Ped isi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Ped isi

on

  • 751 views

 

Statistics

Views

Total Views
751
Views on SlideShare
751
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
10
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Ped isi Document Transcript

  • 1. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan dan Sub Urban1 Ruang lingkupRuang lingkup pedoman meliputi pengendalian pemanfaatan ruang di kawasanperkotaan dan sub urban. Materi pedoman mencakup tentang ketentuan umum danketentuan teknis untuk pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan suburban.Pedoman ini akan bermanfaat bagi :a. Pemerintah Kota dan Kabupaten sebagai rujukan dalam rangka menyusun peraturan- peraturan kebijakan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dan sub urban;b. Masyarakat sebagai acuan/arahan dalam mengawasi pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan sub urban.Tujuan pedoman ini adalah untuk memberikan acuan kepada para stakeholder dalam rangkapengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan sub urban. LAUT Sayung Ke Kendal/Jakarta Tugu Genuk Kaliwu CBD Ke Demak/Surabaya Gunungpati Peduru Mranggen Boja Karangawen Banyumanik Keterangan : Ungaran Bergas Urban Pringapus Sub Urban Ke Solo Urban Sprawl Ke Yogyakarta Gambar 1 Lokasi kawasan perkotaan dan sub urban2 Acuan normatifPedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan dan Sub Urban, disusunberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :Undang Undang R.I No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.Undang-Undang R.I No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 1 dari 1
  • 2. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXXPeraturan Pemerintah R.I No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang WilayahNasional.Peraturan Pemerintah R.I No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajibanserta Bentuk dan Tatacara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang.Peraturan Pemerintah R.I No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang telah disahkan melalui PeraturanDaerah.3 Istilah dan definisi3.1ruangwadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuanwilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan sertamemelihara kelangsungan hidupnya (UU No. 24/1992)3.2tata ruangwujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak (UU No.24/1992)3.3penataan ruangproses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang(UU No. 24/1992)3.4rencana tata ruanghasil perencanaan tata ruang (UU No. 24/1992)3.5pemanfaatan ruangrangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurutjangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang (penjelasan UU No. 24/1992)3.6pengendalian pemanfaatan ruangpengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan danpenertiban (UU No. 24/1992)3.7kawasan lindungkawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidupyang mencakup sumber aya alam dan sumber daya buatan (UU No. 24/1992)3.8 2 dari 2
  • 3. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXXkawasan budidayakawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi danpotensi sumber daya aalam, sumber daya manusia, dam sumber daya buatan (UU No.24/1992)3.9kawasan perkotaankawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsikawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasapemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (UU No. 24/1992)3.10sub urbankawasan pinggiran kota (Kamus Besar Bahasa Indonesia, W.J.S. Porwadarminta)daerah perumahan yang lokasinya di pinggiran kota (a residential district located on theoutskirts of a city - WordNet Dictionary)kawasan yang terletak di bagian tepi suatu kota yang pemanfaatan ruangnya relatif lebihrendah intensitasnya, biasanya digunakan sebagai daerah perumahan, pertanian, industridan campuran (a residential district located on the outskirts of a city - WordNet Dictionary)3.11kotakawasan perkotaan yang berstatus Daerah Otonom3.12pengawasanusaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang telahditetapkan dalam rencana tata ruang (penjelasan UU No. 24/1992)3.13penertibanusaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapatterwujud (penjelasan UU No. 24/1992)3.14pelaporankegiatan memberi informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuaimaupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang (penjelasan UU No. 24/1992)3.15pemantauanupaya atau perbuatan untuk mengamati, dan memeriksa dengan cermat perubahanpemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang (penjelasan UUNo.24/1992).3.16 3 dari 3
  • 4. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXXevaluasiusaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencanatata ruang (penjelasan UU No. 24/1992)3.17ijin pemanfaatan ruangijin yang berkaitan dengan lokasi, kualitas ruang, dan tata bangunan yang sesuai denganperaturan perundangan undangan, hukum adat, dan kebiasaan yang berlaku (penjelasan UUNo. 24/1992)4 Ketentuan umumPengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian dari kegiatan penataan ruang yangdipersiapkan sejak awal proses perencanaan tata ruang. Konsep pengendalian dimulaisebelum rencana tata ruang diimplementasikan dengan memasukkan indikator pencapaianhasil, sebagai dasar-dasar kriteria yang diperlukan, pada saat rencana dilaksanakan dansesudah implementasi. Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatanpengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.4.1 PengawasanPengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan,pemantauan, dan evaluasi. Berdasarkan waktunya, pengawasan dibedakan menjadi 2 (dua)yaitu :a. Pengawasan selama proses pembangunan (construction), bertujuan untuk mencegah terjadinya kelambatan atau masa idle (non-performing) yang berdampak negatif.b. Pengawasan selama masa pemanfaatan, bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kegiatan yang dilaksanakan dari perijinan yang telah diterbitkan.Kegiatan pengawasan pada umumnya dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu :a. Pengawasan by-process, artinya fokus pengawasan ditekankan pada proses perubahan pemanfaatan ruang. Apakah proses perubahan pemanfaatan ruang yang belangsung sesuai dengan rencana peruntukanb. Pengawasan by-time, artinya waktu pengawasan dapat dilakukan secara periodik maupun acak. Pengawasan periodik berguna untuk mengikuti dinamika perkembangan karakteristik dampak yang dihasilkan dari terjadinya perubahan pemanfaatan ruang.c. Pengawasan by-place, artinya pengawasan dilakukan pada tempat-tempat yang mungkin mendorong terjadinya pelanggaran rencana pemanfaatan ruang.4.1.1 PelaporanPelaporan berfungsi sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintah atau instansiyang berwenang dalam memantau dan mengevaluasi pemanfaatan ruang sebagaimanayang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang sebuah kawasan.Pelaporan tidak hanya berupa laporan pelanggaran atas rencana tata ruang, tetapi jugasegala hal yang menyangkut pemanfaatan ruang, baik yang sesuai maupun yang tidaksesuai dengan rencana tata ruang. Oleh sebab itu, pelaporan pemanfaatan ruang dilakukanoleh dua pihak, yaitu pihak pengguna ruang itu sendiri, dan pihak-pihak di luar pengguna,yaitu masyarakat luas, baik yang berada di sekitar kawasan pemanfaatan maupun bukan.Pelaporan yang dilakukan oleh pengguna berguna sebagai input untuk menilai sampaisejauhmana pemanfaatan ruang direalisasikan sebagaimana rencana tata ruang yang 4 dari 4
  • 5. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXXberlaku. Adapun pelaporan yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar pengguna bergunasebagai penyeimbang informasi sekaligus sebagai kontrol terhadap laporan yang dibuat olehpengguna ruang.Subyek pelaporan adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan/atau kewajiban untukmelaporkan hal-hal yang menyangkut pemanfaatan ruang. Subyek yang memiliki kewajibanuntuk itu adalah pihak pengguna ruang, sedangkan subyek yang memiliki hak untukmelaporkan segala hal yang menyangkut pelanggaran terhadap rencana tata ruang dan/ataudinilai telah menimbulkan dampak yang tidak dikehendaki oleh masyarakat adalah anggotamasyarakat secara umum.Obyek pelaporan adalah aspek-aspek yang terkait dengan pemanfaatan ruang, baik ituaspek fisik maupun non-fisik. Aspek fisik menyangkut konstruksi fisik, seperti bangunan;sedangkan non-fisik (sosial-ekonomi) menyangkut pengaruh/dampak negatif dan positifpemanfaatan ruang terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Hal-hal yang harusdilaporkan dalam aspek non-fisik menyangkut masalah tanggapan dan penilaianmasyarakat, serta pengaruh yang ditimbulkan oleh pemanfaatan ruang terhadap kehidupansosial-ekonomi masyarakat.Mekanisme pelaporan adalah tata cara dan prosedur pelaporan yang harus dilalui olehpelapor, baik pengguna ruang itu sendiri maupun masyarakat umum.Bentuk pelaporan adalah format pelaporan standar-formal (baku) yang diberlakukan olehinstansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalianpemanfaatan ruang. Bentuk pelaporan disampaikan secara tertulis dan tidak tertulis.Pelaporan tertulis disampaikan oleh pihak pengguna ruang, sedangkan pelaporan tertulisatau tidak tertulis disampaikan oleh masyarakat umum.Pelaporan disampaikan kepada : Dinas Tata Ruang / Dinas Tata Kota / Dinas PekerjaanUmum atau instansi lain yang berfungsi mengendalikan pemanfaatan ruang.Tahapan pelaporan adalah tahap-tahap pelaporan yang harus dilakukan oleh penggunaruang selama proses kegiatan pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan. Pelaporanpemanfaatan ruang dilakukan dalam tiga tahap:a) Tahap Pra Konstruksi, yakni pelaporan rencana final pemanfaatan ruang. Dalam tahap ini pihak pengguna ruang menyampaikan semua rencana pemanfaatan ruang yang telah mendapat persetujuan atau ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang. Pada tahap ini pihak pengguna diharuskan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pemerintah atau instansi terkait.b) Tahap Konstruksi, yakni pelaporan yang disampaikan pada tahap pelaksanaan pemanfaatan ruang. Pelaporan pada tahap ini berguna sebagai input bagi pelaksanaan evaluasi terhadap rencana pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Itu artinya, hasil laporan pada tahap ini akan menentukan apakah pelaksanaan pemanfaatan ruang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan kembali dengan rencana atau terus dilanjurtkan.c) Tahap Pasca Konstruksi, yakni pelaporan hasil akhir dari pelaksanaan pemanfaatan ruang. Pelaporan yang disampaikan pada tahap ini berupa hasil akhir dari pelaksanaan pemanfaatan ruang. Sepeti halnya pada tahap konstruksi (tahap kedua), pelaporan berguna sebagai input bagi proses evaluasi dan peninjauan kembali terhadap kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan akhir pemanfaatan ruang.4.1.2 PemantauanPemantauan adalah aktivitas yang bertujuan mengamati dan mengikuti sertamendokumentasikan perubahan status/kondisi suatu proyek dipandang dari aspek tertentuyang diinginkan selama selang waktu tertentu. 5 dari 5
  • 6. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXXPemantauan dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang tata ruang diwilayah administrasi kabupaten/kota. Contoh : Dinas Tata Kota, Dinas Permukiman dan TataRuang, dan lain-lain.Pemantauan dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali sebagai :- kegiatan rutin- tindak lanjut adanya laporan dari masyarakat atau instansi terkait perihal adanya dugaan penyimpangan/ketidaksesuaian pembangunan fisik dengan rencana tata ruang- pembangunan fisik (pra konstruksi, konstruksi, pasca konstruksi)Upaya mengamati, mengawasi, dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tataruang dan lingkungan, mensyaratkan pemantauan dilakukan dengan peninjauan dilapangan.Obyek lokasi wilayah pemantauan dapat dibedakan :a. Menurut wilayah administrasi : - termasuk wilayah administrasi kota, atau - termasuk wilayah administrasi kabupatenb. Menurut kondisi lahan terakhir : - wilayah terbangun (built up areas) misalnya untuk memantau kegiatan renovasi, revitalisasi/peremajaan, atau perubahan fungsi ruang seperti dari kawasan perumahan ke kawasan perdagangan, dan lain-lain. - Wilayah/lahan kosong (misalnya dari kawasan pertanian menjadi kawasan industri atau tanah kosong/telantar menjadi kawasan perumahan dan permukiman)Pemantauan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :1. Pemantauan yang dilakukan secara formal, berfungsi untuk mendapatkan suatu informasi yang diproses dari sumber data eksternal dan internal. Pemantauan formal ini menghasilkan laporan periodik (informasi yang diperoleh akan meningkatkan efektifitas keputusan untuk perencanaan, pengarahan, dan pengendalian aktivitas.2. Pemantauan yang dilakukan secara informal, pemantauan yang biasanya digunakan untuk memecahkan masalah lokal atau sering dikatakan pengindikasian cepat. Pemantauan informal dapat dilakukan melalui kontak personal dan kunjungan lapangan.Pemantauan mencakup 3 (tiga) periode :1. Masa pra konstruksi, dilaksanakan bersamaan dalam masa studi kelayakan.2. Masa konstruksi3. Masa pasca konstruksi.4.1.3 EvaluasiEvaluasi merupakan kegiatan untuk membandingkan data tentang keadaan suatu kawasandengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahuiapakah suatu kegiatan telah mencapai sasaran sesuai tujuan atau belum.Waktu evaluasi :a. Evaluasi dilakukan pada masa pra konstruksi, masa konstruksi, dan masa pasca konstruksi. Pra konstruksi dilakukan minimal 1 (satu) kali bersamaan dengan studi kelayakan / DED. Konstruksi dilakukan minimal 1 (satu) kali pada saat pembangunan berjalan 40 – 50 %. Pasca konstruksi dilakukan minimal 3 (tiga) kali, masing-masing 1 (satu) kali setiap tahun (akhir tahun I, akhir tahun II, dan akhir tahun IV).b. Dalam mengevaluasi digunakan indikator dan tolok ukur sebagai alat evaluasi. Indikator dalam melakukan evaluasi adalah : Konversi lahan; 6 dari 6
  • 7. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX Dominasi fungsi; Hubungan fungsional antar kegiatan dan antar kawasan; Konflik pemanfaatan ruang dalam satu kawasan. Data yang diperlukan : Pra konstruksi : - gambaran umum kawasan - tujuan dan sasaran pembangunan - kondisi awal lingkungan Konstruksi : - perubahan rancangan (jika ada) - progress pembangunan - laporan manajemen konstruksi Pasca konstruksi : - perubahan lingkungan di kawasan - efek yang terjadi - pemanfaatan hasil pembangunanLembaga yang melakukan evaluasi adalah lembaga yang berwenang di bidang penataanruang (Dinas Tata Ruang & Permukiman atau Dinas Tata Kota atau Dinas PekerjaanUmum). Dalam pelaksanaannya pimpinan lembaga menunjuk Tim Evaluasi minimal 3 orangyang berkemampuan dan dipimpin oleh minimal eselon III pada lembaga tersebut.Hasil dari kegiatan evaluasi adalah rekomendasi untuk tindak lanjut yang tertuang dalamlaporan hasil evaluasi.Alat yang digunakan dalam mengevaluasi adalah :- RTRW (yang telah disahkan dengan Perda)- Ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah/dinas terkait- Amdal (jika ada)- Kriteria lokasi dan standar teknis yang berlaku di bidang penataan ruangObyek yang dievaluasi adalah hasil pelaporan dan hasil pemantauan yang dilakukan olehaparat dan masyarakat.4.2 PenertibanPenertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruangdiselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Bentuk sanksi adalah sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Pengenaansanksi dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang sanksi baik pelanggaranmaupun kejahatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penertiban dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas pelanggaran pemanfaatanruang. Penertiban dapat dilakukan selama tahap konstruksi maupun tahap pemanfaatan.Perijinan merupakan langkah awal sebagai dasar dalam kegiatan pengawasan danpenertiban. Suatu ijin diberikan kepada pemohon dengan dasar rencana tata ruang.Berdasarkan perijinan kegiatan pengawasan dan penertibab dalam pemanfaatan ruangdapat dilaksanakan sampai dengan pengenaan sanksi atau dengan insentif dan disinsentif.Beberapa bentuk pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perijinan antara lain:Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR), Surat Ijin Penambangan Daerah (SPID), Ijin Lokasi, IjinMendirikan Bangunan (IMB), dan Ijin Undang-Undang Gangguan/HO. 7 dari 7
  • 8. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX5 Ketentuan teknis5.1 PengawasanKegiatan yang dilakukan dalam pengawasan : Pelaku pembangunan melaporkan kegiatan yang dilakukan secara berkala kepada pemberi perijinan; Lembaga pembahas melakukan pengecekan lapangan terhadap realisasi pembangunan yang dilakukan. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran pemantauan yang dilakukan.Bentuk-bentuk kegiatan pengawasan :a. Mekanisme insentif dan disinsentif, meliputi penyediaan sarana dan prasarana serta financial insentive. Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan dengan memberlakukan perijinan untuk pembangunan atau pemberian jaringan. Financial insentive dilakukan melalui pajak dan mekanisme bank. Contoh : Pengenaan pajak yang cukup tinggi untuk lahan kosong Pemberian insentif untuk lahan kosong yang dimanfaatkan untuk lahan hijau Mekanisme bank bisa menerapkan suatu sistem deposit bahwa setiap lahan kosong yang tidak terbangun dalam 2 tahun, baik individu maupun developer harus menyerahkan deposit ke bank sampai lahan tersebut dibangun. Mengarahkan ijin sarana prasarana ke kawasan prioritas Tidak mengijinkan pembangunan sarana dan prasarana pada kawasan pemukiman liar Pajak lahan kosong Keringanan/bebas pajak untuk lahan kosong yang diubah menjadi lahan hijaub. Pemantauan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang berdampak negatif terhadap kondisi lalu lintas. Kegiatan yang dilakukan : Penetapan penerapan desentralisasi dan peran antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang perlu diperjelas. Penetapan ongestion pricing maupun infrastructure pricing yang tepat sasaran dan layak dilaksanakan serta efektif.c. Pemberian wewenang pengawasan pada tingkat kelurahan (distribusi wewenang) Kegiatan yang dilakukan : Mekanisme pengawasan secara formal di kelurahan Pemberian wewenang untuk memberikan surat peringatan Pemberian wewenang untuk mengusulkan mekanisme penertiban untuk pelanggaran-pelanggaran.5.1.1 PelaporanFormat laporan ditunjukkan pada Lampiran A.Prosedur pelaporan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :a. Prosedur Pelaporan oleh Pengguna Ruang 1. Pra Konstruksi Pihak pengguna ruang menyampaikan laporan seluruh rencana detail pemanfaatan ruang kepada instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 8 dari 8
  • 9. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX Selain kepada pemerintah dan instansi terkait lainnya, pihak pemanfaat juga berkewajiban mempublikasikan/menginformasikan rencana pemanfaatan ruang kepada masyarakat luas melalui kegiatan uji publik. Format pelaporan pada tahap pra konstruksi mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh instansi pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Konstruksi Pihak pengguna ruang menyampaikan laporan proses pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang kepada instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Selain menyampaikan laporan proses pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, pihak pengguna juga berkewajiban melaporkan tanggapan masyarakat – baik negatif maupun positif – terhadap kegiatan pelaksanaan pemanfaatan ruang. Format pelaporan pada tahap pra konstruksi mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh instansi pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 3. Pasca Konstruksi Pihak pengguna ruang menyampaikan laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang kepada instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Selain kepada pemerintah dan instansi terkait lainnya, pihak pengguna juga berkewajiban mempublikasikan/menginformasikan hasil akhir pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang kepada masyarakat luas. Format pelaporan pada tahap pasca konstruksi dan mekanisme publikasi kepada masyarakat mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh instansi pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.b. Prosedur Pelaporan oleh Masyarakat Umum Pelaporan oleh masyarakat umum bisa dilakukan kapan pun selama dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dinilai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan tata ruang yang berlaku. Prosedur pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat umum dapat dilakukan melalui dua cara, yakni tertulis dan tidak tertulis. Pelaporan tertulis dapat ditempuh melalui dua cara. Pertama, mengisi formulir pelaporan yang telah disediakan oleh instansi pemerintah atau instansi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Kedua, menyampaikan laporan berdasarkan format surat penulisan laporan sendiri. Media pelaporan tertulis yang kedua bisa menggunakan teknologi internet atau membuka kotak pos pengaduan. Pelaporan tidak tertulis bisa dilakukan melalui media interaktif – telepon atau radio – yang dibuat oleh instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.5.1.2 PemantauanAlat kerja kegiatan pemantauan adalah :a. Peta RTRW Kota dan atau Kabupaten;b. Peta rencana rinci tata ruang (bila ada);c. Dokumen petunjuk pelaksanaan rencana tata ruang;d. Dokumen Peraturan Daerah tentang RTRW Kota dan atau Kabupaten;e. Peta penggunaan lahan tahun terakhir;f. Peta dasar wilayah kota dan atau kabupaten; 9 dari 9
  • 10. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXXg. Ijin yang dikeluarkan instansi yang berwenang (menyangkut pembangunan fisik di lokasi tertentu). Ijin-ijin ini dapat berupa : - ijin lokasi - ijin peruntukan penggunaan lahan - ijin mendirikan bangunan - ijin penggunaan bangunan - ijin pariwisata - AMDALTingkat ketelitian peta yang digunakan dalam kegiatan pemantauan disesuaikan dengankebutuhan, misalnya pembangunan fisik dengan luas yang kecil memerlukan peta rencanayang berskala besar (contoh 1 cm2 pada peta wilayah skala 1:25.000 mewakili luas 6,25 Ha,atau 1 cm2 pada wilayah skala 1:10.000 mewakili luas 1 Ha di lapangan). Sedangkanpembangunan fisik skala besar seperti kompleks perumahan, kawasan industri, kawasanpariwisata yang memiliki luas minimal 25 Ha, dapat merujuk pada peta RTRW Kota yangberskala minimal 1:50.000.Informasi yang diperlukan dalam pemantauan yaitu :1. Pengumpulan informasi mengenai tolok ukur tertentu.2. Pengumpulan informasi mengenai data sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan sebagainya.3. Pengumpulan informasi mengenai persepsi masyarakat pengguna dan penerima manfaat melalui metode kuesioner.Pengambilan data pemantauan mengandalkan pengumpulan data sekunder, berbentukdokumen termasuk juga catatan pada saat studi, perencanaan, penilaian, dan perancangankegiatan-kegiatan evaluasi sebelum dan selama pelaksanaan/penyelenggaraan kegiatan.Pemantauan dilakukan berdasarkan dimensi waktu tertentu (dilakukan secara periodik).Dalam pelaksanaannya, dikembangkan indikator manfaat dan tolak ukur berdasarkan kurunwaktu tersebut, sehingga periodisasi pemantauan akan sangat tergantung dari karaktersetiap parameter dan indikator tersebut.5.1.3 Evaluasia. Dalam melaksanakan evaluasi, digunakan format evaluasi (lampiran C) yang diisi sesuai dengan hasil pelaporan dan pemantauan.b. Sebelum mengisi format evaluasi, perlu dikaji kasus yang terjadi di lapangan dengan mengisi format A/B/C/D pada lampiran B untuk mengetahui indikator yang dievaluasi.c. Dalam melakukan evaluasi digunakan : 1. - RTRW Kabupaten/Kota yang telah disahkan - RDTR Kawasan di dalam Kabupaten/Kota, jika telah tersedia. 2. Ijin 3. Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) RKL (Rencana Kelola Lingkungan) RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) 4. Kriteria lokasi dan standar teknis (lihat tabel pada lampiran D)d. Pelaksana Evaluasi 10 dari 10
  • 11. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX Tim evaluasi yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga (Dinas Tata Ruang & Permukiman atau Dinas Tata Kota atau Dinas Pekerjaan Umum) yang beranggotakan minimal 3 rang yang berkemampuan dan dipimpin oleh minimal eselon III pada lembaga tersebut. Evaluasi dilakukan segera setelah pemantauan dilakukan dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 2 bulan.e. Rekomendasi dari hasil evaluasi dapat berupa kajian lebih lanjut yang harus dilakukan oleh tim yang lebih besar dan melibatkan instansi lain yang lebih luas.f. Hasil evaluasi diumumkan kepada masyarakat, minimal ditempel pada papan pengumuman pada lembaga yang berwenang di bidang penataan ruang serta menyampaikan (melalui kurir maupun kantor pos) kepada pelapor.5.2 PenertibanTahap-tahap yang dilakukan dalam proses penertiban adalah :a) Peringatan Penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara perijinan dan realisasi. Pemberitahuan tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh pelaku pembangunan.b) Sanksi Biaya tambahan dikenakan dalam jangka waktu tertentu sampai denagn pelaku pembangunan memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Peniadaan fasilitas yang diperlukan bagi keberlangsungan kegiatan yang diberikan sanksi.c) Pencabutan Ijin dan Proses Hukum (Legal Action) Pencabutan dilakukan melalui serangkaian proses peringatan sebelumnya; Pencabutan dilakukan secara sepihak, berdasarkan dokumen perijinan dan hasil evaluasi/pengawasan; Proses banding dimungkinkan bagi kedua belah pihak.Tingkatan penindakan dalam penertiban :1) Peringatan Tertulis - Penindakan terhadap pelanggaran aktivitas industri yang secara nyata dan terbukti sah telah menyalahi ketentuan perijinan. - Pelaku pelanggaran hanya diberi surat peringatan sekali dan diharuskan memperbaiki kerusakan yang dihasilkan dalam tempo waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. - Bila sampai jatuh tempo belum dilakukan perbaikan maka penindakan dapat ditingkatkan ke penindakan berikutnya.2) Pengenaan Denda Langsung - Penindakan yang berupa penjatuhan denda secara langsung begitu diketahui pelanggaran yang dilakukan sudah terkategorikan berat dan berbahaya. - Pengenaan denda langsung juga bisa diberikan ketika pelaku pelanggaran terbukti tidak mengindahkan surat peringatan tertulis.3) Pemutusan Sanksi Pengadilan, yaitu penindakan bagi pelaku pelanggaran berat dan berbahaya serta menimbulkan kerusakan yang luas.4) Pencabutan Ijin Lokasi dan Ijin Usaha - Tingkatan penindakan terberat yang memiliki konsekuensi pada penutupan usaha. - Dilakukan jika pelaku pelanggaran yang sudah diganjar putusan pengadilan masih tetap saja melakukannya.Lokasi penindakan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :1) Penindakan di tempat kejadian (on site punishment) - Dilakukan begitu hasil pengawasan menunjukkan pelaku industri melakukan pelanggaran. 11 dari 11
  • 12. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX - Kriteria penindakan : kategori pelanggaran relatif ringan sampai dengan berat/berbahaya, namun pelakunya menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dan tidak akan mengulangi kesalahannya. - Jenis penindakan : pemberian surat peringatan dan pengenaan denda langsung.2) Penindakan di majelis pengadilan (trial by court) - Dilakukan ketika indikasi pelanggaran yang telah dilakukan tergolong berat dan pelakunya tidak menunjukkan itikad baik memperbaiki kerusakan lingkungan dan kesalahannya. - Jenis penindakan : pemutusan sanksi pengadilan serta pemutusan ijin lokasi dan ijin usaha.Bentuk-bentuk kegiatan penertiban :- Penerbitan Surat Peringatan yang disertai lembar evaluasi yang berisikan pelanggaran yang dilakukan;- Pemberitahuan tindakan perbaikan yang harus dilakukan;- Penyusunan dan penetapan kriteria pelanggaranyang berdampak penting;- Penyusunan dan penetapan kriteria pelanggaranyang berdampak strategis;- Penetapan jenis sanksi finansial;- Penetapan sanksi kegiatan yang betingkat.- Penetapan besaran denda atas ketidakberhasilan pembangunan;- Penetapan kriteria yang dapat diperpanjang masa ijin lokasinya.- Membentuk otoritas kelembagaan yang jelas untuk penanganan masalah transportasi perkotaan dan pinggiran kota.- Pemberlakuan standar peralatan dan prosedur instalasi.- Pemasangan alat pengukur konsumsi energi dan air bersih.- Pemberian prioritas/penundaan ijin kepada insutri yang memenuhi ketentuan.- Pemberlakuakn standar manajemen industri.- Pengenaan tarif pajak dan retribusi perbaikan lingkungan.- Penetapan kewajiban perbaikan lingkungan dan pembangunan infrastruktur publik.- Penentuan batas maksimum wilayah terkena dampak.6 KelembagaanKelembagaan mencakup lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam pengendalianpemanfaatan ruang. Lembaga-lembaga yang dimaksud meliputi instansi pemerintah daninstitusi-institusi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang,antara lain :- Bapeda (rekomendasi/ijin prinsip)- Dinas Pekerjaan Umum/Tata Ruang (ijin/IMB)- BPN 12 dari 12
  • 13. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX Lampiran A (normatif) Format laporan (yang disampaikan secara lisan) Catatan Laporan Masyarakat (yang disampaikan secara lisan)Nama Pelapor : .............................................................................................No. KTP : ............................................................................................. Nama wilayah/kawasan ............................................................................................. yang dilaporkan ............................................................................................. Materi laporan ............................................................................................. pemanfataan ruang ............................................................................................. Pemanfaatan ruang ............................................................................................. menurut rencana .............................................................................................Nama penerima laporan : .............................................................................................Jabatan : ............................................................................................. Kesesuaian/bias antara ............................................................................................. perencanaan tata ruang ............................................................................................. dengan pemanfaatan ............................................................................................. rencana tata ruang Rencana tindak Lanjut : ............................................................................................. Laporan diteruskan : ............................................................................................. Kepada : ............................................................................................. Tanggal : .............................................................................................Atau : Laporan telah diselesaikan ............................................................................................. sebagaiAtau : .......................................... ......................., 200... ttd (nama jelas penerima laporan) 13 dari 13
  • 14. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX Lampiran B (normatif) Format evaluasi pemanfaatan lahan di kawasan perkotaan dan sub urbanA. Konversi Lahan (10xx) a b c d e f gNo Fungsi Kawasan Luas Persentase Luas Persentase Selisih Kawasan ({c : total eksisting luas antara c dan (menurut luas (km2) eksisting e (km2) *) RTRW / kawasan ({e : total Perda tgl. perkotaan}x luas …..) (km2) 100%) kawasan perkotaan } x100%) 1. Kawasan Lindung (1001) 2. Kawasan Budidaya a. perumahan dan permukiman (1002) b. perdagangan (1003) c. industri (1004) d. fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, olahraga) (1005) e. perkantoran (1006) f. terminal angkutan darat, laut, udara (1007) g. pertanian (1008) h. pemakaman (1009) i. tempat pembuangan akhir (1010)*) bila c ≥ e : tidak terjadi konversi lahan bila c < e : terjadi konversi lahan(1001) • Luas kawasan lindung menurut RTRW (Perda No. …………….. ) adalah ………. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan. • Sampai dengan tanggal ……….. bulan ……….. tahun …….., luas kawasan lindung adalah …. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan.(1002) • Luas kawasan perumahan dan permukiman menurut RTRW (Perda No. …………….. ) adalah ………. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan. 14 dari 14
  • 15. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX • Sampai dengan tanggal ……….. bulan ……….. tahun …….., luas kawasan perumahan dan permukiman yang sudah terbangun adalah …. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan.(1003) • Luas kawasan perdagangan menurut RTRW (Perda No. …………….. ) adalah ………. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan. • Sampai dengan tanggal ……….. bulan ……….. tahun …….., luas kawasan perdagangan yang sudah terbangun adalah …. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan.(1004) • Luas kawasan industri menurut RTRW (Perda No. …………….. ) adalah ………. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan. • Sampai dengan tanggal ……….. bulan ……….. tahun …….., luas kawasan industri yang sudah terbangun adalah …. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan.(1005) • Luas fasilitas sosial menurut RTRW (Perda No. …………….. ) adalah ………. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan. • Sampai dengan tanggal ……….. bulan ……….. tahun …….., luas fasilitas sosial yang sudah terbangun adalah …. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan.(1006) • Luas kawasan perkantoran menurut RTRW (Perda No. …………….. ) adalah ………. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan. • Sampai dengan tanggal ……….. bulan ……….. tahun …….., luas kawasan perkantoran yang sudah terbangun adalah …. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan.(1007) • Luas kawasan terminal angkutan darat, laut, dan udara menurut RTRW (Perda No. …….. ) adalah ………. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan. • Sampai dengan tanggal ……….. bulan ……….. tahun …….., luas kawasan terminal angkutan darat, laut, dan udara yang sudah terbangun adalah …. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan.(1008) • Luas kawasan pertanian menurut RTRW (Perda No. …………….. ) adalah ………. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan. • Sampai dengan tanggal ……….. bulan ……….. tahun …….., luas kawasan pertanian yang sudah terbangun adalah …. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan.(1009) • Luas kawasan pemakaman menurut RTRW (Perda No. …………….. ) adalah ………. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan. • Sampai dengan tanggal ……….. bulan ……….. tahun …….., luas kawasan pemakaman yang sudah terbangun adalah …. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan.(1010) • Luas kawasan tempat pembuangan akhir menurut RTRW (Perda No. …………….. ) adalah ………. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan. • Sampai dengan tanggal ……….. bulan ……….. tahun …….., luas kawasan tempat pembuangan akhir yang sudah terbangun adalah …. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan. 15 dari 15
  • 16. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXXB. Dominasi Fungsi (20xx) a b c d No Fungsi Kawasan Luas lahan yang Persentase luas lahan yang digunakan untuk digunakan untuk kegiatan kegiatan non b non b dalam kawasan b dalam kawasan b ({c : total luas kawasan b } (km2) x100%) 1. Kawasan Lindung (2001) 2. Kawasan Budidaya a. perumahan dan permukiman (2002) b. perdagangan (2003) c. industri (2004) d. fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, olahraga) (2005) e. perkantoran (2006) f. terminal angkutan darat, laut, udara (2007) g. pertanian (2008) h. pemakaman (2009) i. tempat pembuangan akhir (2010)(2001) • Sampai dengan tanggal ….. bulan …….. tahun ….., luas kawasan lindung adalah …. km2 atau …. % dari total luas kawasan perkotaan.Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan non lindung dalam kawasan lindung adalah …. km2 atau % dari total luas kawasan perkotaan.(2002) • Sampai dengan tanggal ….. bulan ….. tahun ….., luas kawasan perumahan dan permukiman yang sudah terbangun adalah …. km2 atau …. % dari total luas kawasan perkotaan. • Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan non perumahan dan permukiman dalam kawasan perumahan dan permukiman adalah …. km2 atau % dari total luas kawasan perkotaan.(2003) • Sampai dengan tanggal ….. bulan ….. tahun ….., luas kawasan perdagangan yang sudah terbangun adalah …. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan.Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan non perdagangan dalam kawasan perdagangan adalah …. km2 atau % dari total luas kawasan perkotaan.(2004) • Sampai dengan tanggal ….. bulan ……. tahun ….., luas kawasan industri yang sudah terbangun adalah …. km2 atau …. % dari total luas kawasan perkotaan. • Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan non industri dalam kawasan industri adalah …. km2 atau % dari total luas kawasan perkotaan.(2005) • Sampai dengan tanggal ……. bulan ….. tahun ….., luas fasilitas sosial yang sudah terbangun adalah …. km2 atau …. % dari total luas kawasan perkotaan. • Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan non fasilitas sosial dalam fasilitas sosial adalah …. km2 atau % dari total luas kawasan perkotaan.(2006) • Sampai dengan tanggal ….. bulan ….. tahun ….., luas kawasan perkantoran yang sudah terbangun adalah …. km2 atau …… % dari total luas kawasan perkotaan. • Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan non perkantoran dalam kawasan perkantoran adalah …. km2 atau % dari total luas kawasan perkotaan.(2007) • Sampai dengan tanggal ….. bulan ….. tahun ….., luas kawasan terminal angkutan darat, laut, dan udara yang sudah terbangun adalah …. km2 atau …. % dari total luas kawasan perkotaan. 16 dari 16
  • 17. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX • Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan non terminal angkutan darat, laut, dan udara dalam kawasan terminal angkutan darat, laut, dan udara adalah …. km2 atau % dari total luas kawasan perkotaan.(2008) • Sampai dengan tanggal ….. bulan ….. tahun ….., luas kawasan pertanian yang sudah terbangun adalah …. km2 atau …. % dari total luas kawasan perkotaan. • Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan non pertanian dalam kawasan pertanian adalah …. km2 atau % dari total luas kawasan perkotaan.(2009) • Sampai dengan tanggal …. bulan ….. tahun ……., luas kawasan pemakaman yang sudah terbangun adalah …. km2 atau …. % dari total luas kawasan perkotaan. • Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan non pemakaman dalam kawasan pemakaman adalah …. km2 atau % dari total luas kawasan perkotaan.(2010) • Sampai dengan tanggal ….. bulan ….. tahun ….., luas kawasan tempat pembuangan akhir yang sudah terbangun adalah …. km2 atau …. % dari total luas kawasan perkotaan. • Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan non tempat pembuangan akhir dalam kawasan tempat pembuangan akhir adalah …. km2 atau % dari total luas kawasan perkotaan.C. Hubungan Fungsional antar kegiatan dan antar kawasan (30xx) a b c d No Fungsi Kawasan Kegiatan lain di sekitar Gangguan yang kawasan b yang ditimbulkan (misal : mengganggu kegiatan polusi udara, polusi di kawasan b suara, dsb) 1. Kawasan Lindung (3001) 1.1 …………. 1.2 …………. 2. Kawasan Budidaya a. perumahan dan permukiman (3002) a.1. …………. a.2. …………. b. perdagangan (3003) b.1. …………. b.2. …………. c. industri (3004) c.1. …………. c.2. …………. d. fasilitas sosial (pendidikan, d.1. …………. kesehatan, peribadatan, rekreasi, olahraga) (3005) d.2. …………. e. perkantoran (3006) e.1. …………. e.2. …………. f. terminal angkutan darat, laut, udara f.1. …………. (3007) f.2. …………. g. pertanian (3008) g.1. …………. g.2. …………. h. pemakaman (3009) h.1. …………. h.2. …………. i. tempat pembuangan akhir (3010) i.1. …………. i.2. …………. 17 dari 17
  • 18. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXXD. Konflik Pemanfaatan Ruang dalam satu kawasan (40xx) a b c dNo Fungsi Kawasan Kegiatan lain di dalam Gangguan yang kawasan b yang ditimbulkan (misal : mengganggu kegiatan polusi udara, polusi di kawasan b suara, dsb) 1. Kawasan Lindung (4001) 1.1 …………. 1.2 …………. 2. Kawasan Budidaya a. perumahan dan permukiman (4002) a.1. …………. a.2. …………. b. perdagangan (4003) b.1. …………. b.2. …………. c. industri (4004) c.1. …………. c.2. …………. d. fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan, d.1. …………. peribadatan, rekreasi, olahraga) (4005) d.2. …………. e. perkantoran (4006) e.1. …………. e.2. …………. f. terminal angkutan darat, laut, udara f.1. …………. (4007) f.2. …………. g. pertanian (4008) g.1. …………. g.2. …………. h. pemakaman (4009) h.1. …………. h.2. …………. i. tempat pembuangan akhir (4010) i.1. …………. i.2. …………. 18 dari 18
  • 19. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX Lampiran C (normatif) Format evaluasiI. Waktu Evaluasi a. Pra konstruksi Studi kelayakan (sudah / dalam proses / belum selesai) DED (sudah / dalam proses / belum selesai) b. Konstruksi Pembangunan berjalan 10-30% / 31-50% / 51-90% c. Pasca konstruksi Tahun I pemanfaatan Tahun II pemanfaatan Tahun IV pemanfaatanII. Hasil evaluasi sesuai indikator yang dikaji a. Konversi lahan b. Dominasi fungsi c. Hubungan fungsionl antar kegiatan dan antar kawasan d. Konflik pemanfaatan ruang dalam satu kawasan.III. Kesimpulan (hasil analisis yang dilakukan pada butir II)IV. Rekomendasi (saran tindak dari kesimpulan) ............................, 200.... ttd Ketua Tim Evaluasi 19 dari 19
  • 20. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX Lampiran D (normatif) Kriteria lokasi dan standar teknis Kriteria Lokasi Jenis Kawasan Standar Teknis Kriteria Teknis Kriteria RuangKawasan Hutan a. Skoring fisik wilayah: Kawasan hutan produksi: Penebangan pohon di dalam < 125 disebut hutan a. Memberikan dampak kawasan hutan dilakukan pada produksi tetap atau perkembangan terhadap radius atau jarak lebih dari : hutan produksi yang pusat pengolahan hasil 500 meter dari tepi waduk dapat dikonversi hutan seperti kawasan atau danau; 125-175 disebut hutan industri. 200 meter dari tepi mata air produksi terbatas b. Memiliki akses terhadap dan kiri kanan sungai di b. Tidak merupakan kawasan pasar lokal, regional, daerah rawa; lindung; nasional dan internasional 100 meter dari kiri kanan c. Berada di luar hutan suaka (pelabuhan laut, angkutan tepi sungai; alam dan hutan wisata; sungai, jalan raya, kereta 50 meter dari kiri kanan d. Mempunyai satuan api). tepi anak sungai; bentangan sekurang- c. Didukung oleh ketersediaan kurangnya 0,25 Ha (pada tenaga kerja. 2 kali kedalaman jurang ketelitian skala peta 1 : d. Tidak berdampak negatif dari tepi jurang; 10.000); terhadap kualitas 130 kali selisih pasang e. Bisa berfungsi sebagai sumberdaya lingkungan dan tertinggi dan pasang kawasan penyangga. sumberdaya air (sungai, terendah dari tepi pantai. mata air, dan air tanah). Khusus untuk kawasan hutan e. Di dalam radius pelayanan produksi terbatas : jaringan jalan, sungai, dan a. Dilengkapi dengan permukiman/industri bangunan berupa fasilitas pengolahan hasil hutan. bagi pengelolaan hutan Kawasan hutan kota : produksi dan fasilitas a. Berfungsi sebagai kawasan pariwisata; lindung. b. Kedalaman efektif lapisan b. Diarahkan pada lokasi yang atas tanah > 60 cm; memiliki tingkat polusi c. Ketinggian lahan > 1000 m tinggi, dan atau pinggiran dpl kecuali lahan yang kota, bantaran sungai/laut. sudah diperuntukkan bagi tanaman teh baik pada Kawasan hutan rakyat : lahan MOU maupun a. Memberikan dampak masyarakat; perkembangan terhadap pusat pengolahan hasil d. Kemiringan lereng > 40%; hutan seperti kawasan e. Iklim tipe A menurut industri. Oldeman. b. Mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan pasar lokal, regional, nasional dan internasional (pelabuhan laut, angkutan sungai, jalan raya, kereta api). c. Mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan ketersediaan tenaga kerja. d. Tidak berdampak negatif terhadap kualitas sumberdaya lingkungan dan sumberdaya air (sungai, mata air, dan air tanah).Kawasan Lihat lampiran D1 a. Memberikan dampak Kawasan pertanian lahanPertanian perkembangan terhadap basah: 20 dari 20
  • 21. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX pusat pengolahan hasil a. Pola tanam : monokultur, pertanian seperti kawasan tumpangsari, campuran industri, dan kawasan tumpang gilir. peternakan. b. Pola pertanaman : b. Memiliki akses terhadap Padi+ikan, pasar lokal, regional, padi+ikan+palawija nasional dan internasional. Padi+ikan – c. Didukung oleh ketersediaan ikan+padi+ikan tenaga kerja dan prasarana Padi – padi holtikultura irigasi/sumber air. Padi holtikultura d. Mempunyai hubungan Padi fungsional yang erat dengan holtikultura+palawija permukiman pedesaan, Padi – holtikultura – industri pengolahan hasil holtikultura pertanian, perkebunan, c. Tindakan konservasi : kehutanan, peternakan, dan Vegetatif : perikanan. - Pola tanam sepanjang e. Radius pelayanan jaringan tahun jalan regional dan lokal. - Penanaman tanaman panen atas air tersedia dengan jumlah dan mutu yang memadai yaitu 5-20 Lt/dtk/ha untuk mina padi, mutu air bebas polusi, suhu 23-30°C, oksigen pelarut 3-7 ppm, amoniak 0,1 ppm dan pH 5-7. Mekanik : pembuatan pematang, teras, dan saluran drainase. Kawasan pertanian lahan kering : a. Kemiringan 0 – 6 % Tindakan konservasi secara vegetatif ringan. Tanpa tindakan konservasi secara mekanik. b. Kemiringan 8 – 15 % Tindakan konservasi secara vegetatif ringan sampai berat yaitu : pergiliran tanaman, penanaman menurut kontur, pupuk hijau, pengembalian bahan organik , tanaman penguat keras, dll. Tindakan konservasi secara mekanik (ringan) : teras gulud didertai tanaman penguat teras. Tindakan konservasi secara mekanik (berat) : teras gulud dengan interval tinggi 0,75-1,5 m dilengkapi tanaman penguat, dan saluran pembuang air ditanami rumput c. Kemiringan 15 – 40 % Tindakan konservasi secara vegetatif (berat) : pergiliran tanaman, 21 dari 21
  • 22. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX penanaman menurut kontur, pemberian mulsa sisa tanaman, pupuk kandang, pupuk hijau, sisispan tanaman tahunan atau batu penguat teras dan rokrak. Tindakan konservasi secara mekanik (berat) : teras bangku yang dilengkapi tanaman atau batu penguat teras dan rokrak, saluran pembuangan air ditanami rumput. Kawasan pertanian tanaman tahunan : a. Kemiringan 0 – 6 % Pola tanam : monokultur, tumpang sari, interkultur atau campuran. Tindakan konservasi : - Vegetatif : tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa, pengolahan tanah minimum atau nol (zero tillage), dll. - Mekanik : tidak perlu b. Kemiringan 8 – 25 % Pola tanam : monokultur, tumpang sari, interkultur atau campuran. Tindakan konservasi : - Vegetatif : tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa, pengolahan tanah minimum atau nol (zero tillage), dll. - Mekanik : saluran drainase, rorak teras bangku diperkuat dengan tanaman penguat atau rumput, dll. c. Kemiringan 25 – 40 % Pola tanam : monokultur, interkultur atau campuran. Tindakan konservasi : - Vegetatif : tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa, pengolahan tanah minimum atau nol (zero tillage), dll. - Mekanik : saluran drainase, rorak teras individu, dll.Kawasan Industri a. Memiliki aksesibilitas a. Memberikan dampak a. Ketentuan penggunaan cukup baik; perkembangan terhadap lahan untuk kawasan b. Perlu diperhatikan faktor pusat produksi seperti industri adalah : jarak terhadap lokasi kawasan pertanian , 22 dari 22
  • 23. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX permukiman dan jarak pertambangan, perikanan, Lahan untuk industri terhadap pelayanan dan peternakan. 70% fasilitas dan prasarana; b. Mempunyai hubungan Lahan untuk jaringan c. Sebaiknya terletak pada fungsional yang erat dengan jalan 10 % kawasan budidaya non pasar lokal, regional, Lahan untuk jaringan pertanian dan non nasional dan internasional. utilitas 5 % permukiman, terutama c. Mempunyai hubungan Lahan untuk fasilitas industri skala menengah fungsional yang erat dengan umum 5 % dan besar (untuk konsumen dan bahan baku mencegah timbulnya d. Memiliki akses yang tinggi Lahan untuk ruang dampak negatif); dengan jaringan jalan terbuka hijau 10% d. Bisa berlokasi di dekat regional, atau sekitar jalan b. Jaringan jalan dalam sungai yang bukan regional untuk menampung kawasan industri : merupakan sumber air angkutan berat (klasifikasi Jalan kelas satu, satu minum air langsung Jalan Kelas A ≥ 10.000 ton). jalur dengan dua arah, maupun sumber air baku e. Mempunyai hubungan lebar perkerasan untuk air minum, dengan fungsional yang erat dengan minimum 8 meter; terlebih dahulu melakukan ketersediaan tenaga kerja. Jalan kelas dua, satu pengolahan air buangan; f. Di luar wilayah permukiman jalur dengan dua arah, e. Untuk beberapa jenis penduduk/permukiman lebar perkerasan industri (industri perkotaan dan hutan minimum 7 meter; kecil/industri rumah lindung minimal jarak 3-20 Jalan kelas tiga, lebar tangga) bisa berbaur km (batas harus jelas, dapat perkerasan minimum 4 dengan kegiatan dipisahkan oleh hutan dan meter; permukiman, atau perkebunan). c. Luas lahan disesuaikan perdagangan, dan g. Antara kawasan industri dengan jenis industrinya; pertanian; dengan kawasan d. Kebutuhan air bersih bagi f. Tidak berada pada perumahan perlu setiap kegiatan industri kawasan pertanian, dikembangkan suatu baik sebagai bahan baku kawasan hutan produksi, kawasan penyangga (buffer maupun bahan penolong dan kawasan lindung zone). membutuhkan kualitas dan (berdasarkan Keppres No. h. Tidak berdampak negatif kuantitas yang berbeda; 33 Tahun 1990). terhadap kualitas e. Ketersediaan energi listrik sumberdaya air seperti bagi setiap kegiatan sungai, mata air, air tanah, industri memiliki tingkat waduk dan udara. kebutuhan berbeda baik sebagai alat penerangan, energi penggerak mesin maupun keperluan lainnya; f. Kebutuhan tenaga kerja disesuaikan dengan jenis industrinya; g. Setiap jenis industri memiliki limbah cair dengan tingkat polutansi yang berbeda. Industri yang memiliki potensi limbah cair dengan kadar polutansi tinggi dialokasikan berjauhan dengan kawasan permukiman dan pertanian. h. Building coverage (areal yang dapat dibangun) ditentukan berdasarkan kemampuan daya dukung lahan dimana industri tersebut dialokasikan.Kawasan a. Mempunyai kemiringan a. Memberikan dampak -Pariwisata tanah yang memungkinkan perkembangan terhadap dibangun tanpa pusat produksi seperti memberikan dampak kawasan pertanian, negatif terhadap perikanan, dan perkebunan. kelestarian lingkungan; b. Memiliki akses terhadap b. Mempunyai struktur tanah pasar lokal, regional, 23 dari 23
  • 24. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX yang stabil; nasional dan internasional. c. Memiliki daya tarik c. Didukung oleh ketersediaan tertentu; tenaga kerja. d. Beriklim sejuk/tropis; d. Jauh dari kegiatan yang e. Luas lahan minimal 100 memproduksi polusi tinggi. Ha; e. Didukung oleh prasarana f. Didukung oleh prasarana dan sarana penunjang serta dan sarana. pelengkapnya. f. Mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan kawasan industri kecil/handcraft, pusat budaya masyarakat/kesenian, bangunan pertunjukkan.Kawasan a. Tingkat kelerengan : <15% a. Memberikan dampak Kawasan permukimanPermukiman b. Drainase : tidak pernah perkembangan terhadap perkotaan: tergenang. pusat produksi seperti a. Prasarana drainase : c. Kualitas air tanah : tawar. kawasan pertanian, Tidak pada daerah rawa; d. Tekstur tanah : halus pertambangan, perikanan, Koefisien pengaliran air sedang peternakan, kehutanan. permukaan (surface run b. Memiliki aksesibilitas yang off) tidak lebih dari 25%; cukup baik terhadap wilayah Pada lereng/tanah yang sekitarnya. peka terhadap erosi c. Didukung oleh ketersediaan harus ada rekayasa prasarana dan sarana teknis sehingga penunjang seperti rumah kekeruhan drainase tidak sakit, sekolah, pasar, mencapai 50 ppm Si.O2; fasilitas sosial dan fasilitas Harus umum. mempertimbangkan d. Tidak berdampak negatif badan sungai yang ada terhadap kualitas sebagai saluran lingkungan dan kualitas penerima; sumberdaya air. Perhitungan drainase e. Berada di luar kawasan berdasarkan banjir 10 yang berfungsi lindung. tahunan. b. Prasarana air bersih Pengambilan air baku diutamakan dari air permukaan; Untuk meningkatkan recharge air tanah dianjurkan membuat sumur 2 resapan terutama pada tanah yang stabil dan mempunyai daya serap tinggi; Perhitungan kebutuhan air rata-rata 100 lt/org/hari; Pelayanan air bersih perkotaan mencapai 75%. Kapasitas minimum sambungan rumah 60 liter/orang/hari, dan sambungan kran umum 30 liter/orang/hari. c. Prasarana air kotor Buangan air kotor sistem on site harus menjamin tidak akan menimbulkan polusi air tanah; Jarak sumur resapan, 24 dari 24
  • 25. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX septik tank dengan sumur minimum 10 m; Bagi permukiman padat, dibuat septik tank secara kolektif atau sistem jaringan tertutup; Bagi lokasi yang sudah ada sistem jaringan utama agar terintegrasi dengan sistem yang ada. d. Harus tersedia tempat- tempat pengumpulan sampah : Penampungan dari rumah tangga 40 lt/kk Container/gerobak kapasitas 0,5 m3/100 kk Station transfer dengan perhitungan 0,05 m3/kk e. Jaringan jalan arteri sekunder : Kecepatan minimum 30 km/jam; Badan jalan tidak kurang dari 8 m; Tidak terganggu lalu lintas lambat. f. Jaringan jalan kolektor sekunder : Kecepatam minimum 20 km/jam; Badan jalan tidak kurang dari 7 m. g. Jaringan jalan lokal sekunder : Kecepatam minimum 10 km/jam; Badan jalan tidak kurang dari 3,5 - 5 m. h. Jaringan jalan lingkungan : Jalan setapak min. 1,20 m dilengkapi saluran drainase; Jalan kendaraan min. Lebar perkerasan 3,4 m dan lebar jalan min. 6 m; Dilengkapi dengan saluran drainase; Terintegrasi dengan sistem jaringan jalan lingkungan lainnya. i. Pemakaman umum : Umat Islam 2x1,50 m2; 2 Non Islam 2x1,50 m ; Tersedia lapangan parkir dan fasilitas penunjang lainnya. j. Ketentuan teknis bangunan: Building Coverage Ratio (BOR) max. 60% di dalam batas kota (Perda) dan 35% di luar batas kota; GSB, GPP, KDB, dan ketinggian bangunan. 25 dari 25
  • 26. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX k. Kepadatan bangunan maksimum 50 bangunan rumah/ha dan dilengkapi utilitas umum yang memadai. Kawasan permukiman pedesaan : a. Kemiringan lahan 0-25 %; b. Terbatas bagi pelayanan penduduk setempat/petani; c. BOR maksimum 10%; d. KDB, KLB, BOR, GSB, GSP, dan ketinggian bangunan; e. Berada pada tanah yang stabil; f. Air baku minimal 60 lt/org/hr. 26 dari 26
  • 27. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX Lampiran D1 (normatif) Kriteria teknis kawasan pertanian Pertanian Lahan Pertanian Lahan Pertanian Kriteria Teknis Basah Kering Tanaman TahunanIklim :Kelembaban (%) 33 - 90 29 - 32 42 - 75Curah Hujan (mm) A, B, C (Schmidt & 350 - 600 1200 - 1600 Ferguson, 1951)Sifat Fisik Tanah :Drainase agak baik s/d agak baik s/d agak baik s/d agak terhambat terhambat terhambatTekstur h, ah, s h, ah, s h, ah, sBahan Kasar (%) < 15 < 15 < 35Kedalaman Tanah (cm) > 30 > 30 > 60Ketebalan Gambut (cm) < 200 < 200 < 200Kematangan Gambut saprik, hemik saprik, hemik saprik, hemikRetensi Hara :Kejenuhan Basa (%) > 30 > 30 > 30Kemasaman Tanah (pH) 5,5 - 8,2 5,6 - 7,6 5,2 - 7,5Kapasitas Tukar Kation (Cmol) > 12 > 12 > 12KandunganC-Organik (%) > 0,8 > 0,8 > 0,8Toksisitas :Kedalaman Bahan Sulfidik (cm) > 50 > 50 > 50Salinitas (dS/m) <4 <4 <4Bahaya Erosi :Lereng (%) <8 < 15 < 40Tingkat Bahaya Erosi r sd sdBahaya Banjir :Genangan F0,F11,F12, F0,F11,F12, F0,F11,F12, F21,F23 F21,F23 F21,F23Penyiapan Lahan :Batuan di Permukaan (%) < atau = 25 < atau = 25 < atau = 25Singkapan Batuan (%) < atau = 25 < atau = 25 < atau = 25Sumber : Pulitbangtanak, Departemen PertanianKeterangan :Tekstur Tanah Bahaya Erosi Kelas Bahaya Banjir (F)ak = agak kasar Sr = sangat ringan F0 Tanpas = sedang r = ringan F1 Ringanah = agak halus sd = sedang F2 Sedangh = halus b = berat F3 Agak Beratk = kasar sb = sangat berat F4 Berat 27 dari 27