berdampingan
  • 4. 4satu sama lain dalam kedamaian, keutuhan dan kesejahteraan, serta menjalinikatan kemitraaan demi mewujudkan sebuah Komunitas Asia Tenggara yangsaling menghargai dan penuh saling pengertian. Asia Tenggara di masa depanmerupakan kawasan terpadu, wadah bagi bagi kepentingan setiap negaraanggota, zona damai dan berdaulat yang netral. Pada 2020, Asia Tenggara harussudah menjadi sebuah kawasan damai, aman dan utuh, serta terbebas darikonflik kepentingan antar negara, dan terbebas dari berbagai bentukkemungkinan kekuatan senjata. Secara organisatoris kegiatan administratif ASEAN diselenggarakan olehsebuah sekretariat bersama yang dikenal sebagai Sekretariat ASEAN danberkantor di Jakarta. Sekretariat ASEAN juga menyediakan data statistik(ASEAN Statistical Yearbook) dan informasi lainnya menyangkut ASEAN,yang disajikan dalam bentuk publikasi tercetak maupun dalam bentukmultimedia CD Rom interaktif, yang semuanya dapat diperoleh di SekretariatASEAN yang beralamat di Jl Sisingamangaraja No. 70A Jakarta, 12110, telepon(6221) 7262991/7243372, fax (6221) 7398234/7243504, emai : lim@asean.or.id.Untuk mempercepat proses integrasi ASEAN di masa depan peran SekretariatASEAN tentunya perlu lebih diberdayakan dengan memberikan cakupan tugas,kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas, tidak sekedar melaksanakankegiatan administrasi.Pembentukan AFTA Kerjasama regional dalam bidang ekonomi dikalangan negara-negaraanggota ASEAN kemudian lebih dikongkritkan dalam wujud pembentukanKawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA). Embrio pembentukan AFTA inisebenarnya sudah muncul sejak lama, yakni sejak Oktober 1991, pada PertemuanPejabat Ekonomi Senior (SEOM) ASEAN di Kuala Lumpur, dimana para menteriekonomi ASEAN sepakat mengamandemen usulan Thailand untuk membentukAFTA dan selanjut pada pertemuan AEM ke 23 di Kula Lumpur, disepakatipembentukan sebuah kawasan perdagangan bebas regional ASEAN dalamkurun waktu 15 tahun. Embrio pembentukan AFTA ini kemudian dicetuskan kembali padakonferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN IV di bulan Januari 1992, yangdiselenggarakan di Singapura. Setahun kemudian, pada Januari 1993 AFTAmulai diluncurkan. Para pemimpin ASEAN sepakat menandatangani deklarasipembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dan mensyahkanperjanjian dalam Kerangka Meningkatkan Kerjasama Ekonomi ASEAN(Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation). Dalamhubungan ini, semua negara ASEAN sepakat untuk mengemban pelaksanaanAFTA yang pembentukannya berlangsung selama 15 tahun. Selama kurun
  • 5. 5waktu tersebut, negara anggota ASEAN harus mengikuti program penurunantarif bea masuk semua jenis barang (dengan beberapa perkecualian), hinggamencapai 0 – 5 % pada 1 Januari 2008. Dalam rangka mewujudkan pembentukan zona perdagangan bebas ini,negara ASEAN sepakat menghapus hambatan-hambatan perdagangan secarabertahap, guna membentuk pasar yang lebih bebas diantara sesama negaraanggota. Termasuk di dalamnya penurunan tariff bea masuk atas barang-barangyang diperdagangkan oleh anggota ASEAN, dan penghapusan kuota danhambatan non tariff lainnya yang dapat membatasi arus barang impor darisesama negara anggota ASEAN. Namun negara anggota ASEAN masihdiperkenankan untuk mengatur sendiri tariff bea masuk barang impor darinegara-negara non ASEAN. Secara ringkas pembentukan AFTA dapat digambarkan sebagai berikut.Pada bulan Desember 1992, para kepala pemerintahan dari enam negara di AsiaTenggara menandatangani ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang bertujuanuntuk menjadikan wilayah Asia Tenggara sebagai Kawasan Perdagangan Bebas(Free Trade Area). Kesepakatan ini diwujudkan dalam implementasi skemaCEPT (Common Effective Preferential Tariff) yang mulai berlaku sejak 1 Januari1994. Melalui skema CEPT ini, tarif bea masuk, untuk sebagian besar produkditurunkan secara bertahap sehingga menjadi 0 - 5% pada awal Januari tahun2008. Sesuai dengan perkembangan trend globalisasi dunia, target waktupenurunan tariff dipercepat menjadi awal Januari 2003 sesuai dengankesepakatan para kepala pemerintahan ASEAN pada 1996. Sedangkan untuknegara-negara Indochina diberikan waktu yang lebih lama, yaitu tahun 2004untuk Vietnam, 2006 untuk Laos dan Myanmar serta 2008 untuk Kamboja,mengingat mereka masuk menjadi anggota ASEAN belakangan. Tahapselanjutnya, untuk menciptakan perdagangan bebas tersebut, disepakati untukmenghapuskan seluruh tarif bea masuk pada tahun 2010 (untuk 6 anggota seniorASEAN), 2012 untuk Vietnam, 2014 untuk Myanmar dan Laos, serta 2016 untukKamboja. Dalam pelaksanaannya, ASEAN sudah menghapus tarif bea masuklebih dari setengah pos tarif yang berlaku pada akhir 2002. Dari paparan diatas jelas bahwa Kawasan Perdagangan Bebas SEAN(ASEAN Free Trade Area/AFTA) sebenarnya sudah terbentuk dan diberlakukansejak 2002. Namun berbagai kekhawatiran masih saja muncul kepermukaan,sehubungan dengan implementasi AFTA ini. Eksistensi AFTA dinilai sebagaiancaman yang bisa mendesak posisi usaha perdagangan dan industri domestik.Implementasi AFTA berarti membuka kran impor sebesar-besarnya dan hanyaakan membuat barang impor membanjiri pasar dalam negeri. Membuka pintu
  • 6. 6pasar domestik menjadi pasar bebas yang ini hanya akan menguntungkan parapelaku bisnis Singapura, Thailand dan Malaysia. Semua ini sebenarnya terjadi hanya karena kekurang pahaman ataukesalahan penafsiran dari pengertian, maksud, tujuan dan target dari AFTA.Kata “bebas” dalam frasa “pasar bebas” diartikan sebagai segalanya (barang,jasa, modal, tenaga ahli asing, dlsb), dibiarkan serba bebas menyerbu pasardomestik. Padahal, singkatnya, AFTA hanya membuat arus perdagangan barangdi kawasan ASEAN menjadi semakin bebas dan lancar melalui pelaksanaanprogram eliminasi tariff dan habatan non tariff, agar arus barang diantara negaraanggota ASEAN semakin lancar dan volumenya meningkat. Implementasipenurunan tariff pun diberlakukan secara bertahap. Tidak drastis. AFTA berlaku menyeluruh di semuah wilayah 10 negara anggotaASEAN. Luas kawasan pasar bebas ini mencapai 4.495.493 kilo meter. Inimerupakan suatu pasar kawasan yang sangat potensial, karena secarakeseluruhan memiliki populasi penduduk sekitar 500 juta jiwa dengan ProdukDomestik Bruto (PDB) lebih dari 735 miliar dolar AS dan nilai perdagangan lebihdari 720 miliar dolar AS pertahun. Di kawasan pasar bebas Asia Tengara ini arusbarang sesama negara anggota ASEAN diupayakan bebas keluar masuk denganhambatan tariff maksimal hanya sekitar 5 %. Selain itu terbebas pula darihambatan non tariff jika barang yang diperdagangkan memenuhi syaratkandungan ASEAN (ASEAN content) termasuk kandungan lokal (local content)minimal 40 %, atau kandungan impor (import content) non-ASEAN tidakmelebih 60 %. Penurunan tariff ini akan terus berlangsung secara bertahaphingga tahun 2010, dimana tarif produk impor dari negara anggota ASEAN akanturun menjadi 0 %. Pada awalnya implementasi AFTA direncanakan akan di mulai pada2008. Namun pada sekitar 1994, para menteri ekonomi ASEAN bertemu diChiang Mai, Thailand. Kala itu negara-negara ASEAN memang tengahmenikmati laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bahkan laju pertumbuhanekonomi Indonesia masih bisa melebih 7 % pertahun. Kondisi ekonomi yangbaik ini membuat petinggi ekonomi ASEAN kala itu berpikir sangat optimistentang masa depan ASEAN, dan sepakat untuk mepercepat implementasiAFTA menjadi 2003 dan belakangan pada pertemuan ASEAN 14 September 2001di Hanoi para pemimpin ASEAN memajukan lagi pelaksanaan AFTA menjadi 1Januari 2002. Maka, mulai awal tahun 2002 itu diberlakukan secara efektif tariffpada kisaran 0 – 5 %. Penurunan tariff berlangsung secara bertahap. Pada 1993,misalnya, tariff rata-rata ASEAN tercatat sekitar 12,76 %. Pada 1999 tarif rata-rata ini telah diturunkan menjadi sekitar 4,77 %, pada 2000 turun menjadi 3,87dan pada 2003 terus menurun menjadi 2,68 %.
  • 7. 7 Dari tabel diatas, tampak bahwa negara di kawasan Asia Tenggara yangpaling liberal dalam perdagangan internasionalnya adalah Singapura denganrata-rata tariff selama periode pengamatan diatas, hanya 0,00 %. Jadi tidaklahaneh jika negara ini dikenal sebagai negara dagang (trading nation) yangpertumbuhan ekonominya banyak bergantung pada sektor perdaganganinternasionalnya. Singapura telah berkembang menjadi pusat perdaganganinternasional dan pusat distribusi barang di kawasan Asia Tenggara menujupasar global. Yang kedua adalah Brunei dengan tariff rata-rata menurun dari1,35 % pada 1998, menjadi 0,87 % pada 2003. Sementara Malaysia berada padaposisi ketiga dengan tariff rata-rata menurun dari 3,58 % pada 1998 menjadi 2,06% pada 2003. Liberalisasi perdagangan tidak dapat dipungkiri, memiliki dampak positifpada pertumbuhan volume perdagangan dan ekonomi pada umumnya. Takheran jika negara-negara yang cenderung ke arah liberal dalam perdagangannyaseperti Singapura dan Malaysia menjadi negara yang paling maju perdagangandan perekonomiannya di kawasan Asia Tenggara. Yang menarik, negaraanggota yunior ASEAN, seperti Vietnam juga memiliki pergeseran paradigmakearah “outward looking”. Sebagai negara berkembang yang belakanganmerdeka, Vietnam ternyata tidak berorientasi pada “inwardlooking” yangberpotensi mendorong timbulnya proteksi industri dalam negeri yang bisamenyebabkan industri domestik menjadi manja dan kehilangan daya saing, sertamembebani konsumen produk industri tersebut dengan harga tinggi akibat“downstream effect” dari tingkat proteksi yang berlebihan. Vietnam malah cenderung mengarah ke liberalisasi perdagangan dengantariff rata-rata terus menurun dari 6,06 % pada 1998 menjadi 2,02 % pada 2003.Tak heran jika diantara 4 negara anggota yunior ASEAN, bahkan di kalangannegara ASEAN lainnya Vietnam dikenal sebagai pendatang baru yang palingmaju pertumbuhan perdagangan dan ekonominya. Vietnam juga menjadi lokasiinvestasi yang lebih aktraktif dimata investor asing ketimbang empat negaraYunior ASEAN lainnya. Vietnam bahkan kini dipertimbangkan sebagai pesaingIndonesia dalam menarik investasi asing dan sebagai tempat basis produksiperusahaan manufaktur asing. Pada tahap permulaan, AFTA baru diberlakukan pada enam anggotasenior ASEAN (ASEAN-6) yakni Malaysia, Indonesia, Singapura, ThailandBrunei Darussalam. Empat anggota junior lainnya (ASEAN-4) menyusulkemudian, dengan urutan sebagai berikut: Vietnam pada 2006, Laos danMyanmar pada 2008, serta Kamboja pada 2010. Adapun tujuan dari AFTA adalah meningkatkan daya saing ASEANdalam memasuki pasar bebas dunia, dimana Asia Tenggara harus menadi sentra
  • 8. 8produksi berbasis teknologi. Untuk itu, negara anggota harus melakukanliberalisasi perdagangan melalui penghapusan tariff bea masuk dan berbagaihambatan non tariff atas barang-barang yang diperdagangkan di kawasanASEAN. Liberalisasi ini tidak mencakup perdagangan jasa. Terbatas hanya padaperdagangan barang. Pembentukan kawasan perdagangan bebas ini memungkinpergerakan barang di diantara sesama negara anggota ASEAN menjadi semakinbebas dan lancar dan pada tingkat harga yang lebih ekonomis (karena dampakpenurunan bea masuk) sehingga menguntungkan konsumen di kawasan iniyang pada gilirannya diharapkan akan lebih banyak membeli barang hasilproduksi ASEAN. Dengan demikian, diharapkan nilai dan volume perdaganganintra ASEAN bisa semakin meningkatkan. Liberalisasi ini juga diharapkanmendorong terwujudnya kerjasama dan pada gilirannya integrasi industri dikawasan ASEAN yang mendorong timbulnya efesiensi dan daya saing yangtinggi. Dengan semakin meningkatnya perdagangan intra ASEAN,meningkatnya efesiensi dan daya saing, yang menjadi pemicu pertumbuhanindustri regional, para pemodal di kawasan ASEAN akan melihat kawasan inimenjadi semakin atraktif dan merasa lebih diuntungkan dan pada gilirannyaakan mendorong investor lama menambah modalnya dan bahkan menarikinvestor baru dari manca negara untuk masuk menanamkan modalnya ke dalamkawasan ASEAN. Semua ini pada gilirannya diharapkan akan dapat mendorongpeningkatan laju pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Target atau sasaran dari AFTA adalah menurunkan tarif bea masukbarang impor dari sesama negara anggota ASEAN sampai 0 % dan berlakuuntuk semua jenis barang. Target ini sudah harus tercapai pada tahun 2010 dikalangan 6 anggota senior ASEAN dan pada 1015 khusus bagi 4 anggota juniorASEAN. Implementasi AFTA diatur melalui mekanisme khusus yang bisa diterimaoleh semua negara anggota. Mekanisme ini tercakup dalam Skema TariffPreferensi Yang Efektif dan Berlaku Umum/Sama diantara negara anggotaASEAN (Common Effective Prerefential Tariff/CEPT). Pemberlakuan CEPTbersifat wajib, bukan sukarela (voluntary). Begitu suatu produk yang sudahdipilih berdasarkan sektornya (produk manufaktur, barang modal dan produkpertanian) dimasukkan kedalam Skema CEPT, semua negara peserta harusmematuhinya. Seluruh negara anggota ASEAN, sesuai perjanjian CEPT, diwajibkanuntuk menurunkan tariff bea masuk aneka barang yang diimpor dari negaraanggota, menjadi 0 – 5 % pada 2003 untuk negara anggota senior dan 2010 untukanggota junior. Sebelum mencapai batas waktu tersebut, masing-masing anggota
  • 9. 9boleh memberlakukan program penurunan tariff sesuai kondisi masing-masingnegara, sedang pemberlakuan tariff kepada negara non anggota ASEAN tetapdipertahankan sesuai keperluan masing-masing anggota ASEAN. Disamping itu,semua anggota juga juga harus mematuhi ketentuan program penghapusan nontariff atas semua jenis barang yang diperdagangkan diantara sesama negaraanggota ASEAN. Produk dalam skema CEPT dimuat didalam suatu daftar produk yangdiajukan oleh negara anggota untuk dimasukkan ke dalam skema tersebut.Daftar ini meliputi cakupan produk yang terdiri dari 98 bab, uraian barangberikut Kode HS (Harmonized System), yang didalamnya terdapat DaftarInklusif (Inclussion List/IL), Daftar Ekslusif Sementara (Temporary ExclusionList/TEL), Daftar Sensitif (Sensitive List/SL) dan Daftar Pengecualian Umum(General Exception/GE). Selain itu, juga dilengkapi dengan jadwal ProgramPengurangan Tariff Jalur Normal dan Jalur Cepat hingga tahun 2010. Daftardiluar daftar Inklusif, berisi produk-produk yang tidak atau belum disertakandalam program penurunan tariff. Daftar Inklusif memuat daftar produk yang sudah mengalami liberalisasimelalui penurunan atau pembebasan tariff dan eliminasi hambatan non tariff.Tarif barang dalam daftar ini sudah harus diturunkan maksimal 20 % pada 1998,seterusnya menjadi 0 – 5 % pada 2003 (berlaku pada anggota senior ASEAN) .Sedang untuk empat anggota yunior berlaku belakangan. Vietnam pada 2006,Laos dan Myanmar pada 2008 serta Kamboja pada 2010. Penurunan tariff iniakan terus berlangsung hingga menjadi 0 % pada tahun 2010 bagi anggota seniorASEAN dan pada tahun 2015 bagi keempat anggota yunior ASEAN. Produk yang masuk dalam Daftar Ekslusif Sementara (produk plastik,kendaraan dan produk kimia), khususnya untuk negara anggota yang belumsiap menjalankan program penurunan tariff, masih terbebas dari liberalisasiperdagangan. Indonesia, misalnya, pernah mengusulkan untuk menundapenurunan tariff 66 produk kimia dan plastik hingga tahun 2003, sedangMalaysia untuk kendaraan bermotor sampai 2005. Namun pada saatnya,produk tersebut harus dimasukkan dalam program penurunan tariff menjadi 0 –5 %. Sejak 1996, setiap tahun masing-masing negara anggota ASEANmemasukkan 20 % dari item produk ekspor ke dalam Daftar Inklusif, baikmelalui Program Jalur Normal maupun Jalur Cepat. Dalam skema CEPT, diakui juga jenis produk yang tergolong sensitif(meliputi produk pertanian: beras, gula, gandum, bawang putih dan cengkeh).Produk ini dimasukkan kedalam Daftar Produk Sensitive (Sensitive List). Untukproduk semacam ini diberi kesempatan lebih lama sebelum dimasukkan dalamdaftar Inklusif. Penurunan tariff 0 – 5 %, penghapusan hambatan non tariff baru
  • 10. 10diberlakukan pada 2010 khusus untuk 6 anggota senior ASEAN dan 2018 untuk4 anggota yunior ASEAN. Ada produk yang secara permanen dibebaskan dari kewajiban mengikutiprogram penurunan tariff. Ini meliputi produk yang dikategorikan sebagaiproduk untuk melindungi keamanan nasional, moral masyarakat umum,kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tanaman, barang seni, sertabenda bersejarah dan bernilai arkeologis. Misalnya, senjata, amunisi, obatterlarang dan benda purbakala/bersejarah. Produk-produk semacam inidimasukkan ke dalam Daftar Pengecualian Umum. Sebagaimana telah diulas dimuka, target AFTA adalah penurunan tariffsecara bertahap hingga menjadi 0 % pada tahun 2010 bagi anggota seniorASEAN dan pada tahun 2015 bagi keempat anggota yunior ASEAN. Programpenurunan tariff ini dilakukan melalui dua jalur, yakni Jalur Normal (NormalTrack) dan Jalur Cepat (Past track). Program penurunan tariff dalam dua jalur inidikemas dalam satu paket dengan Daftar Produk CEPT. Berikut gambaranringkas program pada kedua jalur tersebut : 1) Program Jalur Normal. Produk yang dimasukkan ke dalam Program Jalur Normal mendapat perlakuan sebagai berikut : • Produk dengan tarif diatas 20 % tarifnya diturunkan dalam dua tahapan. Pertama diturunkan menjadi 20 % dalam kurun waktu 5 tahun terhitung sejak bulan Januari 1993, dan selanjutnya diturunkan menjadi 0 – 5 % dalam kurun waktu selama 5 tahun berikutnya, sesuai dengan jadwal yang disepakati. • Produk dengan tarif sebesar 20 % dan kurang dari 20 % diturunkan menjadi menjadi 0 – 5 % selama kurun waktu 10 tahun (hingga 1 Januari 2003). 2) Jalur Cepat. Produk yang dimasukkan kedalam Program Jalur Cepat tarifnya harus diturunkan tarifnya menjadi 0 – 5 % dalam kurun waktu 10 tahun , dengan jadwal sebagai berikut : • Produk yang memiliki tariff diatas 20 % diturunkan menjadi 0 – 5 % terhitung mulai sejak tahun 1993, dalam kurun waktu 10 tahun, atau hingga 1 Januari 2003.
  • 11. 11 • Produk dengan tariff sebesar 20 % atau kurang dari 20 % diturunkan menjadi 0 – 5 % dalam kurun waktu 7 tahun atau hingga 1 Januari 2000. Produk-produk yang dimasukkan ke dalam Jalur cepat meliputi minyak nabati, bahan kimia, pupuk, barang dari karet, kertas, perabot dari rotan dan kayu, elektronik, batu permata dan barang perhiasan, semen, obat- obatan, plastik, barang dari kulit, tekstil, serta barang dari keramik dan kaca.Perdagangan Intra ASEAN/AFTA ASEAN sudah cukup lama terbentuk, demikian pula KawasanPerdagangan Bebas ASEAN (AFTA) juga sudah diimplementasikan. Namunsayangnya pencapaian realisasi perdagangan diantara negara-negara anggotaASEAN (perdagangan intra ASEAN) ternyata masih belum menunjukkanprestasi yang cukup membanggakan, terutama jika dibandingkan dengancapaian perdagangan intra kawasan perdagangan bebas yang ada di belahanlain bumi lainnya, seperti Uni Eropa dan Kawasan Perdagangan Bebas AmerikaUtara (North America Free Trade Area/NAFTA). Rendahnya capaian inimenjadi tantangan yang harus dihadapi dengan serius oleh pihak-pihak terkaitagar perdagangan intra ASEAN dapat terus meningkat. Total perdagangan ASEAN mencapai US $ 706.7 milyar tahun 2002 atau 5.7%dari total perdagangan dunia. Walaupun demikian, dari data Sekretariat ASEANterlihat bahwa pangsa total perdagangan ASEAN dalam perdagangan globalsedikit menurun dari 5.7% pada 1993 menjadi 5.5% tahun 2002. Menurunnyapangsa ASEAN pada tahun 2002, dapat dipahami, mengingat krisis ekonomiAsia yang terjadi pada 1997 telah membawa dampak negatif pada kinerjaperdagangan internasional negara-negara ASEAN. Selama periode tahun 1993-2002, perdagangan intra ASEAN meningkat rata-rata 7.3% pertahun, yaitu dari US$. 84.2 milyar tahun 1993 menjadi US$. 159.4milyar pada tahun 2002. Laju perkembangan perdagangan intra ASEAN lebihbesar dibandingkan laju pertumbuhan perdagangan global ASEAN yang selamaperiode yang sama hanya mencapai pertumbuhan 5.6% pertahun. Produk utamayang diperdagangkan sesama negara ASEAN adalah produk elektronik, minyakmentah dan bahan bakar, gas alam, tembakau dan rokok, karet alam, tembaga,dan kertas. Eksportir utama dalam perdagangan intra ASEAN adalah Singapura(38.8%), Malaysia (24.9%) dan Thailand (16.9%). Sedangkan importir utamanyaadalah adalah Singapura (42.7%), Malaysia (22.5%), dan Thailand (14.8%).
  • 12. 12 Walaupun skema penurunan tarif dalam rangka AFTA sudah mulai berlakusejak tahun 1994, tetapi pangsa perdagangan intra ASEAN di dalam totalperdagangan ASEAN dengan dunia, tidak mengalami peningkatan secarasignifikan. Pada tahun 2002, pangsa perdagangan intra ASEAN hanyamengalami peningkatan menjadi 22.6% dari 19.3% tahun 1993. Biladibandingkan dengan perkembangan perdagangan intra Kawasan PerdaganganBebas di belahan bumi lainnya, seperti Uni Eropa dan NAFTA, perkembanganperdagangan intra ASEAN terasa sangat lambat. Sebagai perbandingan, padatahun 2000, perdagangan intra Uni Eropa sudah mencapai 80% dari totalperdagangan internasionalnya, perdagangan intra Kawasan Perdagangan BebasAmerika Utara (NAFTA) sudah mencapai 55%, dan perdagangan intra KawasanAmerika Selatan (MERCOSUR) telah mencapai 30% dari total perdaganganglobal wilayah tersebut. Walaupun demikian, intra trade di ASEAN masih lebih besar dibandingkandengan perdagangan intra regional di berbagai Kawasan Perdagangan Bebasyang dibentuk oleh negara-negara berkembang lainnya seperti Andean Pact(Amerika Tengah); CARICOM (Caribian Community and Common Market);UDEAC (Union douaniere et Economique de I_frique Centrale); GCC (GulfCooperation ; dan sebagainya (Schiff and Winters, 2003). Menurut Schiff dan Winters (2003), rendahnya perkembangan perdaganganintra kawasan dalam proses integrasi ekonomi regional yang dilakukan olehsesama negara berkembang, disebabkan oleh pasarnya yang kecil dan terpecah-pecah, infrastruktur yang masih minim, kerangka hukum yang sangat miskin,stabilitas ekonomi dan politik yang tidak stabil, dan besarnya intervensipemerintah di bidang ekonomi, sehingga integrasi industri secara regional gagaldicapai. Banyak yang mempertanyakan, mengapa perdagangan intra ASEAN tidakmengalami peningkatan yang signifikan, walaupun skema CEPT sudah berjalanselama 10 tahun. Diperkirakan setidaknya terdapat empat alasan yaitu : • Semua negara negara ASEAN memiliki sumber daya alam yang relatif seragam sehingga intra trade tidak meningkat secara signifikan. Sebagai contoh, tiga negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, dan Thailand, adalah penghasil dan eksportir utama karet alam dunia. Demikian juga Malaysia dan Indonesia adalah produsen dan eksportir utama minyak kelapa sawit. Pada saat ini, Malaysia, Singapura dan Filipina adalah produsen dan eksportir produk-produk elektronik terkemuka didunia. • Walaupun tarif bea masuk sebagian besar produk telah diturunkan, tetapi masih banyak hambatan non-tarif yang diterapkan oleh negara-negara
  • 13. 13 ASEAN. Berbagai perbedaan standar dan prosedur kepabeanan masih eksis dan menjadi penghambat kelancaran perdagangan intra ASEAN. • Sarana Transportasi intra ASEAN belum memadai. Pada saat ini, armada transportasi sebagian besar masih melalui Singapura sehingga arus perdagangan langsung antar sesama negara di ASEAN masih sedikit. Akan tetapi dominasi Singapura sebagai pelabuhan penghubung tampaknya mulai berkurang dengan dibukanya Pelabuhan Tanjung Pelepas di Malaysia dan Laem Chabang di Thailand sejak awal 2001. Pemanfaatan kedua pelabuhan baru ini akan semakin meningkat apabila rencana menghubungkan rel kereta api dari Saigon (Vietnam) ke Pnom Penh (Kambodya) sudah direalisir. Segmen Saigon-Pnom Penh merupakan jalur yang masih terputus untuk menghubungkan Trans Kereta Api Asia-China dari Singapura sampai ke Beijing. • Kurangnya investasi intra ASEAN. Investasi intra ASEAN masih sangat rendah mengjngat tingkat pendapatan dan tabungan masyarakat ASEAN yang juga masih relatif rendah. Data yang dikumpulkan Sekretariat ASEAN mencatat bahwa investasi intra ASEAN selarna periode 1995-2001 hanya berjumlah US$. 15.2 milyar atau kurang dari sepersepuluh total investasi asing di ASEAN yang mencapai US$. 142.3 milyar dalam periode yang sama. Sumber utama investasi intra ASEAN adalah Singapura (44.7%) disusul Malaysia (13,8%) dan Thailand (9.2%). Sedangkan negara ASEAN penerima investasi intra ASEAN adalah Thailand (25.6%), Singapura (18.5%) dan Malaysia (15.9%). Disamping itu, sejak krisis moneter yang terjadi di Asia (1997-1998), investasiasing yang masuk ke ASEAN mengalami kemunduran. Banyak PMA yanghengkang dari ASEAN dan diperkirakan pindah menuju China. Data dariUNCTAD menunjukkan investasi asing langsung (foreign directinvestment/FDI) khusus untuk sektor elektronik selama periode 1998-2001, keASEAN hanya bertambah US$. 19.8 milyar atau kurang dari U5$. 5 milyarpertahun. Sedangkan dalam periode yang sama, investasi ke China rneningkatsebesar US $ 33.5 milyar atau rata-rata US$. 8.7 milyar pertahun. Sesuai dengan studi yang dilakukan oleh McKenzey (2003), ternyata dayasaing ASEAN, baik dalam menarik investasi maupun dalam peningkatan ekspor,mengalami kemunduran dibandingkan dengan China. Sebagai contoh, eksporproduk elektronik ASEAN meningkat rata-rata 3% pertahun selama periodetahun 1996-2001, sedangkan ekspor elektronik China meningkat rata-rata 30%per tahun selama periode yang sama. Dalam rangka meningkatkan integrasiASEAN untuk meningkatkan perdagangan intra ASEAN dan untukmeningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik investasi asing, McKenzey
  • 14. 14(2003) menyarankan dua hal : 1) ASEAN perlu memprioritaskan liberalisasi dan integrasi dua sektor utama yaitu electronic dan consumer goods. ASEAN memiliki potensi yang besar untuk menarik investasi global dan investasi intra ASEAN yang dapat menjadikan ASEAN sebagai production base untuk kedua sektor tersebut. Disamping itu, konsumsi domestik ASEAN sangat besar untuk kedua sektor diatas sehingga skala ekonominya dapat dengan mudah terlampaui. 2) ASEAN perlu memperkuat lembaga penyelesaian sengketa dagang/ekonomi yang terjadi diantara negara anggota ASEAN. Pada saat ini, sengketa dagang yang terjadi dibawakan dalam Sidang Menteri- menteri Ekonomi (AEM), dan sering diselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa kepastian hukum yang tetap. Berbagai informasi, penilaian para pakar maupun petinggi ASEAN sendiri,serta tajuk rencana/editorial yang dimuat di berbagai media massamengindikasikan, implementasi kerjasama ASEAN memang masih jauh dariefektif. Mantan PM Singapura Goh Chok Tong, misalnya, menilai, berdasarkanmasukan dari kalangan bisnis, arus perdagangan antar negara ASEAN dalamrangka AFTA masih tetap rendah karena masih banyak masalah hambatanperdagangan yang bersifat non tariff. Menurut Goh, sementara kita telahmelakukan kemajuan dalam penurunan tariff, ternyata kita masih jauh untuklayak disebut sebagai pasar terintegrasi (Kompas 7-10-2003). Ralf Emmers pengamat ASEAN dari Institute Defense and Strategic Studiesyang berkantor Singapura menyatakan, ASEAN bagus dalam retorika, namunlemah dalam implementasi (Kompas 5-10-2003). Tajuk rencana Kompasmenyatakan “Salah satu kritik yang mencuat sekarang adalah kesungguhan parapemimpin ASEAN untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan bisnis.Sayangnya, bukan hanya greget pelaksanaannya yang tak tampak, bahkankeberpihakannya pun tak tampak Pemerintah negara ASEAN dikritik tidakmemiliki visi bisnis dan oleh karenanya dituntut untuk memiliki visi bisnis.(Kompas 7-8-2003). Ada sejumlah masalah yang diperkirakan membuat dunia usaha Indonesiaenggan berpartisipasi memanfaatkan peluang bisnis dalam kerjasama ASEAN,misalnya masih terdapatnya banyak hambatan di dalam negeri yangmenimbulkan ekonomi biaya tinggi yang pada gilirannya menghambatkelancaran bisnis dan perdagangan di kawasan ASEAN dan menurunkan gairahmemanfaatkan peluang AFTA. Selain itu, tingkat kesadaran (awareness) dankepedulian dunia usaha dan masyarakat akan eksistensi kerjasama ASEAN juga
  • 15. 15diperkirakan masih rendah, kendati di tingkat elit politik dirasakan sudahgegap gempita. Mereka umumnya kurang tertarik dan bahkan belum siapmenerima kenyataan diberlakukannya kerjasama ASEAN dengan segalakonsekuensinya. Ada juga penilaian dan persepsi pesimis yang berkembang di tengahmasyarakat, bahwa pada akhirnya kerjasama ASEAN hanya akan lebihmenguntungkan Singapura dan Malaysia. Indonesia hanya akan terus menjadinegara pelengkap penderita (supporting country). Pasar dan sumber dayaalamnya akan terus tereksploitasi untuk kemajuan negara tetangga yang sejakdulu cenderung menganggap Indonesia sebagai hinterland tersebut. Penyebab lainnya, akses dan keterlibatan langsung dunia usaha dalampembuatan kerjasama ASEAN, sejak masa pemerintahan Orde baru, sangatterbatas. Bahkan mereka nyaris tidak dilibatkan secara formal dan langsungdalam formulasi kerangka kerjasama bisnis ASEAN. Mereka hanya menerimadan harus melaksanakan perjanjian kerjasama ASEAN. Padahal, sebagaipelaksana lapangan, merekalah yang paling memahami, terlibat langsung danmenjadi target dari kebijakan kerjasama ASEAN. Merekalah yang akanmenerima konsekuensi dari dibuatnya perjanjian kerjasama bisnis, perdagangandan investasi ASEAN. Dalam era reformasi dimana demokrasi ekonomi harussemakin ditegakkan, pola pendekatan dari atas ke bawah (up to bottom), tidaklagi dapat dipertahankan. Di di beberapa negara anggota Uni Eropa, penentuanpenggunaan mata uang Euro sebagai mata uang domestik, sekaligus mata uangregional, misalnya, memerlukan referendum, setidaknya jajak pendapat. Inimerupakan salah satu contoh dari demokrasi ekonomi. Pemerintah dan dunia usaha harus saling mendengar dan saling bahumembahu. Keterlibatan dan eksistensi formal pebisnis secara langsung dan aktif,mulai tampak dengan dibentuknya ASEAN Business Advisorry Council(ASEAN BAC) yang telah menyelenggarakan ASEAN Business and InvestmentSummit (ASEAN BIS) pada bulan Oktober 2003 di Bali dan dihadiri oleh parapetinggi Negara ASEAN. Menurut kalangan ASEAN BAC, selama ini belum adaakses resmi dan formal dari para pebisnis untuk dapat secara langsungmengutarakan dan menyampaikan masukan kepada para pemimpinpemerintahan ASEAN. Dengan dibentuknya forum ini, diharapkan peluangterjalinnya kerjasama yang lebih substansial, mengena sasaran dan kongkrit,diantara sesama pengusaha maupun pemerintahan ASEAN, akan semakinterbuka luas dan transparan. Dengan demikian akan membuat implementasikerjasama ASEAN semakin efektif.
  • 16. 16 Bab 2. Mencermati Proses Integrasi ASEAN - AFTA Pada kepala pemerintahan ASEAN menyadari lambatnya pertumbuhan intratrade di ASEAN. Pada bulan Oktober 2003 di Bali, Kepala-kepala pemerintahanASEAN sepakat untuk menjadikan ASEAN sebagai kesatuan ekonomi selambat-Iambatnya tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Bali II. Pokok-pokok kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut : • Menetapkan mekanisme baru untuk memperkuat pelaksanaan kesepakatan yang sudah ditandatangani seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dan ASEAN Investment Area (AIA). • Mempercepat integrasi ekonomi melalui pemilihan sektor prioritas • Memfasilitasi pergerakan pebisnis, tenaga kerja terlatih dan terampil. • Memperkuat kelembagaan ASEAN termasuk memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN dalam rangka adanya kepastian hukum bagi semua penyelesaian sengketa bidang ekonomi yang terjadi. Tahap pertama, Menteri-menteri Ekonomi ASEAN memutuskan 11 sektorproduksi untuk diprioritaskan proses pengintegrasiannya sebagai langkahstrategis yang perlu dilakukan guna mempercepat integrasi ekonomi ASEAN.Disepakati juga agar sejumlah negara ASEAN aktif menjadi kordinatorpengintegrasian 11 sektor produksi tersebut yaitu : sektor Kayu atau Wood-based Products dan Otomotif (dengan Indonesia sebagai koordinator); Karetatau Rubber-Based Products serta Tekstil dan produk Tekstil (Malaysia); Agro-Based Products dan Perikanan (Myanmar); Elektonik (Philipina); e-ASEAN danProduk Kesehatan (Singapura); Penerbangan dan Pariwisata (Thailand). Tahap kedua membentuk badan konsultasi atau Solvit di masing-masingnegara anggota ASEAN untuk memberikan informasi kepada dunia usahamenyangkut masalah-masalah apa saja yang layak dibawa ke mekanismepenyelesaian sengketa di ASEAN atau masalah-masalah yang cukup diselesaikan secara internal. Kebijakan yang disepakati untuk mempercepat integrasi tersebut dilakukandengan pendekatan yang telah direkomendasikan dalam integrasi produk
  • 17. 17prioritas dimaksud yaitu : 1) Menyatukan seluruh kekuatan ekonomi ASEAN demi capaian manfaat secara regional; 2) Mempermudah dan mempromosikan investasi intra ASEAN; 3) Memberikan insentif untuk kegiatan manufaktur di kawasan ASEAN 4) Mengutamakan investasi bahan baku intra ASEAN 5) Mengembangkan dan mempromosikan produk dan jasa “Made in ASEAN". Sedangkan langkah-Iangkah yang dilakukan antara lain: 1) Penurunan tarif sampai nol persen di dalam ASEAN sebeJum tahun 2010; 2) Menghilangkan segera hambatan perdagangan; 3) Mempercepat pengeluaran barang dan menyederhanakan prosedur kepabeanan 4) Harmonisasi MRA dan standard produk. Satu hal yang menyulitkan pemerintah negara ASEAN dalammempercepat proses integrasi adalah kenyataan bahwa peranan pemerintahdalam ekonomi bisnis semakin menyusut. Sebaliknya, peranan dunia usahasemakin membesar. Dewasa ini, sebagian besar perusahaan merupakan milikswasta domestik maupun asing. Pemerintah secara sepihak, tidak dapatmemaksakan rencana integrasi ASEAN ini, dijalankan sepenuhnya oleh duniausaha. Para pengusaha adalah pemodal yang selalu berpikir dan bertindakdalam kerangka bisnis, dimana kelayakan usaha, manfaat ekonomis, untung,rugi dan risiko menjadi pertimbangan utama dalam dunia bisnis. Apalagi dalamera globalisasi ini, modal tanpa dapat dicegah, dapat bergerak bebas tanpamengenal batas-batas negara. Pemodal akan menginvestasikan modalnya dilokasi yang paling menguntungkan, biaya rendah dan resiko rendah. Olehkarena itu, perlu ada kerjasama yang erat antara pemerintah dan dunia UsahaASEAN. Kedua belah pihak harus saling mendengar dan saling mengisi dalammemperlancar proses integrasi ekonomi ASEAN. Sejumlah pengusahamempertanyakan, apakah kalangan pengusaha swasta nasional sudah dilibatkanpemerintah dalam menentukan sektor produksi yang akan dimasukkan dalamintegrasi ASEAN dan apakah permasalahan yang dihadapi pengusaha sudah
  • 18. 18diperhitungkan. Sebagai contoh, apakah industri kayu nasional mampu terusbersaing dalam kondisi dimana penyelundupan bahan baku kayu terusberlangsung secara besar-besaran. Kendala lain sangat boleh jadi bisa datang dari perusahaan-perusahaanmultinasional. Di dunia ini pada dasarnya terdapat empat kekuatan yangmempengaruhi roda perekonomian dunia, yakni negara-negara, organisasikerjasama ekonomi regional dan multilateral (WTO, Uni Eropa, NAFTA,ASEAN, dsb), lembaga-lembaga keuangan dunia (IMF, Bank Dunia) danperusahaan multinasional. Yang disebut terakhir ini merupakan perusahaantransnasional raksasa yang beroperasi, memiliki basis produksi dan jaringanbisnis yang luas di manca negara, serta dan mempunyai loby yang kuat dikalangan legislatif dan pemerintahan banyak negara, terlebih di negara asalmereka. Kita bisa lihat dari besarnya peranan perusahaan AS yang memiliki lobyyang kuat dan mampu mempengaruhi parlemen dan pemerintahan AS. Konflikdagang AS dan China hampir meledak pada 2003, karena pemerintah AS atasdorongan para pengusahanya, mendesak China untuk membuka pintu pasarnyalebih luas lagi bagi masuknya produk AS serta mendesak China untukmengambangkan mata uang yuannya. Daya saing China disinyalir oleh parapengusaha AS merupakan daya saing semu yang diperoleh berkat pematokanmata uangnya terhadap dolar AS. Kita juga bisa lihat dari besarnya perananperusahaan multinasional Jepang pada parlemen dan pemerintahan Jepang.Hampir semua pemberian bantuan luar negeri Jepang dikaitkan denganbesarnya akses masuk dan dukungan pemerintah negara penerima bantuanterhadap masuknya investasi serta kelancaran produksi dan pemasaranperusahaan Jepang di negara tersebut. Bahkan pelaksanaan proyek-proyekpembangunan yang didanai bantuan Jepang selalu melibatkan partisipasiperusahaan-perusahaan Jepang. Kehadiran perusahaan multinasional mereka di manca negara sangatlahdiharapkan, karena merekalah investor dan industrialis terbesar di duniainternasional. Keberadaan mereka bukan hanya diharapkan mendatangkanmodal, membangun industri, menghasilkan devisa dan menciptakan lapangankerja, melainkan juga transfer teknologi dan pengetahuan, karena merekalah(bukan pemerintah) pemilik teknologi canggih yang mereka bisniskan, yangmereka peroleh lewat pelaksanaan aktivitas penelitian dan pengembangandengan pengorbanan biaya tinggi. Perusahaan multinasional yang sudah bertransformasi menjadiperusahaan global dan memiliki jargon : think globally, act locally itu,menguasai ekonomi bisnis di banyak negara yang ditandai dengan penguasaan
  • 19. 19pangsa pasar yang signifikan di pasar manca negara. Sebagai contoh sederhana :Unilever, perusahaan transnasional dari Belanda, di Indonesia menguasaipangsa pasar yang signifikan dalam produk-produk kebutuhan rumah tangga(consumers product). Mulai dari sabun, shampo, detergen, pembersih lantai,pengharum ruangan, pasta gigi, sampai es krim. Jika Unilever Indonesia tidakberoperasi, diperkirakan sepertiga rak pasarswalayan Indonesia akan kosongdan akibatnya bisa diduga: harga kelompok produk sejenis di pasar Indonesiaakan melambung tinggi. Di Indonesia, Unilever bersama perusahaan nasionalIndofood (yang memproduksi lebih dari 500 item product) merupakan raksasayang menguasai sebagian besar pasar produk kebutuhan rumah tangga. Tidakada satupun pemilik toko, pasarswalayan, bahkan hypermarket di Indonesiayang berani berseberangan dengan kebijakan kedua perusahaan besar ini.Bayangkan saja, produk keduanya menguasai separuh dari rak pasarswalayanIndonesia. Peritel Indonesia bisa terpaksa menghentikan usahanya jika tidakmendapatkan pasokan barang dagangan dari kedua produsen gajah ini.Sayangnya kinerja Indofood yang merajai pasar produk makanan olahan diIndonesia itu, masih belum mengglobal. Perusahaan transnasional umumnya memiliki strategi dan kebijakanglobal di bidang produksi dan pemasaran. Dalam kerangka strategi global itumereka menentukan negara-negara tertentu sebagai basis produksinya danmembuat kebijakan pemasaran yang membatasi cakupan pemasaran (marketcoverage) dari unit-unit produksi tersebut. Setiap basis produksi memilikispesialisasi tertentu. Strategy dan global company policy dari Toyota, misalnya,untuk daerah operasi kawasan ASEAN sudah menggariskan Indonesia sebagaibasis produksi kendaraan niaga seperti Toyota Kijang, termasuk juga kendaraanyang masuk kategori kendaraan muti guna ukuran kecil (small multipurposevehicle/MPV) merek Avanza dengan market coverage meliputi pasar otomotifkawasan Asia Tenggara. Sementara Thailand ditetapkan sebagai basis produksikendaraan sedan dan truck bak terbuka. Tetsuo Kitagawa, juru bicara Toyota Jepang dalam suatu acara jumpa persmenyatakan, kedua negara anggota ASEAN ini memiliki peran kunci dalamstrategi global Toyota untuk pasar otomotif di kawasan Asia Tengara. Keduanegara itu dipilih untuk menjadi basis produksi dengan klasifikasi diatas karenaunit pabrikasi dan mitra lokal Toyota di kedua negara tersebut dinilai memilikikemampuan dan pengalaman untuk memproduksi produk otomotif denganspesifikasi seperti itu. Kedua negara itu dinilai memiliki keunggulan komparatifdalam produksi kendaraan bermotor jenis tersebut. Avanza produksi Toyota di Indonesia (bekerjasama dengan Daihatsuyang sahamnya sudah dikuasai Toyota Jepang) di ekspor ke Thailand.Sebaliknya, sedan Toyota hasil produksi Toyota Thailand, diekspor ke Indonesia.
  • 20. 20Toyota ASTRA di Indonesia tidak diperkenankan membuat sedan sendiri diluarkebijakan global Toyota Jepang. Selain itu, unit-unit produksi Toyota yangbertebaran di manca negara itu, tidak bisa menggenjot ekspor dan melakukanpenetrasi pasar luar negeri dengan sebebas-bebasnya, karena kuota ekspor danmarket coveragenya sudah diatur oleh Toyota Jepang yang merupakan principalcompanynya. Ekspor bebas hanya akan menggangu pemasaran unit produksiToyota di negara lain. Sulit bagi negara manapun di dunia ini untuk merubahstrategi dan kebijakan global perusahan-perusahan multinasional, walaupundengan tujuan mewujudkan integrasi ekonomi di kawasan tertentu. Semuaperusahaan multinasional produsen otomotif Jepang, Korea AS, Eropa dannegara maju lainnya, memiliki kebijakan global yang kurang lebih sama. Perusahaan global memiliki tolok ukur ekonomis tersendiri untukmenentukan basis produksi dan market coveragenya. Untuk menentukan lokasiinvestasi basis produksinya, maka rendahnya komponen biaya lokal, rendahnyarisiko, ketersediaan infrastruktur yang memadai serta dukungan fasilitas,insentif atau kemudahan dari pemerintah seperti insentif perpajakan, misalnya,bisa merupakan ukuran utama. Kita bisa belajar dari kasus hengkangnya Sonydari Indonesia. Hengkangnya Sony menarik perhatian dunia karena Sonymerupakan ikon industri elektronika dunia. Induk Sony di Jepang berdasarkanstrategi dan kebijakan globalnya, memutuskan menutup pabrik Sony diIndonesia dan merelokasinya ke Serawak, Malaysia. Mengapa Sonymemindahkan pabriknya di Indonesia, padahal lini produksi Sony di Indonesiatergolong lengkap, sanggup memproduksi beragam produk, dari audio video,sampai pesawat televisi ukuran besar. Ini karena produksi Sony di Indonesiadirasakan sudah tidak efesien lagi sehingga daya saingnya lemah. Ekonomibiaya tinggi di Indonesia, minimnya insentif perpajakan, dan kenaikan upahburuh (yang sering dibarengi dengan demonstrasi buruh) membuat produksiSony menjadi tidak efesien dan daya saing produksi Sony Indonesia menjadilemah. Produk Sony Indonesia sulit bersaing dengan produk elektronik murahdari China dan serbuan barang selundupan yang dijual dengan harga dibanting.Sialnya lagi, barang selundupan itu ternyata merupakan produk Sony darinegara ASEAN lainnya, terutama dari Malaysia. Pemerintah Indonesia mencoba mendekati pimpinan Sony agar tidakhengkang dari negeri ini. Namun Sony tetap melaksanakan niatnya. Tidak adayang bisa menghalangi impelementasi strategi dan kebijakan global perusahaanmultinasional ini. Pabrik Sony tetap dipindahkan ke Malaysia yang dinilaimemiliki keunggulan komparatif yang tinggi dalam produksi barang elektronikakarena pemerintahnya amat mendukung pengembangan industri elektronik,memangkas ekses birokrasi yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi,infrastruktur memadai dan memberikan insentif perpajakan yangmenggairahkan investasi industri elektronika. Di negeri jiran ini, Sony selain
  • 21. 21menikmati berbagai kemudahan, juga terhindar dari ekonomi biaya tinggi, bebaspusing dari persoalan serbuan barang selundupan, sementara kebutuhan akanburuhnya dipenuhi dengan memanfaatkan buruh migran asal Indonesia yangtingkat upahnya relatif rendah dan bebas dari demo dan tekanan kalanganperburuhan. Sementara Indonesia sendiri tetap dijadikan pasar bagi produkSony Malaysia dengan dukungan layanan purna jual yang tidak berkurangdibanding saat pabrik Sony masih beroperasi di Indonesia. Menggarap pasarIndonesia merupakan persoalan mudah. Dengan memanfaatkan peluang AFTA,pasar Indonesia menjadi sangat terbuka bagi Sony Malaysia.Integrasi Alamiah Proses integrasi industri atau bisnis di kalangan dunia bisnis ASEAN,dalam kasus-kasus tertentu, sebenarnya sudah berjalan secara alamiah, tanpadorongan atau campur tangan kebijakan pemerintah, baik secara bilateralmaupun regional. Proses integrasi, misalnya, dapat berjalan lewatpengambilalihan (akusisi) saham perusahaan di negara ASEAN oleh perusahaandari negara ASEAN lainnya, atau lewat pertukaran saham (share swap) antarasaham suatu perusahaan di negara ASEAN tertentu dengan saham perusahaandari negara ASEAN lainnya. Di Indonesia, dalam kenyataannya, proses integrasi di sektor tertentu,seperti perbankan dan telekomunikasi, sebenarnya sudah berjalan dan ini terjadilewat pembelian atau pengambilalihan (akuisisi) saham milik perusahaanIndonesia oleh perusahaan dari negara ASEAN lainnya. Meningkatnyaketerbukaan pasar modal Indonesia terhadap masuknya arus investasi asing,berlangsungnya penjualan kepemilikan saham pemerintah lewat programprivatisasi BUMN, atau perusahaan yang dibawah penguasaan BPPN, telahmembuka peluang besar terjadinya proses integrasi lewat akuisisi saham ini.Beberapa bank di Indonesia, misalnya, sebagian sahamnya sudah diambilaliholeh investor dari Singapura dan Malaysia. Di sektor telekomunikasi Indonesia, peranan Singapura sangat menonjol.Pada 2001, Singapore Telecomunication Ltd (Singtel) mengambil 22,30 % sahamperusahaan operator telepon seluler, Telkomsel, seharga 602 juta dolar AS daritangan pemilik lamanya, KPN, sebuah perusahaan telekomunikasi dari Belanda.Langkah Singtel tidak berhenti sampai disitu saja, melainkan terus berlanjutdengan mengambilalih 13 % saham (senilai 429 juta dolar AS) dari tangan PTTelkom. Tingginya nilai pengambilaihan ini karena prosesnya disertai denganpenggabungan Telkommobile (milik Telkom) kedalam Telkomsel. Dengandemikian, komposisi kepemilikan saham Telkomsel menjadi 65 % dikuasai PTTelkom dan sisanya (35 %) dikuasai oleh Singtel.
  • 22. 22 Kepanjangan tangan Singapura dalam industri telekomunikasi Indonesiaterus berlanjut dengan pengambilalihan saham Indosat. Sebagaimana diketahui,pemerintah Indonesia mendivestasi 41 % saham PT Indosat yang merupakaninduk Satelindo (perusahaan operator telepon seluler). Singapore TechnologyTelemedia (STT) kemudian berhasil keluar sebagai pemenang tender divestasisaham Indosat senilai Rp 5,62 triliun itu. Penjualan saham Indosat ketanganSingapura, sempat mengundang kontroversi yang hangat. Pasalnya, lewatproses akuisisi ini, perusahaan milik negara (BUMN) Singapura, TemasekHolding, yang merupakan induk dari Singtel dan STT, dengan berhasilmenguasai 35 % saham Telkomsel (operator telepon seluler) dan 41 % sahamIndosat (induk perusahaan operator telepon seluler Satelindo) berpotensi besaruntuk mendominasi usaha operasi telekomunikasi seluler Indonesia. Namunkontroversi ini akhirnya sirna juga, berlalu bersama dengan waktu. Alternatif lain dari proses integrasi adalah membuka perusahaan induk disuatu negara ASEAN. Modus ini sebenarnya sudah berjalan sejak satudasawarsa terakhir ini. Perusahaan-perusahaan besar Indonesia, gunameluaskan sayap bisnisnya ke manca negara, telah memindahkan perusahaaninduknya ke negara lain, atau membentuk perusahaan baru di negara lain yangberperan sebagai perusahaan induknya. Selanjutnya semua perusahaannyayang sudah lama eksis di Indonesia dijadikan anak perusahaan induk yangbermarkas di luar negeri itu (offshore). Perusahaan induk atau kantor pusat itu tidak selalu harus merupakansebuah kantor yang besar dengan jumlah pegawai yang banyak. Banyak jugadalam bentuk kantor kecil (small office) yang sebenarnya lebih pantas berfungsisebagai kantor perwakilan atau kantor pemasaran di luar negeri. Cara lain yangjuga lazim ditempuh adalah membeli perusahaan tertentu di luar negeri(utamanya yang sudah masuk bursa) dan kemudian menjadikan perusahaantersebut sebagai perusahaan induk. Kelompok usaha milik konglomerat EkaTjipta, misalnya, telah memindahkan induk perusahaannya ke Singapura yangdikenal dengan nama Asia Pulp and Paper (APP). Semua perusahaan industrikertas dan pulp milik Taipan Eka yang ada di Indonesia dijadikan anakperusahaan APP yang bermarkas di Singapura. Negara yang menjadi basis perusahaan induk di luar negeri umumnyaadalah Singapura, Hongkong dan Malaysia. Namun yang terbanyak digunakanpengusaha Indonesia adalah Singapura. Singapura dipilih karena pajaknyarendah, proses perizinannya sangat mudah, fasilitas dan infrastruktur penunjangbisnis lengkap, Singapura juga merupakan pusat keuangan sehinggamemudahkan perolehan pinjaman luar negeri atau penjualan saham danpenerbitan obligasi internasional. Selain itu, Singapura sudah sejak lama menjadipusat perniagaan internasional di kawasan Asia Tenggara sehingga pembukaan
  • 23. 23kantor pusat di Singapura akan memudahkan ekspor perusahaan Indonesia kemanca negara. Faktor lain yang membuat Singapura menjadi aktraktif adalahketiadaan perjanjian ekstradisi antara pemerintah Singapura dan Indonesiasehingga negeri jiran ini menjadi surga bagi para konglomerat hitam dan pelakukejahatan ekonomi lainnya. Selain itu, pemerintah Singapura juga tidak pernahberupaya mengusut asal usul modal dan pemiliknya, yang masuk ke negeri kotadagang ini. Dengan membuka kantor pusat di Singapura, perusahaan dapat lebihmudah mendapatkan pinjaman luar negeri yang suku bunganya jauh lebihrendah ketimbang suku bunga perbankan domestik. Perusahaan juga dapatmemperoleh tambahan modal dengan meluncurkan sahamnya di pasar modalSingapura dan menerbitkan saham tambahan (right issue). Semua anakperusahaan di Indonesia (bagi perusahaan induk yang sudah go public) tidakbegitu saja dicatatkan sebagai anak perusahaan. Caranya, induk perusahaanyang berbasis di Singapura itu membeli/mengakuisisi saham anakperusahaannya di Indonesia dengan menerbitkan saham tambahan (right issue)di Bursa Singapura. Dengan demikian, pengusaha Indonesia itu jugamemperoleh dana segar, hasil right issue, untuk mengembangkan usahanyalebih lanjut. Namun dengan membuka perusahaan induk di Singapura,konsekuensinya sebagai sebuah entitas bisnis yang legal, perusahaan induk yangtercatat di Singapura tersebut (kendati nota bene milik pengusaha Indonesia)secara yuridis formal menjadi perusahaan Singapura, dan sebagian sahamnyadimiliki publik Singapura. Demikian pula anak-anak perusahaannya diIndonesia merupakan milik perusahaan Singapura tersebut. Dengan polaalamiah ini, tanpa regulasi atau rekayasa pihak ketiga, sebenarnya telah terjadiproses integrasi ekonomi bisnis di kawasan ASEAN. Modus operandi pembukaan kantor pusat di Singapura memiliki alasanlain yang kurang menggembirakan dari segi penerimaan pajak pemerintahIndonesia. Salah satu alasan “tersembunyi” dari pengusaha Indonesia yangmembuka kantor pusat di Singapura adalah penciptaan efesiensi pajak. Menurutmereka, kiat ini bukan merupakan penghindaran pajak, melainkan upayamenciptakan efesiensi dalam pembayaran pajak. Adanya perjanjian pajak (taxtreaty) antar pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara sahabat yangtidak membenarkan adanya penarikan pajak ganda, merupakan salah satu factorpendorong pengusaha Indonesia tertentu untuk membuka kantor pusatnya diSingapura. Ini karena pajak pendapatan badan atau perorangan di negeri jiranini lebih rendah dari pajak perseroan di Indonesia. Pajak pendapatan badan diIndonesia masih 30 %, sedang Singapura dibawah itu dan akan terus diturunkanmenjadi 20 % pada 2006. Dengan membuka kantor pusat di Singapura,
  • 24. 24perusahaan mereka menjadi perusahaan Singapura dan mereka membayar pajakperseroan di Singapura dengan rate yang jauh lebih rendah. Mereka tidak perlulagi membayar pajak perseroan di Indonesia, karena adanya perjanjian anti pajakganda tersebut. Kedua, pembukaan kantor pusat di Singapura membuka peluangdilakukannya modus operandi transfer pricing atau transfer cost untukmengurangi pembayaran pajak, dengan cara menciptakan beban biaya tertentudi kantor pusat Singapura, yang dibebankan/ditransfer ke dalam pembukuananak-anak perusahaannya di Indonesia. Dengan adanya tambahan bebanterselubung dari kantor pusat ini, maka bagian yang kena pajak di Indonesiamenjadi menyusut. Dengan demikian pembayaran pajak menjadi “efesien”Salah satu beban biaya yang paling besar dan banyak digunakan adalah R & Dcost (biaya penelitian dan pengembangan). Biaya ini sulit diukur dan ditelitikebenarannya oleh petugas pajak, karena di perusahaan-perusahaan luar negeri,komponen biaya ini memang diakui sebagai komponen biaya yang lazimdiberikan dalam porsi yang besar. Ketiga, modus ini membuka peluang bagi perusahaan melakukan praktekunderinvoicing dalam impor bahan baku, dimana harga bahan baku (yangdiimpor oleh anak perusahaannya di Indonesia) dalam dokumen impornyasengaja dibuat serendah mungkin, agar pembayaran bea masuk di Indonesiamenjadi rendah. Praktek semacam sudah berlangsung lama. Tak heran jika dataperdagangan luar negeri Indonesia-Singapura sulit untuk bisa menjadi akurat.Di satu sisi, impor dari Singapura dicatat petugas pabean Indonesia lebihrendah, sementara di sisi lain, ekspor dari Indonesia ke Singapura dicatat jugalebih rendah oleh petugas Singapura. Ini karena petugas Singapura mengetahuibahwa barang dari Indonesia itu hanya menjalankan proses transshipment diSingapura, mengingat perusahaan induknya hanya menjadikan Singapurasebagai pelabuhan transito, dimana selanjutnya barang hasil produksi anakperusahannya di Indonesia itu diekspor ke manca negara.Kendala Integrasi Alamiah Namun ada beberapa kendala yang menyebabkan proses integrasiindustri dan bisnis di lingkup dunia usaha ASEAN tidak berjalan dengan cepat.Pertama; ketiadaan “musuh” bersama. Latar belakang pembentukan integrasiASEAN menuju terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN, berbeda denganpembentukan Pasar Tunggal Eropa yang berkembang menjadi MasyarakatEkonomi Eropa (MEE) dan belakangan berhasil berintegrasi menjadi Uni Eropa(UE). Pembentukan Uni Eropa ini dilatar belakangi adanya kesadaran dikalangan pebisnis dan pemerintah Eropa bahwa mereka memiliki “musuh”bersama. Pada kenyataan di lapangan, di manca negara produk-produk Eropa
  • 25. 25memang harus bersaing ketat dengan produk buatan Amerika Serikat, Jepangdan Korea. Apalagi setelah produk Jepang dan Korea semakin agresif menembuspasar Eropa. Pembentukan Uni Eropa sebenarnya membuka peluang terbentuknyafront “pertempuran” dagang antar benua, yakni antar benua Eropa denganbenua Asia Timur (Jepang dan Korea Selatan) dan kawasan Pasifik (AmerikaSerikat dan sekutunya dikawasan tersebut). Jika penggalangan kerjasamakawasan Asia pasifik (APEC) jadi terbentuk menjadi satu kawasan perdaganganbebas yang terintegrasi, dikotomi kedua front ini akan semakin jelas menjadikenyataan. Namun menyadari adanya lawan bersama ini membuahkan hikmahtersendiri bagi Eropa. Para pebisnis Eropa menyatukan langkah untukmenghadapi pesaing tangguh mereka dari Asia-Pasifik. Langkah pertama yangmenjadi prioritas adalah mengamankan potensi pasar Eropa dari gerogotanproduk pesaing dari Asia-Pasifik tersebut. Langkah ini membuat kerjasamadikalangan pebisnis dan industri Eropa, baik dalam bidang litbang, produksi,dan distribusi, menjadi semakin kuat. Tak heran jika capaian perdagangan intraEropa menjadi relatif tinggi. Sebaliknya, kalangan pebisnis ASEAN tidak memiliki “lawan” bersama.Semua negara, baik negara-negara barat maupun timur, Eropa, Asia atauAmerika, dianggap sebagai mitra dagang yang harus terus menerus diupayakanpenjalinan hubungan baiknya. Ketiadaan “lawan” bersama ini menyebabkanpara pebisnis ASEAN kurang memiliki semangat menggalang persatuan duniabisnis ASEAN, sehingga kurang terdorong untuk berintegrasi. Selain itu, parapebisnis ASEAN pada kenyataannya memang merupakan pesaing, karenamemiliki latar belakang sesama negara berkembang yang mengandalkan potensisumber daya alam. Persoalan lain yang menjadi kendala persatuan adalah latarbelakang sumber permodalan dan teknologi. Para pebisnis ASEAN tidakmemiliki penguasaan teknologi dan permodalan yang kuat, sehingga merekaharus menggalang kerjasama dengan perusahaan negara maju. Mereka sangatterafiliasi dengan para investor asing dan pengusaha industri dari Asia, Eropadan Amerika. Banyak diantara mereka tidak dapat berkiprah dengan bebas,melainkan harus mengikuti kebijakan mitra asing atau perusahaan prinsipalnyadi luar negeri. Di sisi lain, berbeda dengan konsumen Eropa yang memiliki kebanggaanbahkan fanatisme terhadap produk dan merek Eropa, konsumen ASEANcenderung lebih menghargai produk dan merek asing ketimbang buatan ASEANsendiri. Mereka lebih menghargai produk dan merek negara maju, dari Amerika,Eropa, Jepang atau Korea yang dianggap lebih berkualitas, dan bergengsiketimbang buatan Indonesia, Malaysia atau Thailand. Apalagi buatan Vietnamatau Kamboja yang tidak dikenal. Konsumen ASEAN sudah terlampau lama
  • 26. 26dipengaruhi oleh budaya konsumsi negara-negara maju tersebut yang ditransferlewat penyampaian informasi, hiburan dan promosi di media massa yangberlatar belakang gaya hidup negara-negara maju tersebut. Untuk mengatasi kendala ini perlu ada terobosan budaya (culturalbreakthrough) dengan menggiatkan promosi produk buatan ASEAN,mengalakkan kebanggan menggunakan buatan ASEAN, dan mengembangkanmerek buatan ASEAN sendiri. Masyarakat konsumen Eropa bangga denganlabel made in Uni Eropa. Begitu juga masyarakat ASEAN harus didorong untukbangga menggunakan barang made in ASEAN. Dengan kiat ini, negara-negaraASEAN yang citra produknya belum dikenal masyarakat ASEAN, menjadi bisaterangkat citranya dan memudahkan pemasaran internasionalnya, setidaknya dipasar ASEAN. Namun untuk mengembangkan label merek/buatan ASEANperlu dibuat keseragaman standar mutu, ukuran dan labelisasi produk-produkASEAN. Selain itu, juga perlu dibentuk kerjasama antar lembaga pengujianmutu ASEAN yang selain memiliki akreditasi ASEAN, juga diakui duniainternasional.Komunitas Ekonomi ASEAN Sejak krisis moneter melanda kawasan Asia Tenggara, pergerakankerjasama ekonomi diantara negara-negara anggota ASEAN seolah mengalamilesuh darah. Kegairahan untuk melanjutkan kerjasama regional yang sudahdibentuk sejak tahun 1967 itu mengalami penurunan yang cukupmemperihatinkan. Negara angggota ASEAN disibukkan dengan kegiataninternal mereka untuk dapat keluar dari dampak krisis moneter secepatmungkin, sehingga perhatian mereka untuk mengembangkan kerjasama ASEANlebih lanjut, otomatis berkurang. Bahkan pada saat itu kelangsungan kerjasamaASEAN sempat dipertanyakan banyak pihak. Mereka mempertanyakan, apakahkerjasama ASEAN itu masih mau dilanjutkan dengan penuh semangat, apakahmasih relevan untuk diimplementasikan dalam perkembangan situasi pasarglobal yang penuh ketidakpastian ? Namun kejutan terjadi. Implementasikerjasama ASEAN kembali bergairah setelah muncul gebrakan Bali Concord IIyang memutuskan dibentuknya Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEANEconomic Community/AEC). Setelah cukup lama terbenam dalam kelesuhan, pada 2 September 2003,para menteri perekonomian negara anggota ASEAN bertemu di ibu kotaKamboja, Phnom Penh. Pertemuan tersebut menelorkan rekomendasi untukditindaklanjutkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke 9 di NusaDua, Bali, pada 7-8 ktober 2003, guna membahas pembentukan KomunitasPerekonomian ASEAN. Konferensi petinggi ASEAN di Nusa Dua Bali ituakhirnya diselenggarakan dan melahirkan Deklarasi ASEAN Bali Concord II
  • 27. 27(Declaration of ASEAN Concord II) pada 7 Oktober 2003. Dalam konferensi inioleh para petinggi negara ASEAN telah disepakati dan dideklarasikandimulainya pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA). KomunitasEkonomi yang menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi perekonomianASEAN ini sepenuhnya baru akan terbentuk pada tahun 2020. Selain itu jugadisepakati pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN SecurityCommunity/ASC) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-cultural Community/ASCC). Ketiga komunitas ini bila terwujud nantinya akan membentuk KomunitasASEAN (ASEAN Community) dengan tiga pilar kerjasama, yakni kerjasamaekonomi yang saling menunguntungkan, kerjasama politik dan kemanan sertakerjasama sosial budaya. Ketiga pilar kerjasama ini harus berkaitan dan salingmenunjang dalam mencapai stabilitas, perdamaian dan kemakmuran dikawasan Asia Tenggara. Gagasan pembentukan kerjasama di bidang keamanan,dan sosial budaya dimaksudkan untuk lebih menyemarakkan danmenyeimbangkan kerjasama diantara negara anggota ASEAN. Sebagaimana diketahui, salah satu penyebab menyurutnya kerjasamaASEAN adalah karena selama ini kerjasama ASEAN lebih difokuskan padaimpelementasi kerjasama di bidang perekonomian, sehingga tatkalaperekonomian negara-negara ASEAN mengalami kemandegan akibat diterpabadai krismon, kerjasama ASEAN tampak mengalami kelesuhan. Oleh karenaitu, perlu ditingkatkan kerjasama di bidang-bidang lain, khususnya di bidangpolitik dan keamanan serta sosial dan budaya. Kerjasama di bidang keamananamatlah penting dan harus ditingkatkan untuk menghadapi ancaman terorismeglobal. Stabilitas perekonomian membutuhkan stabilitas keamanan. Begitu pulaupaya menarik investasi asing memerlukan kondisi keamanan yang kondusif. Pencapaian Deklarasi Bali Concord II sebenarnya telah melalui suatuperjalanan yang panjang, mengingat embrionya sudah ada sejak dikeluarkannyaBali Concord I yang dihasilkan pada KTT ASEAN di Bali pada tahun 1976.Namun gagasan pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN baru muncul secarajelas sosoknya pada KTT ASEAN tahun 2003 yang membuahkan Bali Concord IIyang monumental. Gagasan pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN inimuncul dari Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dan Perdana MeneriSingapura kala itu, Goh Chok Tong. Para petinggi dari dua negara anggotasenior ASEAN ini menyadari bahwa belakangan ini ASEAN semakin jauhtertinggal dalam kompetisi menarik dana investasi dunia. ASEAN kalah jauhdibandingkan dengan China yang ternyata paling berhasil merebut investasiasing di kawasan Asia. Untuk meningkatkan aliran investasi asing ke ASEAN,maka kawasan ini harus dibuat lebih aktraktif disbanding dengan kawasandunia lainnya.
  • 28. 28 Selama ini dimata investor global pasar ASEAN, sekalipun memilikipopulasi penduduk sekitar 530 juta jiwa dan sudah membentuk kawasanperdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade AREA/AFTA), namunpasarnya masih dinilai kurang aktraktif, karena masih belum terintegrasi. PasarASEAN masih terfragmentasi dalam bentuk pasar dari 10 negara yang terkotak-kotak, dimana aliran barang, jasa dan modal belum dapat bergerak secara bebas.China di sisi lain, jelas-jelas merupakan satu kesatuan pasar yang besar denganpopulasi penduduknya lebih dari dua kali lipat ASEAN atau sekitar 1,3 miliarjiwa dan ekonominya pun terus bertumbuh secara dinamis. Sementara sebagiannegara anggota ASEAN masih belum pulih sepenuhnya dari dampak krisisekonomi yang melanda kawasan Asia pada 1997. Maka, untuk membuat ASEAN lebih aktratif sehingga modal asingkembali mengalir dengan deras ke kawasan ASEAN, pasar ASEAN harusdiintegrasikan dalam bentuk satu pasar tunggal (single market) yang sekaligusberperan sebagai basis dan jaringan produksi terpadu (integrated productionnetwork), dimana aliran barang, jasa, modal dan tenaga kerja mengalir denganbebas dan lancar, tanpa mengenal batas-batas negara anggotanya. Pasarterintegrasi ini layaknya dikembangkan dalam suatu wujud KomunitasEkonomi ASEAN yang kompak dan terpadu. Sejak menjabat sebagai pemimpin Thailand, Thaksin sudah menyadaribetul potensi besar ASEAN yang layak dikembangkan menjadi suatu komunitasperekonomian regional yang berkembang secara dinamis. Thaksin yang jugaseorang pebisnis sehingga memiliki naluri bisnis, menyimpulkan, ASEAN tidakhanya berpotensi menjadi suatu kawasan pasar bebas (free trade area/FTA),melainkan juga kawasan komunitas ekonomi yang terintegrasi sepertiMasyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang belakangan berkembang menjadi UniEropa. Dalam konteks Komunitas ASEAN, kawasan ini akan dikembangkanmenjadi pasar terintegrasi, sekaligus basis dan jaringan produksi, ditandaidengan adanya pergerakan barang dan jasa termasuk tenaga kerja dan modalinvestasi yang lebih bebas pada tahun 2020. Visi Komunitas Ekonomi ASEAN bukan hanya terbatas mewujudkansuatu pasar tunggal yang terintegrasi melainkan juga mewujudkan peningkatandaya saing ASEAN di pasar dunia. Thaksin memaparkan, pembentukanKomunitas Ekonomi ASEAN bukan berarti hanya meliberalisasi perdaganganbarang, jasa dan investasi, melainkan juga harus mampu meningkatkan dayasaing ASEAN. Daya saing ini akan muncul dengan semakin terpadu atauterintegrasinya industri di kawasan ASEAN, sehingga terwujud sinerji dalamindustri (sektor-sektor dalam perekonomian ASEAN) yang merupakan kuncipeningkatan efesiensi dan daya saing. Agar implementasi perwujudanKomunitas Ekonomi ASEAN ini berjalan dengan lancar, perlu disusun suatu
  • 29. 29sistem untuk memonitor implementasi perjanjian-perjanjian atau kesepakatankerjasama ekonomi ASEAN yang sudah dibuat dan disepakati untuk dijalankanoleh negara anggota ASEAN Komunitas Ekonomi ASEAN pada dasarnya, jauh lebih berarti ketimbangkawasan perdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area/AFTA) yanghanya membebaskan perdagangan barang, namun tidak mencakup pembebasanaliran jasa, modal, dan tenaga kerja. Marilah kita simak perbandingan dibawahini :Fokus dari Komunitas Ekonomi ASEAN mencakup : a) Penurunan hambatan tariff dan non tariff b) Penciptaan proses dan iklim bisnis yang kondusif dan bersahabat di kawasan Asia Tenggara c) Liberalisasi perdagangan barang dan sektor jasaSementara fokus dari AFTA terbatas pada : a) Penurunan tariff b) Masih memberi peluang bagi anggota untuk mundur dari penurunan tarif c) Liberalisasi perdagangan barang dan belum mencakup sektor jasa, lalu lintas modal, dan tenaga kerja.Maksud dari pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN adalah : 1) Menciptakan kawasan ekonomi Asia Tenggara yang stabil, makmur dan berdaya saing kuat 2) Memperlancar aliran barang dan jasa serta modal dan tenaga kerja agar dapat bergerak lebih bebas 3) Pengembangan kondisi ekonomi yang lebih berimbang di kawasan Asia Tenggara 4) Pengurangan kemiskinan dan perbedaan status sosial ekonomi di ASEAN 5) Memperdalam integrasi ekonomi di kawasan ASEAN 6) Meningkatkan iklim investasi sehingga menjadi kondusif 7) Memperkuat perekonomian ASEAN yang dengan demikian akan membuat ASEAN lebih dipertimbangkan dalam forum internasional dan menjadi kawasan yang disegani di duniaSedang tujuan ekonomi dari pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN adalah : 1) Menjadikan ASEAN sebagai pasar yang terintegrasi 2) Menjadikan ASEAN sebagai basis dan jaringan produksi yang terintegrasi
  • 30. 30 3) Upaya mewujudkan kedua bentuk integrasi ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan investasi sekaligus juga peningkatan perdagangan di kawasan ASEAN 4) Memungkinkan perusahaan di ASEAN mencapai skala usaha yang ekonomis dan efesien dengan melayani pasar yang besar berpopulasi penduduk setengah miliar jiwa. 5) Memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen ASEAN dengan menyediakan berbagai jenis barang dengan harga yang lebih bersaing. Adapun cara atau proses yang akan ditempuh dalam mewujudkanKomunitas Ekonomi ASEAN adalah : 1) Menggunakan lebih intensif berbagai skema kerjasama di bidang ekonomi yang sudah tersedia seperti kerjasama mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA), ASEAN Investment Area (AIA), ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) 2) Melanjutkan pendalaman mekanisme yang akan memperkuat integrasi ekonomi ASEAN 3) Memperkuat kelembagaan dengan membentuk kelembagaan non politik, seperti pembentukan mekanisme penyelesaian pertikaian bisnis, untuk mengatasi terjadinya pertikaian diantara sesama pebisnis ASEAN Untuk mempercepat proses integrasi ASEAN, para petinggi ASEAN sepakat untuk mempercepat integrasi 11 sektor dalam perekonomian ASEAN, yang akan berlangsung sampai tahun 2010, yang mencakup industri perkayuan, otomotif, karet, tekstil dan produk tekstil (TPT), agro, perikanan, elektronik, produk kesehatan, teknologi informasi (e-commerce), pariwisata dan penerbangan. Pengintegrasian ke 11 sektor prioritas ini merupakan proyek percontohan (pilot project) untuk mencapai terwujudnya Komunitas Ekonomi ASEAN secara penuh pada 2020. Dengan demikian, sepanjang perjalanan mencapai tahun 2010 dapat diketahui berbagai hambatan yang ada. Dengan demikian, setelah periode itu dalam menuju tahun 2020, segala hambatan dapat dieleminasi sehingga proses integrasi bisa berjalan lebih baik, lebih cepat dan lebih lancar. Dalam rangka integrasi 11 sektor ini, negara-negara ASEAN akan mengurangi berbagai bentuk hambatan tariff dan non tariff yang mengena pada 11 jenis industri ini. ASEAN BAC Konferensi Nusa Dua Bali juga menyepakati keberadaan suatu lembaga yang bertugas memberi masukan-masukan di bidang ekonomi bisnis kepada pemerintah negara ASEAN, serta cara-cara untuk meningkatkan pengintegrasian perekonomian ASEAN. Lembaga ini dikenal sebagai
  • 31. 31ASEAN Business Advisory Council (ABC). Setiap negara anggota ASEANyang berjumlah 10 negara itu, menempatkan tiga wakilnya dalam lembagaini, sehingga jumlah seluruh anggota mencapai 30 orang. Mereka mewakiliperusahaan swasta, BUMN dan usaha kecil dan menengah (UKM) darinegara masing-masing. Selain berperan sebagai lembaga pemberi masukan,BAC juga akan menjadi ajang kumpul dan diskusi para pengusaha ASEANdalam menghimpun masukan yang akan disampaikan kepada para petingginegara ASEAN. BAC sendiri sebenarnya sudah dibentuk pada KTT ASEAN ke 7 diBrunei Darussalam. Thaksin, Perdana Menteri Thailand yang juga berlatarbelakang dari kalangan pebisnis itu, berperan besar dalam mendukungpembentukan lembaga ini. Demikian pula petinggi pemerintah Singapura.Pemunculan BAC merupakan gagasan yang baik. Sebagaimana diketahui,sejak berdiri pada 1967, pihak pengusaha swasta ASEAN memang tidakmemiliki wadah dan akses langsung ke dalam organisasi kerjasama regionalnegara-negara di Asia Tenggara ini. Pemerintah negara ASEAN seolahberjalan sendiri dan dunia usaha dianggap bisa dan siap menerima danmenjalankan, apa yang telah disepakati pemerintahnya dalam forumkerjasama ASEAN. Tetapi apa yang disepakati petinggi pemerintahan itubelum tentu sepenuhnya cocok untuk diimplementasikan oleh dunia usaha,sehingga mempengaruhi kecepatan dan kelancaran implementasi hasil-hasilkesepakatan ASEAN. Oleh karena itu, diperlukan wadah formal yangmenjembatani hubungan organisasi pemerintah ASEAN dengan dunia usahaASEAN. Sebelum konferensi Nua Dua, ASEAN BAC sudah mengadakanpertemuan sebanyak empat kali di kota satelit Putrajaya, Malaysia pada akhirseptember 2003. Pada rangkaian pertemuan itu, para pebisnis ASEANmembahas rekomendasi yang akan disampaikan pada para pemimpinnegara ASEAN pada KTT 9 di Nusa Dua, Bali, untuk mempercepat integrasiASEAN. Mereka tempaknya bekerja relatif cepat sehingga berhasilmenelorkan masukan-masukan yang disampaikan dalam KTT Nusa Dua.
  • 32. 32 Bab. 3. Kerjasama Dengan Mitra Dagang Asia Lainnya (ASEAN Plus Three)Bab ini akan membahas kerjasama ASEAN dengan mitra dagang utama darikawasan Asia seperti China ,dan Jepang, yang bisa berperan sebagai lokomotifpertumbuhan negara-negara anggota ASEAN.Kerjasama ASEAN-China Disamping berupaya meningkatkan perdagangan intra ASEAN, negara-negara ASEAN juga merintis upaya memperluas kerjasama kawasanperdagangan bebasnya (AFTA) dengan negara-negara tetangga yang menjadimitra dagang utamanya seperti China, India dan Jepang. Studi yang dilakukanScollay dan Gilbert (2002) menunjukkan bahwa GDP ASEAN akan meningkat0.9% pertahun apabila mengadakan perjanjian perdagangan bebas (Free TradeArrangement/FTA) dengan China. Sedangkan pemberlakukan FTA ASEANdengan Jepang akan meningkatkan GDP ASEAN 1.1% pertahun. Dalam studiyang sama dinyatakan, GDP ASEAN diperkirakan dapat meningkat 1.5%pertahun apabila FTA ASEAN diperluas cakupannya menjadi ASEAN PlusThree (China, Jepang dan Korea). Potensi peningkatan GDP yang positif bagi ASEAN, apabila melakukan FTAdengan negara-negara di Asia Timur, dapat dipahami mengingat peningkatanvolume perdagangan yang mungkin tercipta melalui upaya perluasan kerjasamakawasan pasar bebas ASEAN dengan mitra dagang utamanya di Asia. PasarChina yang berpenduduk 1.2 milyar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggitanpa berhenti selama 10 tahun terakhir ini akan menjadi lokomotifpertumbuhan ekonomi di Asia Timur. Demikian juga Jepang dengan penduduksekitar 120 juta jiwa dan tingkat pendapatan yang sangat tinggi, menjadi tempatyang potensial bagi pemasaran produk-produk ekspor ASEAN. Negara-negara ASEAN dan China sudah menjalin hubungan perdaganganyang erat sejak berabad-abad yang silam. Tiga negara di Asean yaitu Myanmar,Laos dan Vietnam berbatasan secara langsung dengan China. Pada awalnya,negara-negara ASEAN mengekspor produk-produk rempah-rempah ke Cinadan mengimpor sutera dan bahan pakaian dari China. Saat ini, polaperdagangan mengalami perubahan, dimana ASEAN mengekspor produk-produk elektronik, minyak mentah, minyak dan lemak nabati, karet alam, dansebagainya serta mengimpor produk-produk elektronik, produk kimia, textil,
  • 33. 33seng, dlsb, dari China. Perdagangan ASEAN-China mengalami puncak pada tahun 2000 dengantotal US$. 61.5 milyar dan kemudian menurun menjadi US$. 42.7 milyar tahun2002. Singapura adalah negara ASEAN yang memiliki perdagangan terbesardengan China diikuti dengan Malaysia dan Thailand. Kesepakatan ASEAN-China FTA ditandatangani tahun 2002 di Kambodyadimana disepakati untuk mewujudkan ASEAN-China FTA pada tahun 2010untuk ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapuradan Thailand) dan 2015 untuk ASEAN-4 (Kamboja, Laos, Myanmar danVietnam). Dalam rangka memperlancar kerjasama ASEAN-China ini, disepakatijuga implementasi Early Harvest Program (EHP) yaitu melakukan liberalisasi diniuntuk produk pertanian selambat-Iambatnya 2007 dan dimulai awal 2004. Dalam talian ini, terdapat 478 produk dalam HS 8 digit yang masuk dalamskema EHP dan berlaku untuk semua ASEAN-China. Akan tetapi, dilakukanjuga kesepakatan bilateral masing-masing untuk menentukan beberapa produksensitif yanq penurunan tarifnva hanva berlaku secara unilateral antara Chinadan masing-masing negara. Khusus dengan lndonesia disepakati sebanyak 49produk yang masuk dalam skema EHP.ASEAN-Jepang Secara geographis, ASEAN dan Jepang tidak memiliki perbatasan daratkarena kedua wilayah dipisahkan oleh Laut China Selatan. Perdagangan ASEANdan Jepang merupakan terbesar dari seluruh mitra dagang ASEAN yang sudahmenyepakati perwujudan integrasi ekonomi regional dengan ASEAN. Hal inidisebabkan pasar Jepang sangat besar, dengan jumlah penduduk yang mencapaisekitar 120 juta jiwa dan memiliki pendapatan per kapita yang tinggi.Disamping itu, Jepang merupakan negara terbesar kedua yang melakukaninvestasi di kawasan ASEAN setelah Amerika Serikat. Perdagangan ASEAN - Jepang mengalami puncak pada tahun 2002,mencapai sebesar US$. 120,3 milyar dan mengalami penurunan menjadi US$.97.6 tahun 2002. Produk utama ekspor ASEAN ke Jepang adalah gas alam,produk elektronik, petroleum, produk hasil laut, plywood, furniture, dantembaga. Sedangkan produk impor utama ASEAN dari Jepang adalah Produkelektronik, mesin-mesin, otomotif, aluminium dan bahan bangunan. Sampaitahun 2001, Singapura merupakan mitra dagang utama Jepang di ASEAN. Akantetapi pada tahun 2002, Thailand tampil menjadi negara mitra dagang utama
  • 34. 34Jepang di ASEAN, disusul Singapura dan Malaysia. Rencana liberalisasi perdagangan antara ASEAN dengan Jepang juga telahdisepakati pada tahun 2003 di Bali dengan istilah ASEAN-Jepang ComprehensiveEconomic Partnership (CEP). economic partnership ini mencakup liberalisasi di -bidang barang dan jasa, invetasi dan tenaga kerja terampil, dan kerjasama dibidang ekonomi. Target waktu pencapaian ASEAN-Jepang CEP belumditetapkan, tetapi disepakati untuk segera melakukan negosiasi pada awal tahun2004 dan selesai selambat-Iambatnya akhir tahun 2005. Sedikit berbeda dengan pola ASEAN-China FTA dan ASEAN-India FTA,ASEAN-Jepang CEP akan dilaksanakan secara bilateral. Hal ini disebabkanpihak Jepang melihat tingkat kesiapan masing-masing negara anggota ASEANdalam melaksanakan CEP berbeda-beda. Singapura dan Jepang sudahmenandatangani bilateral FTA pada tahun 2001, atau dua tahun sebelumdisepakatinya ASEAN- Jepang CEP. Prosedur penyelesaian bilateral FTA ini adalah melalui tahapan diskusiintensif, studi bersama, dan negosiasi. Pada saat ini Jepang sedang melakukannegosiasi secara bilateral dengan Thailand, Malaysia dan Philipina dalammencapai bilateral FTA. Sedangkan antara Jepang dengan Indonesia, status padasaat ini belum pada tahap negosiasi masih dalam tahap diskusi intensif menujunegosiasi pembentukan FTA.ASEAN-India Walaupun secara geografis, India berbatasan langsung dengan ASEANhanya dengan satu negara anggota ASEAN, yakni Myanmar, tetapi perdaganganlangsung antara India dengan negara anggota ASEAN lainnya sudahberlangsung sejak berabad-abad. Sejarah dunia mencatat bahwa perdaganganAsia dengan India dimulai dengan perdagangan rempah-rempah dan sutra yangditandai dengan banyaknya pedagang India yang membuka hubunganperdagangan dan bahkan kemudian menetap dan membuka usaha dagangdiberbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Perdagangan ASEAN dengan India terus meningkat dari tahun ke tahundan mencapai puncaknya pada tahun 2002. Malaysia merupakan negara mitradagang utama India di ASEAN, diikuti Singapura dan Indonesia. Produk eksporutama ASEAN ke India adalah minyak nabati, petroleum, produk elektronik,benang, tekstil dan tembaga. Sedangkan produk impor utama ASEAN dari Indiaadalah produk elektronik, makanan ternak, batu-batuan, permata dan gandum.
  • 35. 35 Kesepakatan kerjasama ekonomi ASEAN-India ditandatangani olehkepala pemerintahan negara-negara ASEAN dan PM India di Bali tahun 2003,dengan target mencapai terbentuknya perdagangan bebas pada tahun 2011untuk ASEAN-5 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura danThailand), tahun 2016 untuk Philipina dan tahun 2017 untuk ASEAN-4(Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam). ASEAN-India sepakat untukmembentuk ASEAN-India Trade and Investment AREA (RTIA). Tujuan RTIAASEAN-India adalah : • Memperkuat dan meningkatkan kerjasama investasi, perdagangan dan ekonomi diantara para anggotanya, • Liberalisasi dan promosi perdagangan barang, jasa dan investasi untuk menciptakan transparansi, liberalisasi dan fasilitasi, • Memperluas bidang-bidang baru yang mengembangkan kebijakan yang tepat untuk implementasi kerjasama ekonomi diantara anggotanya, • Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif untuk negara anggota ASEAN baru (Myanmar, Kamboja, Laos dan Vietnam), • Menjambatani kesenjangan pembangunan dan ekonomi diantara para anggotanya.Adapun tujuan jangka panjang RTIA ASEAN-India adalah mewujudkankawasan perdagangan bebas (Free Trade AREA/FTA) atau ASEAN-India FTA,yang akan diperluas mencakup bidang perdagangan barang, jasa dan investasiserta meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN-India secaraberkesinambungan. Sebagaimana halnya dengan ASEAN-China FTA, dalam ASEAN-IndiaFTA (dalam konteks kerjasama dengan ASEAN-India) juga disepakatipenerapan Early Harvest Program (EHP) yang mencakup produk-produk yangdidahulukan penurunan tarifnya. Produk yang masuk EHP disusun dalam suatuCommon List yang terdiri dalam dua daftar produk, yakni Daftar A dan DaftarB. Dalam daftar A terdapat 105 produk dalam HS 6 digit, yang berlaku untukIndia dan ASEAN-6. Sedangkan dalam daftar B terdapat 111 produk HS 6 digityang hanya berlaku untuk India dan negara-negara CLMV (Cambodya, Laos,Myanmar dan Vietnam).
  • 36. 36 Rentang waktu pelaksanaan EHP telah disepakati, yakni mulai 1November 2004 hingga 31 Oktober 2007. Sedang rentang waktu untukpenurunan tarif pada produk-produk yang masuk ke dalam Normal Track (jalurnormal) disetujui mulai 1 Januari 2006 sampai dengan 2011 bagi ASEAN 5,sedang untuk Filipina berlaku sampai 20016. Khusus untuk negara ASEANyunior seperti Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam, disetujui rentang waktupelaksanaan EHP dari 1 Januari 2006 – 2016, namun dengan awal tingkat tariffyang lebih tinggi. Didalam konsep ASEAN-India FTA juga dikenakan Ketentuan AsalBarang (Rules of Origin/ROO). Barang-barang ASEAN-India yang dapatmemanfaatkan fasilitas FTA ini adalah barang buatan ASEAN-India denganketentuan (menurut versi ASEAN) memiliki kandungan local ASEANsetidaknya 40 %. Sedang India menghendaki lebih besar dari 40 %. Perbedaan inimenyebabkan implementasi kesepakatan ASEAN-India FTA masih menungguhtercapainya kesepakatan khusus mengenai besaran ROO ini, yang harusdisetujui kedua belah pihak. ASEAN sendiri, dalam konteks AFTAmensyaratkan adanya kandungan ASEAN setidaknya harus 40 %, barulahproduk negara anggota ASEAN tersebut dapat memanfaatkan fasilitaspenurunan tarif dalam rangka AFTA. Oleh karena itu, ASEAN jugaberkeinginan menggunakan besaran ROO yang sama dalam konteks ASEAN-India FTA. Selain membentuk FTA, ASEAN-India juga berencana untukmengembangkan kerjasama ekonomi dengan cakupan luas meliputi bidang-bidang berikut : 1. Kejasama dalam rangka fasilitasi perdagangan antara lain meliputi penuntasan prosedur akreditasi dan pengaturan teknik standar, penyesuaian kebijakan non tariff, kerjasama kepabeanan, serta fasilitas travel dan visa bisnis. 2. Kerjasama sektoral antara lain meliputi kerjasama di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan; jasa media dan hiburan; kesehatan, perbankan, pariwisata, konstruksi, pertambangan dan enerji, penyedian tenaga pembangkit, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan komunikasi, e-commerce, bioteknologi, lingkungan dan transportasi. 3. Kerjasama bidang industri antara lain mencakup; industri otomotif, farmasi, tekstil dan pakaian jadi, pengolahan makanan, barang dari kulit, elektornika, perhiasan dan permata. Bidang sumberdaya manusia
  • 37. 37 meliputi; pelatihan untuk para pebisnis, pengembangan usaha kecil dan menengah serta program alih tenologi.4. Kerjasama promosi dan investasi mencakup pelaksanaan kegiatan pameran, pembuatan situs internet AEAN-India, dan pengembangan dialog antar pebisnis ASEAN-India.
  • 38. 38 Bab. 4. Dilema Hubungan dengan Australia dan Myanmar Kerjasama pembentukan FTA ASEAN dengan negara Asia Timur (China,Jepang dan Korsel) telah mengalami kemajuan pesat. Hanya yang patutdisayangkan, mengapa pengembangan kerjasama FTA dengan Australia belumsepesat kerjasama ASEAN dengan ketiga lokomotif Asia itu, padahal Australaimerupakan tetangga terdekat. Keinginan untuk memperluas zona perdaganganbebas dengan Australia sebenarnya ada dan kembali ditegaskan pada pertemuanpara menteri ekonomi ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru pada bulanOktober 2004. Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan pembahasan teknispelaksanaan zona perdagangan bebas ASEAN dengan Australia dan SelandiaBaru di KTT ASEAN ke 10. Diharapkan kesepakatan zona perdagangan bebasdengan Australia ini akan tercapai pada 2007, khususnya dengan enam anggotasenior ASEAN (Singapura, Malaysia, Thailand, Brune, Indonesia dan Filipina).Sedang untuk empat anggota ASEAN lainnya (Vietnam, Laos, Kamboja,Myanmar) akan dimulai tahun 2012. Jadwal palaksanaan yang berbeda inikarena kesiapan dua kelompok anggota ASEAN ini relatif berbeda, dimanaanggota senior ASEAN itu lebih maju tingkat perekonomiannya dibandingdengan anggota yunior ASEAN tersebut, sehingga siap lebih dahulumengimplementasikan zona perdagangan bebas dengan Australia dan SelandiaBaru. Namun banyak kalangan masih sangat meragukan itikad dankesungguhan Australia dalam menjalin kerjasama ekonomi dengan ASEAN.Apalagi membentuk sebuah zona perdagangan bebas. Australia sendiritampaknya masih tetap bersemangat untuk mengembangkan kerjasama denganASEAN. Dalam sambutannya dalam peringatan 30 tahun hubungan ASEAN-Australia di Parliament Houses, Canberra, 15 April 2004, Menlu Australia,Alexander Downer menyatakan, sebagai negara mitra ASEAN yang pertama,pada 1974, Australia telah memberikan banyak dan masih siap berbuat banyakbagi ASEAN. ASEAN yang padat penduduk dan Australia yang padat modalbisa saling melengkapi. Dalam pada itu, sumber di Kementerian Luar NegeriAustralia menyatakan, Australia berharap sebaiknya kerjasama ASEAN PlusTiga (Plus China, Jepang dan Korsel) dikembangkan menjadi ASEAN Plus Lima(ditambah Australia dan Selandia Baru). Australia siap bergabung, menungguajakan ASEAN dan semua ini bergantung pada ASEAN. Persoalannya, mengapaASEAN cenderung mengembangkan kerjasama ASEAN Plus Tiga ketimbangPlus Lima ?
  • 39. 39 Mari kita simak apa yang terjadi di dalam Konferensi Tingkat Tinggi(KTT) 10 ASEAN yang diselenggarakan pararel dengan KTT ASEAN Plus Tiga(China, Jepang dan Korsel), di Vientiane, Laos pada bulan November 2004. KTTini telah menghasilkan kesepakatan yang cukup mengejutkan. Pertamadisepakati percepatan pembentukan zona perdagangan bebas ASEAN-Chinamenjadi tahun 2010. Kesepakatan ini menyebabkan Jepang dan Korsel jugaterdorong untuk mempercepat pembentukan zona perdagangan bebas denganASEAN. Dengan Korsel disepakati pembentukan FTA pada tahun 2009. sedangdengan Jepang dipastikan akan dibentuk sepenuhnya pada 2012. Bila negaraAsia Timur menunjukkan reaksi yang cepat dengan semangat dan antuasiasyang besar untuk mewujudkan zona perdagangan bebas dengan ASEAN, dalamKTT itu sikap Australia malah terkesan masih lamban, tidak sesigap pesaingnyadari Asia Timur. Selain itu, dalam KTT ASEAN di Laos juga disepakati penyelenggaraanKTT Asia Timur (East Asian Summit/EAS) yang pertama pada tahun 2005bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang paling bersemangat untukmewujudkan Komunitas Ekonomi Asia Timur tampaknya Malaysia danSingapura. Selepas KTT Laos, di Kuala Lumpur pada bulan Desember 2004diselenggarakan pertemuan para tokoh Asia dalam rangka membahas lebihlanjut rencana pelaksanaan KTT Asia Timur 2005 di Kuala Lumpur. Hadir dalampertemuan itu antara lain PM Malaysia, Badawi, mantan petinggi MalaysiaMahathir Mohamad dan mantan Presiden Korsel, Kim Dae Jung. Padakesempatan itu, Mahathir menyatakan KTT Asia Timur harus segera berjalanyang melibatkan pihak China, Korsel dan Jepang. Namun Australia dan SelandiaBaru tidak perlu diikutkan, karena menurut Mahathir, kedua negara itu secaraetnis bukan Asia, melainkan keturunan Eropa, dan tidak mau melepaskan sikaphostile pada Asia. Kendati sudah lengser dari jabatan Perdana MenteriMalaysia, Mahathir masih memiliki pengaruh politik yang kuat dipemerintahan Malaysia, sehingga dapat mempengaruhi haluan politik luarnegeri negara jiran ini dan melalui poros ini mempengaruhi institusi ASEAN.Selama ini Mahathir memang terkesan mengambil posisi berseberangan denganAustralia dan AS. Apalagi Mahathir memiliki obsesi merangkul Timur (Asia)ketimbang Barat. Sejarah terbentuknya Australia sebagai suatu negara berdaulat diawalioleh pendaratan Armada Pertama Inggris yang terdiri dari 11 kapal dan 1.500pasukan, dibawah pimpinan Kapten Arthur Phillips, Botani Bay (kini bernamaSydney Harbor) pada 26 Januari 1778. Tanggal pendaratan Kapten Phillips inikemudian dijadikan Hari Nasional Australia. Pada masa itu benua Australiadihuni sekitar 300.000 orang Aborigin, suku asli Australia dan orang-orang daripulau-pulau di sekitar Selat Torres. Perang kemerdekaan Amerika Serikat pada1775 membuat Inggris, atas saran Sir Joseph Banks dan Kapten James Cook yang
  • 40. 40pernah berlayar ke Australia, menjadikan benua temuan baru itu sebagai tempatpenampungan orang hukuman. Setelah itu, selama kurun waktu 80 tahuntercatat sekitar 160.000 orang hukuman dibuang ke Australia. Bersamaan denganitu terjadi migrasi dari bangsa Inggris (termasuk Irlandia) ke Australia sekitar50.000 orang pertahun, yang tertarik dengan demam usaha tambang emas,sehingga pada 1940an jumlah pendatang dari Barat itu mencapai sekitar 7 jutaorang. Ekspansi bangsa Barat ini telah mendesak esksitensi penduduk asliAborigin dan bahkan mengambilalih milik mereka. Usai PD II sekitar 6 jutaimigran dari berbagai negara masuk dan bermukim di Australia. Berdasarkansensus 2001, penduduk Australia berjumlah 18.769.791 jiwa. Komposisinyaterdiri dari penduduk asal Inggris sebanyak 1. 036.437 jiwa (5,5 %), menyusulSelandia baru sebanyak 355.684 jiwa ( 1,9 %), Italia 218.754 jiwa (1,2 %), Vietnam154.831 jiwa (0,8 %), China 142.717 jiwa (0,8 %), Yunani 116.531 jiwa (0,6 %),Jerman 108.238 jiwa (0,6 %), Filipina 103.989 jiwa (0,6 %), India 95.456 jiwa (0,5%), dan Belanda 83.249 (0,4 %). Sisanya terdiri dari berbagai bangsa pendatanglainnya. Dari segi kedekatan jarak geografisnya, Australia memang tetanggaterdekat ASEAN. Bahkan dengan Indonesia merupakan tetangga langsung.Namun sering terjadi kesalahpahaman dalam hubungan bilateral Australiadengan Indonesia dan negara ASEAN lainnya. Negara tetangga yang mayoritaspenduduknya berkulit putih ini sering dilihat sebagai bagian dari negara barat,ketimbang bagian dari kawasan Asia. Tradisi Australia yang sangat ke-Inggris-an, termasuk sistem politiknya, kebebasan demokrasi dan pers ala Barat,memang membuat Australia tampak sangat ke-Barat-baratan bagi negaratetangganya di Asia Tenggara. Selain itu, Australia sering dianggap Barat karenanegara itu secara simbolis masih berada dibawah kekuasaan Inggris. Australiamasih menganggap Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara yang keberadaannyadi kawasan Timur jauh ini diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal yangberkedudukan di negeri Kanguru ini. Sedang Perdana Menteri Australia hanyaberperan sebagai kepala pemerintahan saja. Wacana untuk membentukRepublik Australia sebenarnya pernah muncul pada dekade 1960an dan gagasanini kemudian diperjuangkan dalam kanca politik oleh mantan PM Australia PaulKeating pada 1993, namun ternyata gagal. Kendati demikian, gagasan untukmembentuk Republik Australia belum hilang sepenuhnya dari atmosfirkehidupan bernegara di Australia. Sikap politik Australia dinilai terlampau memihak ke Barat ketimbang keTimur (Asia). Australia bersama Selandia Baru memang memiliki kelengketandengan Amerika Serikat karena terikat pada pakta pertahanan bersama yangdikenal dengan nama Pakta ANZUS yang ditandatangani pada 1951 dandiperbaharui dalam deklarasi Sydney pada 1996. Pasukan Australia terlibatbersama AS di Perang Korea, Vietnam, Perang Teluk dan Somalia. Tak heran
  • 41. 41jika, Australia dinilai bangsa Asia lebih mendekat ke Barat ketimbang denganbangsa Asia tetangga terdekatnya. Terlebih lagi sebagian warga Australia(keturunan Barat) masih ada yang bersikap rasialis dan diskriminatif terhadapsuku bangsa asli Australia (Aborigin) dan bangsa pendatang dari wilayah Asiadi negerinya. Sementara pemerintah Australia juga dinilai kurang bersungguh-sungguh dalam menjalin hubungan dengan Asia. Tak heran jika pemimpinASEAN sekelas Mahathir bersikap sinis dan pesimis terhadap kesungguhanAustralia dalam menjalin kerjasama ekonomi dengan ASEAN.Orientasi Keamanan Tampaknya Australia lebih tertarik untuk lebih cepat mewujudkankerjasama keamanan, ketimbang kerjasama ekonomi dengan ASEAN,khususnya dengan Indonesia. Pihak Australia kembali membuat pernyataanprovokatif menyangkut gagasan pengembangan kerjasama keamanan, seharisetelah kemenangan Partai Liberal dibawah John Howard pada Pemilu 2004.Menlu Australia Alexander Downer melontarkan gagasan mengejutkan untukmembentuk kerjasama keamanan baru dengan Indonesia. Ini merupakan paktamiliter yang lebih luas dari sekedar kerjasama kontra terorisme yang telahdilakukan sejak 2002, yang meliputi kombinasi kerjasama pertahanan danoperasi kepolisian yang memungkinkan Australia mengirim pasukan atau polisianti terornya ke wilayah Indonesia, dan melakukan tindakan pre-emtif atau aksipembebasan korban yang disandera teroris di wilayah teritorial Indonesia.Menanggapi pernyataan Australia itu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyonomenyatakan, Indonesia tidak akan mengizinkan Australia menempatkanpasukan keamanannya di Indonesia, apalagi melakukan serangan pre-emptifterhadap ekstrimis di Indonesia, sebagaimana yang diharapkan Australia.Kehadiran aparat keamanan Australia di Indonesia yang berlebihan bisadipandang sebagai suatu bentuk intervensi asing terhadap Indonesia. Gagasan Australia ini sempat membuat munculnya reaksi keras dariberbagai kalangan. Apalagi sebelum itu, Indonesia sempat dibuat terkejut olehpenyingkapan rencana Australia memperkuat sistem pertahanan udaranyadengan membeli peluru kendali yang mampu menjangkau seluruh wilayahIndonesia. Tak pelak lagi, Indonesia merasa terusik ketenangannya karenaberada dalam jangkauan tembakan rudal Australia yang akan dipasang padatahun 2007. Gagasan Australia untuk membuat pakta pertahanan perlu dikajimendalam. Terlebih lagi, gagasan Australia ini ditentang oleh negara-negaraASEAN lainnya karena tidak sejalan dengan konsep kedaulatan negara, dimanapihak asing tidak diperkenankan memasuki wilayah suatu negara berdaulat,tanpa izin dari pemerintah yang bersangkutan. Apalagi menjalankan operasi
  • 42. 42militer di wilayah negara itu. Jika yang diinginkan Australia benar adalahmembentuk semacam pakta pertahanan, jelas hal itu sulit diwujukan karenadiluar kebiasaan dan tidak dimungkinkan oleh kebijakan politik luar negeri RIyang bebas aktif. Yang sudah berlangsung selama ini adalah kerjasama militerdan kontra terorisme RI dan Australia yang antara lain meliputi kegiatanpertukaran informasi intelijen, pengiriman tenaga ahli forensik dalampenyidikan kasus bom dan tindak terorisme di Indonesia. Memang, pernah ada kerjasama keamanan RI-Australia di masapemerintahan Orde Baru yang dibuat pada 1995, tetapi kemudian dianulirpemerintah RI pada 1999 menyusul perkembangan yang terjadi di Timor Timur(Timtim) pasca Jajak Pendapat (Referendum) Timtim. Pada waktu itu Australiabersama Portugal menjadi lawan Indonesia, berada di posisi terdepanmendukung kemerdekaan Timor Timur dari NKRI. Apalagi sebelum ituhubungan Australia dengan Indonesia sempat kurang baik, karena pemerintahAustralia memberikan suaka kepada pelarian asal Timtim. Setelah Referendumberhasil, Australia kelihatannya berupaya memperkuat pijakannya di TimorTimur. Bahkan Australia menjadi pemimpin Pasukan Penjaga Perdamaian PBBtanpa mempertimbangkan sensitifitas perasaan bangsa Indonesia kala itu.Namun setelah pemerintahan Timor Leste terbentuk, bantuan ekonomi yangdijanjikan Australia dan Portugal bagi Timor Timur jauh dari kenyataan.Perhatian Australia pada Timor Timur pun memudar. Bagi masyarakat Australia, terutama sejak terjadinya peristiwa seranganteroris pada Menara Kembar World Trade Center (WTC) di AS pada 11September 2001 dan serangan teroris dengan peledakan bom Bali pada tahun2002 yang merengut 202 nyawa manusia, termasuk 88 orang warga Australia,Indonesia (yang ditengarai sebagai gudang teroris) masih dianggap ancamanbagi masyarakat Australia. Dalam sebuah jajak pendapat yang dilakukan ASPI(Australian Strategic Policy Institute) pada 25 Agustus 2004, di mata publikAustralia, Indonesia ternyata masih dianggap sebagai ancaman utama. Daripooling yang dilaksanakan oleh satu tim dibawah koordinasi Ian McAllister dariAustralian National University ini, kita mengetahui bahwa public distrustternyata masih saja membayangi-bayangi di tengah hubungan persahabatanIndonesia-Australia yang sempat mengalami pasang surut itu. Kalau kita menengok sejarah di masa lampau, pembentukan paktapertahanan di kawasan Asia Tenggara sebenarnya pernah terjadi. Untukmembendung penyebaran paham komunisme di Asia Tenggara (setelahmundurnya Perancis dari Vietnam pada 1954), dibentuklah SEATO (SoutheastAsia Treaty Organization) yang anggotanya terdiri dari Filipina, Thailand,Pakistan, Australia, Selandia Baru, Inggris, Perancis dan AS). Tahun 1973 pascamundurnya AS dari perang Vietnam, nasib SEATO memudar dan akhirnya
  • 43. 43resmi dibubarkan pada 1977. Kebutuhan akan pakta pertahanan semacamSEATO ini semakin dirasakan kurang diperlukan, sejak perang dingin berakhir,setelah Glasnot dan Perestroika yang melanda Uni Soviet membuat raksasakomunis itu terpecah menjadi negara-negara kecil dan menyisahkan Rusia yangtidak lagi tertarik menyebarkan hegemoni komunismenya ke manca negara.Belakangan kebutuhan akan keamanan dikaitkan dengan merebaknya ancamanterorisme transnasional yang beroperasi tidak mengenal batas-batas negara. Namun kalangan pengamat menyatakan, yang amat relevan dewasa inisebenarnya bukan membentuk pakta pertahanan yang melibatkan Australiadengan Indonesia atau ASEAN secara keseluruhan, melainkan penandatangananTreaty of Amity and Cooperation (TAC) in Southeast Asia oleh pihak Australia,sebagai bentuk sumbangsih negara tetangga ASEAN ini bagi pembinaankeamanan di kawasan Asia Tenggara dan Australia. TAC yang sudahberkembang sejak ditetapkan di Bali pada 24 Februari 1976 hingga protocolamandemen ke dua di Manila 28 Juli 1998 merupakan akses atau pntu masukpenting dan code of conduct bagi Australia untuk masuk dan mengembangkankerjasama yang lebih luas dan mendalam dengan Indonesia dan ASEAN, tidakhanya di bidang keamanan, namun juga dalam bidang ekonomi. TAC adalahkuncinya. Sayangnya, hal ini masih diabaikan oleh Australia. Padahal, negara-negara lain seperti Jepang, China, bahkan Rusia telah mengajukan danmenandatangani TAC bersama ASEAN. Bagaimana mungkin Australiamembentuk FTA dengan ASEAN, sementara menanda tangani TAC sajaAustralia belum bersedia. Tak heran jika itikad baik Australia untuk menjalinhubungan kerjasama dengan sungguh-sungguh bersama Indonesia dan ASEAN,banyak dipertanyakan, atau diragukan oleh kalangan pemerhati ASEAN.Bahkan ada yang menduga Australia memiliki agenda tersendiri yangmembebaninya sebagai deputy sheriff AS di Asia, dalam membina kerjasamapertahanan dan keamanan dengan anggota ASEAN. Pola hubungan lama bentukan “the strange neighborhood” tampaknyaperlu segera ditinggalkan oleh Australia dan digantikan dengan pola kerjasamayang lebih memahami Asia, khususnya ASEAN dan tetangga terdekatnya,Indonesia. Australia perlu segera menandatangani TAC dengan ASEAN sebagaisuatu bentuk kongkrit keseriusan Australia untuk mengikat komitmen menjalinkerjasama ekonomi yang serius dengan ASEAN. Keraguan Australia untukmenandatangani TAC dengan ASEAN hanya akan menjadi boomerang yangkontraproduktif bagi Australia. Persepsi yang keliru, rasa curiga, ketidakpercayaan politik di kalangan pemerintah bahkan masyarakat Australia akanterus membayang-bayangi hubungan Australia dengan Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ini.
  • 44. 44 Australia ternyata masih sangat berafiliasi dan terlampau mengandalkankekuatan ekonomi AS dan Uni Eropa. Padahal dari segi geografis Australiabertetangga paling dekat dengan ASEAN ketimbang Uni Eropa di belahan bumibagian barat dan AS di Pasifik. Australia tidak bisa mengabaikan kedekataneksistensi ASEAN. Jika Australia masih bersikap ekslusif, dalam jangka panjangAustralia akan tertinggal oleh gerbong pertumbuhan kawasan Asia yangdimotori oleh penggalangan kerjasama ekonomi dan pembentukan zonaperdagangan bebas ASEAN dengan China, Jepang, Korsel dan India. Australiaakan berhadapan bukan hanya dengan kekuatan ekonomi ASEAN melainkanseanteroa kekuatan ekonomi Asia (ASEAN Plus Asia Timur dan India) yangmerupakan kawasan dunia yang berkembang paling dinamis di millenniumbaru ini.Persoalan Myanmar Myanmar yang luas wilayahnya mencapai 678.500 km2 dengan jumlahpenduduk pada 2003 sebanyak 42.510.0537 jiwa menjadi anggota ASEAN padatahun 1997 bersamaan dengan masuknya Laos. Namun eksistensi Myanmardalam tubuh ASEAN membawa permasalahan tersendiri bagi ASEAN.Myanmar ibarat duri dalam daging. Pasalnya, rezim yang berkuasa di negeriyang ibu kotanya bernama Yanggon ini, mengabaikan penegakan demokrasidan hak azazi manusia (HAM) yang sangat dituntut oleh negara-negara mitraASEAN dan dunia internasional. Rezim militer yang berkuasa di Myamar sejak1962 sangat menentang perjuangan tokoh gerakan prodemokrasi, Aung San SuuKyi yang dinilai mengancam kelangsungan hegemoni militer di tubuhpemerintahan Myanmar. Suu Kyi dituduh Junta Militer sebagai boneka Barat,AS, Inggris dan kekuatan asing lainnya yang hanya ingin mengeruk kekayaanalam yang tersimpan dalam perut bumi negeri yang merdeka dari penjajahanInggris pada 4 Januari 1948. Gerakan prodemokrasi yang dipimpin Suu Kyikemudian ditumpas oleh Junta Militer pada 1988. Namun Suu Ki terus berjuangmenegakkan demokrasi di Myanmar dan kemelut penegakan demokrasi diMyanmar terus berlangsung. Kendati Partai Liga Nasional Demokrasi (LND) yang dipimpin Suu Kyimendapatkan dukungan simpati dari dunia internasional dan berhasil keluarsebagai pemenang mutlak dalam pemilihan umum 1990, namun Junta Militertetap menghambat Suu Kyi memimpin negara yang tergolong masih terbelakangini. Bahkan Suu Kyi akhirnya sudah tiga kali dikenakan tahanan rumah yangkeseluruhannya telah berlangsung selama tujuh tahun di Yangoon. Suu Kyi punmenjadi tahanan politik yang paling kesohor di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan prihatin atas kondisi demokrasi di Myanmar danpenahanan para aktivis prodemokrasinya. Sekjen PBB, Kofi Annan mengimbaurezim militer Myanmar agar Suu Kyi dibebaskan dan mengirim utusan
  • 45. 45khususnya untuk melunakkan sikap Junta Militer, namun upaya ini juga belummenghasilkan perubahan. Penahanan Suu Kyi dan pemberangusan gerakan prodemokrasi diMyanmar, membuat ASEAN (di semua forum yang terkait ASEAN) berada diposisi yang serba sulit, antara membela sesama anggota ASEAN, denganmemenuhi tuntutan mitra ASEAN. Myanmar pun terus mendapatkan tekanandari dunia internasional dan ASEAN kecipratan eksesnya. Apalagi Myanmarpada 2006 mendapat giliran menjadi Ketua panitia Tetap ASEAN dan sekaligusmenjadi tuan rumah dari perhelatan penting seperti Pertemuan Tahunan ke 39Menteri Luar Negeri ASEAN dan Negara Mitra Dialog, serta pelaksanaanASEAN Regional Forum (ARF) ke 13. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadidalam pertemuan-pertemuan itu jika Myanmar tetap pada sikapnya yang serbakaku. Ketegangan hubungan ASEAN dengan Mitra Dialognya, khususnya UniEropa dan AS, yang dipicu oleh persoalan Myanmar, sebenarnya sudah terjadisejak sebelum Myanmar menjadi negara angota ASEAN. Negara-negara mitradialog cenderung tidak menghendaki ASEAN menerima Myanmar sebagaianggota. Namun para petinggi negara ASEAN kala itu sangat terobsesi dengancita-cita membentuk ASEAN 10, yakni ASEAN yang lengkap terdiri dari 10negara di kawasan Asia Tenggara (dimana Myanmar termasuk didalamnya),sesuai dengan Deklarasi ASEAN yang dikeluarkan pada KTT ASEAN diBangkok tahun 1967. Pertentangan terbuka ASEAN dengan Mitra Dialognya(yang terdiri dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korsel, Australia, SelandiaBaru dan Kanada) semakin mencuat ke permukaan pada Pertemuan MenluASEAN dan Mitra Dialog yang diselenggarakan pada 1993. Sikap Junta MiliterMyanmar yang terang-terangan menolak memberikan kesempatan bagi Suu Kyiuntuk memerintah setelah kemenangan mutlak LND pada Pemilu Myanmar,membuat duinia internasional semakin gusar terhadap Myanmar. Apalagikemudian penguasa militer menahan Suu Kyi dan beberapa tokoh prodemokrasidan sekitar 4000 tahanan politik lainnya yang djebloskan ke berbagai penjara diseantero negeri itu. Mulai saat itu, negara-negara Mitra dialog ASEANmengenakan sangsi ekonomi kepada Myanmar, sampai negara itu bersediamenegakkan demokrasi dan HAM. ASEAN memang mengambil risiko berhadapan dengan negara Mitranyadengan mengundang Myanmar sebagai tamu ke Pertemuan Menlu ASEAN ke37 di Bangkok Thailand dan belakangan dengan menerima Myanmar sebagaianggota pada 1997. Banyak pengamat internasional memperkirakan, keluwesangerak ASEAN dalam negosiasi internasional akan terhambat oleh masuknyaMyanmar yang anti demokrasi dan HAM itu, ASEAN akan menjadi asarantembak negara-negara prodemokrasi dan Ham, ASEAN ibarat memegang bola
  • 46. 46panas sehingga harus saling lempar bola panas tersebut diantara negara anggota,bahkan ada yang menilai kehadiran Myanmar dalam ASEAN sudah ibarat duridalam daging (yang bila tetap keras pala alias tidak mau berubah dan tidakdicabut keluar) akan terus mendatangkan masalah bagi ASEAN secarakeseluruhan. Ramalan para pengamat internasional itu ternyata menjadikenyataan, Myanmar tetap jalan ditempat dalam proses penegakan demokrasidan ASEAN mau tidak mau terkena getahnya. Masalah Myanmar juga sempat menjadi permasalahan yang hangatdalam Konferensi Asia-Eropa (ASEM) 8-9 Oktober 2004. Konferensi ini hampirmenemui jalan buntu karena Uni Eropa menolak kehadiran Myanmar yangtidak juga mau melepaskan Suu kyi dan masih melakukan penindasan terhadapgerakan demokrasi dan HAM. Namun berkat lobi yang intensif dari PMMyanmar, Khin Nyut, terhadap negara-negara ASEAN, khususnya kepadasesama anggota yunior ASEAN (Vietnam, Laos dan Kamboja), konferensi ASEMitu akhirnya bisa juga berjalan dengan kehadiran Myanmar. ASEAN sendirimenginginkan Myanmar diikutsertakan dalam Konferensi tersebut agar pihakMyanmar bisa memberikan penjelasan langsung mengenai situasi internalnegerinya, terkait dengan penegakan demokrasi dan HAM, kepada Uni Eropadan negara Asia lainnya. Bahkan untuk mendesak Uni Eropa, ASEANmenyatakan tidak akan menerima masuknya 10 negara anggota baru Uni Eropake dalam ASEM, jika seluruh negara anggota baru ASEAN (Myanmar, Laos,Kamboja dan Vietnam) tidak dikutsertakan sebagai anggota ASEM. Konferensi ASEM akhirnya menelorkan sangsi yang lebih berat dari UniEropa kepada Myanmar. Sangsi itu meliputi perluasan larangan pemberian visakunjungan ke 25 negara anggota Uni Eropa bagi petinggi pemerintahan militerMyanmar, larangan bagi perusahaan Eropa untuk berinvestasi di Myanmar danpenyiapan langkah koordinasi untuk mendorong lembaga-lembaga internasionalseperti Bank Dunia dan IMF untuk tidak memberikan bantuan ekonomi kepadaMyanmar. Dari 25 negara anggota Uni Eropa, hanya Perancis yang memintapengecualian penerapan sangsi itu, khususnya sangsi pelarangan investasi,mengingat sejumlah investor Perancis sudah terlanjur menanamkan modalnyadalam bisnis perminyakan di Myanmar. Amerika Serikat dikabarkanmenyambut gembira pengenaan sangsi yang lebih berat oleh Uni Eropa kepadaMyanmar dan meminta Uni Eropa untuk segera mengesahkan dan menerapkansangsi itu. ASEAN lama-lama menjadi rikuh juga membela Myanmar dan mendapattembakan dari negara-negara mitra dialog sehingga mulai mengambil sikaptegas pada Myanmar. Pada pertemuan Menlu ASEAN ke 36 di Phnom Penh,Kamboja pada tahun 2003, ASEAN secara terbuka mengeluarkan KomunikeBersama yang intinya mendesak Myanmar agar membebaskan Suu Kyi dan
  • 47. 47memulihkan proses demokrasi di negara tertinggal itu. Komunike ini dipertegaskembali dalam Pernyataan Pers Ketua Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke 9 diBali. Sementara itu, Mantan PM Malaysia, Mahathir Mohamad yang memegangperan kunci bagi masuknya Myanmar sebagai anggota ASEAN pada 1997menyatakan, kekecewaannya atas sikap Myanmar yang terus jalan di tempat.Oleh karenanya, Mahathir menyatakan, jika terus menantang duniainternasional, Myanmar harus dikeluarkan dari ASEAN. Namun sikap ASEAN masih dinilai lembek oleh negara Mitra Dialog danbahkan dinilai cenderung membela Myanmar yang anti demokrasi dan HAM.ASEAN di sisi lain memang bersikap tidak dapat menerima penerapan sangsiekonomi pada Myanmar yang dinilai merupakan wujud intervensi pihak luarterhadap persoalan internal suatu negara berdaulat. ASEAN cenderungmengambil sikap persuasif kepada Myanmar, dan cenderung menerapkanlangkah konstruktif terhadap Myanmar dengan memberikan kesempatan bagipenguasa Myanmar untuk menegakkan proses demokrasi dengan caranyasendiri, yakni menyelenggarakan Konvensi Nasional guna menghasilkankonstitusi baru Myanmar, menjalan Peta Jalan Damai yang digagas PMMyanmar Khin Nyunt, serta melaksanakan Pemilu segera setelah konstitusi baruitu terbentuk. Tuntutan ASEAN, Negara Mitra Dialog ASEAN, dan Negara anggotaASEAN Regional Forum terhadap Myanmar sebenarnya sudah jelas (hanyacaranya yang berbeda dimana ASEAN melakukannya tanpa tekanan), yaknimengikutsertakan semua lapisan masyarakat, termasuk gerakan prodemokrasidalam Konvensi Nasional, yang digagas petinggi Myanmar, Khin Nyunt gunamenghasilkan konstitusi baru Myanmar dan segera setelah itu melaksanakanPemilu yang jujur dan adil. Tuntutan ini juga mencakup pembebasan Suu Kyidan tiga pentolan LND lainnya dari tahanan. Tuntutan pembebasan ini sangatpenting, karena kendati pemerintahan militer Myanmar menyatakan akanmenyelenggarakan Konvensi Nasional dan mengundang LND untuk ikut hadir,namun ternyata pihak LND menyatakan tidak akan hadir, jika Suu Kyi danketiga tokoh LND yang ditahan itu tidak juga dibebaskan. Dengan demikian,pembebasan Suu Kyi dan rekannya menjadi prasyarat mutlak bagi terlaksananyaKonvensi Nasional tersebut.Harapan Yang Pupus ASEAN berharap Myanmar dapat memperbaiki kondisi demokrasi negeriitu dengan telah dicanangkannya Peta Jalan Damai Menuju DemokratisasiMyanmar (road map to Democracy) oleh pemerintah Myanmar. Namun harapanini menjadi pupus, jauh dari kenyataan, karena Jenderal Khin Nyunt sangpenggagas, Peta Jalan Damai, dicopot dari jabatannya sebagai Perdana Menteri
  • 48. 48Myanmar dan ditangkap oleh Junta Militer, pada 18 Oktober 2004 atas tuduhanmelakukan korupsi dan dinilai tidak layak untuk memimpin Myanmar. Khinyang selama ini dikenal sebagai pemimpin Dinas Intelijen Myanmar, dananggota Junta Militer yang paling moderat, belakangan dikenal sebagai reformisyang berupaya mendorong terwujudnya pembaruan dan demokrasi diMyanmar. Sikap moderatnya langsung terlihat setelah Khin diangkat Junta Militermenjadi Perdana Menteri pada bulan Agustus 2003, setelah Myanmar dikutukoleh masyarakat internasional karena penahanan Suu Kyi menyusul terjadinyabentrokan antara masa pendukung Suu Kyi dengan masa pro Junta Militer.Sebagai pemimpin baru Myanmar, Khin mengintroduksikan Peta Jalan Damaiyang diperlukan untuk mewujudkan perdamaian dan demokrasi di negeri itu.Sejalan dengan itu, Khin menyerukan agar Konvensi Nasional (NationalConvention) segera digelar kembali untuk menyusun rancangan konstitusi baru.Konvensi nasional itu sebenarnya pernah di mulai pada 1993 namunditangguhkan pada 1996. Sepak terjang Khin yang dua puluh tahun memimpinIntelijen Militer Myanmar, namun mulai “menyebrang” ke jalan demokrasi, inidinilai berbahaya oleh Junta Militer yang ingin terus melanggengkan kekuasaanpemerintahan otoriternya. Apalagi Khin dilaporkan sempat melakukan dua kaliperundingan dengan Suu Kyi, pimpinan pembangkang politik yang juga peraihhadiah Nobel Perdamaian itu. Ini merupakan suatu langkah kompromi yangamat diharamkan oleh kelompok militer garis keras. Apalagi dalamperundingan itu Khin menunjukkan sikap simpatinya pada Suu Kyi yangdianggap sebagai adik perempuannya. Khin sebenarnya sudah cukup berjasa bagi kelangsungan cengkeramanmiliter Myanmar. Dengan alasan mempertahankan stabilitas politik dankeamanan, Pasukan Intelijen Khin terkenal tak sungkan-sungkan melakukantindakan yang kejam dalam menangkap para pembangkang politik. Selain itu,Khin juga berhasil membujuk dan menaklukkan 20 kelompok etnis bersenjata.Persoalan besar yang dihadapi militer Myanmar ternyata bukan hanya gerakanprodemokrasi, melainkan juga gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh aksikelompok etnis bersenjata. Di Myanmar terdapat 100 suku minoritas bersenjatayang juga menentang kekuasaan militer Myanmar. Kelompok etnis bersenjata,terutama yang bermukim di wilayah perbatasan acap kali melakukan aksipemberontakan lokal. Khin secara bertahap berhasil menaklukkan danmembujuk mereka untuk membuat perjanjian gencatan senjata. Dari kelompoketnis bersenjata yang menonjol di Myanmar, hanya pasukan suku Karen yangbelum berhasil ditaklukkan Khin. Kendati jasanya di bidang politik dan keamanan cukup banyak, namunkelompok garis keras militer menilai Khin lebih layak untuk disingkirkan.
  • 49. 49Tampaknya Junta Militer Myanmar yang menyebut dirinya sebagai DewanPerdamaian dan Pembangunan Negara, ingin mengkonsolidasikan diri,memperkuat posisinya yang dirasakan tersudutkan oleh ulah Khin, denganmeminggirkan Khin dan elemen-elemennya yang dianggap melunak terhadapopsisi. Padahal, sekalipun sikapnya terkesan melunak, dunia internasional masihtidak percaya pada dengan kesungguhan itikad Khin dalam merintisperwujudan Peta Jalan Demokrasi, karena tidak juga melepaskan Suu Kyi daristatus tahanannya. Akhirnya, Markas Dinas Intelijen pun diserbu militer garis keras yangdikoordinir Panglima Angkatan Darat/Wakil Jenderal Senior, Maung Aye, danKhin pun ditangkap dengan tuduhan melakukan korupsi. Penangkapan Khindilatar belakangi oleh peristiwa yang terjadi sebulan sebelum penangkapannya.Pada waktu itu sepasukan tentara garis keras dikabarkan menyerang sebuahpos pemeriksaan di daerah Muse 500 kilo meter sebelah utara Yangoon. Pos inikhusus dijaga oleh aparat intelijen militer yang merupakan anak buah Khin. Darihasil penyerangan ini pasukan militer itu menyatakan telah menemukan emasbatangan, batu giok dan uang tunai dalam jumlah besar. Peristiwa penyerangan ini sebenarnya mengindikasikan adanyapersaingan bisnis kotor antar faksi-faksi dalam tubuh militer Myanmar yangterlibat dalam bisnis pasar gelap (black market) dan perdagangan obat bius.Sebagaimana diketahui, Myanmar merupakan penghasil opium nomor duaterbesar di dunia. Namun peristiwa penyerangan disertai penemuan emas danberharga itu kemudian dibelokkan dan dijadikan alasan pencopotan Khin.Sebenarnya sudah lama Pasukan Intelijen Militer Myanmar yang dipimpin Khinbersaing dengan faksi militer lainnya, khususnya militer garis keras pimpinanThan Swee dalam memperebutkan lahan bisnis haram itu. Pasukan elit yangyang bertugas memata-matai lawan politik penguasa Myamar itu dinilai palingbanyak menggaruk keuntungan dari bisnis kotor ini dan dituding pihak militerpesaingnya sebagai pembentuk jaringan mafia korup yang mengumpulkankekayaan untuk memperkaya dan memproteksi kelompok mereka. Indikasiadanya persaingan bisnis kotor antar faksi militer Myanmar juga semakinterlihat kepermukaan pasca penangkapan Khin. Berbagai unit bisnis milik Khindan kroninya, mulai dari bisnis hiburan malam, bar, karaoke, biro perjalanansampai surat kabar, ditutup oleh penguasa Myanmar atas perintah orang palingkuat di negeri itu, Jenderal Senior Than Swee. ASEAN berharap Konvensi Nasional Myanmar segera dilaksanakan danmeminta Mitra Dialognya yang selama ini menekan Mynmar untuk bersabarmenunggu pelaksanaan Sidang yang diharapkan akan membawa anginpembaruan demokrasi di Myamar. Namun penyingkiran Khin membuatharapan ini menjadi pudar. Penyingkiran Khin justru memperkuat posisi
  • 50. 50kelompok garis keras dalam Junta Militer Mynmar yang dipimpin JenderalSenior Tan Shwe. Junta Militer telah menujuk Soe Win, tokoh militer garis keras,loyalis Tan Shwe untuk mengantikan kedudukan Khin sebagai Perdana MenteriMyamar. Soe Win memang dikenal sebagai orang kepercayaan Tan Shwe. Tokohberaliran konservatif ini secara terbuka sudah menyatakan menentang gagasanuntuk berunding dengan Suu Kyi dan Partainya. Soe Win bahkan dikenalsebagai dalang dibalik bentrokan antar masa pendukung Suu Kyi dan masa proJunta Militer yang berbuntut pada penahanan Suu Kyi dan beberapa tokohprodemokrasi sejak Mei 2003. Dengan didepaknya sosok moderat Khin dari tampuk pemerintahanMyamar, kalangan pengamat ASEAN mengkhawatirkan Junta Militer semakintertutup dan tidak menggubris seruan dunia internasional untuk membebaskanSuu Kyi dan membangun kehidupan demokratis di Myanmar. PemerintahMyanmar semakin tidak peduli pada seruan ASEAN dan Mitranya. Apalagirezim militer Myanmar sudah terbiasa hidup terisolasi selama bertahun-tahun.Sikap mengisolasi diri ini akan membuat rakyat Myanmar semakin menderitadalam keterbelakangan negaranya. Namun tampaknya Junta Militer memilihtetap bertahan pada sikap kerasnya yang anti penegakan demokrasi dan HAM,walaupun Uni Eropa dan AS sudah menetapkan sangsi pada Myamar. Inidiperjelas dengan menjungkal dan menahan mantan PM Myanmar, KhinNyunth yang prodemokrasi sehingga kian menyuramkan proses demokrasi dinegara itu. Fenomena ini akan membuat posisi negara-negara ASEAN ke depan akanmenjadi semakin serba sulit, dan serba kikuk. Di satu sisi ASEAN merasamemiliki tanggung jawab moral untuk membela anggotanya. Di sisi lain,ASEAN terpaksa harus menghadapi tekanan dari negara-negara mitradialognya, terutama Uni Eropa dan AS yang selalu mendesak ditegakkannyademokrasi dan Ham di Myanmar, bahkan ASEAN akan ikut kecipratan citraburuk dicap sebagai pelindung negara penindas demokrasi dan HAM. KendatiASEAN menganut sikap anti intervensi pihak luar terhadap permasalahaninternal suatu negara (apalagi negara tersebut merupakan anggota ASEAN),namun tampaknya ASEAN tidak dapat membiarkan persoalan ini berlarut-larutdan harus mengambil sikap yang lebih tegas dan berani terhadap Myanmar.
  • 51. 51 Bab. 5. Penutup Kerjasama regional ASEAN harus terus dilanjutkan dan didukung olehsemua pihak karena menghasilkan manfaat positif bagi Indonesia. Upaya iniharus diwujudkan dengan meningkatkan lebih lanjut implementasi AFTA. JikaAFTA tidak berhasil, sulit dibayangkan terbentuknya Masyarakat EkonomiASEAN. Kesepakatan perjanjian AFTA sudah sejak lama dibuat oleh negara-negara anggota ASEAN. Pembentukan AFTA harus diterima sebagai suaturealita yang harus disikapi secara positif. Kita hendaknya melihat implementasiAFTA bukan sebagai ancaman bagi kelangsungan industri dan perdagangandalam negeri, melainkan melihatnya secara positif lebih sebagai suatu tantanganuntuk meningkatkan daya saing dan peluang untuk meningkatkan perolehanpangsa pasar yang lebih besar di pasar bebas kawasan Asia Tenggara. Semakinbebasnya aliran bahan baku dan barang jadi dengan adanya AFTA, sertakerjasama yang lebih erat dari pemerintah dan dunia usaha di kawasan ASEAN,akan menjadikan ASEAN sebagai suatu kawasan yang efesien dalam alokasisumber daya produksi, serta efesien dalam pembentukan biaya produksisehingga harga jual akan menjadi lebih menguntungkan konsumen dan padagilirannya mereka menjadi lebih tertarik membeli produk ASEAN (tercipta tradediverting effect). Kondisi efesien ini akan meningkatkan perkembangan duniausaha ASEAN dan menjadikan ASEAN sebagai lokasi investasi, produksi danbahkan pusat distribusi yang aktraktif bagi para pelaku bisnis dan investorglobal, sehingga pada gilirannya aktivitas dan volume perdagangan dan industridi kawasan ASEAN meningkat (tercipta trade creation effect). Dunia usaha harus bersikap proaktif dan agresif dengan terus menerusberupaya meningkatkan efesiensi, produktivitas dan pada akhirnya daya saingkeseluruhan dari bisnisnya. Peningkatan daya saing merupakan kata kuncisukses (key success factor), dalam era globalisasi yang cenderung mendorongterwujudnya liberalisasi perdagangan, atau perdagangan yang lebih bebas, baikdalam konteks regional (kawasan) maupun pasar global. Tidak ada satupunkekuatan di dunia ini yang bisa menghentikan trend globalisasi. Dengandemikian, peluang pasar ASEAN akan bisa digarap bersama dengan pengusahaASEAN lainnya. Bukan hanya digarap oleh pengusaha yang lebih proaktif danagresif dari Singapura, Thailand atau Malaysia. ASEAN sudah cukup lama terbentuk, demikian pula Kawasan PerdaganganBebas ASEAN (AFTA) juga sudah diimplementasikan. Namun realisasiperdagangan diantara negara-negara anggota ASEAN (perdagangan intraASEAN) ternyata masih belum menunjukkan perestasi yang cukup
  • 52. 52membanggakan. Menyadari hal itu para petinggi ASEAN berupaya melakukanlangkah strategis dengan mempercapat proses integrasi ekonomi ASEAN,khususnya integrasi pada 11 sektor produktif yang akan menjadi pilot projectbagi integrasi sektor-sektor produktif lainnya, sebagaimana yang sudahdipaparkan diatas. Selain itu perlu diupayakan penyeragaman aneka standaryang masih berlaku di ASEAN. Demikian pula penyeragaman prosedurkepabeanan negara-negara anggota ASEAN. Dengan upaya-upaya tersebut,diharapkan intra ASEAN trade akan meningkat menjadi 25% pada tahun 2005dan menjadi 40% pada tahun 2010. Pembentukan Komunitas ekonomi ASEAN didasarkan pada prinsipmenyamakan persepsi dan menyatukan perbedaan kepentingan antar negaraanggota ASEAN guna mencapai proses integrasi ekonomi penuh pada tahun2020. Dengan menyatukan kepentingan, sikap dan pandangan diharapkan satukesatuan kawasan ekonomi yang benar-benar terintegrasi bisa terwujud di masadepan. Prospek menuju terwujudnya Komunitas ASEAN cukup cerah,mengingat ASEAN sendiri sudah memiliki cara untuk mengatasi perbedaan dankonflik yang dikenal sebagai the ASEAN way, yakni selalu berusaha mencapaikesepakatan secara musyawarah dan mufakat melalui pelaksanaan rangkaianpembahasan dan diskusi yang bersahabat. Selain itu, para petinggi ASEAN jugasudah sepakat menyusun mekanisme penyelesaian perbedaan secara damai.Dengan adanya kesamaan ini, Komunitas Ekonomi ASEAN diharapakan dapatterbentuk dan pada akhirnya akan terwujud suatu pasar bersama atau pasartunggal (single market) Asia Tenggara, yang sekaligus berperan sebagai basisdan jaringan produksi terpadu, dimana aliran barang, jasa, modal dan tenagakerja bisa bergerak lebih bebas sehingga arus investasi global mengalir deras kekawasan ini. Prospek terbentuknya integrasi ASEAN tampaknya bakal cerah, terbuktidengan semakin banyaknya negara-negara di dunia seperti Korea, China,Jepang, India, Amerika Serikat, yang ingin menggandeng ASEAN sebagai mitrakerjasama ekonominya. Kesediaan mitra internasional untuk menjalin kerjasamadengan ASEAN mengindikaskan bahwa mereka juga yakin Komunitas EkonomiASEAN akan terwujud di masa depan. Melalui kerjasama kemitraaninternasional ini, kawasan perdagangan bebas ASEAN dapat diperluas menjadikawasan perdagangan bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free TradeArea/FTA), ASEAN-Jepang FTA, ASEAN Korea FTA, ASEAN-India FTA.Ternyata yang paling berminat dan menujukkan itikad kuat untuk bergabungdengan AFTA atau membentuk perdagangan bebas dengan ASEAN adalahsesama negara tetangga di kawasan Asia yakni China, Jepang, India dan KoreaSelatan. Keempat negara sahabat ini merupakan negara mitra dagang utama dikawasan Asia yang telah menyepakati pembentukan perjanjian kerjasamaperdagangan bebas (Free Trade Arrangement/FTA) dengan ASEAN.
  • 53. 53Belakangan akan menyusul pembukaan kerjasama perdagangan bebas denganAustralia. Semua ini mengindikasikan, prospek masa depan implementasikawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) pada dasarnya relatif cerah yangditandai dengan diperluasnya AFTA menjadi ASEAN-India FTA, ASEAN-ChinaFTA, ASEAN-Jepang CEP. Indonesia bersama sejumlah Negara di kawasan Asia Tenggara telahmembentuk wadah kerjasama ekonomi regional ASEAN. Di tingkat elit politik,para pemimpin pemerintahan ASEAN telah berhasil membuat sejumlahkesepakatan kerjasama yang mengikat dan menentukan masa depan bangsa dannegaranya. Mulai dari pembentukan organisasi dan Sekretariat ASEAN,pemberlakuan AFTA sampai ke kesepakatan pembentukan Komunitas EkonomiASEAN. Namun di tingkat pelaksanaan di lapangan, tampaknyakeberhasilannya masih dan sangat perlu dipertanyakan mengingat masihrendahnya realisasi perdagangan diantara negara-negara anggota ASEAN atauperdagangan intra ASEAN. Guna meningkatkan perdagangan intra ASEAN danmewujudkan integrasi ekonomi ASEAN para petinggi ASEAN sepakat untukmempercepat proses integrasi Perhimpunan negeri Asia Tenggara ini. Proses percepatan integrasi ASEAN perlu melibatkan peran aktif duniausaha, karena merekalah yang terlibat langsung dalam realitasnya di lapangan.Selain itu, peranan perusahaan transnasional tidak dapat diabaikan. Selama ininegara berkembang masih melihat perusahaan atau investor asing sebagai pihakyang lebih berkepentingan dan amat membutuhkan pasar dan sumber dayayang tersedias di negeri itu, sehingga bersedia melakukan segala hal agar dapatmemperoleh izin beroperasi di negeri tersebut. Karena posisi yang seperti itu,perusahaan asing harus tunduk kepada regulasi negara tersebut. Dalam eraglobalisasi ini, paradigma seperti itu tidak lagi dapat dipertahankan. Investasiyang bergerak tanpa mengenal batas negara kini diperebutkan oleh banyaknegara. Pemerintah membutuhkan kehadiran investasi asing dan kiprah dariperusahaan multinasional. Oleh karena itu eksistensi mereka tidak dapatdiabaikan, kepentingan mereka harus diperhatikan, suara mereka harusdipertimbangkan, mereka bisa saja angkat kaki dari negeri ini bila dinilaikegiatan bisnis di negeri ini sudah tidak lagi efesien dan tidak menghasilkandaya saing. Kedepan, bukan tidak mungkin perusahaan transnasionaldiikutsertakan dalam pembahasan integrasi industri di kawasan ASEAN. Proses integrasi dalam lingkup bisnis sebenarnya sudah terjadi secaraalamiah, yang dilakukan oleh kalangan bisnis ASEAN, sehingga perlu didoronglebih lanjut. Hanya saja beberapa beberapa kemungkinan timbulnya aspeknegatif seperti yang menyangkut masalah penghindaran pajak oleh parapengusaha Indonesia yang membuka kantor pusat di negara ASEAN lainnya,perlu diantisipasi lebih dini, agar tidak merugikan penerimaan pajak
  • 54. 54pemerintah. Selain itu perlu didorong terjadinya kepemilikan saham silang padaperusahaan-perusahaan ASEAN, baik melalui pertukaran saham (share swap,maupun penjualan sebagian saham perusahaan ASEAN tertentu oleh mitra darinegara ASEAN lainnya yang disertai pembelian saham perusahaan pembelitersebut oleh perusahaan yang sahamnya dibeli. Dengan demikian tidak adakekhawatiran timbulnya proses asingisasi pada perusahaan-perusahaannasional. Sebagai pilot project, langkah ke arah ini bisa dilakukan oleh sesamaBUMN dari negara-negara ASEAN.Daftar Kepustakaan :- Akira Kojima, Pembangunan Gaya Asia, Model Perdamaian, Kompas, 2 Juni 2004- Arif Satria, Kerjasama ASEAN dan Pencurian Ikan, Suara pembaruan, 2 Juli 2004- Diah Marsidi, Myanmar Beringsut Membuka Diri, Kompas, 23 Desember 2003- James Luhulima, ASEAN-Myanmar, Bagai Memagang Bola Panas, Kompas, 4 Juli 2004- Kishore Mahbubani, Bisakah Asia Berperan Dalam kepemimpinan Global ? Kompas, 1 Juni 2004- N. Hasan Wirajuda, Jadikan ASEAN Lebih relevan dan Efektif, Kompas, 7 Agustus 2004- Makmur Keliat, Pembangunan Komunitas ASEAN, Kompas, November 2004- PLE Priatna, ASEAN dan Komunitas yang kapitalis, Kompas, Oktober 2003- PLE Priatna, Melihat ASEAN ke Masa Depan, Kompas, 25 Juni 2004- PLE Priatna, Australia, Indonesia dan ASEAN, Kompas, 19 November 2004- Poedjo Purnomo, Selat Malaka di Mata Pelaut, Kompas, 11 Agustus 2004

×