2. AGENDA TRANSFORMASI
Transformasi Rekrutmen
dan Jabatan ASN
1
Kemudahan Mobilitas
Talenta Nasional
2
Percepatan
Pengembangan Kompetensi
3
UNDANG-UNDANG ASN
Penataan Tenaga Non-ASN
4
Reformasi Pengelolaan Kinerja dan
Kesejahteraan ASN
5
Digitalisasi Manajemen ASN 6
Penguatan Budaya Kerja dan
Citra Institusi
7
3. 1
2
3
4
5
Penguatan Pengawasan Sistem Merit.
Penetapan Kebutuhan PNS dan PPPK.
Kesejahteraan PNS dan PPPK.
Penataan Tenaga Honorer.
Digitalisasi Manajemen ASN, ternasuk
Transformasi Komponen Manajemen ASN.
POKOK-POKOK PENGATURAN
DALAM UNDANG-UNDANG ASN
4. MANAJEMEN PNS
MANAJEMEN
ASN
MANAJEMEN PPPK
a. Perencanaan Kebutuhan;
b. Pengadaan;
c. Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi;
d. Pengelolaan Kinerja;
e. Pengembangan Talenta dan Karier;
f. Pengembangan Kompetensi;
g. Pemberian Penghargaan dan Pengakuan; dan
h. Pemberhentian.
TERDIRI DARI:
Penerapan Manajemen ASN yang Bekerja di Instansi Pemerintah
Disesuaikan dengan Kaarakteristik Kelembagaan Masing-Masing
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
5. MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DILAKSANAKAN UNTUK PENCAPAIAN TUJUAN DAN
SASARAN ORGANISASI MELALUI:
Ü Peningkatan Hasil Kerja dan Perbaikan Perilaku;
Ü Penguatan Peran Pimpinan; dan
Ü Penguatan Kolaborasi antara Pimpinan dengan Pegawai
ASN, antar Pegawai ASN, dan antara Pegawai ASN dengan
Pemangku Kepentingan Lainnya.
ORIENTASI PENGELOLAAN KINERJA:
Ü Hasil Kerja dan Perilaku Kerja Pegawai ASN;
Ü Pengembangan Kinerja Pegawai ASN;
Ü Pemenuhan Ekspektasi Pimpinan; dan
Ü Dialog Kinerja.
HASIL DIGUNAKAN UNTUK:
Ü Menjamin Efektivitas Pengembangan Pegawai ASN.
Ü Pertimbangan Pemberian Penghargaan dan Pengakuan serta
Sanksi.
PENGELOLAAN
KINERJA
6. MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
PENGEMBANGAN
TALENTA DAN KARIER
Berdasarkan Sistem Merit melalui Manajemen Talenta,
Pengembangan Talenta dan Karier Dilaksanakan melalui:
Ü dalam 1 (Satu) Instansi Pemerintah;
Ü antar-instansi Pemerintah; atau
Ü ke Luar Instansi Pemerintah.
Mempertimbangkan Kualifikasi, Kompetensi,
Kinerja, dan Kebutuhan Instansi.
Presiden Berwenang Melakukan Mobilitas
Talenta secara Nasional untuk Mendukung
Prioritas Nasional sesuai RJPM Nasional.
7. SINERGI PENGUATAN MANAJEMEN
ASN
1.Kemendikbudristek bersama BKN mengintegrasikan Platform Merdeka
Mengajar (PMM) dan e-Kinerja BKN.
2.Surat Edaran Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 tahun
2023 dan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan
Kinerja Aparatur Sipil Negara Guru.
8. Waktu Pelaksanaan
19 Desember 2023
Lounching Bersama
PMM dan E-Kinerja
1 Januari 2024
mulai Berlaku
untuk PengeLolaan
Kinerja Guru
15 Januari 2024
mulai berlaku untuk
Pengelolaan Kinerja
Kepala Sekolah
9. Pertama
Kedua
Ketiga
Praktis karena
dokumen yang diisi
dan disiapkan
menjadi lebih
sedikit sehingga
beban administrasi
berkurang
Manfaat Pengunaan PMM dan E Kinerja
Relevan karena praktik kinerja
mengacu pada delapan indikator
Rapor Pendidikan yang
direkomendasikan sehingga
pengelolaan kinerja sesuai dengan
kebutuhan peningkatan
pembelajaran di satuan pendidikan
Penilaian akan lebih
berdampak pada
kualitas pembelajaran
berdasarkan observasi
kelas.
10. Pertama
Kedua
Ketiga
Guru hanya perlu fokus
meningkatkan kinerja
pada salah satu
indikator rekomendasi
berdasarkan capaian
rapor pendidikan yang
telah terintegrasi di
PMM.
Manfaat Untuk Kepala Sekolah
Kepala sekolah akan
melakukan observasi kelas dan
melakukan penilaian berdasarkan
rubrik yang telah disediakan di
PMM.
Kepala sekolah dapat
melihat rangkuman
pencapaian guru
untuk predikat kinerja
yang terintegrasi
dengan sistem e-
Kinerja BKN.
11. “Interoperabilitas data di
antara Platform Merdeka
Mengajar dan e-
Kinerja BKN juga
diintegrasikan dengan
baik supaya kedua
sistem bersinergi
sehingga ketika guru dan
kepala sekolah
menggunakannya maka
para pengguna dapat
merasakan kemudahan
dari aplikasi tersebut,
Sinergi PMM
dan E Kinerja
Semua pemangku
kepentingan terkait
mulai dari tim BKN
Pusat, Regional,
Dinas Pendidikan,
dan Pemerintah
daerah turut
mendukung dan
menyukseskan
pemanfataan dari
fitur Pengelolaan
Kinerja Guru dan
Kepala Sekolah di
PMM..
12. Tugas Kanreg BKN
Melakukan sosialisasi
keseluruh BKD/BPSDM
BKPP/ tentang Kinerja
Guru dan Kepala Sekolah
Memberikan sosidlisasi
Akselesari penyelesaian
pengangkatan jabatan
fungsional guru
Sinergi BKN
dan
Kemendikbud
ristek
Tugas BBGP
Menyiapkan
tentang regulasi
dan intrumen
tentang Tata Kelola
guru dan kepala
sekolah
Akselesari
penyelesaian
pengangkatan
jabatan fungsional
guru
13. Pelaksanaan CAT PPPK
Guru dan sampai
dengan Penetapan NIP
Penyelesaian Perubahan
PAK konvensional Guru
menjadi PAK integrasi
dengan aplikasi
Disepakati dan SIASN
Sinergi BKN
dan
Kemendikbud
ristek
Penyelesaian
Perubahan PAK
konvensional Dosen
menjadi PAK
integrasi dengan
aplikasi Disepakati
dan SIASN
14. Penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang akan diusulkan kenaikan
pangkat menggunakan aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian
Negara yang terintegrasi dengan SIASN, sehingga instansi tidak
perlu melakukan rekon data SKP
e-Kinerja BKN pada usul Kenaikan Pangkat