MPR sebelumnya adalah lembaga tertinggi negara yang beranggotakan DPR dan utusan daerah serta golongan, dengan tugas mengubah UUD, memilih presiden, dan menetapkan GBHN. Amandemen mengubah MPR menjadi lembaga setara dengan anggota DPR dan DPD, dengan tugas mengubah UUD dan melantik presiden.

1. Adelia Sheila Aninditha Aditya Hardiyanto Fransisca Garda Yohanes

2. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR-RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat mulai dikenal sejak masa pemerintahan orde lama pada waktu diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu dengan dikenalnya MPRS ( Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ).

4. MPR SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945 Ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen dinyatakan “ Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat “.

5. Kedudukan, tugas dan wewenang MPR sebelum amandemen adalah sebagai berikut: 1. Kedudukan MPR MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian MPR berkedudukan sebagai penjelmaan seluruh rakyat dan merupakan lembaga tertinggi negara.

6. 2. Tugas MPR Dalam TAP MPR No. 1/MPR/1978 dikatakan bahwa MPR mempunyai tugas menetapkan UUD, serta memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

7. 3. Wewenang MPR • Menyelesaikan pemilihan dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden • Mengubah UUD • Menetapkan tata tertib MPR

8. MPR SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 Amandemen yang dilakukan oleh MPR mulai dari amandemen kesatu sampai dengan amandemen ke empat membawa implikasi yang sangat urgen terhadap susunan, tugas mapun wewenang MPR itu sendiri, yang paling mendasar dari perubahan itu adalah kedudukan MPR yang selama ini sebagai lembaga tertinggi negara berubah menjadi lembaga negara yang sama kedudukannya dengan lembaga negara lain.

9. 1. Kedudukan MPR MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Dengan kedudukan sebagai lembaga negara, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 sebelum diamandemen.

10. 2. Tugas MPR • Mengubah dan menetapkan UUD • Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasakan pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR

11. 3. Wewenang MPR Dalam Pasal 3 UUD 1945 hasil amandemen bahwa MPR berwenang: • Mengubah dan menetapkan UUD • Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden • Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD

12. 4. Sidang MPR MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Sidang MPR sah apabila dihadiri: • sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden • sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD • sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya

13. 5. Putusan MPR Putusan MPR sah apabila disetujui: • sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden • sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya. Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

14. KEANGGOTAAN MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.

15. Hak Anggota • Mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan

16. Kewajiban Anggota • Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. • Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan. • Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan • Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah

17. Fraksi Fraksi adalah pengelompokan anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik.

18. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ketua: Ahmad Basarah

19. Fraksi Partai Golongan Karya ketua: Rambe Kamaruzzaman

20. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya ketua: Edhie Prabowo

21. Alat Kelengkapan Alat kelengkapan MPR terdiri atas pimpinan dan panitia Ad Hoc.

22. Pimpinan Pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan empat orang wakil ketua yang terdiri atas dua orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan dua orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR.

23. Panitia Ad Hoc Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan paling sedikit 5% dari jumlah anggota dan paling banyak 10% dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan unsur DPR dan unsur DPD secara proporsional dari setiap fraksi dan Kelompok Anggota MPR.

24. KESIMPULAN • Kedudukan, tugas dan wewenang MPR mengalami perubahan sampai dengan adanya amandemen UUD 1945 • MPR sebelum amandemen adalah lembaga tertinggi negara yang beranggotakan semua anggota DPR dan utusan-utusan daerah-daerah dan golongan-golongan yang mempunyai tugas mengubah, dan menetapkan UUD, memilih dan mengangkat Presiden serta menetapkan GBHN • MPR setelah amandemen adalah lembaga Negara yang berkedudukan sama dengan lembaga Negara lain, yang beranggotakan seluruh anggota DPR dan anggota DPD, yang mempunyai tugas merubah dan menetapkan UUD, serta melantik Presiden dan Wakil Presiden