SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
121
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis Dana
Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada
Pemerintah Kota Bandung maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis
menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dana alokasi umum yang dihimpun Pemerintah Kota Bandung mengalami
pertumbuhan sebesar 14,84% setiap tahunnya. Peningkatan dana alokasi
umum dialokasikan untuk biaya gaji pegawai negeri dan bertambahnya
pegawai negeri yang terdapat pada kota Bandung, semakin bertambahnya
Dana alokasi umum bertambah pula pengeluaran pemerintah kota Bandung.
2. Dana alokasi khusus pada Pemerintah Kota Bandung secara rata-rata
mengalami pertumbuhan 285.09%, rata-rata peningkatan sebesar 285.09%
dikarenakan pada tahun 2003 dana alokasi khusus mengalami peningkatan
sebesar 1168.00%. Dana alokasi khusus dialokasikan dari APBN kepada
daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan
memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Setiap pemerintah daerah
dana yang telah berikan oleh pemerintah pusat harus dapat tercukupi.
3. Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bandung mengalami peningkatan rata-
rata sebesar 19.54% setiap tahunnya. Belanja daerah mengalami peningkatan
tiap tahunnya dikarenakan jika dana perimbangan yang terdiri atas dana
122
alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil mengalami
peningkatan maka belanja daerahnya pun meningkat.
4. Secara simultan, dapat diambil kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum dan
Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah. Pengaruh
dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan terhadap belanja
daerah sebesar 96,6%.
5. Secara Parsial dapat di ambil kesimpulan, bahwa Dana Alokasi Umum
(DAU) mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Belanja
Daerah. Besarnya kontribusi dana alokasi umum terhadap belanja daerah
pemerintah kota bandung adalah 92.4%. sementara Dana Alokasi Khusus
mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.
Besarnya kontribusi dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pemerintah
kota bandung adalah 4.2 %. Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa Dana
Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap Belanja
Daerah dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).
5.2 Saran
1. Pemerintah Kota Bandung harus bisa meminimalkan sumber dana dari
pemerintah pusat yaitu berupa dana alokasi umum dan diharapkan lebih
mandiri sehingga tidak terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat.
2. Pemerintah Kota Bandung harus bisa meminimalkan biaya dana dari
pemerintah pusat yaitu berupa dana alokasi khusus dan tidak melebihi
anggaran dari pemerintah pusat.
123
3. Sebaiknya perencanaanya lebih di tingkatkan agar jumlah belanja daerah pada
Pemerintah Kota Bandung sama dengan anggarannya.

More Related Content

What's hot

Power point ABN and APBD
Power point ABN and APBDPower point ABN and APBD
Power point ABN and APBDzahermazed
 
Apbn investasi dan tabungan umi hanik
Apbn investasi dan tabungan umi hanikApbn investasi dan tabungan umi hanik
Apbn investasi dan tabungan umi hanikUmi Hanik
 
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)Jogo Hera
 
Anggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraAnggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraTri Rahayu Agustina
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbdlisa-n
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Magdalena Palma Renia
 
Akuntansi sktor publik4
Akuntansi sktor publik4Akuntansi sktor publik4
Akuntansi sktor publik4SandeviNimade
 
Analisis apbd 2010_cetak
Analisis apbd 2010_cetakAnalisis apbd 2010_cetak
Analisis apbd 2010_cetakrosarahardi
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negaraAry Efendi
 
Siklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbnSiklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbnakusajahebat
 
Penganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatPenganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatDanny Akbar
 

What's hot (20)

Power point ABN and APBD
Power point ABN and APBDPower point ABN and APBD
Power point ABN and APBD
 
Apbn investasi dan tabungan umi hanik
Apbn investasi dan tabungan umi hanikApbn investasi dan tabungan umi hanik
Apbn investasi dan tabungan umi hanik
 
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
 
APBN
APBNAPBN
APBN
 
Anggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraAnggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negara
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
 
APBD, pengertian
APBD, pengertianAPBD, pengertian
APBD, pengertian
 
Bab 4 APBN dan APBD
Bab 4 APBN dan APBDBab 4 APBN dan APBD
Bab 4 APBN dan APBD
 
Akuntansi sktor publik4
Akuntansi sktor publik4Akuntansi sktor publik4
Akuntansi sktor publik4
 
Analisis apbd 2010_cetak
Analisis apbd 2010_cetakAnalisis apbd 2010_cetak
Analisis apbd 2010_cetak
 
Apbn apbd
Apbn apbdApbn apbd
Apbn apbd
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negara
 
Informasi APBN 2017 (071216)
Informasi APBN 2017 (071216)Informasi APBN 2017 (071216)
Informasi APBN 2017 (071216)
 
Siklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbnSiklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbn
 
APBN dan APBD
APBN dan APBDAPBN dan APBD
APBN dan APBD
 
APBN
APBNAPBN
APBN
 
Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)
 
Materi APBN dan APBD
Materi APBN dan APBDMateri APBN dan APBD
Materi APBN dan APBD
 
Penganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatPenganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusat
 

Viewers also liked

Fractions easily understood1
Fractions easily understood1Fractions easily understood1
Fractions easily understood1mrjhenry
 
түрүү булчирхайн үрэвслээс сэргийлэх цогц дасгал
түрүү булчирхайн үрэвслээс сэргийлэх цогц дасгалтүрүү булчирхайн үрэвслээс сэргийлэх цогц дасгал
түрүү булчирхайн үрэвслээс сэргийлэх цогц дасгалAnkhuu Ankhaa
 
3 . analisis regresi linier berganda dua peubah
3 .  analisis regresi  linier berganda dua peubah3 .  analisis regresi  linier berganda dua peubah
3 . analisis regresi linier berganda dua peubahYulianus Lisa Mantong
 
New balance rtb case study
New balance rtb case studyNew balance rtb case study
New balance rtb case studyalmightyreader
 
CEO Core Formulas: The 5x2 Process The Most Profitable (Small/Medium/Large-B2...
CEO Core Formulas: The 5x2 Process The Most Profitable (Small/Medium/Large-B2...CEO Core Formulas: The 5x2 Process The Most Profitable (Small/Medium/Large-B2...
CEO Core Formulas: The 5x2 Process The Most Profitable (Small/Medium/Large-B2...Jayson Peppar
 
Is your marketing plan working
Is your marketing plan workingIs your marketing plan working
Is your marketing plan workingJayson Peppar
 

Viewers also liked (16)

Cinderella
CinderellaCinderella
Cinderella
 
To Ma
To MaTo Ma
To Ma
 
20120608 solo ie
20120608 solo ie20120608 solo ie
20120608 solo ie
 
Keuangan pusat-dan-daerah
Keuangan pusat-dan-daerahKeuangan pusat-dan-daerah
Keuangan pusat-dan-daerah
 
Fractions easily understood1
Fractions easily understood1Fractions easily understood1
Fractions easily understood1
 
Rozy khadafi 001
Rozy khadafi 001Rozy khadafi 001
Rozy khadafi 001
 
түрүү булчирхайн үрэвслээс сэргийлэх цогц дасгал
түрүү булчирхайн үрэвслээс сэргийлэх цогц дасгалтүрүү булчирхайн үрэвслээс сэргийлэх цогц дасгал
түрүү булчирхайн үрэвслээс сэргийлэх цогц дасгал
 
I ntools+v+7+tutorial
I ntools+v+7+tutorialI ntools+v+7+tutorial
I ntools+v+7+tutorial
 
Gd
GdGd
Gd
 
3 . analisis regresi linier berganda dua peubah
3 .  analisis regresi  linier berganda dua peubah3 .  analisis regresi  linier berganda dua peubah
3 . analisis regresi linier berganda dua peubah
 
100067054 makalah-mdgs
100067054 makalah-mdgs100067054 makalah-mdgs
100067054 makalah-mdgs
 
Pdrb lapus kubar 2005 2010
Pdrb lapus kubar 2005 2010Pdrb lapus kubar 2005 2010
Pdrb lapus kubar 2005 2010
 
3. buku infra nd revisi final
3. buku infra nd revisi final3. buku infra nd revisi final
3. buku infra nd revisi final
 
New balance rtb case study
New balance rtb case studyNew balance rtb case study
New balance rtb case study
 
CEO Core Formulas: The 5x2 Process The Most Profitable (Small/Medium/Large-B2...
CEO Core Formulas: The 5x2 Process The Most Profitable (Small/Medium/Large-B2...CEO Core Formulas: The 5x2 Process The Most Profitable (Small/Medium/Large-B2...
CEO Core Formulas: The 5x2 Process The Most Profitable (Small/Medium/Large-B2...
 
Is your marketing plan working
Is your marketing plan workingIs your marketing plan working
Is your marketing plan working
 

Similar to Jbptunikompp gdl-niaannisan-26609-9-unikom n-v

Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptx
Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptxPertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptx
Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptxMohammad Arfandi Adnan
 
APBN, FUNGSI, PRINSIP PENYUSUNAN, PROPORSI
APBN, FUNGSI, PRINSIP PENYUSUNAN, PROPORSIAPBN, FUNGSI, PRINSIP PENYUSUNAN, PROPORSI
APBN, FUNGSI, PRINSIP PENYUSUNAN, PROPORSIRAPGROUP
 
APBN_APBD_Fungsi_Tujuannya_Serta_Tingkat.pptx
APBN_APBD_Fungsi_Tujuannya_Serta_Tingkat.pptxAPBN_APBD_Fungsi_Tujuannya_Serta_Tingkat.pptx
APBN_APBD_Fungsi_Tujuannya_Serta_Tingkat.pptxindridesiyanti
 
ABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptx
ABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptxABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptx
ABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptxAbinul1
 
Bahan kesimpulan pada raker iii
Bahan kesimpulan pada raker iiiBahan kesimpulan pada raker iii
Bahan kesimpulan pada raker iiimekon
 
Manajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerahManajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerahMaylana Febrina
 
Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014
Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014
Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014Mulyadi Yusuf
 
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDSumardi Arahbani
 
CONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
CONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAHCONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
CONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAHYakup, Jecko Tamaka
 
Proposal Tesis Manajemen Keuangan Daerah
Proposal Tesis Manajemen  Keuangan DaerahProposal Tesis Manajemen  Keuangan Daerah
Proposal Tesis Manajemen Keuangan DaerahYakup, Jecko Tamaka
 
0_Permendagri No 15 Tahun 2023.pdf
0_Permendagri No 15 Tahun 2023.pdf0_Permendagri No 15 Tahun 2023.pdf
0_Permendagri No 15 Tahun 2023.pdfYandryAbun1
 
4A-TEMPLATE- PENELITIAN DOSEN PEMULA DASAR.pdf
4A-TEMPLATE- PENELITIAN DOSEN PEMULA DASAR.pdf4A-TEMPLATE- PENELITIAN DOSEN PEMULA DASAR.pdf
4A-TEMPLATE- PENELITIAN DOSEN PEMULA DASAR.pdfWildaFatmala
 
Keuangan Negara & Daerah.docx
Keuangan Negara & Daerah.docxKeuangan Negara & Daerah.docx
Keuangan Negara & Daerah.docxDienAmalina
 
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017hersu12345
 

Similar to Jbptunikompp gdl-niaannisan-26609-9-unikom n-v (20)

Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptx
Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptxPertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptx
Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptx
 
APBN, FUNGSI, PRINSIP PENYUSUNAN, PROPORSI
APBN, FUNGSI, PRINSIP PENYUSUNAN, PROPORSIAPBN, FUNGSI, PRINSIP PENYUSUNAN, PROPORSI
APBN, FUNGSI, PRINSIP PENYUSUNAN, PROPORSI
 
APBN_APBD_Fungsi_Tujuannya_Serta_Tingkat.pptx
APBN_APBD_Fungsi_Tujuannya_Serta_Tingkat.pptxAPBN_APBD_Fungsi_Tujuannya_Serta_Tingkat.pptx
APBN_APBD_Fungsi_Tujuannya_Serta_Tingkat.pptx
 
Frame perencanaan tahun 2012 2
Frame perencanaan tahun 2012 2Frame perencanaan tahun 2012 2
Frame perencanaan tahun 2012 2
 
ABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptx
ABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptxABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptx
ABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptx
 
Bahan kesimpulan pada raker iii
Bahan kesimpulan pada raker iiiBahan kesimpulan pada raker iii
Bahan kesimpulan pada raker iii
 
Manajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerahManajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerah
 
310 314-2-pb
310 314-2-pb310 314-2-pb
310 314-2-pb
 
PAPARAN SDS TEMETIK 83.pptx
PAPARAN SDS TEMETIK 83.pptxPAPARAN SDS TEMETIK 83.pptx
PAPARAN SDS TEMETIK 83.pptx
 
Materi ASB(2).pptx
Materi ASB(2).pptxMateri ASB(2).pptx
Materi ASB(2).pptx
 
Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014
Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014
Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014
 
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
 
CONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
CONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAHCONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
CONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
 
Proposal Tesis Manajemen Keuangan Daerah
Proposal Tesis Manajemen  Keuangan DaerahProposal Tesis Manajemen  Keuangan Daerah
Proposal Tesis Manajemen Keuangan Daerah
 
hukum pajak.docx
hukum pajak.docxhukum pajak.docx
hukum pajak.docx
 
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab V)
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab V)Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab V)
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab V)
 
0_Permendagri No 15 Tahun 2023.pdf
0_Permendagri No 15 Tahun 2023.pdf0_Permendagri No 15 Tahun 2023.pdf
0_Permendagri No 15 Tahun 2023.pdf
 
4A-TEMPLATE- PENELITIAN DOSEN PEMULA DASAR.pdf
4A-TEMPLATE- PENELITIAN DOSEN PEMULA DASAR.pdf4A-TEMPLATE- PENELITIAN DOSEN PEMULA DASAR.pdf
4A-TEMPLATE- PENELITIAN DOSEN PEMULA DASAR.pdf
 
Keuangan Negara & Daerah.docx
Keuangan Negara & Daerah.docxKeuangan Negara & Daerah.docx
Keuangan Negara & Daerah.docx
 
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017
 

Jbptunikompp gdl-niaannisan-26609-9-unikom n-v

  • 1. 121 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bandung maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Dana alokasi umum yang dihimpun Pemerintah Kota Bandung mengalami pertumbuhan sebesar 14,84% setiap tahunnya. Peningkatan dana alokasi umum dialokasikan untuk biaya gaji pegawai negeri dan bertambahnya pegawai negeri yang terdapat pada kota Bandung, semakin bertambahnya Dana alokasi umum bertambah pula pengeluaran pemerintah kota Bandung. 2. Dana alokasi khusus pada Pemerintah Kota Bandung secara rata-rata mengalami pertumbuhan 285.09%, rata-rata peningkatan sebesar 285.09% dikarenakan pada tahun 2003 dana alokasi khusus mengalami peningkatan sebesar 1168.00%. Dana alokasi khusus dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Setiap pemerintah daerah dana yang telah berikan oleh pemerintah pusat harus dapat tercukupi. 3. Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bandung mengalami peningkatan rata- rata sebesar 19.54% setiap tahunnya. Belanja daerah mengalami peningkatan tiap tahunnya dikarenakan jika dana perimbangan yang terdiri atas dana
  • 2. 122 alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil mengalami peningkatan maka belanja daerahnya pun meningkat. 4. Secara simultan, dapat diambil kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah. Pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan terhadap belanja daerah sebesar 96,6%. 5. Secara Parsial dapat di ambil kesimpulan, bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Besarnya kontribusi dana alokasi umum terhadap belanja daerah pemerintah kota bandung adalah 92.4%. sementara Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Besarnya kontribusi dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pemerintah kota bandung adalah 4.2 %. Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap Belanja Daerah dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). 5.2 Saran 1. Pemerintah Kota Bandung harus bisa meminimalkan sumber dana dari pemerintah pusat yaitu berupa dana alokasi umum dan diharapkan lebih mandiri sehingga tidak terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. 2. Pemerintah Kota Bandung harus bisa meminimalkan biaya dana dari pemerintah pusat yaitu berupa dana alokasi khusus dan tidak melebihi anggaran dari pemerintah pusat.
  • 3. 123 3. Sebaiknya perencanaanya lebih di tingkatkan agar jumlah belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung sama dengan anggarannya.