Dokumen tersebut membahas mengenai bahaya korupsi di Indonesia. Korupsi telah menjadi masalah sistemik yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun dan memperlebar kesenjangan sosial. Upaya pemberantasan korupsi melalui KPK dinilai belum maksimal karena berbagai kendala kelembagaan dan politik. Solusi berkelanjutan diperlukan untuk memberantas korupsi di Indonesia.

6. Pertama : aspek individu pelaku korupsi Gaji rendah sering disebut sebagai salah satu pendorong tindak korupsi, namun studi Bank Dunia membantah argumen tersebut. Deon Filmer (Bank Dunia) dan David L Lindauer (Wellesley College) dalam World Bank Working Paper No. 2226/2001 yang berjudul, “Does Indonesia Have a Low Pay Civil Service,” menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan pegawai negeri 42% lebih tinggi dibandingkan dengan swasta. ( Media Indonesia , 2/62001 Mental aparat yang bobrok. Menurut www.transparansi.or.id , terdapat banyak karakter bobrok yang menghinggapi para koruptor. biasanya berpadu dengan moral yang kurang kuat dan gaya hidup yang konsumtif. Ujungnya, aparat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi.

7. Kedua , aspek organisasi termasuk di dalamnya sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat sebagai suatu organisasi sosial. Korupsi biasa terjadi karena di dalam organisasi tersebut biasanya memberi peluang terjadinya korupsi. Peluang tersebut dapat muncul karena disebabkan oleh tidak adanya keteladanan dari pimpinan (pimpinan-nya korup), budaya organisasi yang tidak benar, tidak ada sistem akuntabilitas yang memadai, lemahnya sistem pengendalian manajemen, dan manajemen yang biasa menutup-nutupi kasus korupsi di dalam organisasi.

8. Ketiga , aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada; dimana nilai-nilai di masyarakat telah melonggar dan memberi ‘toleransi’ untuk terjadinya kasus-kasus korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan dalam setiap praktek korupsi adalah masyarakat sendiri. Terkadang, masyarakat tanpa disadari terlibat dalam praktek korupsi, misalnya dalam pengurusan KTP, SIM, sertifikat tanah, dan berbagai urusan lainnya.

9. Keempat , aspek legal; yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem kapitalisme yg berlaku saat ini sangat mendukung tindak korupsi.

12. Korupsi di Indonesia seperti endemik di setiap wilayah dan tanpa memandang latar belakang (pejabat, polisi, jaksa, menteri, direktur bank, pengusaha, bahkan ulama yang dikategorikan sebagai orang suci, atau dosen yang dulunya idealis dll).

17. Daftar pejabat korupsi

22. Menurut beberapa ilmuan…

23. V Tanzi dan H Davoodi pada tahun 1997,. Corruption, Public Investment, and Growth ; semakin korup sebuah negara, semakin rendah alokasi dana yang dialokasikan untuk biaya operasional dan perawatan prasarana negara sehingga selanjutnya membuat kualitas prasarana menjadi lebih rendah pula.

24. R Faruqee dan I Husain 1994, Adjustment in Seven African Countries : Lessons from Country Studies. pejabat korup akan cenderung atau akan lebih sering mendukung proyek-proyek “gajah putih”. (julukan bagi proyek yang sangat rendah nilainya atau dukungannya untuk mendorong pembangunan ekonomi).

25. Susan Rose Ackerman,UniversitasYale, AS. “Grand Corruption and the Ethics of Global Business” Korupsi menghasilkan inefisiensi yang menggerogoti daya saing negara. Korupsi pada alokasi proyek-proyek negara akan cenderung membatasi jumlah yang mengikuti tender. Dengan korupsi, pejabat pemerintahan akan cenderung menguntungkan mereka yang memiliki koneksi dengan orang dalam pemerintahan

26. Kwik Kian Gie “Pemberantasan Korupsi untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan keadilan”. kerusakan oleh korupsi sudah tidak lagi terbatas pada perekonomian,dan anggaran negara . Kerusakan oleh korupsi sudah menjelma menjadi kerusakan pemikiran, perasaan, moral, mental, dan akhlak yang selanjutnya membuahkan kebijakan-kebijakan yang sangat tidak masuk akal