SlideShare a Scribd company logo

2 sejarah hukum tata negara

•Download as PPT, PDF•
•
N
Nuelnuel11
1 of 10
Sejarah Hukum Tata Negara Ngesti D. Prasetyo
Peraturan Perundang-undangan pada hindia Belanda :  Wet. Peraturan ini di bentuk oleh badan pembentuk undang-undan di negeri Belanda. Mahkota bersama parlemen  Algemene Maatsregelen van Bestuur (AmvB). Peraturan yang di bentuk oleh Mahkota sendiri.  Ordonantie. Peraturan di buat oleh Gubernur jendral bersama-sama dengan volksraad. Tahun 1918  Regeerings Verordeningen. (Rv). Peraturan ini di buat oleh gubernur jendral sendiri.
Perkembangan Ketatanegaraan :  Tahun 1602 : Kedatangan VOC sistem pemerintahan Konsentralisitis  Berkembang asas dekonsentrasi yaitu menghendaki wilayah negara di bagi menjadi wilayah administrasi atau pamong praja.  Tahun 1903 : Decentralisatiet 1903 : pembentukan daerah otonom meskipun terbatas  Berlakunya peraturan untuk desa :  Jawa dan Madura : Inlandsche Gemente Ordonatie (IGO) 1906  Luar Jawa dan Madura : Inlandsche Gemente Ordonatie (IGOB) 1938
2 sejarah hukum tata negara
2 sejarah hukum tata negara
2 sejarah hukum tata negara
2 sejarah hukum tata negara
2 sejarah hukum tata negara
2 sejarah hukum tata negara
2 sejarah hukum tata negara

Recommended

Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
Andhika Pratama
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
Rima Kurniasih
 
Hukum konstitusi
Hukum konstitusiHukum konstitusi
Hukum konstitusi
Ferly Wiranata Anas
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
Nakano
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Nuelnuel11
 

Recommended

Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
Andhika Pratama
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
Rima Kurniasih
 
Hukum konstitusi
Hukum konstitusiHukum konstitusi
Hukum konstitusi
Ferly Wiranata Anas
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
Nakano
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Nuelnuel11
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
sesukakita
 
1. ruang lingkup
1. ruang lingkup1. ruang lingkup
1. ruang lingkup
Dian Oktavia
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
زكي عليا إبن محمد
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
Tri Widodo W. UTOMO
 
Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt
Fernanda Dirgahayu
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
villa kuta indah
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Nuelnuel11
 
Asas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraAsas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negara
Nuelimmanuel22
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Idik Saeful Bahri
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
Abid Zamzami
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Uiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Idik Saeful Bahri
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
Adinda siti Hapsoh
 
Hukum administrasi negara
Hukum administrasi negaraHukum administrasi negara
Hukum administrasi negara
Bayu Rizky Aditya
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Kardoman Tumangger
 
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrechbuku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
Pet-pet
 
Sosiologi hukum s-1
Sosiologi hukum s-1Sosiologi hukum s-1
Sosiologi hukum s-1
ariirwanto
 
Hukum agraria
Hukum agraria Hukum agraria
Hukum agraria
Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Hukum progresif
Hukum progresifHukum progresif
Hukum progresif
rara wibowo
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Idik Saeful Bahri
 
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIASEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
Bayu Rizky Aditya
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata Negara
Ica Diennissa
 

More Related Content

What's hot

Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
sesukakita
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Nuelnuel11
 
Asas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraAsas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negara
Nuelimmanuel22
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
Adinda siti Hapsoh
 

What's hot (20)

Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
1. ruang lingkup
1. ruang lingkup1. ruang lingkup
1. ruang lingkup
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
 
Asas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraAsas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negara
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
 
Hukum administrasi negara
Hukum administrasi negaraHukum administrasi negara
Hukum administrasi negara
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrechbuku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
 
Sosiologi hukum s-1
Sosiologi hukum s-1Sosiologi hukum s-1
Sosiologi hukum s-1
 
Hukum agraria
Hukum agraria Hukum agraria
Hukum agraria
 
Hukum progresif
Hukum progresifHukum progresif
Hukum progresif
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 

Viewers also liked

SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIASEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
Bayu Rizky Aditya
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata Negara
Ica Diennissa
 
Pengantar ilmu hukum_tata_negara.pdf
Pengantar ilmu hukum_tata_negara.pdfPengantar ilmu hukum_tata_negara.pdf
Pengantar ilmu hukum_tata_negara.pdf
jampanx
 
Htn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraanHtn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraan
Nuelnuel11
 
Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraSumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negara
Uzix Moch
 
527759_Resume (5)
527759_Resume (5)527759_Resume (5)
527759_Resume (5)
Dipty Jena
 

Viewers also liked (19)

SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIASEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata Negara
 
Sejarah ketatanegaraan indonesia
Sejarah ketatanegaraan indonesiaSejarah ketatanegaraan indonesia
Sejarah ketatanegaraan indonesia
 
Pengantar ilmu hukum_tata_negara.pdf
Pengantar ilmu hukum_tata_negara.pdfPengantar ilmu hukum_tata_negara.pdf
Pengantar ilmu hukum_tata_negara.pdf
 
Makalah hukum tata negara
Makalah hukum tata negaraMakalah hukum tata negara
Makalah hukum tata negara
 
Makalah hukum tata negara
Makalah hukum tata negaraMakalah hukum tata negara
Makalah hukum tata negara
 
Htn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraanHtn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraan
 
Htn
HtnHtn
Htn
 
Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraSumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negara
 
527759_Resume (5)
527759_Resume (5)527759_Resume (5)
527759_Resume (5)
 
HUKUM TATA NEGARA
HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARA
HUKUM TATA NEGARA
 
Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara
Pengantar Ilmu Hukum Tata NegaraPengantar Ilmu Hukum Tata Negara
Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara
 
1 konsep-dasar-htn
1 konsep-dasar-htn1 konsep-dasar-htn
1 konsep-dasar-htn
 
Sumber hukum
Sumber hukumSumber hukum
Sumber hukum
 
SISTEM HUKUM INDONESIA
SISTEM HUKUM INDONESIASISTEM HUKUM INDONESIA
SISTEM HUKUM INDONESIA
 
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIASISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
A História do Marketing de Multinível (Rede) no Mundo.
A História do Marketing de Multinível (Rede) no Mundo.A História do Marketing de Multinível (Rede) no Mundo.
A História do Marketing de Multinível (Rede) no Mundo.
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
 

Similar to 2 sejarah hukum tata negara

materi sejarah & pengertian hukum dagang.pptx
materi sejarah & pengertian hukum dagang.pptxmateri sejarah & pengertian hukum dagang.pptx
materi sejarah & pengertian hukum dagang.pptx
utarii2
 
Uudarurat 36 1950
Uudarurat 36 1950Uudarurat 36 1950
Uudarurat 36 1950
guest150909
 
Akibat Penjajahan Belanda, Perancis, Inggris,
Akibat Penjajahan Belanda, Perancis, Inggris,Akibat Penjajahan Belanda, Perancis, Inggris,
Akibat Penjajahan Belanda, Perancis, Inggris,
NY O
 

Similar to 2 sejarah hukum tata negara (14)

Sejarah tata hukum indonesia dan politik hukum di kelompok 12.pptx
Sejarah tata hukum indonesia dan politik hukum di kelompok 12.pptxSejarah tata hukum indonesia dan politik hukum di kelompok 12.pptx
Sejarah tata hukum indonesia dan politik hukum di kelompok 12.pptx
 
materi sejarah & pengertian hukum dagang.pptx
materi sejarah & pengertian hukum dagang.pptxmateri sejarah & pengertian hukum dagang.pptx
materi sejarah & pengertian hukum dagang.pptx
 
SEJARAH HTN.pptx
SEJARAH HTN.pptxSEJARAH HTN.pptx
SEJARAH HTN.pptx
 
perdata
perdataperdata
perdata
 
Perkembangan Administrasi Pemerintah Daerah di Indonesia
Perkembangan Administrasi Pemerintah Daerah di IndonesiaPerkembangan Administrasi Pemerintah Daerah di Indonesia
Perkembangan Administrasi Pemerintah Daerah di Indonesia
 
Ringkasan hukum perdata
Ringkasan hukum perdataRingkasan hukum perdata
Ringkasan hukum perdata
 
sejarah indonesia Pemerintahan kolonial belanda
sejarah indonesia Pemerintahan kolonial belanda sejarah indonesia Pemerintahan kolonial belanda
sejarah indonesia Pemerintahan kolonial belanda
 
Uudarurat 36 1950
Uudarurat 36 1950Uudarurat 36 1950
Uudarurat 36 1950
 
Bab Tata Hukum Indonesia
Bab Tata Hukum IndonesiaBab Tata Hukum Indonesia
Bab Tata Hukum Indonesia
 
Sejarah Hukum Kepailitan Di Indonesia
Sejarah Hukum Kepailitan Di IndonesiaSejarah Hukum Kepailitan Di Indonesia
Sejarah Hukum Kepailitan Di Indonesia
 
5.belanda di indonesia
5.belanda di indonesia5.belanda di indonesia
5.belanda di indonesia
 
Akibat Penjajahan Belanda, Perancis, Inggris,
Akibat Penjajahan Belanda, Perancis, Inggris,Akibat Penjajahan Belanda, Perancis, Inggris,
Akibat Penjajahan Belanda, Perancis, Inggris,
 
SEJARAH HUKUM INDONESIA.pptx
SEJARAH HUKUM INDONESIA.pptxSEJARAH HUKUM INDONESIA.pptx
SEJARAH HUKUM INDONESIA.pptx
 
Tugas final hukum laut indonesia
Tugas final hukum laut indonesiaTugas final hukum laut indonesia
Tugas final hukum laut indonesia
 

More from Nuelnuel11

Tujuan hukum adat
Tujuan hukum adatTujuan hukum adat
Tujuan hukum adat
Nuelnuel11
 
Pengertian dasar hukum adat,istilah
Pengertian dasar hukum adat,istilahPengertian dasar hukum adat,istilah
Pengertian dasar hukum adat,istilah
Nuelnuel11
 
Ciri dan sifat hukum adat(1)
Ciri dan sifat hukum adat(1)Ciri dan sifat hukum adat(1)
Ciri dan sifat hukum adat(1)
Nuelnuel11
 
Hukum adat dgn kebiasaan
Hukum adat dgn kebiasaanHukum adat dgn kebiasaan
Hukum adat dgn kebiasaan
Nuelnuel11
 
Sistem parlemen
Sistem parlemenSistem parlemen
Sistem parlemen
Nuelnuel11
 
Htn komprehensive pertemuan i
Htn komprehensive pertemuan iHtn komprehensive pertemuan i
Htn komprehensive pertemuan i
Nuelnuel11
 
99 cita neg persatuan
99 cita neg persatuan99 cita neg persatuan
99 cita neg persatuan
Nuelnuel11
 
9 historis amandemen
9 historis amandemen9 historis amandemen
9 historis amandemen
Nuelnuel11
 
6 negara hukum dan demokrasi
6 negara hukum dan demokrasi6 negara hukum dan demokrasi
6 negara hukum dan demokrasi
Nuelnuel11
 
5 asas pancasila
5 asas pancasila5 asas pancasila
5 asas pancasila
Nuelnuel11
 
4 asas negara kesatuan
4 asas negara kesatuan4 asas negara kesatuan
4 asas negara kesatuan
Nuelnuel11
 
3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara
Nuelnuel11
 
1 pengantar htn
1 pengantar htn1 pengantar htn
1 pengantar htn
Nuelnuel11
 
Pendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllPendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dll
Nuelnuel11
 
Kedaulatan negara
Kedaulatan negaraKedaulatan negara
Kedaulatan negara
Nuelnuel11
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Nuelnuel11
 

More from Nuelnuel11 (20)

Tujuan hukum adat
Tujuan hukum adatTujuan hukum adat
Tujuan hukum adat
 
Pengertian dasar hukum adat,istilah
Pengertian dasar hukum adat,istilahPengertian dasar hukum adat,istilah
Pengertian dasar hukum adat,istilah
 
Ciri dan sifat hukum adat(1)
Ciri dan sifat hukum adat(1)Ciri dan sifat hukum adat(1)
Ciri dan sifat hukum adat(1)
 
Hukum adat dgn kebiasaan
Hukum adat dgn kebiasaanHukum adat dgn kebiasaan
Hukum adat dgn kebiasaan
 
Sistem parlemen
Sistem parlemenSistem parlemen
Sistem parlemen
 
Htn komprehensive pertemuan i
Htn komprehensive pertemuan iHtn komprehensive pertemuan i
Htn komprehensive pertemuan i
 
99 cita neg persatuan
99 cita neg persatuan99 cita neg persatuan
99 cita neg persatuan
 
9 historis amandemen
9 historis amandemen9 historis amandemen
9 historis amandemen
 
6 negara hukum dan demokrasi
6 negara hukum dan demokrasi6 negara hukum dan demokrasi
6 negara hukum dan demokrasi
 
5 asas pancasila
5 asas pancasila5 asas pancasila
5 asas pancasila
 
4 asas negara kesatuan
4 asas negara kesatuan4 asas negara kesatuan
4 asas negara kesatuan
 
3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara
 
1 pengantar htn
1 pengantar htn1 pengantar htn
1 pengantar htn
 
Sumber HTN
Sumber HTNSumber HTN
Sumber HTN
 
Sumber hi
Sumber hiSumber hi
Sumber hi
 
Subyek hi2
Subyek hi2Subyek hi2
Subyek hi2
 
Pendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllPendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dll
 
Kedaulatan negara
Kedaulatan negaraKedaulatan negara
Kedaulatan negara
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
 
Pengakuan
PengakuanPengakuan
Pengakuan
 

2 sejarah hukum tata negara

  • 2. Peraturan Perundang-undangan pada hindia Belanda :  Wet. Peraturan ini di bentuk oleh badan pembentuk undang-undan di negeri Belanda. Mahkota bersama parlemen  Algemene Maatsregelen van Bestuur (AmvB). Peraturan yang di bentuk oleh Mahkota sendiri.  Ordonantie. Peraturan di buat oleh Gubernur jendral bersama-sama dengan volksraad. Tahun 1918  Regeerings Verordeningen. (Rv). Peraturan ini di buat oleh gubernur jendral sendiri.
  • 3. Perkembangan Ketatanegaraan :  Tahun 1602 : Kedatangan VOC sistem pemerintahan Konsentralisitis  Berkembang asas dekonsentrasi yaitu menghendaki wilayah negara di bagi menjadi wilayah administrasi atau pamong praja.  Tahun 1903 : Decentralisatiet 1903 : pembentukan daerah otonom meskipun terbatas  Berlakunya peraturan untuk desa :  Jawa dan Madura : Inlandsche Gemente Ordonatie (IGO) 1906  Luar Jawa dan Madura : Inlandsche Gemente Ordonatie (IGOB) 1938