Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006

37,552 views

Published on

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Published in: Technology, Real Estate
2 Comments
18 Likes
Statistics
Notes
  • Ass wr wb. kang Dadang nuhun infona is\nspiartif pisan ka anggo kanggo ngawulan Akuntansi Sektor Publik. gaduh teu Nu BLU na kang, teknis keuangan dina PP 23 tahun 2005 dan permendagri 61 2007 kaleresan nuju aya peryogi.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • pak, saya ingin tahu apakah masyarakat tidak bisa memperoleh dokumen APBD?
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
37,552
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
493
Actions
Shares
0
Downloads
1,138
Comments
2
Likes
18
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006

  1. 1. Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004 , UU 17/2003 , dan Permendagri 13/2006 Drs. H. Dadang Solihin, MA Seminar APBD Murni dan Perubahannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Asrama Haji Bekasi, 31 Juli 2006
  2. 2. Materi Seminar <ul><ul><li>Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyusunan Rancangan APBD </li></ul></ul><ul><ul><li>Perubahan APBD </li></ul></ul>
  3. 3. SPPN adalah…. satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah
  4. 4. T ujuan SPPN <ul><li>M enjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar - Daerah, antar - ruang, antar - waktu, antar - fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah . </li></ul><ul><li>M enjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. </li></ul><ul><li>M engoptimalkan partisipasi masyarakat . </li></ul><ul><li>M enjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan . </li></ul><ul><li>M endukung koordinasi antar - pelaku pembangunan . </li></ul>
  5. 5. Proses Perencanaan Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D.
  6. 6. Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 T ahunan 5 T ahunan T ahunan
  7. 7. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) Penetapan Dokumen Penetapan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) UU (Ps. 13 Ayat 1) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) DAERAH NASIONAL
  8. 8. Penyusunan dan Penetapan R PJM D Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD SKPD Menyusun Renstra SKPD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD <ul><li>Visi, Misi Kepala Daerah </li></ul><ul><li>Strategi Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul><ul><li>Program SKPD </li></ul><ul><li>Visi,Misi Kepala Daerah </li></ul><ul><li>Strategi Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul>Program SKPD e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
  9. 9. Penyusunan dan Penetapan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD <ul><li>Prioritas Pembangunan </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul><ul><li>Program SKPD </li></ul><ul><li>Prioritas Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif </li></ul>SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota <ul><li>Sinkronisasi Program SKPD </li></ul><ul><li>Harmonisasi Dekon dan TP </li></ul>MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat <ul><li>Harmonisasi Dekon dan TP </li></ul>(4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS <ul><li>Sinkronisasi Program KL/SKPD </li></ul><ul><li>Harmonisasi Dekon dan TP </li></ul>Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
  10. 10. Penyusunan Rancangan APBD
  11. 11. Azas Umum Penyusunan RAPBD Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. 6 APBD Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah ba i k dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa . 5 APBD K ewenangan D aerah . 1 Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 7 APBD K abupaten/ K ota P emerintahan K abupaten/ K ota yang penugasannya dilimpahkan kepada D esa . 4 APBD P rovinsi P emerintahan P rovinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada K abupaten/ K ota dan/atau D esa . 3 APBN K ewenangan pemerintah di D aerah . 2 Sumber Dana Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan No
  12. 12. Hati-hati…Ada Sanksi Pidana <ul><li>Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. </li></ul><ul><li>Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangka t Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. </li></ul><ul><li>Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. </li></ul>Pasal 34 UU 17/2003
  13. 13. Alur Penyusunan RAPBD RKPD PPAS KUA RKA-SKPD PPA Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Raperda APBD Raperkada Penjabaran APBD Nota Kesepakatan KDH-DPRD Sosialisasi Raperda DPRD Mei RKUA Juni Minggu 1 Juli Minggu 2 Juli Akhir Juli Awal Agustus Minggu 1 Oktober Rencana Kerja Pemda Rancangan Kebijakan Umum APBD Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara pembicaraan pendahuluan RAPBD pertengahan Juni
  14. 14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD <ul><li>Prioritas Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah </li></ul>Isi: <ul><li>Arah Kebijakan Keuangan Daerah </li></ul><ul><li>Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: </li></ul><ul><ul><li>Kerangka Regulasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kerangka Anggaran </li></ul></ul><ul><li>P enjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada RKP. </li></ul><ul><li>Diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. </li></ul>
  15. 15. Kebijakan Umum APBD <ul><li>Kepala daerah -dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekda- menyusun R ancangan KUA berdasarkan RKPD. </li></ul><ul><li>RKUA memuat: </li></ul><ul><ul><li>Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, </li></ul></ul><ul><ul><li>Alokasi belanja daerah, </li></ul></ul><ul><ul><li>Sumber dan penggunaan pembiayaan, </li></ul></ul><ul><ul><li>Asumsi dasar (ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah). </li></ul></ul><ul><li>RKUA yang telah disusun, disampaikan oleh Sekda selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni. </li></ul><ul><li>RKUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. </li></ul><ul><li>Pembahasan RKUA tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. </li></ul><ul><li>RKUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan. </li></ul>KUA
  16. 16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara <ul><li>Berdasarkan KUA yang telah disepakat i, pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS , yang disusun dengan tahapan: </li></ul><ul><ul><li>menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; </li></ul></ul><ul><ul><li>menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan </li></ul></ul><ul><ul><li>menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. </li></ul></ul><ul><li>Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. </li></ul><ul><li>Pembahasan rancangan PPAS tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. </li></ul><ul><li>Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. </li></ul><ul><li>KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. </li></ul>PPAS
  17. 17. Penyusunan RKA- SKPD <ul><li>Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD , yang mencakup: </li></ul><ul><ul><li>PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan; </li></ul></ul><ul><ul><li>sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; </li></ul></ul><ul><ul><li>batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; </li></ul></ul><ul><ul><li>hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan </li></ul></ul><ul><ul><li>dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga. </li></ul></ul><ul><li>Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. </li></ul>
  18. 18. Penyiapan Raperda APBD <ul><li>RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. </li></ul><ul><li>Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. </li></ul><ul><li>Apabila hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. </li></ul><ul><li>RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperkada tentang penjabaran APBD. </li></ul><ul><li>Raperda tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. </li></ul><ul><li>Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. </li></ul>
  19. 19. Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD <ul><li>Kepala daerah menyampaikan Raperda beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. </li></ul><ul><li>Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Raperda dilakukan paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. </li></ul><ul><li>Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan Raperkada tentang penjabaran APBD. </li></ul><ul><li>Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan. </li></ul><ul><li>Pembahasan Raperda berpedoman pada KUA serta PPA yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. </li></ul><ul><li>Apabila DPRD sampai batas waktu paling lama satu bulan tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. </li></ul>
  20. 20. <ul><li>Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNS serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang. </li></ul><ul><li>Rencana pengeluaran disusun dalam Raper ka da. </li></ul><ul><li>Raper ka da dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota. </li></ul><ul><li>Penyampaian Raper ka da untuk memperoleh pengesahan paling lama 15 hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda. </li></ul><ul><li>Apabila dalam batas waktu 30 hari kerja Mendagri/gubernur tidak mengesahkan Raper ka da, kepala daerah menetapkan Raper ka da dimaksud menjadi P er ka da. </li></ul>lanjutan
  21. 21. Evaluasi Raperda tentang APBD dan Raperkada tentang Penjabaran APBD <ul><li>Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Rapergub sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Mendagri untuk dievaluasi, yang disertai dengan: </li></ul><ul><ul><li>persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap Raperda tentang APBD; </li></ul></ul><ul><ul><li>KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD; </li></ul></ul><ul><ul><li>risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan </li></ul></ul><ul><ul><li>nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD. </li></ul></ul><ul><li>Evaluasi Raperda dan Raperkada Provinsi </li></ul>
  22. 22. <ul><li>Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh provinsi bersangkutan. </li></ul><ul><li>Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Mendagri dapat mengundang pejabat pemerintah daerah provinsi yang terkait. </li></ul><ul><li>Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Mendagri dan disampaikan kepada gubernur paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. </li></ul><ul><li>Apabila Mendagri menyatakan hasil evaluasi atas Raperda dan Rapergub sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang­undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi P erda dan P ergub . </li></ul>lanjutan
  23. 23. <ul><li>Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan Rapergub bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubemur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. </li></ul><ul><li>Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan Raperda dan Rapergub menjadi P erda dan P ergub, Mendagri membatalkan P erda dan P ergub dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. </li></ul><ul><li>Pembatalan P erda dan P ergub serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan Mendagri. </li></ul>lanjutan
  24. 24. <ul><li>Evaluasi Raperda dan Raperkada Kabupaten/Kota </li></ul><ul><li>Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Raper ka da sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. </li></ul><ul><li>Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan. </li></ul><ul><li>Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait. </li></ul><ul><li>Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. </li></ul><ul><li>Apabila evaluasi atas Raperda dan Raper ka da sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi P erda dan P er ka da . </li></ul>
  25. 25. <ul><li>Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. </li></ul><ul><li>Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan Perda dan Perkada dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. </li></ul><ul><li>Pembatalan Perda dan Perkada dan pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan gubernur. </li></ul><ul><li>Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud. </li></ul><ul><li>Pencabutan Perda tersebut dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD. </li></ul><ul><li>Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. </li></ul>lanjutan
  26. 26. Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD <ul><li>Raperda dan Raperkada yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi P erda tentang APBD dan P erkada tentang penjabaran APBD. </li></ul><ul><li>Penetapan P erda dan P erkada dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. </li></ul><ul><li>Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan P erda dan P erkada . </li></ul><ul><li>Kepala daerah menyampaikan P erda dan P erkada kepada Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan. </li></ul>
  27. 27. Perubahan APBD Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa .
  28. 28. Dasar Perubahan APBD <ul><li>antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja. </li></ul>P ergeseran anggaran 2 <ul><li>terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah dan alokasi belanja daerah, </li></ul><ul><li>sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. </li></ul>Asumsi KUA sudah tidak sesuai lagi 1 keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%. K eadaan luar biasa 5 <ul><li>bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; </li></ul><ul><li>tidak diharapkan terjadi secara berulang; </li></ul><ul><li>berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan </li></ul><ul><li>memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. </li></ul>K eadaan darurat 4 <ul><li>membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah ; </li></ul><ul><li>melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; </li></ul><ul><li>mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS; </li></ul><ul><li>mendanai kegiatan lanjutan; </li></ul><ul><li>mendanai program dan kegiatan baru; dan </li></ul><ul><li>mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan. </li></ul>S aldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan 3
  29. 29. Alur Penyusunan RAPBD Perubahan RKUA Perubahan PPAS Perubahan DPRD Nota Kesepakatan KDH-DPRD Pedoman Penyusunan RKA-SKPD KUA Perubahan PPA Perubahan Minggu 1 Agustus Minggu 2 Agustus Minggu 3 Agustus Rancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara RKA-SKPD Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
  30. 30. Penyiapan Raperda Perubahan APBD Raperkada tentang penjabaran perubahan APBD Sesuai Tidak Sesuai Disempurnakan lagi RKA-SKPD DPP A-SKPD Raperda tentang perubahan APBD Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tim Anggaran Pemda <ul><li>menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD, </li></ul><ul><li>prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan Iainnya, </li></ul><ul><li>capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. </li></ul>TAPD PPKD SKPD
  31. 31. Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD <ul><li>Raperda dan Raperkada yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. </li></ul><ul><li>Raperda yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. </li></ul><ul><li>Sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. </li></ul><ul><li>Sosialisasi tersebut bersifat memberikan info r masi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan. </li></ul><ul><li>Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Sekda. </li></ul>
  32. 32. <ul><li>R ingkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan </li></ul><ul><li>P enjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. </li></ul><ul><li>R ingkasan perubahan APBD; </li></ul><ul><li>R ingkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; </li></ul><ul><li>R incian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembahyaan; </li></ul><ul><li>R ekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; </li></ul><ul><li>R ekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; </li></ul><ul><li>D aftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; </li></ul><ul><li>Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah ; </li></ul><ul><li>D aftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; </li></ul><ul><li>D aftar pinjaman daerah. </li></ul>Lampiran Raperkada Lampiran Raperda
  33. 33. Raperda Perubahan APBD <ul><li>Pembahasan Raperda berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. </li></ul><ul><li>Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Raperda tentang perubahan APBD paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. </li></ul>Penetapan 3 DPRD menetapkan agenda pembahasan Raperda. Pembahasan 2 <ul><li>Kepala daerah menyampaikan Raperda tentang perubahan APBD beserta Iampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama. </li></ul><ul><li>Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan perubahan APBD. </li></ul>Penyampaian 1
  34. 34. Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan <ul><li>Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan Rapergub bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. </li></ul><ul><li>Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan Raperda dan Rapergub menjadi Perda dan Pergub, Mendagri membatalkan Perda dan Pergub dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan. </li></ul><ul><li>Pembatalan Perda dan Pergub serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan ditetapkan dengan Keputusan Mendagri. </li></ul><ul><li>Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Provinsi </li></ul>
  35. 35. <ul><li>Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Kabupaten/Kota </li></ul><ul><li>Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. </li></ul><ul><li>Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan Perda dan Perkada dimaksud, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan. </li></ul><ul><li>Pembatalan Perda dan Perkada serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan ditetapkan dengan keputusan gubernur. </li></ul>
  36. 36. Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD <ul><li>PPKD paling lama 3 hari kerja setelah Perda tentang perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD. </li></ul><ul><li>DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD). </li></ul><ul><li>Dalam DPPA-SKPD terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan. </li></ul><ul><li>DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekda. </li></ul>
  37. 37. Harus Selalu Ingat Tujuan Pembangunan Daerah <ul><li>Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). </li></ul><ul><li>Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. </li></ul><ul><li>Menciptakan atau menambah lapangan kerja. </li></ul><ul><li>Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. </li></ul><ul><li>Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). </li></ul>
  38. 38. M odus K orupsi di APBD (Sebagai bahan penelisikan kejaksaan akan kasus-kasus korupsi di DPRD) <ul><li>M enciptakan anggaran baru yang sebenarnya tidak diatur dalam PP 110/2000 t entang Kedudukan Keuangan DPRD. </li></ul><ul><li>M ark up anggaran. Maksudnya, tunjangan yang sudah diatur dalam PP 110/2000 dilebih-lebihkan demi kepentingan pribadi maupun berjamaah. </li></ul><ul><li>P enipuan terhadap anggaran dengan mengambil pos anggaran lain dengan maksud ‘menyembunyikan’ nama pos yang mungkin dianggap terlalu mencolok atau mengada-ada. </li></ul><ul><li>P engalokasian anggaran kembar dengan anggaran lain dengan nama yang berbeda. </li></ul><ul><li>M embuat anggaran tanpa rincian . </li></ul><ul><li>M enghilangkan pos anggaran </li></ul><ul><li>P engambilalihan anggaran yang seharusnya diberikan dalam bentuk jaminan asuransi dalam bentuk uang cash. </li></ul>Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)
  39. 39. TERIMA KASIH
  40. 40. Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin’s Profile

×