Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan

1. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENGELOLAAN SUMBER
DAYA HUTAN
Disampaikan Oleh :
KEPALA BAPPEDA LAMPUNG BARAT
Pada Acara Inception Workshop
Liwa, 25 September 2014
1
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT LAMBAR
SETELAH PEMEKARAN
Luas wilayah : 2.064,4 km2
Luas Kawasan Hutan : 126.956,27 Ha
(61,50%)
Jumlah Kecamatan : 15 kecamatan
Jumlah Pekon : 131 pekon
Jumlah Kelurahan : 5 kelurahan
Jumlah desa tertinggal : 81 pekon
(67% berbatasan dengan HL /TNBBS)
Jumlah Penduduk : 280.307 Jiwa
Jumlah Rumah Tangga : 75.794 RT
Jumlah RTM : 22.190 RTM (29,28%).
Jumlah DAS : 2 DAS (DAS Mesuji
Tulang Bawang dan Way Semangka)
Geostrategis :
Pendukung Koridor Barat Sumatera
Koridor Konservasi Sumatera Bagian Selatan
2

3. 3
GEOSTRATEGIS LAMPUNG BARAT
1. Dilalui ruas jalan nasional
dan provinsi sebagai
penghubung koridor barat-
tengah-timur
2. Kopi dan hortikultura
3. Kekayaan budaya asli dan
kearifan lokal
4. Energi baru terbarukan
1. Kawasan Hutan 61,5% dari
luas wilayah administrasi
(HL dan TNBBS)
2. Hulu dari DAS Mesuji-
Tulang Bawang
3. Keberadaan Hutan Adat
FUNGSI LINDUNG (EKOLOGIS)
1. CATCHMENT AREA
2. CADANGAN CARBON
3. SIKLUS HIDROLOGI
4. IKLIM MIKRO
FUNGSI EKONOMI
1. ETALASE KOPI LAMPUNG
2. PINTU GERBANG LAMPUNG DI
BAGIAN BARAT
3. PRODUSEN ENERGI BARU
TERBARUKAN

4. ISU STRATEGIS
MENURUNNYA FUNGSI HUTAN:
LAHAN KRITIS DALAM
KAWASAN HUTAN 1.580 Ha
KERUSAKAN HUTAN
Hutan Lindung : 39.231 Ha
sekitar 29.031 Ha (74%)
mengalami kerusakan
4

5. TANTANGAN
LUAS KERUSAKAN HUTAN TIDAK
HANYA TERJADI DI DALAM
KAWASAN HUTAN AKAN TETAPI
JUGA TERJADI DI LUAR KAWASAN
HUTAN (HUTAN MARGA)
TIMBULKAN LAHAN-LAHAN YANG
BERPOTENSI KRITIS YANG MAKIN
LUAS
PERLU DUKUNGAN DANA YANG
CUKUP BESAR UNTUK REHABILITASI
5

6. STRATEGI
1. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya
guna kepastian pemanfaatan dan investasi.
2. Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi
lingkungan, terutama pemulihan fungsi TNBBS dan
hutan lindung yang berbasis masyarakat.
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan
pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati.
5. Menggalang kerjasama regional, nasional dan
internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan
lindung.
6

7. KOMITMEN PEMDA DALAM MENJAGA KELESTARIAN
SUMBER DAYA HUTAN
7
RPJPD
Perda No. 1/2013 tentang
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2005-2025
Perda No. 1/2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2010-2030
RTRWK
LAMPUNG BARAT SEBAGAI
KABUPATEN KONSERVASI
YANG SEJAHTERA 2025
TERWUJUDNYA KABUPATEN
LAMPUNG BARAT SEBAGAI
KABUPATEN KONSERVASI
YANG BERBASIS AGRO,
KELAUTAN DAN MITIGASI
BENCANA

8. RTRW Kabupaten Lampung BARAT disusun sebagai arahan untuk
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian “ruang dalam pembangunan
khususnya pengelolaan SDA dengan tujuan TERWUJUDNYA KABUPATEN
LAMPUNG BARAT SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI BERBASIS AGRO,
KELAUTAN DAN MITIGASI BENCANA”
Untuk mencapai tujuan tersebut strategi yang diarahkan yaitu :
1. Memperkuat dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi
TNBBS, hutan lindung, kawasan lindung, kawasan dengan kelerengan
diatas 40%, cagar alam laut dan lain-lainnya
2. Mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang
berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Mendorong peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan
dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan
4. Mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis
agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi
tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan
5. Membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk
pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang
yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
ARAHAN PEMBANGUNAN DALAM RTRW KABUPATEN
TAHUN 2010-2030
8

9. Dalam rangka menjawab tantangan dan isu yang ada, Pembangunan
direncanakan sesuai dengan kondisi geografis, potensi dan faktor strategis dan
perspektif ke depan visi pembangunan jangka panjang dirumuskan yaitu :
LAMPUNG BARAT SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI YANG SEJAHTERA
2025
Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang sebagai arahan dalam
pengelolaan SDA terangkum dalam misi 4 yaitu :
Mengembangkan wilayah dan infrastruktur yang merata sesuai dengan
kebutuhan lokal dengan memperhatikan daerah rawan bencana serta
mengedepankan aspek-aspek konservasi sumberdaya alam.
Misi ini merupakan upaya untuk mendorong pembangunan ruang dan
infrastruktur wilayah yang sesuai dengan koridor pembangunan berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan pada wilayah konservasi, agar mampu mendorong,
mendukung, dan mewadahi aktivitas pengembangan ekonomi secara efektif dan
efisien dengan memperhatikan daerah-daerah rawan bencana.
PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
TAHUN 2005-2025
9

10. Dalam rangka mengembangkan dan mewujudkan visi jangka panjang RTRW dan
RPJPD tersebut untuk jangka pendek Kabupaten Lampung Barat melaksanakan
pembangunan yang diarahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2012-2017 yang dituangkan dalam visi Kabupaten Lampung Barat
yaitu: LAMPUNG BARAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN IMAN
DAN TAQWA.
Untuk mewujudkan visi pembangunan itu dijabarkan arahan khususnya pengelolaan
SDA terangkum dalam misi 2 yaitu :
Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian, kepariwisataan,
inovasi teknologi, dengan fokus utama pemberdayaan ekonomi kerakyatan,
pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam serta energi baru dan terbarukan
yang berwawasan lingkungan.
Misi ini merupakan upaya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah
yang tetap bertumpu pada perekonomian rakyat dengan pemanfaatan dan
pengelolaan sumberdaya alam atau faktor produksi yang memperhatikan aspek-
aspek kelestarian dan keberlanjutan dengan strategi pemanfaatan sumber daya
alam dan energi baru terbarukan.
PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
TAHUN 2012-2017
10

11. PROGRAM HKm
Program ini diperuntukkan bagi masyarakat
yang sudah terlanjur berkebun di dalam Hutan
Lindung (HL).
Telah dicadangkan oleh Menteri Kehutanan
dengan luasan HKm 1.970,09 Ha Tahun 2007
dan 6.490 ha Tahun 2010. Saat ini Kelompok
Hkm yang telah mendapat izin definitif sebanyak
21 kelompok (izin 35 tahun) dan 22 kelompok
masih difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat seluas 12.384 Ha.
Luas HKm saat ini 16.473,5 Ha (42% dari total
Kwsn HL) , dikelola oleh 82 kelompok .
11

12. DIAGRAM DUKUNGAN APBD UNTUK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013
Kehutanan,
5,091,767,874
(0.70 %)
Pertanian, 7,476,488,750
(1.03 %)
Perkebunan,
2,658,595,447
(0.37 %)
Ketahanan Pangan,
739,041,250 (0.10)
Peternakan, 567,372,150
(0.08 %)
Lingkungan Hidup,
5,579,510,780
(0.77 %)
Pertambangan dan
Energi, 2,070,777,550
(0.29 %)
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Penyuluhan,
1,280,287,800
(0.18 %)
Infrastruktur dan Sipil
Teknis, 48,487,532,000
(6.68 %)
Sebesar Rp. 73.951.373.601,- atau 10,19 % dari APBD Rp. 725.731.851.112,-
1212

13. PENUTUP
 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
berkomitmen dengan program kerja yang telah
direncanakan untuk pengelolaan sumber daya
alam berbasis konservasi dengan melibatkan
masyarakat.
 Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
kegiatan, diperlukan dukungan dari Pemerintah
Pusat, Provinsi, NGO, Masyarakat maupun
Swasta yang secara aktif bersama-sama untuk
mewujudkan pembangunan berwawasan
lingkungan.
13