SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
KONSEP
DASAR ILMU
POLITIK
NEGARA SUATU ORGANISASI DALAM
SUATU WILAYAH YANG
MEMPUNYAI KEKUASAAN
TERTINGGI YANG SAH DAN
DITAATI OLEH RAKYATNYA.
NEGARA MEMILIKI DUA TUGAS:
1.MENGENDALIKAN DAN MENGATUR
GEJALA-GEJALA KEKUASAAN DI
MASYARAKAT.
2.MENGORGANISIR DAN
MENGINTEGRASIKAN KEGIATAN
MANUSIA DAN GOLONGAN-
GOLONGAN KE ARAH TERCAPAINYA
TUJUAN-TUJUAN DARI MASYARAKAT
SELURUHNYA.
PANDANGAN TENTANG NEGARA
NEGARA DI PANDANG SECARA “LEGALISTIK”
NEGARA DIPANDANG SEBAGAI “HEGEMONI”
NEGARA YANG DIPANDANG DARI SUDUT
“MARXIANI”
UNSUR-UNSUR POKOK NEGARAUNSUR-UNSUR POKOK NEGARA
WILAYAH
SIFAT NEGARA
Sifat Memaksa
Sifat Monopoli
Sifat Mencakup
Semua
PENDUDUK
PEMERINTAHAN
KEDAULATAN
KEKUASAAN
???
KEKUASAAN
???
 Kemampuan seseorang / sekelompok
manusia untuk mempengaruhi tingkah
laku seseorang / kelompok lain dengan
sedemikian rupa sehingga tingkah
lakunya seseuai dengan keinginan dan
tujuan dari orang yang mempunyai
kekuasaan itu sendiri (Miriam Budiardjo,
1992:35).
 Kekuasaan sebagai dominasi, yaitu
kemampuan untuk melaksanakan
kemauan, walaupun orang lain
menentangnya (C. Wright Mills, 1962:359-
360).
KEKUASAAN
TEORI KEKUASAAN
NEGARA
TEORI KEKUASAAN
TUHAN
TEORI KEKUASAAN
TEORI KEKUASAAN
HUKUM
TEORI KEKUASAAN
RAKYAT
1.MEMAKSA KEPADA WARGA NEGARA
2.MEMONOPOLI SUMBER-SUMBER
KEBUTUHAN PUBLIK
3.MENETAPKAN SEBUAH PERATURAN
ATAU KEBIJAKAN PUBLIK YANG
MENGATUR SELURUH ASPEK KEHIDUPAN
NEGARA TANPA TERKECUALI.
APAPUN TEORINYA, SEORANG
PENGUASA MEMILIKI
KEMAMPUAN
KEBIJAKAN DAN
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN ???
KEBIJAKAN DAN
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN ???
TERIMA KASIH &
MARI KITA
DISKUSIKAN
BERSAMA

More Related Content

What's hot

BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]Siti Sahati
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Raja Matridi Aeksalo
 
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tri Widodo W. UTOMO
 
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainyaHubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainyaRifai Ahmad
 
Reformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikReformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikDalias D' Copsis
 
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...Ariz Frends
 
Pertemuan 1-kebijakan-publik
Pertemuan 1-kebijakan-publikPertemuan 1-kebijakan-publik
Pertemuan 1-kebijakan-publik76meonk
 
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan ImplementasiClean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan ImplementasiDadang Solihin
 
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN Sri Suwanti
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
 
Intervensi militer dalam politik
Intervensi militer dalam politikIntervensi militer dalam politik
Intervensi militer dalam politikbedhess
 
Isu dan Kebijakan otonomi daerah
Isu dan Kebijakan otonomi daerahIsu dan Kebijakan otonomi daerah
Isu dan Kebijakan otonomi daerahAfiif Anshori
 
Desentralisasi Secara Luas dan Sempit
Desentralisasi Secara Luas dan SempitDesentralisasi Secara Luas dan Sempit
Desentralisasi Secara Luas dan SempitEnchink Qw
 

What's hot (20)

BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
 
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
 
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainyaHubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
 
Reformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikReformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publik
 
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...
 
Pertemuan 1-kebijakan-publik
Pertemuan 1-kebijakan-publikPertemuan 1-kebijakan-publik
Pertemuan 1-kebijakan-publik
 
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan ImplementasiClean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
 
Teori governance
Teori governanceTeori governance
Teori governance
 
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Kebijakan publik
Kebijakan publik Kebijakan publik
Kebijakan publik
 
Intervensi militer dalam politik
Intervensi militer dalam politikIntervensi militer dalam politik
Intervensi militer dalam politik
 
Isu dan Kebijakan otonomi daerah
Isu dan Kebijakan otonomi daerahIsu dan Kebijakan otonomi daerah
Isu dan Kebijakan otonomi daerah
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
 
Kedudukan ilmu adm
Kedudukan ilmu admKedudukan ilmu adm
Kedudukan ilmu adm
 
Desentralisasi Secara Luas dan Sempit
Desentralisasi Secara Luas dan SempitDesentralisasi Secara Luas dan Sempit
Desentralisasi Secara Luas dan Sempit
 
Hukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah DaerahHukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah Daerah
 
Metodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahanMetodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahan
 

Viewers also liked

Pendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu PolitikPendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu PolitikMuhamad Yogi
 
Ilmu Politik (Teori-teori Politik)
Ilmu Politik (Teori-teori Politik)Ilmu Politik (Teori-teori Politik)
Ilmu Politik (Teori-teori Politik)Adinda siti Hapsoh
 
Konsep konsep politik
Konsep konsep politikKonsep konsep politik
Konsep konsep politikNina Muhaemin
 
Dasar ilmu politik
Dasar ilmu politikDasar ilmu politik
Dasar ilmu politikRasyidmaruf
 
Konsep dasar politik pemerintahan
Konsep  dasar  politik  pemerintahanKonsep  dasar  politik  pemerintahan
Konsep dasar politik pemerintahanPotpotya Fitri
 
Pengantar Ilmu Politik
Pengantar Ilmu Politik Pengantar Ilmu Politik
Pengantar Ilmu Politik Naiya Naiya
 
Presentasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)
Presentasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)Presentasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)
Presentasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)Buka Mata 2017
 

Viewers also liked (10)

Konsep dasar politik
Konsep dasar politikKonsep dasar politik
Konsep dasar politik
 
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu PolitikPendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
 
Ilmu Politik (Teori-teori Politik)
Ilmu Politik (Teori-teori Politik)Ilmu Politik (Teori-teori Politik)
Ilmu Politik (Teori-teori Politik)
 
Konsep konsep politik
Konsep konsep politikKonsep konsep politik
Konsep konsep politik
 
Dasar ilmu politik
Dasar ilmu politikDasar ilmu politik
Dasar ilmu politik
 
Konsep dasar politik
Konsep dasar politikKonsep dasar politik
Konsep dasar politik
 
Konsep dasar politik pemerintahan
Konsep  dasar  politik  pemerintahanKonsep  dasar  politik  pemerintahan
Konsep dasar politik pemerintahan
 
Pengantar Ilmu Politik
Pengantar Ilmu Politik Pengantar Ilmu Politik
Pengantar Ilmu Politik
 
Presentasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)
Presentasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)Presentasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)
Presentasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)
 
sadar hukum
sadar hukumsadar hukum
sadar hukum
 

Similar to Konsep Dasar Ilmu Politik

Fungsi dan lingkup laku kerja hukum.pptx
Fungsi dan lingkup laku kerja hukum.pptxFungsi dan lingkup laku kerja hukum.pptx
Fungsi dan lingkup laku kerja hukum.pptxMslimatuzZahr
 
10kedaulatan-rakyat.ppt
10kedaulatan-rakyat.ppt10kedaulatan-rakyat.ppt
10kedaulatan-rakyat.pptCandraPasaribu
 
Pend.kwg 1 negara & warganegara
Pend.kwg 1 negara & warganegaraPend.kwg 1 negara & warganegara
Pend.kwg 1 negara & warganegaraFAS DC
 
Pend.kwg 1 negara & warganegara
Pend.kwg 1 negara & warganegaraPend.kwg 1 negara & warganegara
Pend.kwg 1 negara & warganegaraFAS DC
 
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1newskiem
 
Mastarakat dan negara erianto
Mastarakat dan negara eriantoMastarakat dan negara erianto
Mastarakat dan negara eriantoanandashifa
 
01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd
01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd
01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fdFrans Dione
 
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...DheaFeralia
 
PPKN (Identitas Nasional)
PPKN (Identitas Nasional)PPKN (Identitas Nasional)
PPKN (Identitas Nasional)Eko Budi
 
Tm 10 otonomi daerah
Tm 10 otonomi daerahTm 10 otonomi daerah
Tm 10 otonomi daerahBagus Aji
 
MEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptx
MEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptxMEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptx
MEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptxIrwan Thahir
 
Bangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegaraBangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegaraEdwin Kusumaadi
 
Pertemuan Ke 2 Defining Local Politics
Pertemuan Ke 2 Defining Local PoliticsPertemuan Ke 2 Defining Local Politics
Pertemuan Ke 2 Defining Local PoliticsFranky Rengkung
 
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptxPPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptxJackSantiago3
 
adm negara holidaii.pptx
adm negara holidaii.pptxadm negara holidaii.pptx
adm negara holidaii.pptxrafaeludin
 
Islam dan kedaulatan rakyat
Islam dan kedaulatan rakyatIslam dan kedaulatan rakyat
Islam dan kedaulatan rakyatpropadeus
 
15 permainan-simulasi-demokrasi
15 permainan-simulasi-demokrasi15 permainan-simulasi-demokrasi
15 permainan-simulasi-demokrasiDimas Arianto
 

Similar to Konsep Dasar Ilmu Politik (20)

Fungsi dan lingkup laku kerja hukum.pptx
Fungsi dan lingkup laku kerja hukum.pptxFungsi dan lingkup laku kerja hukum.pptx
Fungsi dan lingkup laku kerja hukum.pptx
 
10kedaulatan-rakyat.ppt
10kedaulatan-rakyat.ppt10kedaulatan-rakyat.ppt
10kedaulatan-rakyat.ppt
 
Pend.kwg 1 negara & warganegara
Pend.kwg 1 negara & warganegaraPend.kwg 1 negara & warganegara
Pend.kwg 1 negara & warganegara
 
Pend.kwg 1 negara & warganegara
Pend.kwg 1 negara & warganegaraPend.kwg 1 negara & warganegara
Pend.kwg 1 negara & warganegara
 
bela-negara
bela-negarabela-negara
bela-negara
 
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
 
Mastarakat dan negara erianto
Mastarakat dan negara eriantoMastarakat dan negara erianto
Mastarakat dan negara erianto
 
01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd
01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd
01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd
 
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
 
PPKN (Identitas Nasional)
PPKN (Identitas Nasional)PPKN (Identitas Nasional)
PPKN (Identitas Nasional)
 
Tm 10 otonomi daerah
Tm 10 otonomi daerahTm 10 otonomi daerah
Tm 10 otonomi daerah
 
MEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptx
MEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptxMEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptx
MEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptx
 
Bangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegaraBangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegara
 
Pertemuan Ke 2 Defining Local Politics
Pertemuan Ke 2 Defining Local PoliticsPertemuan Ke 2 Defining Local Politics
Pertemuan Ke 2 Defining Local Politics
 
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptxPPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
 
adm negara holidaii.pptx
adm negara holidaii.pptxadm negara holidaii.pptx
adm negara holidaii.pptx
 
Islam dan kedaulatan rakyat
Islam dan kedaulatan rakyatIslam dan kedaulatan rakyat
Islam dan kedaulatan rakyat
 
15 permainan-simulasi-demokrasi
15 permainan-simulasi-demokrasi15 permainan-simulasi-demokrasi
15 permainan-simulasi-demokrasi
 
Bela negara
Bela negaraBela negara
Bela negara
 
bela negara
bela negarabela negara
bela negara
 

More from Muhamad Yogi

Teori Politik Moderen
Teori Politik ModerenTeori Politik Moderen
Teori Politik ModerenMuhamad Yogi
 
Ketenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan PerburuhanKetenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan PerburuhanMuhamad Yogi
 
HAK MILIK INTELEKTUAL
HAK MILIK INTELEKTUALHAK MILIK INTELEKTUAL
HAK MILIK INTELEKTUALMuhamad Yogi
 
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
KEPEMIMPINAN PENDIDIKANKEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
KEPEMIMPINAN PENDIDIKANMuhamad Yogi
 
Keadilan Dalam Pandangan Islam
Keadilan Dalam Pandangan IslamKeadilan Dalam Pandangan Islam
Keadilan Dalam Pandangan IslamMuhamad Yogi
 
Keadilan Dala Pandangan Islam
Keadilan Dala Pandangan IslamKeadilan Dala Pandangan Islam
Keadilan Dala Pandangan IslamMuhamad Yogi
 
Teori Politik Moderen
Teori Politik Moderen Teori Politik Moderen
Teori Politik Moderen Muhamad Yogi
 
ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015Muhamad Yogi
 
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBDManusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBDMuhamad Yogi
 
Demokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaDemokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaMuhamad Yogi
 
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG  TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG  TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...Muhamad Yogi
 
Group Investigation ppt
Group Investigation pptGroup Investigation ppt
Group Investigation pptMuhamad Yogi
 
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014Muhamad Yogi
 
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAMuhamad Yogi
 
Peran Guru Sebagai Motivator
Peran Guru Sebagai MotivatorPeran Guru Sebagai Motivator
Peran Guru Sebagai MotivatorMuhamad Yogi
 

More from Muhamad Yogi (20)

Teori Politik Moderen
Teori Politik ModerenTeori Politik Moderen
Teori Politik Moderen
 
Surat Berharga
Surat BerhargaSurat Berharga
Surat Berharga
 
Ketenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan PerburuhanKetenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan Perburuhan
 
HAK MILIK INTELEKTUAL
HAK MILIK INTELEKTUALHAK MILIK INTELEKTUAL
HAK MILIK INTELEKTUAL
 
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
KEPEMIMPINAN PENDIDIKANKEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
 
Keadilan Dalam Pandangan Islam
Keadilan Dalam Pandangan IslamKeadilan Dalam Pandangan Islam
Keadilan Dalam Pandangan Islam
 
Keadilan Dala Pandangan Islam
Keadilan Dala Pandangan IslamKeadilan Dala Pandangan Islam
Keadilan Dala Pandangan Islam
 
Teori Politik Moderen
Teori Politik Moderen Teori Politik Moderen
Teori Politik Moderen
 
ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015
 
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBDManusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
 
Demokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaDemokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
 
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG  TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG  TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
 
Group Investigation ppt
Group Investigation pptGroup Investigation ppt
Group Investigation ppt
 
BENTUK NEGARA
BENTUK NEGARABENTUK NEGARA
BENTUK NEGARA
 
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
 
Pilar Belajar
Pilar BelajarPilar Belajar
Pilar Belajar
 
Prasangka Sosial
Prasangka SosialPrasangka Sosial
Prasangka Sosial
 
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
 
Hukum Keluarga
Hukum Keluarga Hukum Keluarga
Hukum Keluarga
 
Peran Guru Sebagai Motivator
Peran Guru Sebagai MotivatorPeran Guru Sebagai Motivator
Peran Guru Sebagai Motivator
 

Konsep Dasar Ilmu Politik

  • 2. NEGARA SUATU ORGANISASI DALAM SUATU WILAYAH YANG MEMPUNYAI KEKUASAAN TERTINGGI YANG SAH DAN DITAATI OLEH RAKYATNYA. NEGARA MEMILIKI DUA TUGAS: 1.MENGENDALIKAN DAN MENGATUR GEJALA-GEJALA KEKUASAAN DI MASYARAKAT. 2.MENGORGANISIR DAN MENGINTEGRASIKAN KEGIATAN MANUSIA DAN GOLONGAN- GOLONGAN KE ARAH TERCAPAINYA TUJUAN-TUJUAN DARI MASYARAKAT SELURUHNYA.
  • 3. PANDANGAN TENTANG NEGARA NEGARA DI PANDANG SECARA “LEGALISTIK” NEGARA DIPANDANG SEBAGAI “HEGEMONI” NEGARA YANG DIPANDANG DARI SUDUT “MARXIANI”
  • 4. UNSUR-UNSUR POKOK NEGARAUNSUR-UNSUR POKOK NEGARA WILAYAH SIFAT NEGARA Sifat Memaksa Sifat Monopoli Sifat Mencakup Semua PENDUDUK PEMERINTAHAN KEDAULATAN
  • 6.  Kemampuan seseorang / sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang / kelompok lain dengan sedemikian rupa sehingga tingkah lakunya seseuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu sendiri (Miriam Budiardjo, 1992:35).  Kekuasaan sebagai dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan, walaupun orang lain menentangnya (C. Wright Mills, 1962:359- 360). KEKUASAAN
  • 7. TEORI KEKUASAAN NEGARA TEORI KEKUASAAN TUHAN TEORI KEKUASAAN TEORI KEKUASAAN HUKUM TEORI KEKUASAAN RAKYAT
  • 8. 1.MEMAKSA KEPADA WARGA NEGARA 2.MEMONOPOLI SUMBER-SUMBER KEBUTUHAN PUBLIK 3.MENETAPKAN SEBUAH PERATURAN ATAU KEBIJAKAN PUBLIK YANG MENGATUR SELURUH ASPEK KEHIDUPAN NEGARA TANPA TERKECUALI. APAPUN TEORINYA, SEORANG PENGUASA MEMILIKI KEMAMPUAN
  • 10. TERIMA KASIH & MARI KITA DISKUSIKAN BERSAMA