1. MATERI PERS DAN KEWARGANEGARAAN
Kebebasan Pers menurut UU Nomor 40 tahun 1999, sebagai berikut :
a. Pasal 2 kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang
berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.
b. Pasal 4 ayat (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara
c. Ayat (2) terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau
pelarangan penyiaran
d. Ayat (3) untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari,
memperoleh dan menyampaikan gagasan dan inforamsi
Empat fungsi pokok, yaitu:
1. Media informasi (information), yaitu memberikan berbagai informasi yang penting dan
bermakna bagi masyarakat.
2. Media pendidikan (education). mendidik masyarakat untuk lebih meningkatkan
pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan
3. Media hiburan (recreation) media hiburan karena suguhan berita yang menyegarkan,
humor atau jenaka, dengan sendirinya mengundang daya imajinasi yang positif.
4. Media kontrol sosial (social control) makna democratic atau open management
Berdasarkan data diatas yang termasuk komponen pers adalah
1. Pers memiliki komunikan yakni masyarakat
2. Pers bertanggungjawab kepada diri sendiri dan institusi
3. Pers itu harus memiliki nilai
4. Pers memiliki komunikator yang mengelola berita
Penyakit pers
1. Pornografi,jelas-jelas merupakan bentuk penyalagunaan kebebasan media massa
2. karena dengan tampilan-tampilan gambar yang seronok,tidak sopan,menggugah birahi
3. Iklan yang menyesatkan, sama saja dengan menipu khlayak
4. Berita yang tidak objektif ,jelas-jelas tidak mendidik khlayak karena sunguhan
beritanya sekedar omongan kosong
5. Pembunuhan karakter (character assassination), melalui menghasut,menghina,dan
atau mengejek pihak lain
6. Wartawan yang tidak professional. Menerima suap dan menerima bayaran dalam
peliputan.

2. Menurut Indische Staatregeling (IS) penduduk Indonesia itu adalah terdiri dari tiga
golongan, yaitu :
1. Golongan Eropa. Yang termasuk golongan eropa misalnya Belanda, Inggris, Jepang.
2. Timur Asing. Contohya China, India, Arab.
3. Bumi Putra. Golongan bumi putra adalah bangsa pribumi.
Penduduk suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua:
1. Orang yang tinggal di daerah tersebut
2. Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut.
Asas Kewarganegaraan
1. Asas Ius Soli
Ius Soli (Law of the soil) adalah kewarga-negaraan berdasarkan tempat
kelahiran seseorang. Contoh negara yang menerapkan prinsip ius soli sebagai prinsip
primer adalah Amerika, Argentina, Bangladesh, Brazil, Inggris, Mesir, dll. Asas ini lebih
sesuai dengan kondisi global saat ini di mana status kebangsaan dan kewarga-negaraan
seseorang tidak ditentukan oleh dasar etnis, ras atau agama. Asas ini memungkinkan
terciptanya UU Kewarga-negaraan yang bersifat "terbuka" dan multikultural.
2. Ius Sanguinis
Ius Sanguinis (Law of the blood) adalah penentuan kewarga-negaraan
berdasarkan keturunan. Asas ini menetapkan kewarga-negaraan seseorang berdasarkan
kewarga-negaraan orang tuanya, tanpa mengindahkan di mana ia dilahirkan. Contoh
negara yang menggunakan prinsip ius sanguinis adalah Brunai, Jordania, Malaysia,
Belanda dll. Penentuan kewarga-negaraan berdasarkan atas hubungan darah ini
tampaknya sudah tidak terlalu relevan karena memiliki kecenderung yang amat sempit
dan membatasi diri. Terutama pada saat `garis orang tua' itu seringkali identik dengan
`garis ras/etnis'.
Status Kewarganegaraan
1. Apatride
Apatride adalah kasus yang menyebabkan seseorang tidak mempunyai
kewarganegaraan sebagai akibat adanya perbedaan asas tempat lahir dan keturunan.
Apartide dapat terjadi pada warga negara yang negaranya menganut ius soli. Sebagai
contoh : Ujang adalah anak warga Amerika yang lahir di wilayah Indonesia. Ameika
menganut asas Ius Soli (tempat kelahiran), sementara Indonesia menganut asas Ius
Sanguinis (pertalian dara). Oleh karena itu, Amerika tidak mengakui Ujangs sebagai
warga negara Amerika karena Ujangs tidak lahir di Amerika dan Indonesia pun juga tidak
mengakuinya sebagai warga negara Indonesia karena dia bukan keturunan warga negara
Indonesia

3. 2. Bipatride
Masalah dwi kewarganegaraan (bipatride). Dalam era globalisasi perkawinan
campuran (perkawinan antarnegara) tidak dapat dihindarkan. Perkawinan campuran
dapat menyebabkan anak-anak yang dilahirkan bipatride ataupun apatride menjadi tidak
dapat dihindarkan. Apalagi mengingat penerapan asas kewarganegaraan (ius soli dan ius
sanguinis) antara satu negara dengan negara lain berbeda-beda. Bipatride dapat terjadi
jika negara tersebut menggunakan Ius sangguinis.
Cara Memperoleh Kewarganegaraan
Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia bagi orang asing adalah melalui
pewarganegaraan atau naturalisasi. Permohonan pewarganegaraan ini diajukan kepada
Presiden melaui Menteri Kehakiman lewat Pengadilan Negeri setempat.
Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui
pewarganegaraan. Preoses pewarganegaraan dapat dilakukan dengan cara berikut ini :
1) Kelahiran. Kelahiran yang dimaksud adalah siapa saja yang lahir di Indonesia adalah
warga negara (ius soli).
2) Pengangkatan. Pengangkatan dilakukan pada anak yang berusia 5 tahun kebawah
secara sah (adopsi) oleh orang tua angkatnya maka anak tersebut dapat memperoleh
kewarganegaraan Indonesia.
3) Dikabulkan permohonannya, yaitu permohonan yang dikabulkan oleh menteri
kehakiman seperti orang asing yang lahir dan dan bertempat tinggal di wilayah
Indonesia tetapi tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya.
4) Pewarganegaraan (naturalisasi). Naturalisasi dapat digolongkan menjadi naturalisasi
biasa dan naturalisasi istimewa.
5) Ikuta ayah dan ibu. Anak yang belum dewasa maka kewarganegaraan anak tersebut
mengikuti kewarganegaraan orang tuanya terutama ayahnya. Jika ayahnya orang
asing maka anak memiliki kewarganegaraan ganda hingga dewasa.
Permohonan pewarganegaraan biasa dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1) telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
2) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara
Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat
10 (sepuluhpuluh) tahun tidak berturut-turut.
3) sehat jasmani dan rohani.
4) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negaraPancasila dan Undang-
Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.
5) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakpidana yang diancam dengan
pidana penjara 1(satu) tahun atau lebih.
6) jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi
berkewarganegaraan ganda.
7) dapat mengunakan bahasa Indonesia secara tertulis dan lisan.
8) mengetahui sejarah berdirinya negara Indonesia.

4. 9) mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
10) membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
Hilangnya Kewarganegaraan Republik Indonesia
Menurut Pasal 23 UU N0 12 tahun 2006, kewarganegaraan seseorang dapat
dinyatakan hilang. Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang
bersangkutan:
1) Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
2) Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang
bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
3) Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri,
yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin,
bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan
Republik Indonesia tidak menjaditanpa kewarganegaraan.
4) Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebihdahulu dari Presiden.
5) Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing
6) Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing.
7) Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatunegara
asing.
8) Mempunyai paspor atau dari negara asing.
9) Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun
terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara.
10) Istri atau suami yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila kewarga
negaraan itu diperoleh karena perkawinannya.