1. Pengantar Antropologi
“Korupsi, Kebudayaan dan Kepribadian Bangsa”
Disusun oleh:
Istiqomah Aisyiyah
Program Studi Sosiologi 2 B
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

2. Pendahuluan
Korupsi seperti yang telah kita ketahui mempunyai arti yaitu penyelewengan atau
penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dengan demikian
korupsi adalah suatu tindakan yang tidak terpuji dan sangat merugikan suatu bangsa.
Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang dilanda maraknya kasus korupsi di
beberapa daerah yang terbilang cukup banyak dan sampai sekarang belum tuntas
permasalahannya. Sangat disayangkan adapun pelaku korupsi ini kebanyakan adalah pegawai
negeri yang seharusnya mengabdi untuk kemajuan bangsa ini. Sebagian orang berpendapat
bahwa korupsi telah menjadi budaya bangsa namun benarkah demikian?.
Melihat kondisi masyarakat saat ini, banyak yang memandang korupsi telah menjadi
bagian dari kebudayaan di bangsa ini. Dalam konteks ini mereka memahami budaya sebagai
suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan
diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, arti budaya sendiri berasal dari bahasa
sanskerta yaitu buddhayah artinya hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia yang
berarti bersifat positif sedangkan tidak dapat dikatakan apabila korupsi sebagai budaya tentu
itu bersifat negatif.
Bersamaan dengan kebudayaan, korupsi juga dianggap sebagai kepribadian bangsa.
Sebab semua individu masyarakat mengalami perngaruh lingkungan kebudayaan yang sama
selama pertumbuhan mereka. Maka dari itu pembahasan di sini akan lebih spesifik mengenai
korupsi kebudayaan dan kerpibadian bangsa melalui cara pandang dalam antropologi
khususnya.

3. Pembahasan
Korupsi sepertinya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan
masyarakat. Korupsi telah mewabah dan ada di mana-mana. Sehingga kasus-kasus korupsi
seperti ini terbiasa dikatakan dengan kata “budaya korupsi” , seolah-olah kata budaya di
artikan sebagai suatu kebiasaan banyak orang yang kemudian tidak perlu lagi dipersoalkan
atau di anggap sepele apalagi terdapat pula anggapan bahwa mustahil untuk dihentikan.
Menurut Franz Magnis-Suseno, kebudayaan adalah seluruh hamparan alam semesta
sejauh telah ditandai oleh eksistensi manusia (Budiman: 2002). Sehingga kebudayaan adalah
sebuah konsep yang sangat abstrak tapi sekaligus juga sangat familiar. Sangat sering
diucapkan tapi tidak terdapat bukti signifikan bahwa karena itu ia juga sangat dipahami oleh
si pengucapnya sendiri. Sedangkan dalam ilmu antropologi kebudayaan adalah seluruh sistem
gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan
bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar. Dengan demikian hampir semua
tindakan manusia adalah “kebudayaan”.
Kembali kepada topik korupsi yang dianggap sebagai bagian dari budaya, di sini
terdapat salah satu kesimpulan yang diberikan untuk menjawab pandangan yang mengatakan
korupsi adalah bagian dari kebudayaan adalah sebagai berikut: “Para pejabat publik yang
menjadi kaya raya dengan mendadak bukanlah ahli waris dari tradisi menyimpan uang di
bank dan tanggung jawab sosial; mereka adalah orang kaya baru dalam administrasi
pemerintahan... Orang-orang yang kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang
tepat.” (Jeremy Pope: 2003).
Dalam diskusi JKAI (Jaringan Kekeluargaan Indonesia) yang di laksanakan di Bale
Sawala Gedung Rektorat Universitas Padjajaran Jatinangor, Sumedang (10/10) Wakil Ketua
KPK, Bambang Widjayanto mengungkapakan bahwa kondisi rakyat dan bangsa sangat
memprihatinkan, korupsi menjadi salah satu penyebab utama. Keluarga dan lingkungan
menjadi kontributor utama atas pembentukan sikap, perilaku dan karakter koruptif yang
akhirnya menjadi budaya yang koruptif.
Bambang menjelaskan ada tiga jenis korupsi yang biasa dilakukan oleh koruptor (1)
Korupsi Terpaksa, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang tidak
tercukupi oleh gajinya yang rendah. (2) Korupsi Memaksa, dilakukan karena adanya sifat
keserakahan untuk bisa hidup secara berlebihan. (3) Korupsi Dipaksa, dilakukan karena
adanya pertemuan antara niat dan kesempatan dan tercipta karena kelemahan sistem dan
peraturan.
Kebanyakan korupsi menjadi topik yang menarik diulas tetapi dalam korupsi skala
besar, seolah-olah korupsi dengan keuntungan yang kecil menjadi suatu yang lumrah, bahkan
bebas dari konsekuensi hukum dan moral yang signifikan. Sebabnya yaitu peran aparat
penegak hukum masih lemah dalam peraturan, lemahnya manajemen Sumber Daya Manusia
(SDM), terdapat kelemahan Kepemimpinan serta lemahnya sistem penangan perkara.

4. Jika perilaku korupsi ini dikaitkan dengan konteks kebudayaan, maka sangat jelas
bahwa kegiatan korupsi tersebut nyaris menjadi kesepakatan tidak tertulis yang kemudian
diikuti oleh perilaku masyarakat luas. Hal ini berdasarkan dari kebiasaan maupun orientasi
gaya hidup masyarakat yang telah terbentuk sejak dini.
Pertumbuhan gaya pemikiran manusia senantiasa di pengaruhi oleh konsepsi interaksi
yang berkembang, baik secara fungsional maupun secara struktural. Perkembangan interaksi
tersebut melebur menjadi kebiasaan menampilkan kemilau materi adalah salah satu stimulus
seseorang untuk memperoleh pencitraan diri, walau dalam batas kemampuannya sekalipun.
Analoginya bisa kita lihat dari contoh kasus sehari-hari di kehidupan masyarakat yaitu
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan berkali-kali sama halnya dengan korupsi yang apabila
di lakukan berkali-kali oleh seseorang atau suatu kelompok untuk memperkaya diri dan
memperkuat posisi berhadapan dengan orang-orang atau kelompok-kelompok lain tanpa
dihukum, maka laku korupsi itu akan segera ditiru beramai-ramai tanpa harus berarti bahwa
korupsi sudah menjadi laku budaya, apalagi dari kebudayaan bangsa. (Saldi: 2009)
Seperti analog di atas, maka laku korupsi tidak bisa disebut sebagai “laku budaya”.
Untuk itu diperlukan keseriusan dalam menyikapi “pembudayaan korupsi”. Mengapa
demikian? Karena pernyataan bahwa korupsi sebagai bagian dari kebudayaan bisa
membawakan tiga resiko politik besar yang akan terjadi. Pertama, menempatkan laku
korupsi sebagai laku budaya mengimplikasikan bahwa laku korupsi sudah terjadi di mana-
mana dan karena itu dengan sendirinya membuat kita tidak bisa lagi menentukan dari mana
atau pada titik-titik strategis apa saja yang harus dimulai untuk memberantasnya.
Kedua, jika hal itu masih dipandang demikian maka sikap yang cenderung
memberinya pengertian atau pemaafan gampang meluas. Bertambah menggilanya laku
korupsi sepanjang sepuluh tahun terakhir sehingga bisa dimaklumi karena ia memang
dipandang sebagai bagain ari kebudayaan kita. Ketiga, bukan hanya dampak hiperbolik yang
tercapai melainkan juga dampak desperasi, pegakuan keputusasaan secara tak langsung.
Korupsi serta merta dibuat tampil dalam skala yang terlalu besar dan terlalu luas untuk bisa di
atasi. Oleh sebab itu penjelasan disini sengaja mengangkat korupsi di Tanah Air tidak dalam
konteks budaya, melainkan dalam konteks perkembangan dan laku politik konkret. (Saldi:
2009)
Korupsi bukan saja menjadi masalah politik, tetapi juga permasalahan sosial.
Antropologi memandang masalah korupsi melalui tiga prespektif , yaitu pertama prespektif
negara patrimonial, dalam situasi suatu negara korupsi muncul karen para pemimpin dan elit
penguasa mengendalikan sumber daya ekonomi-politik. Dalam perspektif ini terdapat
hubungan patron-klien yang tidak setara antara birokrat, lembaga legislatif, dan pengusaha.
Relasi kuasa patron-klien inilah yang terjadi di Indonesia. DPR berperan sebagai patron bagi
pengusaha dan birokrat yang menjadi klien mereka. Relasi yang terbangun di antara mereka
adalah relasi kepentingan masing-masing yang saling menguntungkan.
Kedua, perspektif teori Gift Exchange, pandangan ini merujuka pada masyarakat
primitif di mana relasi sosial antar individu sangat dekat. Interaksi dalam masyarakat terjadi
secar alangsung (face to face) yang tercermin melalui kebiasaan bertukar hadiah. Teori ini
dikemukakan oleh ahli antropologi Prancis Marces Mauss dalam The Gift (1954). Sebenarnya
kebiasaan bertukar hadiah merupakan bentuk relasi sosial yang harmonis di masyarakat.
Pemberian hadiah merupakan bentuk penghormatan antara warga satu dengan yang lain.

5. Namun, pada praktik korupsi di Indonesia, praktik saling bertukar hadiah menjadi alat
untuk memperlancar kepentingan, misalnya untuk memperlancar proyek tertentu. Sehingga
dalam kaitan dengan yang telah disebutkan diatas, jelas masyarakat modern telah
menyelewengkan makna sosial bertukar hadiah yang merupakan kearifan masyarakat
primitif.
Ketiga, persepktif relativisme kultural. Teori ini yang menyebutkan bahwa praktik
korupsi kembali pada nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Mengacu pada
perspektif ini, korupsi ini merupakan konsep modern dan muncul dalam wacana modernitas.
Sehingga, pengertian korupsi akan berbeda menurut konteks budaya setiap masyarakat.
Wacana modernitas memberikan pengertian pada korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan
dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau keuntungan ekonomis.
Mengenai kebudayaan tidak akan lepas dengan yang namanya kerpibadian, sebab
budaya mempunyai peran penting dalam membentuk pola berpikir dan pola pergaulan setiap
individu di dalam lingkungan masyarakat. Seperti mencakup segala perbuatan atau aktivitas
sehari-hari yang dilakukannya akan membentuk kepribadian. Tetapi tentu saja antar
kebudayaan mereka pastilah terdapat perbedaannya. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita
mengatakan kepribadian adalah ciri watak yang diperlihatkan secara konsisten dan
konsekuen, yang menyebabkan bahwa ia memiliki identitas yang berbeda dari individu-
individu lainnya.
Kepribadian seorang individu terbentuk oleh pengetahuan yang dimilikinya yaitu
khususnya persepsi, penggambaran, apersepsi, pengamatan, konsep, serta fantasi mengenai
berbagai macam hal yang ada dalam lingkungannya, maupun berbagai perasaan emosi,
kehendak, dan keinginan yang ditujukan kepada berbagai macam hal dalam lingkungannya
tersebut. (Koentjaraningrat: Cet.4 2011)
Dalam antropologi ketika membahas kepribadian lebih cenderung mempelajari
kepribadian yang dimiliki sebagian besar warga suatu masyarakat yaitu “kepribadian umum”.
Dari kebudayaan umum ini akan dipertajam sehingga terjadi konsep “kepribadian dasar”,
yaitu semua unsur yang dimiliki sebagian besar warga suatu masyarakat. Sebab semua
individu masyarakat mengalami perngaruh lingkungan kebudayaan yang sama selama
pertumbuhan mereka. (Koentjaraningrat: Cet.4 2011)
Dari kepribadian individual ataupun kepribadian umum maka dapat dibentuk yang
disebut dengan kerpibadian nasional atau juga berarti kepribadian bangsa. Dimanakah letak
keperibadian bangsa? Dengan kata lain, bangsa sebagai kepribadian apakah itu? Bangsa
sebagai kepribadian adalah bangsa dipandang menurut caranya yang khusus dalam kehidupan
dan pembangunan dirinya, suatu cara berdasarkan pandangan tentang dan pendirian terhadap
alam semesta. Dari lukisan ini tampak bahwa apa yang disebut kepribadian Bangsa itu tidak
sama dengan jumlah tokoh-tokoh didalamnya yang berupa kepribadian sebab jumlah itu
hanya merupakan sebagian saja dari seluruh bangsa. (Sudiarja: 2006)
Manusia dengan perbuatannya membangun kebangsaan (termasuk kebudayaan).
Sebaliknya, bentuk-bentuk yang objektif itu juga mendeterminasikan manusia. Yang
dideterminasikan itu bukan saja generasi yang menerima, melainkan juga yang menciptakan.
Dengan kata lain, tentang bangsa dan kebudayaanya dapat dikatakan bahwa bangsa
menentukan kebudayaan, tetapi juga bahwa kebudayaan menentukan bangsa yang
membudaya. (Sudiarja: 2006)

6. Kepribadian bangsa sebagai keseluruhan ditentukan oleh kepribadian nasional dari
warga juga ditentukan oleh kepribadian bangsa. Jadi ketika suatu kasus korupsi dikaitkan
dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa haruslah dilihat terlebih dahulu dalam konteks
apa. Mungkin arti korupsi menjadi suatu kepribadian bangsa ketika dari individu suatu
masyarakat tersebut yang telah mendapat dorongan naluri, yatitu dalam ilmu psikologi
artinya kesadaran manusia yang tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuannya, tetapi karena
memang sudah terkandung di dalam organismenya, khususnya dalam gennya, sebagai naluri.
Kemauan dari naluri tersebut disebutlah “dorongan”.
Kesimpulan
Korupsi memang telah menjadi persoalan yang rumit di Indonesia. Dilihat dari masa
ke masa korupsi bukan malah menghilang tetapi semakin merajalela yaitu dengan adanya
berbagai berita-berita tentang korupsi. Sehingga tidak heran ketika masyarakat mempunyai
anggapan bahwa korupsi itu sebagai bagian dari kebudayaan yang dilakukan oleh si pelaku
korupsi secara terus-menerus dan maka dari itu bersamaan pula anggapan tersebut adalah
kepribadian bangsa. Padahal seperti yang telah dijelaskan di pembahasan, korupsi memiliki
tiga hal resiko kalau ia dikatakan sebagai bagian dari kebudayaan. Pribadi-pribadi yang
tindak korupsinya membawa dampak paling negatif pada suatu negara tidak besar jumlahnya
dan perilaku mereka mungkin nampak, atau mungkin juga tidak, tampak oleh warga biasa.
Namun, korupsi kecil-kecilan yang ditemukan orang setiap hari dalam kehidupan masing-
masing sering disebabkan oleh kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Salah satu upaya
pemberantasan korupsi sendiri yaitu dengan membuang jauh-jauh pemikiran mengenai
anggapan bahwa korupsi adalah kebudayaan. Namun, meberantas korupsi bukanlah tujuan
akhir. Memberantas korupsi adalah perjuangan melawan perilaku culas dalam pemerintahan,
dan merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas, yakni menciptakan pemerintahan yang
lebih efektif, adil dan efisien. Oleh karena itu tujuan gerakan anti-korupsi bukanlah
mewujudkan pemerintah yang jujur tanpa cacat melainkan mengusahakan agar pemerintah
lebih jujur dan dengan demikian lebih efisien dan lebih adil.

7. Daftar Pustaka
Budiman, Hikmat. 2002. Lubang Hitam Kebudayaan. Yogyakarta: Penerbit KANISIUS.
Faisal, Muh. Ical. “Pemberantasan Korupsi Dalam Kajian Antropologi”. Artikel diakses pada
Isra, Salid. 2009. Kekuasaan dan Perilaku Korupsi. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
Keatt, Joan. “Korupsi, Prespektif Antropologi”. Artikel diakses pada 5 Mei 2014 dari
http://id.shvoong.com/society-and-news/politic/2225103-korupsi-perspektif-
antropologi/#ixzz30pAPxe8i
Koentjaraningrat. Cetakan ke-4. 2011. Pengantar Antropologi 1. Jakarta: Rineka Cipta.
Novie. “Antropologi Bicara Budaya dan Korupsi”. Artikel ini diakses pada 3 Mei 2014 dari
www.maklumat-independen.com/nasional/hukum/781-antropologi-bicara-budaya-dan-
korupsi.html
Pope, Jeremy. 2003. Strategi Memberantas Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
3 Mei 2014 dari m.kompasiana.com/post/read/487093/1/pemberantasan-korupsi-dalam-
kajian-antropologi.htm
Sudiarja, dkk. 2006. KARYA LENGKAP DRIYAKRYA: Esai-Esai Filsafat Pemikir yang
Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsanya. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.