Bahan presentasi musrenbang kab aceh tenggara

4,779 views
4,531 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,779
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
31
Actions
Shares
0
Downloads
579
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bahan presentasi musrenbang kab aceh tenggara

  1. 1. <ul><li>DISAMPAIKAN PADA : </li></ul><ul><li>MUSRENBANG KABUPATEN </li></ul><ul><li>ACEH TENGGARA </li></ul>PEMERINTAH ACEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ACEH
  2. 2. O UTLINE <ul><li>-> Evaluasi Kemajuan Pembangunan Aceh 3 ← </li></ul><ul><li>-> Visi dan Misi RPJMA 2007 -2012 11 ← </li></ul><ul><li>-> Capaian Kinerja Pemerintah Aceh 2007–2012 6 ← </li></ul><ul><li>-> Alokasi Dana Pemerintah Aceh 2007 – 2012 28 ← </li></ul><ul><li>-> Peluang, Tantangan serta Arah Pembangunan 34 ← </li></ul><ul><li>Aceh 2012 </li></ul>Bappeda Aceh
  3. 3. EVALUASI KEMAJUAN PEMBANGUNAN ACEH 2007 -2011
  4. 4. <ul><li>Pertumbuhan Ekonomi dengan migas kembalimenunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2010 meskipun pertumbuhan sektor migas terhadap PDRB terus negatif </li></ul><ul><li>Kelompok Sektor Ekonomi Tersier menjadi kontributor utama bagi ekonomi Aceh </li></ul>EKONOMI ACEH MAKIN TIDAK TERGANTUNG DENGAN MINYAK DAN GAS
  5. 5. DISTRIBUSI (%) PERTUMBUHAN (%) STRUKTUR PEREKONOMIAN ACEH Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Aceh Menurut Penggunaan 2009 <ul><li>PDRB Aceh masih di drive oleh konsumsi RT dan Pemerintah (sekitar 67 persen). </li></ul><ul><li>Peningkatan belanja pemerintah belum dapat meningkatkan ekspor dan investasi. </li></ul><ul><li>Pertumbuhan ekspor selama tahun 2009 masih mengalami kontraksi . K omponen investasi tumbuh negatif. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Tren tingkat pengangguran terbuka turun namun masih diatas rata-rata nasional. </li></ul><ul><li>Sektor Pertanian dan Perdagangan, Hotel dan Restoran sebagai penyerap utama tenaga kerja mempunyai produktifitas relatif lebih rendah (Intersectoral Producvivity Gaps) </li></ul>
  7. 7. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Namun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional dan terjadi penurunan laju (perlambatan) penurunan tingkat kemiskinan (lebih rendah dari laju nasional)
  8. 8. 1. Terdapat disparitas antar kabupaten kota 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh menunjukkan trend peningkatan. Namun jika dilihat rangking secara nasional, Aceh mengalami laju peningkatan IPM yang lebih lambat dari provinsi lain.
  9. 9. ANGKA HARAPAN HIDUP ACEH TAHUN 2009 ROAD DENSITY Road Density : Panjang Jalan/1000 km2 Luas Kawasan Budi Daya
  10. 10. PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO ACEH
  11. 11. VISI DAN MISI RPJMA 2007 - 2012 BAPPEDA ACEH
  12. 12. <ul><li>Terwujudnya Perubahan yang Fundamental di Aceh Dalam Segala Sektor Kehidupan Masyarakat Aceh dan Pemerintahan, yang Menjunjung Tinggi Asas Transparansi dan Akuntabilitas Bagi Terbentuknya Suatu Pemerintahan Aceh yang Bebas dari Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan, sehingga pada Tahun 2012 Aceh Akan Tumbuh Menjadi Negeri Makmur yang Berkeadilan Dan Adil Dalam Kemakmuran </li></ul>V I S I (RPJMA 2007-2012)
  13. 13. <ul><li>Kepemimpinan yang aspiratif, inovatif, dan intuitif </li></ul><ul><li>Aparatur pemerintah yang bersih, kompeten dan berwibawa, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan </li></ul><ul><li>Penegakan hukum </li></ul><ul><li>Pengembangan sumberdaya manusia </li></ul><ul><li>Perekonomian </li></ul><ul><li>Politik </li></ul><ul><li>Sumber daya alam </li></ul><ul><li>Adat istiadat, kebudayaan, dan olahraga </li></ul>MISI
  14. 14. <ul><li>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; </li></ul><ul><li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun 2010 – 2014; </li></ul><ul><li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; </li></ul><ul><li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; </li></ul><ul><li>Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2007-2012; </li></ul><ul><li>Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. 0442/M.PPN/11/2010 tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat. </li></ul>DASAR HUKUM
  15. 15. KERANGKA WAKTU SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN Musrenbang Desa/kel (Des – Jan) Musrenbang Kecamatan (Februari) Forum SKPD dan Pra Musrenbang (16 – 17 maret) Rancangan Renja SKPD Renja SKPD Musrenbang RKPD K/K (1 – 30 Maret) Musrenbang PROV (5-7 April) Rancangan RKPD P/K/K Musrenbang NAS (27-28 April) RKPD P/K/K/Desa RKP KUA/PPAS RKA-SKPD RAPBD APBD Pra Musrenbang NAS (18-26 April) TAHUN 2011 Jan Juli Feb Mrt Apr Mei Jun Agt Sept Nov Des Okt Top-Down Bottom-up
  16. 16. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH ACEH 2007 – 2011 BAPPEDA ACEH
  17. 17. PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN BAPPEDA ACEH
  18. 18. KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN BAPPEDA ACEH
  19. 19. KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN BAPPEDA ACEH
  20. 20. Lanjutan…
  21. 21. KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN BAPPEDA ACEH
  22. 22. PERIKANAN DAN KELAUTAN BAPPEDA ACEH
  23. 23. INFRASTRUKTUR JALAN BAPPEDA ACEH
  24. 24. PENGAIRAN BAPPEDA ACEH
  25. 25. LISTRIK BAPPEDA ACEH
  26. 26. KESEHATAN BAPPEDA ACEH
  27. 27. PENDIDIKAN BAPPEDA ACEH
  28. 28. ALOKASI DANA PEMERINTAH ACEH 2007 - 2012 BAPPEDA ACEH
  29. 29. TOTAL DANA PEMBANGUNAN ACEH (SUMBER APBN DAN DANA TRANSFER)
  30. 30. ALOKASI PAGU DANA OTSUS PER KABUPATEN / KOTA DARI TAHUN 2010 S/D 2012 * *
  31. 31. Lanjutan ………. *) Pagu Indikatif * *
  32. 32. ALOKASI PAGU TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MIGAS ALOKASI PER KABUPATEN / KOTA DARI TAHUN 2010 S/D 2012 * *
  33. 33. Lanjutan … *) Pagu Indikatif * *
  34. 34. PELUANG, TANTANGAN SERTA ARAH PEMBANGUNAN ACEH 2012 BAPPEDA ACEH
  35. 35. Permasalahan Pembangunan Aceh <ul><li>Pembangunan Belum Berkualitas dan Merata </li></ul><ul><li>Rawan Bencana </li></ul><ul><li>Post Conflict </li></ul><ul><li>Perubahan Iklim </li></ul>Isu Strategis Pembangunan Aceh <ul><li>Ketahanan Pangan </li></ul><ul><li>Kemiskinan </li></ul><ul><li>Infrastruktur yang Terintegrasi </li></ul><ul><li>Kualitas Sumberdaya Manusia </li></ul><ul><li>Kerentanan </li></ul><ul><li>Tata Kelola Pemerintahan </li></ul><ul><li>Produktifitas /Nilai Tambah </li></ul>
  36. 36. PROSPEK PEREKONOMIAN 2012 DAN 2013 <ul><ul><li>Titik berat pembangunan ekonomi Aceh bidang agroindustri yang didukung oleh sektor pertanian . </li></ul></ul><ul><ul><li>Tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja, menekan angka pengangguran dan mengurangi jumlah penduduk miskin. </li></ul></ul><ul><ul><li>Prospek perekonomian Aceh : </li></ul></ul><ul><li>Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 dan 2013 tumbuh di atas 6 persen; </li></ul><ul><li>Tingkat kemiskinan akan turun menjadi16 - 17 persen; </li></ul><ul><li>Tingkat pengangguran menjadi 6 - 7 persen; </li></ul><ul><li>4 . Tingkat inflasi diperkirakan dapat ditekan sekitar 5 – 6 persen; </li></ul><ul><li>5 . Produksi sektor pertanian terutama perkebunan akan meningkat; </li></ul><ul><li>6 . Ekspor Aceh diperkirakan juga akan meningkat sejalan dengan meningkatnya produksi komoditi Perkebunan; </li></ul><ul><li>7. Dukungan sektor perbankan pada sektor riil terus meningkat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Aceh sebagai penjaminan kredit kepada UMKM serta revitalisasi KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank). </li></ul>BAPPEDA ACEH
  37. 37. A RAH DAN K EBIJAKAN K EUANGAN ACEH T AHUN 2012 <ul><li>Menghimpun penerimaan dari semua sumber pendapatan Aceh secara optimal; </li></ul><ul><li>Memberdayakan segenap potensi yang dimiliki untuk dapat meningkatkan pendapatan Aceh; </li></ul><ul><li>Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan sesuai kewenangan; </li></ul><ul><li>Melaksanakan belanja Aceh sesuai dengan perencanaan pembangunan, skala prioritas pembangunan, dan kebutuhan mendesak; </li></ul><ul><li>Melaksanakan belanja Aceh sesuai dengan azas dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik; </li></ul><ul><li>Mengelola pembiayaan Aceh secara optimal, baik pengelolaan penerimaan dan pemenuhan kewajiban pembiayaan, maupun pemanfaatan surplus pembiayaan untuk menutup defisit belanja; </li></ul><ul><li>Melakukan pertanggungjawaban keuangan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku </li></ul>BAPPEDA ACEH
  38. 38. ARAH KEBIJAKAN BELANJA ACEH <ul><li>D iarahkan kepada peningkatan proporsi belanja yang berpihak untuk kepentingan publik </li></ul><ul><li>Menj aga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. </li></ul><ul><li>Alokasi anggaran belanja Aceh harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas serta penghematan </li></ul><ul><li>P enganggaran belanja yang mengacu pada penyusunan anggaran berbasis kinerja (Peforman Based Budget) sesuai dengan prioritas program/kegiatan. </li></ul><ul><li>D iupayakan tetap proporsional yaitu belanja langsung lebih besar jika dibandingkan dengan belanja tidak langsung.. </li></ul><ul><li>( Dari total belanja yang yang direncanakan sebesar Rp. 7.729.800.000.000,- Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp. 4.932.000.000.000,- (63,81 persen) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.797.800.000.000,- (36,19 persen). Belanja terkait dengan kebutuhan pegawai serta operasional kantor, laju peningkatannya ditekan semaksimal mungkin ) </li></ul>BAPPEDA ACEH
  39. 39. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH No Prioritas Sasaran 1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan. <ul><li>Pertumbuhan Ekonomi ( dengan migas 3,5 – 4,0 persen, dan tanpa migas 5,5 – 6,0 persen ); </li></ul><ul><li>Tingkat Pengangguran ( ditekan menjadi 6,0 -7,0 persen ); </li></ul><ul><li>Tingkat Kemiskinan (menjadi 16 - 17 %); </li></ul><ul><li>Tingkat inflasi ( 5 - 6 persen ). </li></ul><ul><li>Kebijakan : </li></ul><ul><li>Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan </li></ul><ul><li>Pembangunan serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Publik </li></ul><ul><li>Peningkatan kapasitas tenaga Penyuluh, petani dan Kelembagaannya </li></ul><ul><li>Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja </li></ul><ul><li>Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah serta Perkoperasian </li></ul><ul><li>Meningkatkan Ekspor </li></ul><ul><li>Meningkatkan realisasi investasi </li></ul>BAPPEDA ACEH
  40. 40. No Prioritas Sasaran 2 Pembangunan dan P emeliharaan I nfrastruktur dan Sumberdaya Energi P endukung I nvestasi <ul><li>Perencanaan tata ruang diarahkan untuk melahirkan qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota </li></ul><ul><li>Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam diarahkan untuk melahirkan qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh; terkoordinirnya perencanaan infrastruktur, dan Perkuatan Kelembagaan. </li></ul><ul><li>Program Kerjasama Pembangunan diarahkan agar terkoordinirnya program kerjasama pembangunan regional dan nasional. </li></ul><ul><li>Pembangunan jalan dan jembatan diarahkan untuk meningkatkan prasarana transportasi darat secara terpadu pada ruas jalan provinsi dan jalan strategis menuju sentra-sentra produksi untuk mendukung pengembangan wilayah. </li></ul><ul><li>Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dilaksanakan untuk dapat dan mampu mengatasi genangan di lingkungan permukiman yang akhirnya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. </li></ul><ul><li>Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan diarahkan untuk mempertahankan kualitas jalan dan jembatan yang telah ada melalui rehabilitasi prasarana transportasi darat yang rusak. </li></ul><ul><li>Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan diusahakan untuk dapat tersedianya peralatan dan perlengkapan bengkel alat berat untuk menunjang pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan. </li></ul><ul><li>Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelayanan air minum, tempat pembuangan akhir dan tersedianya sarana dan prasarana persampahan </li></ul><ul><li>Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh diarahkan adalah dalam rangka penyusunan database perencanaan pengembangan wilayah, khususnya pada daerah-daerah sentra produksi yang strategis. </li></ul><ul><li>Pembangunan infrastruktur perdesaan diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan umum ifrastruktur dasar dan pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan di perdesaan. </li></ul>
  41. 41. No Prioritas Sasaran 11. Pembangunan rumah sehat sederhana diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu/dhuafa. 12. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan irigasi lainnya diarahkan terutama untuk mengembangkan jaringan irigasi baru untuk pemenuhan air bagi areal persawahan, pemelihaaran dan optimalisasi jaringan irigasi yang telah dibangun, dan pengelolaan sumberdaya air untuk irigasi melalui pemberdayaan petani pemakai air (P3A) kejreun blang. 13. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan air bagi irigasi melalui pembangunan embung, waduk dan situ serta melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan bangunan penampung air yang telah dibangun. 14. Pembangunan fasilitas perhubungan dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan transportasi darat, laut dan udara yang memenuhi standar pelayanan minimal. 15. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan diarahkan untuk tersedianya fasilitas terminal penumpang, dermaga dan pelabuhan udara yang menunjang kelancaran dan ketertiban distribusi penumpang dan barang. 16. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi diupayakan untuk dapat tersedianya Sarana dan Prasarana Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 17. Perlindungan dan konservasi SDA diarahkan untuk melindungi kawasan konservasi melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem serta pengendalian terpadu kerusakan lingkungan akibat pembalakan, pertambangan dan pembukaan lahan pertanian/perkebunan yang tidak sesuai dengan peruntukan pengusahaannya. 18. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) diarahkan untuk tersedianya RTH khususnya di perkotaan dengan melakukan penghijauan dilahan-lahan kritis 19. Pembinaan dan pengawasan pertambangan, pengawasan izin usaha pertambangan (IUP) penertiban dan inventarisasi usaha pertambangan tanpa izin (PETI), serta penertiban tata batas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). 20. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan diarahkan dalam upaya pemenuhan listrik di perdesaan. dengan pembangunan PLTMH, PLTS serta melakukan inventarisasi potensi energi terbarukan (geothermal, mikrohydro) 21. Pengembangan migas dilaksanakan melalui survei eksplorasi cadangan migas pada daerah-daerah yang potensial.
  42. 42. No Prioritas Sasaran 3. Pe nanganan dan Pengurangan Resiko Bencana <ul><li>Penanganan Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan yang sasaran pembangunannya diarahkan untuk pembangunan jalan dan jembatan pada fase tanggap darurat di lokasi bencana. </li></ul><ul><li>Pengendalian Banjir yang sasaran pembangunannya diarahkan untuk mengendalikan banjir pada daerah-daerah tangkapan air dan badan-badan sungai serta pada daerah pantai dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang mengancam daerah permukiman dan areal persawahan. </li></ul><ul><li>Pengurangan resiko bencana dilaksanakan sebelum bencana terjadi (pra-bencana) yaitu dengan melakukan inventarisasi kawasan rawan bencana alam geologi, dan sosialisasi mitigasi bencana. </li></ul><ul><li>Penguatan Kelembagaan dan Regulasi Kebencanaan diarahkan dalam penyusunan kebijakan (regulasi) penanganan dan pengurangan resiko bencana serta peningkatan pengelolaan pusat kendali operasi bencana (PUSDALOP). </li></ul><ul><li>Kemitraan Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Sektor swasta Dalam Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana melalui penyuluhan pengurangan resiko bencana berbasis komunitas (PRBBK), serta advokasi keterlibatan LSM dan sektor swasta . </li></ul><ul><li>Kesiapsiagaan, Pencegahan Dini dan Tanggap Darurat Bencana yang, sasaran untuk pengembangan manajemen kesiapsiagaan, pencegahan dan penanggulangan bencana melalui sosialisasi kebijakan penanganan dan pengurangan resiko bencana. </li></ul><ul><li>Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang sasaran diarahkan pada inventarisasi, verifikasi dan validasi kerusakan akibat bencana serta pemulihan sosial psikologis, ekonomi dan fungsi pelayanan publik di daerah bencana. </li></ul><ul><li>Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, sasarannya adalah terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui penertiban perusahaan/intansi/jasa yang menggunakan bahan B3 serta evaluasi lingkungan melalui implementasi RKL/RPL dan UKL/UPL. </li></ul>
  43. 43. No Prioritas Sasaran <ul><li>Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam (SDA) yang sasaran penanganannya untuk pengendalian eksploitasi cadangan sumber daya alam yang melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan. </li></ul><ul><li>Peningkatan Pengendalian Polusi yang sasaran penanganannya untuk pengendalian tingkat pencemaran udara, terutama kualitas emisi gas buang kenderaaan bermotor dan industri. </li></ul><ul><li>Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dishutbun) </li></ul><ul><li>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan (Dishutbun) </li></ul><ul><li>Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Kesbanglinmas) </li></ul><ul><li>Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam (Kesbanglinmas, Dinsos) </li></ul><ul><li>Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Menular (Dinkes) </li></ul><ul><li>Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (Dinsos) </li></ul><ul><li>Pembangunan Daerah Rawan Bencana (Dinsos, Dinkes, Kesbanglinmas) </li></ul>
  44. 44. ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA ACEH No Isu Strategis Kebijakan 1 Ketahanan Pangan <ul><li>Peningkatan Produktifitas Pangan secara I ntensifikasi dan Ektensifikasi </li></ul><ul><li>Peningkatan Efisiensi Distribusi Pangan </li></ul><ul><li>Pengendalian Inflasi Bahan Makanan </li></ul><ul><li>Perbaikan Tata Niaga Komoditas Tanaman Pangan </li></ul><ul><li>Riset dan Teknologi (proses adaptasi dan mitigasi tanaman pangan terhadap perubahan iklim) </li></ul>2 Kemiskinan <ul><li>Pemberdayaan Masyarakat berbasis individual (Beasiswa, JKA, dll) </li></ul><ul><li>Pemberdayaan masyarakat berbasis komunal (PNPM/BKPG/dll) </li></ul><ul><li>Pemberdayaan Masyarakat berbasis Entrepeneurial (UMKM). </li></ul><ul><li>Penguatan institusional (lembaga dan peraturan perundang-undangan/regulasi) </li></ul><ul><li>Penyediaan infrastruktur dasar (listrik, air bersih dan sanitasi, jalan dan irigasi) </li></ul>
  45. 45. Lanjutan … No Isu Strategis Kebijakan 3 Infrastruktur yang terintegrasi <ul><li>Penyediaan infrastruktur dasar (listrik, air bersih dan sanitasi, jalan dan irigasi) </li></ul><ul><li>Pembangunan infrastruktur berbasis kawasan/koridor ekonomi </li></ul><ul><li>Peningkatan efesiensi transportasi dan logistik Aceh </li></ul><ul><li>Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur melalui PPP ( Public Private Partnership ) </li></ul>4 Kualitas Sumber Daya Manusia <ul><li>Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan </li></ul><ul><li>Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan </li></ul>5 Kerentanan <ul><li>Peningkatan ketahanan (resilience) budaya masyarakat </li></ul><ul><li>Peningkatan ketahanan (resilience) terhadap bencana </li></ul><ul><li>Peningkatan ketahanan terhadap konflik </li></ul>
  46. 46. Lanjutan … No Isu Strategis Kebijakan 6 Tata Kelola Pemerintahan <ul><li>Penyelesaian peraturan-peraturan daerah/qanun yang menjadi turunan UU No. 11/2006. </li></ul><ul><li>Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan </li></ul>7 Produktifitas dan Nilai Tambah <ul><li>Peningkatan Produktifitas Pertanian/Perikanan secara intensifikasi dan Ektensifikasi </li></ul><ul><li>Penambahan nilai komoditas melalui perlakuan pasca panen (Industri Pertanian) </li></ul><ul><li>Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik komoditas Aceh </li></ul><ul><li>Penciptaan pasar yang efisien </li></ul>
  47. 47. Lanjutan … No Isu Strategis Kebijakan 6 Tata Kelola Pemerintahan <ul><li>Penyelesaian peraturan-peraturan daerah/qanun yang menjadi turunan UU No. 11/2006. </li></ul><ul><li>Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan </li></ul>7 Produktifitas dan Nilai Tambah <ul><li>Peningkatan Produktifitas Pertanian/Perikanan secara intensifikasi dan Ektensifikasi </li></ul><ul><li>Penambahan nilai komoditas melalui perlakuan pasca panen (Industri Pertanian) </li></ul><ul><li>Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik komoditas Aceh </li></ul><ul><li>Penciptaan pasar yang efisien </li></ul>
  48. 48. <ul><li>Penggunaan Dana Otsus Migas diutamakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas pada tahun sebelumnya. </li></ul><ul><li>Dana Otsus juga bisa digunakan untuk membiayai pembangunan terutama pada 5 bidang terkait sesuai UU No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu : </li></ul>Untuk kegiatan APBN harus berpedoman pada RPJMN 2010 -2014 Bidang Prioritas Usulan Kegiatan Unggulan P embangunan dan pemeliharaan infrastruktur Infrastruktur pendukung investasi Jalan Kabupaten/Kota Jalan menuju sentra produksi Peningkatan terminal dan pelabuhan P emberdayaan ekonomi rakyat Pengembangan komoditi unggulan daerah/sentra produksi Pemantapan & peningkatan sarana dan prasarana ekonomi P endanaan pendidikan Meningkatkan mutu pelayanan & pemerataan S osial Budaya unggulan daerah K esehatan Peningkatan mutu layanan & akses kesehatan
  49. 49. PROGRAM/KEGIATAN RENCANA AKSI KAB. ACEH TENGGARA

×