SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Rina Yulianti
 Setelah Perang Dunia II, ilmu perbandingan
administrasi negara mulai mendapatkan
perhatian, terutama oleh Robert E. Dahl (1947).
Bertepatan dengan tahun itulah awal kelahiran
ilmu perbandingan administrasi negara yang
berlanjut dengan diadakannya konferensi
Princeton tahun 1952. Konferensi tersebut salah
satunya membahas masalah penelitian dan
metode pengajaran perbandingan administrasi
negara yang sistematik.
 Hasil Konferensi Princeton tahun 1952 tersebut
telah menyita perhatian serius dari para pakar
ilmu administrasi, terutama administrasi
perbandingan. Banyak penulis menguraikan
gagasannya mengenai perbandingan administrasi,
di antaranya William J. Siffin pada tahun 1957,
dan sejak tahun 1957, ilmu perbandingan
administrasi negara terus mengalami
perkembangan yang cukup pesat. Di Indonesia,
ilmu ini merupakan salah satu mata kuliah dalam
program studi administrasi negara.
 Perbandingan administrasi negara tersusun dari
tiga konsep yang sangat bermakna, yaitu kata
“perbandingan”, “administrasi”, dan kata
“negara”.
Perbandingan, artinya melakukan penilaian
terhadap dua hal yang sama dalam objek
tertentu. Kata “perbandingan” dapat diartikan
pula dengan istilah menyamakan dan
membedakan dua objek atau lebih objek
tertentu
1) Hasil analisis perbandingan berfungsi menjelaskan berbagai
kelebihan dan kekurangan suatu sistem pengelolaan
administrasi negara, sehingga masing-masing negara dapat
saling bertukar pikiran dan memperbaiki kelemahan-
kelemahannya.
2) Menjadi salah satu metode dalam penelitian di bidang
administrasi negara. Dengan demikian, para peneliti,
mahasiswa, dan masyarakat dapat menganalisis prinsip-prinsip
administrasi negara melalui metode komperatif antarsistem
ataupun antarnegara.
3) Tolok ukur pengelolaan administrasi negara dan sebagai
pemecahan masalah untuk berbagai persoalan, yang dihadapi
oleh suatu negara dan pemerintahannya yang berkaitan dengan
administrasi negara.
4) Menjawab persoalan-persoalan akademik yang semakin
berkembang pesat, baik yang berhubungan secara langsung
dengan ilmu administrasi maupun dengan ilmu pengetahuan
yang berada di luar ilmu administrasi. Dengan demikian, ilmu
perbandingan administrasi negara dapat dijadikan landasan
teoretis oleh ilmu lain.
5) Hasil perbandingan akan memperkaya khazanah
pengetahuan dan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan administrasi negara. Oleh karena itu,
perbandingan administrasi negara berfungsi
meningkatkan kualitas administrasi negara yang lebih
efisien dan efektif;
6) Mencari dan menemukan teori administrasi negara yang
lebih tekno- logis, yang berdaya guna dan berhasil guna
sehingga pembangunan bangsa dan negara lebih cepat,
lebih tepat, dan lebih bermanfaat bagi seluruh
masyarakat.
1) mencari perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam
administrasi negara masing-masing;
2) mencari dan menemukan sistem administrasi negara
yang paling efektif dalam mencapai tujuan
bernegara;
3) mencari dan menemukan sistem yang paling tepat
untuk digunakan dalam menjalankan kebijaksanaan
negara;
4) memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang
kebaikan dan kebutuhan masing-masing administrasi
negara;
5) mencari metode guna memperbaiki kesalahan atau
kelemahan dalam administrasi negara sendiri;
6) mencari alat analisis, mengapa administrasi negara
yang satu berhasil dan administrasi negara yang
lainnya mengalami kegagalan;
7) memperoleh bahan-bahan guna kepentingan studi
lebih lanjut.
 Kebutuhan praktis, yaitu
kebutuhan dalam arti mengambil
dan mempelajari secara lebih
mendalam kelebihan-kelebihan
administrasi negara yang dimiliki
oleh negara lain untuk
dikombinasikan dengan sistem
administrasi yang dimiliki negara
pembanding, dengan tujuan
memperoleh sistem yang lebih baik
untuk diterapkan secara praktis.
Misalnya, Indonesia belajar
membandingkan sistem pelayanan
kesehatan masyarakat dengan
negara Singapura. Dari hasil per-
bandingan, prinsip-prinsipnya
diambil dan diterapkan di
Indonesia.
 Kebutuhan teoretis, yaitu
menguatkan ilmu administrasi
perbandingan sebagai salah satu
disiplin ilmu yang dapat dijadikan
landasan teoretis dan praktik di
bidang administrasi. Persyaratan
ilmiah yang harus dimiliki oleh
disiplin ilmu, seperti ilmu
perbandingan administrasi adalah
sebagai berikut:
a. memiliki konsep-konsep yang
jelas dan universal;
b. merupakan hasil penelitian
empiris yang sudah diuji
validitasnya;
c. bersifat sistematik, metodologis,
logis, konklusif, dan objektif;
dan
d. dapat diterapkan dalam
penyelenggara
1. Mengkaji dan menganalisis sistem administrasi negara lain
untuk diambil manfaatnya, sehingga memudahkan proses
penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
2. Mencari pengetahuan tentang rahasia keberhasilan suatu
negara dan kegagalan negara lain, meskipun menggunakan
sistem administrasi yang sama.
3. Mempelajari kebudayaan yang beragam di negara-negara lain
serta memahami sikap kepemimpinan para birokrat dan
penerapan birokrasinya.
4. Mengadakan identifikasi faktor-faktor kultural, politik, sosial
yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan.
5. Meneliti dan memastikan perubahan yang harus dilakukan
setelah mempelajari keberhasilan negara lain.
6. Menemukan dan merumuskan kembali konsep-konsep baru
mengenai administrasi negara yang lebih universal untuk
diterapkan dalam penyelenggaraan administrasi negara.
7. Mempercepat keberhasilan tujuan pembangunan negara.

More Related Content

Similar to 2. Sejarah Perbandingan Administrasi Negara.pptx

SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN Sri Suwanti
 
Posisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial Lainnya
Posisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial LainnyaPosisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial Lainnya
Posisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial Lainnyavirmannsyah
 
Rpp kelas x bab 1 pertemuan 3 edisi revisi 2016 kurnas
Rpp kelas x bab 1 pertemuan 3 edisi revisi 2016 kurnasRpp kelas x bab 1 pertemuan 3 edisi revisi 2016 kurnas
Rpp kelas x bab 1 pertemuan 3 edisi revisi 2016 kurnaseli priyatna laidan
 
Posisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial Lainnya
Posisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial LainnyaPosisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial Lainnya
Posisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial Lainnyavirmannsyah
 
Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan pendekatan paradigmatik
Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan   pendekatan paradigmatikSri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan   pendekatan paradigmatik
Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan pendekatan paradigmatikSri Suwanti
 
RPS-SISTEM-PEMERINTAHAN-INDONESIA-2021.pdf
RPS-SISTEM-PEMERINTAHAN-INDONESIA-2021.pdfRPS-SISTEM-PEMERINTAHAN-INDONESIA-2021.pdf
RPS-SISTEM-PEMERINTAHAN-INDONESIA-2021.pdfPetrusPolyando
 
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.pptUmmuFaizah7
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISiti Sahati
 
FILSAFAT MODUL 4 KEL 1.pptx
FILSAFAT MODUL 4 KEL 1.pptxFILSAFAT MODUL 4 KEL 1.pptx
FILSAFAT MODUL 4 KEL 1.pptxEwiek02
 
Bahan Tayang Analisis SANRI 1 dan 2
Bahan Tayang Analisis SANRI 1 dan 2Bahan Tayang Analisis SANRI 1 dan 2
Bahan Tayang Analisis SANRI 1 dan 2Heru Syah Putra
 
Dasar-Dasar Ilmu Administrasi (Ismaya).pptx
Dasar-Dasar Ilmu Administrasi (Ismaya).pptxDasar-Dasar Ilmu Administrasi (Ismaya).pptx
Dasar-Dasar Ilmu Administrasi (Ismaya).pptxIsmaya Indri Astuti
 
Makalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraMakalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraHarles Janang
 
Resume modul-1-3-sankri
Resume modul-1-3-sankriResume modul-1-3-sankri
Resume modul-1-3-sankriFath Pampang
 
Rpp ppkn kls x bab 1 sistem pembagian kekuasaan negara
Rpp ppkn kls x bab 1 sistem pembagian kekuasaan negaraRpp ppkn kls x bab 1 sistem pembagian kekuasaan negara
Rpp ppkn kls x bab 1 sistem pembagian kekuasaan negaraeli priyatna laidan
 
Evolusi Perbandingan Administrasi Negara
Evolusi Perbandingan Administrasi NegaraEvolusi Perbandingan Administrasi Negara
Evolusi Perbandingan Administrasi NegaraSiti Sahati
 

Similar to 2. Sejarah Perbandingan Administrasi Negara.pptx (20)

SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
 
Posisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial Lainnya
Posisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial LainnyaPosisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial Lainnya
Posisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial Lainnya
 
Rpp kelas x bab 1 pertemuan 3 edisi revisi 2016 kurnas
Rpp kelas x bab 1 pertemuan 3 edisi revisi 2016 kurnasRpp kelas x bab 1 pertemuan 3 edisi revisi 2016 kurnas
Rpp kelas x bab 1 pertemuan 3 edisi revisi 2016 kurnas
 
Posisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial Lainnya
Posisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial LainnyaPosisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial Lainnya
Posisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial Lainnya
 
Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan pendekatan paradigmatik
Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan   pendekatan paradigmatikSri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan   pendekatan paradigmatik
Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan pendekatan paradigmatik
 
RPS-SISTEM-PEMERINTAHAN-INDONESIA-2021.pdf
RPS-SISTEM-PEMERINTAHAN-INDONESIA-2021.pdfRPS-SISTEM-PEMERINTAHAN-INDONESIA-2021.pdf
RPS-SISTEM-PEMERINTAHAN-INDONESIA-2021.pdf
 
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
 
118276795 etika-pemerintahan-1
118276795 etika-pemerintahan-1118276795 etika-pemerintahan-1
118276795 etika-pemerintahan-1
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
FILSAFAT MODUL 4 KEL 1.pptx
FILSAFAT MODUL 4 KEL 1.pptxFILSAFAT MODUL 4 KEL 1.pptx
FILSAFAT MODUL 4 KEL 1.pptx
 
Bahan Tayang Analisis SANRI 1 dan 2
Bahan Tayang Analisis SANRI 1 dan 2Bahan Tayang Analisis SANRI 1 dan 2
Bahan Tayang Analisis SANRI 1 dan 2
 
Dasar-Dasar Ilmu Administrasi (Ismaya).pptx
Dasar-Dasar Ilmu Administrasi (Ismaya).pptxDasar-Dasar Ilmu Administrasi (Ismaya).pptx
Dasar-Dasar Ilmu Administrasi (Ismaya).pptx
 
Makalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraMakalah administrasi negara
Makalah administrasi negara
 
Konsep dasar politik
Konsep dasar politikKonsep dasar politik
Konsep dasar politik
 
Konsep dasar politik
Konsep dasar politikKonsep dasar politik
Konsep dasar politik
 
6.docx
6.docx6.docx
6.docx
 
Resume modul-1-3-sankri
Resume modul-1-3-sankriResume modul-1-3-sankri
Resume modul-1-3-sankri
 
8 id.docx
8 id.docx8 id.docx
8 id.docx
 
Rpp ppkn kls x bab 1 sistem pembagian kekuasaan negara
Rpp ppkn kls x bab 1 sistem pembagian kekuasaan negaraRpp ppkn kls x bab 1 sistem pembagian kekuasaan negara
Rpp ppkn kls x bab 1 sistem pembagian kekuasaan negara
 
Evolusi Perbandingan Administrasi Negara
Evolusi Perbandingan Administrasi NegaraEvolusi Perbandingan Administrasi Negara
Evolusi Perbandingan Administrasi Negara
 

2. Sejarah Perbandingan Administrasi Negara.pptx

  • 2.  Setelah Perang Dunia II, ilmu perbandingan administrasi negara mulai mendapatkan perhatian, terutama oleh Robert E. Dahl (1947). Bertepatan dengan tahun itulah awal kelahiran ilmu perbandingan administrasi negara yang berlanjut dengan diadakannya konferensi Princeton tahun 1952. Konferensi tersebut salah satunya membahas masalah penelitian dan metode pengajaran perbandingan administrasi negara yang sistematik.
  • 3.  Hasil Konferensi Princeton tahun 1952 tersebut telah menyita perhatian serius dari para pakar ilmu administrasi, terutama administrasi perbandingan. Banyak penulis menguraikan gagasannya mengenai perbandingan administrasi, di antaranya William J. Siffin pada tahun 1957, dan sejak tahun 1957, ilmu perbandingan administrasi negara terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Di Indonesia, ilmu ini merupakan salah satu mata kuliah dalam program studi administrasi negara.
  • 4.  Perbandingan administrasi negara tersusun dari tiga konsep yang sangat bermakna, yaitu kata “perbandingan”, “administrasi”, dan kata “negara”. Perbandingan, artinya melakukan penilaian terhadap dua hal yang sama dalam objek tertentu. Kata “perbandingan” dapat diartikan pula dengan istilah menyamakan dan membedakan dua objek atau lebih objek tertentu
  • 5. 1) Hasil analisis perbandingan berfungsi menjelaskan berbagai kelebihan dan kekurangan suatu sistem pengelolaan administrasi negara, sehingga masing-masing negara dapat saling bertukar pikiran dan memperbaiki kelemahan- kelemahannya. 2) Menjadi salah satu metode dalam penelitian di bidang administrasi negara. Dengan demikian, para peneliti, mahasiswa, dan masyarakat dapat menganalisis prinsip-prinsip administrasi negara melalui metode komperatif antarsistem ataupun antarnegara. 3) Tolok ukur pengelolaan administrasi negara dan sebagai pemecahan masalah untuk berbagai persoalan, yang dihadapi oleh suatu negara dan pemerintahannya yang berkaitan dengan administrasi negara. 4) Menjawab persoalan-persoalan akademik yang semakin berkembang pesat, baik yang berhubungan secara langsung dengan ilmu administrasi maupun dengan ilmu pengetahuan yang berada di luar ilmu administrasi. Dengan demikian, ilmu perbandingan administrasi negara dapat dijadikan landasan teoretis oleh ilmu lain.
  • 6. 5) Hasil perbandingan akan memperkaya khazanah pengetahuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara. Oleh karena itu, perbandingan administrasi negara berfungsi meningkatkan kualitas administrasi negara yang lebih efisien dan efektif; 6) Mencari dan menemukan teori administrasi negara yang lebih tekno- logis, yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga pembangunan bangsa dan negara lebih cepat, lebih tepat, dan lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
  • 7. 1) mencari perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam administrasi negara masing-masing; 2) mencari dan menemukan sistem administrasi negara yang paling efektif dalam mencapai tujuan bernegara; 3) mencari dan menemukan sistem yang paling tepat untuk digunakan dalam menjalankan kebijaksanaan negara; 4) memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kebaikan dan kebutuhan masing-masing administrasi negara; 5) mencari metode guna memperbaiki kesalahan atau kelemahan dalam administrasi negara sendiri; 6) mencari alat analisis, mengapa administrasi negara yang satu berhasil dan administrasi negara yang lainnya mengalami kegagalan; 7) memperoleh bahan-bahan guna kepentingan studi lebih lanjut.
  • 8.  Kebutuhan praktis, yaitu kebutuhan dalam arti mengambil dan mempelajari secara lebih mendalam kelebihan-kelebihan administrasi negara yang dimiliki oleh negara lain untuk dikombinasikan dengan sistem administrasi yang dimiliki negara pembanding, dengan tujuan memperoleh sistem yang lebih baik untuk diterapkan secara praktis. Misalnya, Indonesia belajar membandingkan sistem pelayanan kesehatan masyarakat dengan negara Singapura. Dari hasil per- bandingan, prinsip-prinsipnya diambil dan diterapkan di Indonesia.  Kebutuhan teoretis, yaitu menguatkan ilmu administrasi perbandingan sebagai salah satu disiplin ilmu yang dapat dijadikan landasan teoretis dan praktik di bidang administrasi. Persyaratan ilmiah yang harus dimiliki oleh disiplin ilmu, seperti ilmu perbandingan administrasi adalah sebagai berikut: a. memiliki konsep-konsep yang jelas dan universal; b. merupakan hasil penelitian empiris yang sudah diuji validitasnya; c. bersifat sistematik, metodologis, logis, konklusif, dan objektif; dan d. dapat diterapkan dalam penyelenggara
  • 9. 1. Mengkaji dan menganalisis sistem administrasi negara lain untuk diambil manfaatnya, sehingga memudahkan proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan. 2. Mencari pengetahuan tentang rahasia keberhasilan suatu negara dan kegagalan negara lain, meskipun menggunakan sistem administrasi yang sama. 3. Mempelajari kebudayaan yang beragam di negara-negara lain serta memahami sikap kepemimpinan para birokrat dan penerapan birokrasinya. 4. Mengadakan identifikasi faktor-faktor kultural, politik, sosial yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan. 5. Meneliti dan memastikan perubahan yang harus dilakukan setelah mempelajari keberhasilan negara lain. 6. Menemukan dan merumuskan kembali konsep-konsep baru mengenai administrasi negara yang lebih universal untuk diterapkan dalam penyelenggaraan administrasi negara. 7. Mempercepat keberhasilan tujuan pembangunan negara.