Presentasi tupoksi dishubkominfo 2

1,726 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,726
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentasi tupoksi dishubkominfo 2

  1. 1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINASPERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DANINFORMATIKA PROVINSI SULAWESI UTARA OLEH: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI UTARA
  2. 2. DASAR / PERATURAN GUBERNUR1. Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara;2. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 52 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara;3. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 86 tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara.
  3. 3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas Pokok:  Fungsi : Melaksanakan Urusan a. Perumusan Kebijakan Teknis; Pemerintahan Daerah b. Penyusunan Perencanaan, Berdasarkan Azas Pengkoordinasian, Pembinaan Otonomi Tugas dan Pengendalian Pelaksanaan Pembantuan di Bidang Tugas; Perhubungan, c. Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Pemerintahan & Pelayanaan Informatika. Umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
  4. 4. VISI DAN MISI Visi : Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Handal Penunjang Utama Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera. Yang Memiliki pemahaman makna sebagai berikut : a. Perhubungan : mencakup transportasi darat, laut dan udara; b. Komunikasi : Suatu proses untuk mencapai kesamaan makna dengan mengharapkan adanya umpan balik yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media tradisional, disemiasi dan Bakohumas; c. Informatika : Sekumpulan data/informasi dari berbagai disiplin ilmu yang disajikan dalam multimedia berupa browsing, uploading, download dan internet;
  5. 5. d. Handal : Terciptanya penyelenggaraan yang efektif (kapasitas mencukupi, tertib dan teratur, lancar, cepat dan tepat, selamat aman, nyaman dan akurat), biaya terjangkau dan efisien (beban publik rendah dan utilitas tinggi) ;e. Berbudaya: Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang mempunyai budaya modern dan agamais serta berkepribadian/ jatidiri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi;f. Berdaya Saing : Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang sehat dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul di segala bidang;g. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa dan makmur.
  6. 6. Misi :a. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk mendorong pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;b. Mensinergikan potensi penyediaan, penyelenggaraan serta pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika yang ada pada masyarakat, swasta dan pemerintah untuk menciptakan sistem perhubungan yang efisien dan efektif;c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa perhubungan, komunikasi dan informatika;d. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sektor perhubungan, komunikasi dan informatika.
  7. 7. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT1. UU. No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran2. PP. No. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota3. PP. N o. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan4. PP. No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan5. PP. No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan6. PerMenhub No. 4 Tahun 2005 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal7. PerMenhub No. 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal8. KepMenhub No. KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut9. KepMenhub No. KM. 53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional10. KepMenhub No. KM. 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan11. KepMenhub No. KM. 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus
  8. 8. Izin yang dikeluarkan Dinas Perhubungan menyangkut Angkutan Laut.A. ANGKUTAN LAUT Dasar : 1. PP. No. 82 tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan 2. KM. 33 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut 3. PP. No. 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.Jenis izin yang di keluarkan adalah :1. Ijin Usaha Angkutan Laut meliputi : Izin Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPER) antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi
  9. 9. 2. Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut meliputi : a. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM) b. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) c. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) d. Izin Usaha Tally e. Izin Usaha Depo Peti KemasB. KEPELABUHANAN Dasar : 1. KM. 55 tahun 2002 tentang pengelolaan Pelabuhan Khusus 2. KM. 54 tahun 2002 tentang penyelenggaraan Pelabuhan
  10. 10. Gubernur mempunyai wewenang :1. Pengelolaan Pelabuhan Khusus meliputi : a. Rekomendasi penetapan lokasi untuk pelabuhan khusus local, regional dan nasional/internasional b. Izin pembangunan untuk pelabuhan khusus regional c. Izin operasi untuk pelabuhan khusus regional2. Penyelenggaraan Pelabuhan meliputi : a. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum, local, regional dan nasional/ internasional b. Izin Pembangunan untuk pelabuhan regional c. Izin operasi untuk pelabuhan regional
  11. 11. KEWENANGAN DISHUBKOMINFO PROV.SULUT PADA SUB BID. POSTEL DANTELEKOMUNIKASIPERIZINAN :1 Pemberian Izin Jasa Titipan untuk Kantor Cabang2 Pemberian Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator3 Pemberian Izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsiDATA JASA TITIPAN :1. BUMN = Kantor Pos2. Swasta = 5. Kantor Pusat 6. Kantor Cabang
  12. 12. UNDANG-UNDANG KEWENANGANKOMINFO1. UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi2. UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran3. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik4. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

×