Permenkes 1464 bab 1,2

1. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1464/MENKES/PER/X/2010
TENTANG
IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN
BAB I (KETENTUAN UMUM)
&
BAB II (PERIZINAN)
1

2. Kelompok 1
1. Alifa Kurniawati (P27224012 126)
2. Amalia K.R (P27224012 127)
3. Andini Majidah (P27224012 128)
4. Anggun Sholekah (P27224012 129)
5. Aprillia Indah F. (P27224012 130)
6. Ariani Intan Permatasari (P27224012 131)
7. Astri Cahyani (P27224012 132)
8. Claudia Fembi P.K. (P27224012 134)
9. Desy Karunia P (P27224012 135)
10.Dian Ratnasari (P27224012 136)
11.Dyah Ayu K. S. (P27224012 137)
2

3. BAB I
KETENTUAN UMUM
3

4. Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan
bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penjelasan :
Bidan adalah seorang perempuan yang lulus uji kompetensi
dan berpendidikan minimal Diploma III dan harus teregistrasi
secara sah oleh pemerintah.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan
untuk menyelenggrakan upaya pelayanan kesehatan baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif, yang
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau
masyarakat.
4

5. Penjelasan:
Fasilitas kesehatan adalah tempat yang
menyelenggerakan upaya kesehatan yang komprehensif
meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif
Promotif : Yaitu peningkatan kesehatan, (misal penyuluhan
gizi ibu hamil)
Preventif : upaya pencegahan, (misal imunisasi dasar infeksi
utama)
Kuratif : Pengobatan pada pasien , agar tidak bertambah
parah (pengobatan TBC)
Rehabilitatif : Pemulihan, (misal Penyediaan alat khusus
untuk penderita cacat, LSM- rehabilitasi WTS dan pcandu
narkoba agar bisa diterima kembali dimasyakat)
5

6. 3. Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah
bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga
kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat
kompentensi.
Penjelasan:
Surat Tanda Registrasi merupakan rangkaian /legislasi
yang kedua. Maksudnya setelah lulus pendidikan kebidanan
dan mendapat ijazah, lalu mengikuti ujian kompetensi
dan dinyatakan lulus barulah mendapatkan STR.
4. Surat Izin Kerja Bidan selanjutnya disingkat SIKB adalah
bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah
memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan
kesehatan.
6

7. Penjelasan:
Setelah mendapat STR bidan
bisa bekerja dengan magang selama 2
tahun baik di BPS/BPM, puskesmas
atau rumah sakit. Setelah magang,
bidan harus mendapat SIKB untuk
dapat bekerja di fasilitas kesehatan.
5. Surat Izin Praktik Bidan,
selanjutnya disingkat SIPB adalah
bukti tertulis yang diberikan kepada
Bidan yang sudah memenuhi
persyaratan untuk menjalankan
praktik bidan mandiri.
7

8. Penjelasan :
Bidan yang sudah memenuhi syarat (disebutkan dalam
pasal 4 ayat 1) diperbolehkan membuka BPM jika sudah memiliki
SIPB. Tanpa SIPB bidan tidak berhak membuka praktik mandiri.
6. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai
petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar
pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur.
Penjelasan :
Dalam menjalankan tugas sebagai profesi agar tidak ada
perbedaan yang sangat mencolok antara pelayanan bidan satu
dengan lainnya dan supaya dapat melayani masyarakat dengan baik
maka dibuat standar yang menjadi patokan/pedoman bidan dalam
menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan profesi dan
SOP. Standar tersebut berlaku bagi seluruh bidan tidak terkecuali.
8

9. 7. Praktik mandiri adalah praktik bidan swasta perorangan.
Penjelasan :
Bidan praktik mandiri adalah bentuk pelayanan kesehatan di
bidang kesehatan dasar. Bidan praktik mandiri mempunyai tanggung
jawab besar karena harus mempertanggungjawabkan sendiri apa yang
dilakukan. Dalam hal ini bidan praktik mandiri menjadi pekerja yang
bebas mengontrol dirinya sendiri. Situasi ini akan besar sekali
pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan etik.
8. Organisasi profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
Penjelasan :
Semua bidan wajib menjadi anggota IBI. IBI memberikan
perlindungan hukum kepada setiap bidan, bila terjadi pelanggaran
hukum oleh seorang bidan, maka IBI berhak melakukan pembelaan dan
peninjauan ulang terhadap masalah yang sedang dihadapi bidan. Apabila
seorang bidan akan membuat STR dan SIPB maka ia harus mendapat
rekomendasi dari IBI.
9

10. BAB II
PERIZINAN
10

11. Pasal 2
(1) Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau
bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
Penjelasan :
Seorang bidan hanya diperbolehkan bekerja di satu
tempat praktik mandiri, dan satu tempat diluar praktik
mandiri (misal bekerja di Rumah Sakit sebagai pegawai
Negeri)
(2) Bidan yang menjalankan praktik bidan mandiri harus
berpendidikan minimal Diploma III (D III Kebidanan)
11

12. Penjelasan :
Bidan yang menjalankan praktik mandiri harus
berpendidikan minimal D III, karena untuk meningkatkan
kemampuan bidan, kemampuan akademik maupun
ketrampilan, sehingga bidan praktik mandiri dapat
melakukan asuhan kepada individu, keluarga dan
masyarakat dengan baik.
Sesuai dengan Kepmenkes RI nomor :
369/Menkes/SK/III/2007 tentang standar profesi Bidan,
salah satu komponen di dalamnya berisi mengenai standar
kompetensi bidan Indonesia, yang dimana bidan harus
menguasai sembilan standar kompetensi dalam
memberikan asuhan terhadap klien. Dalam penguasaan
kesembilan standar itu maka bidan harus menempuh
pendidikan minimal D III.
12

13. Pasal 3
(1) Setiap bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan
wajib memiliki SIKB
(2) Setiap bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib
memiliki SIPB
Penjelasan (1) dan (2) :
SIKB dan SIPB berhubungan dengan akuntabilitas bidan.
Akuntabilitas bidan sangat penting diperhatikan oleh setiap
bidan yang akan melakukan praktik. Karena selain sebagai
dasar utama dalam menjalankan tugas profesi juga dalam
rangka membangun sikap profesionalisme yang senantiasa
dituntut mampu mempertanggungjawabkan semua tindakan
yang dilakukan karena berhubungan langsung dengan
keselamatan jiwa manusia yaitu menyangkut nyawa bayi dan
ibu yang melakukan persalinan.
13

14. (3) SIKB atau SIPB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk 1 (satu)
tempat.
Penjelasan :
Di setiap desa atau wilayah harus
memiliki sekurang-kurangnya satu bidan desa.
Bidan desa tersebut mempunyai hak untuk
melakukan praktik di wilayahnya setelah memiliki
SIPB. Jadi, bidan tersebut hanya berwenang di
daerahnya dan tidak bisa mendirikan tempat
praktik di wilayah lain karena wilayah lain tersebut
juga ada bidan yang berwenang. Hal ini berlaku
juga untuk bidan yang bekerja di fasilitas
pelayanan kesehatan.
14

15. Pasal 4
(1) Untuk memperoleh SIKB/SIPB sebagaimana dimaksud pada pasal 3,
bidan harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah, daerah
kabupaten/kota dengan melampirkan:
a. Fotocopy STIR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
Penjelasan :
Surat Tanda Izin Registrasi merupakan syarat seorang bidan
untuk bisa bekerja,
b. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik;
Penjelasan :
Merupakan keterangan bahwa seorang yang akan
mengajukan permohonan SIPB harus sehat secara fisik, dan yang
mengatakakn bahwa dirinya sehat ialah dokter yang telah memiliki
surat izin praktik, biasanya dokter ini sudah membuka praktik
dirumah.
15

16. c. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan
kesehatan atau tempat praktik;
Penjelasan :
Bahwa seorang yang mengajukan permohonan SIPB
harus sudah memiliki tempat kerja sendiri (Ruang bersalin)
dan harus memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang
lengkap sesuai yang di butuhkan seorang bidan.
d. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4×6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar;
Penjelasan :
Foto yang di lampirkan harus foto yang terbaru
e. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
atau pejabat yang ditunjuk; dan
16

17. Penjelasan :
Sebelum mengajukan permohonan SIPB maka
harus mengajukan surat ke dinas kesehatan
kabupaten/kota agar SIPB direkomendasi.
f. Rekomendasi dari organisasi profesi.
Penjelasan :
Bahwa seorang yang ngajukan permohonan
SIPB harus ikut organisasi profesi (IBI) agar kerja
seorang bidan bisa terkontrol dan mendapat
rekomendasi oleh suatu organisasai tersebut.
(2) Kewajiban memiliki STR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
17

18. Penjelasan :
Dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari
keseluruhan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, seorang tenaga
kesehatan termasuk seorang perawat tentunya membutuhkan surat
tanda registrasi (STR) untuk tenaga kesehatan dan juga untuk tenaga
kesehatan lainnya. Demikian juga para perawat yang merupakan
bagian dari tenaga kesehatan juga wajib memiliki STR Perawat
yang harus dilalui dengan uji kompetensi perawat juga.
Peraturan pemerintah melalui Kementrian Kesehatan juga
telah mengatur akan proses pembuatan dan syarat pembuatan STR
perawat dan tenaga kesehatan lainnya sebagaimana telah tercantum
dalam PERMENKES RI NO. 1796/MENKES/PER/VIII/2011
Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Inilah dasar dan aturan
pemerintah Indonesia dalam pengaturan pembuatan registrasi
tenaga kesehatan. Dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan.
18

19. (3) Apabila belum terbentuk Majelis Tenaga Kesehatan
Indonesia (MTKI), Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi
(MTKP) dan/atau proses STR belum dapat dilaksanakan, maka
Surat Izin Bidan ditetapkan berlaku sebagai STR.
Penjelasan :
Apabila belum mempunyai STR atau masih dalam
proses memperbarui STR dengan mengikuti seminar-seminar
maka surat izin bidan (SIB) berlaku sebagai STR sementara.
(4) Contoh surat permohonan memperoleh SIKB atau SIPB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir
I terlampir..
19

20. Penjelasan :
Surat permohonan yang telah diisi lengkap ini
selanjutnya diajukan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota
setempat, yaitu Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan wilayah
kerja atau praktiknya. Jadi surat permohonan itu tidak boleh
diajukan ke wilayah lain yang bukan wilayah tempat kerja atau
praktiknya.
(5) Contoh SIKB sebagaimana tercantum dalam Formulir II
terlampir.
Penjelasan :
Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) dikeluarkan oleh
pemerintah kabupaten/kota dimana pemohon mengajukan
surat permohonan dengan pertimbangan Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dan Ketua Ikatan Bidan Indonesia daerah setempat.
20

21. (6) Contoh SIPB sebagaimana tercantum
dalam Formulir III terlampir.
Penjelasan :
Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota
dimana pemohon mengajukan surat
permohonan dengan pertimbangan Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dan Ketua Ikatan
Bidan Indonesia daerah setempat.
21

22. Pasal 5
(1) SIKB/SIPB dikeluarkan oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota.
Penjelasan :
Dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
membuat pembukuan registrasi mengenai SIPB yang
telah diterbitkan dan menyampaikan laporan berkala
kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal c.q
Kepala Biro Kepegawaian Departeman Kesehatan
dengan tembusan kepada organisasi profesi mengenai
SIPB yang telah diterbitkan. Dijelaskan SIKB/SIPB
dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Dijelaskan cara dan persyaratan memperoleh SIPB.
22

23. (2) Dalam hal SIKB/SIPB dikeluarkan oleh dinas kesehatan
kabupaten/kota maka persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (1) huruf e tidak diperlukan.
Penjelasan :
i. Untuk memperoleh SIKB/SIPB sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4, bidan harus mengajukan permohonan kepada pemerintah
kabupaten/kota dengan melampirkan:
a. Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisir
b. Surat keterangan sehat fisik dari Dokter yang memiliki Surat
Izin Praktik
c. Surat pernyataan memiliki tempat praktik
d. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar,
dan
e. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
ii. Surat Permohonan memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), sebagaimana tercantum dalam formulir I (terlampir)
23

24. iii. SIPB sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan
untuk 1 (satu) tempat praktik
iv. SIPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagaimana
tercantum dalam formulir II terlampir
v. Persyaratan dalam pasal 4 ayat (1) huruf e tidak diperlukan
karena SIKB/SIPB
(3) Permohonan SIKB/SIPB yang disetujui atau ditolak harus
disampaikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas
kesehatan kabupaten/kota kepada pemohon dalam waktu selambat-
lambatnya 1(satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
Penjelasan :
Pemerintah daearah kabupaten/kota atau dinas kesehatan
kabupaten/kota berkewajiban menyampaikan permohonan
SIKB/SIPB yang telah disetujui kepada pemohon secepatnya
(selambat-lambatnya satu bulan) karena hal tersebut sangat penting
bagi pemohon untuk segera melakukan pelayanan kepada masyarakat
secara legal dengan surat izin resmi. 24

25. Pasal 6
Bidan hanya dapat menjalankan praktik
dan/atau kerja paling banyak di 1(satu) tempat
kerja dan 1(satu) tempat praktik.
Penjelasan :
Bidan hanya diperbolehkan bekerja dan
atau membuka praktik mandiri hanya pada
satu tempat praktik saja. Tidak boleh dobel
atau lebih dari satu tempat. (kepmenkes RI no.
1464/menkes/per/X/2010)
25

26. Pasal 7
(1) SIKB/SIPB berlaku selama STR masih berlaku
dan dapat diperbaharui kembali jika habis masa
berlakunya.
Penjelasan :
SIKB/SIPB dapat berlaku selama STR masih
berlaku, karena STR merupakan bukti tertulis yang
diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan
yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat
kompetensi. STR pertama kali diperoleh dari uji
kompetensi, selanjutnya setelah 5 tahun maka STR
harus diperbaharui dengan cara registrasi ulang yakni
mendapatkan 20 SKP yang diperoleh dengan
mengikuti seminar.
26

27. (2) Pembaharuan SIKB/SIPB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota
setempat dengan melampirkan :
a. Fotokopi SIKB/SIPB yang lama;
Penjelasan :
Fotokopi SIKB/SIPB yang lama. SIPB berlaku
sepanjang SIPB belum habis masa berlakunya dan dapat
diperbaharui kembali.Surat Permohonan calon Pemilik Izin
dengan dibubuhi Materai 6000.
b. Fotokopi STR;
Penjelasan :
Fotokopian STR yang akan dilampirkan harus yang
masih berlaku dan harus dilegalisir. STR berlaku selama
5(lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5(lima)
tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan.
27

28. persyaratan. STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Pemerintah kepada tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat
kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk
memperolah STR ,Tenaga Kesehatan harus mengajukan
permohonan kepada Ketua MTKI melalui MTKP.
MTKI melalui Regitrasi secara nasional dan memberikan nomor
Registrasi peserta kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melalui
MTKP.Kepala Dinas selaku registrar menandatangani STR atas
nama MTKI dan Str berlaku secara nasional seluruh wilayah
Indonesia.
c. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik.
Penjelasan :
Surat keterangan sehat fisik seperti tidak memiliki kecacatan
fisik (tidak buta,tidak tuli,tidak lumpuh,dan masih memiliki alat
gerak yang berfungsi dengan baik) dari dokter yang memiliki Surat
Izin Praktik. 28

29. d. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4×6 cm sebanyak
3(tiga) lembar;
Penjelasan :
Pas foto berwarna terbaru ukiran 4x6 cm sebanyak 3(tiga)
lembar.
e. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1)
huruf e; dan
Penjelasan :
Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan
kabupaten/kota atau pejabat.Rekomendasi ini juga di dapat
dari pertimbangan organisasi profesi atau IBI (Ikatan Bidan
Indonesia).
29

30. f. Rekomendasi dari organisasi profesi
Penjelasan :
Rekomendasi dari organisasi profesi
(IBI).Rekomendasi yang telah diberikan organisasi profesi
setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian kemampuan
keilmuan dan ketrampilan ,kepatuhan terhadap kode etik
serta kesanggupan melakukan praktik bidan.
Bentuk penilaian kemampuan keilmuan dan
ketrampilan inilah yang diaplikasikan dengan rencana
diselenggarakannya Uji Kompetensi bagi bidan yang
mengurus SIPB atau lisensi.Meskipun Uji Kompetensi
sekarang ini baru pada tahap uji coba dibeberapa
wilayah,termaksud Propinsi Jawa Tengah dan
Yogyakarta,sehingga memang belum dibakukan.
30

31. Pasal 8
SIKB/SIPB dinyatakan tidak berlaku karena :
a. Tempat kerja/praktik tidak sesuai lagi dengan SIKB/SIPB.
Penjelasan :
Tempat praktik/kerja tidak sesuai lagi dengan
SIKB/SIPB.Seperti tidak memenuhi syarat standar sebagai
tempat praktik kebidanan untuk mendukung pencapaian
tujuan pelayanan kebidanan sesuai dengan beban tugasnya dan
fungsi institusi pelayanan.
b. Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang.
Penjelasan :
Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang.Masa
berlaku SIPB adalah selama 3 tahun dan memiliki jangka
waktu daftar ulang 1 tahun sekali.
31

32. c. Dicabut oleh yang berwenang memberikan izin.
Penjelasan :
1)Dicabut atas rekomendasi Organisasi Profesi (IBI).
Rekomendasi pencabutan dari organisasi profesi
dipertimbangkan dari penilaian kemampuan keilmuan dan
ketrampilan ,kepatuhan terhadap kode etik serta kesanggupan
melakukan praktik bidan.
2)Yang bersangkutan meninggal dunia
3)Dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin.
Pencabutan SIPB dilakukan bisa karena contoh :
a) Bidan tidak membantu persalinan,tetapi memberi keterangan
lahir lalu melakukan tindakan perdagangan bayi. Padahal sudah
jelas,kalau seorang bidan tidak menolong kelahiran,tidak boleh
bidan membuat surat keterangan lahir.
b)Bidan yang bersedia dan melakuan tindakan mengaborsi janin.
32

33. 33