1. PROFIL LEMBAGA
KETERANGAN UMUM
1. NAMA LEMBAGA
Bahasa Indonesia
Singkatan
Bahasa Inggris
: Yayasan Suara Hati Rakyat
: Yayasan Sahara
: The Sahara Foundation
2. PIMPINAN LEMBAGA
Nama
Jabatan
: Fauzi Ismail
: Direktur Eksekutif
3. ALAMAT KANTOR
: Jl. Masjid No. 30 C Uteunkot
Lhokseumawe 24352
Tel : 0645 – 43562
Fax : 0645 – 43562
E-mail : sahara.aceh@telkom.net
4. TANGGAL BERDIRI
: 17 Desember 1992
5. BADAN HUKUM
Notaris
Akta Notaris No.
: H. Ridwan Usman, SH
: 4 Tanggal 24 Januari 2005
6. REKENING BANK
No. Rekening
: Yayasan Sahara
: 0043-01-010666-50-3
BRI Cabang Lhokseumawe
1
2. STRUKTUR ORGANISASI
6. DEWAN PEMBINA LEMBAGA
Syamsul Bahri
Keuchik Rusli Alamsyah
Zahara Achirna
Muchsin Daud
Saifuddin Irhas
7. DEWAN PENGAWAS LEMBAGA
Nurlaila Daud
Nelly Fridayanti
Muhammad Yacob
Fathiah Bale
8. PENGURUS LEMBAGA
NAMA
JABATAN
1. Fauzi Ismail
Direktur Eksekutif
2. Intan Fauziah
Manager Program
3. Dahlan M. Isa
Manager Keuangan
4. Dody Syahril
Divisi Lingkungan Hidup
5. Murdani Bayan
6. Irfansyah
7. Dardia
Divisi Demokrasi dan HAM
Divisi Community Development
Divisi Indok
2
3. LATARBELAKANG LEMBAGA
9. HISTORIS PENDIRIAN LEMBAGA
Sahara sebagai satu organisasi non pemerintah (ornop) atau NGO
berbentuk yayasan yang didirikan untuk menampung aspirasi dan
memajukan partispasi masyarakat. Yayasan Sahara didirikan pada bulan
Desember tahun 1992, di Desa Meunasah Pulo, Kecamatan Sawang,
Kabupaten Aceh Utara.
Berawal dari kesenjangan sosial ekonomi dan dampak lingkungan akibat
kehadiran industri berskala besar di Zona Industri Lhokseumawe (ZILs)
sepeti Exxon Mobil Inc, PT. Arun NGL Co, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT.
Pupuk Asean Aceh Fertilizer serta pada tahun 1985 didirikan pula PT.
Kertas Kraft Aceh yang merupakan milik kroni Soeharta. PT. Kertas Kraft
Aceh secara resmi berproduksi pada 1988.
Belum sampai satu tahun beroperasi PT. Kertas Kraft Aceh telah banyak
menimbulkan masalah lingkungan bagi masyarakat, terutama Desa
Babah Buloh, Mns. Buloh, Punteut, Teupin Reusep, dan Cot Lambideng
yang berada dalam Kecamatan Sawang serta Desa Jamuan dalam
Kecamatan Nisam. Desa-desa tersebut terkena langsung dampak
pencemaran industri penghasil pulp dan paper, mulai dari perembesan air
tanah, kebisingan dan polusi udara.
Masyarakat lima desa tersebut tidak tahu mencari solusi ke mana.
Kepada berbagai instansi terkait mereka telah layangkan surat protes,
namun tidak ada tanggapan yang memadai. Pada awal tahun 1992
Yayasan Pelangi Indonesia melakukan studi lingkungan di Zona Industri
Lhokseumawe dan sebagai follow up diadakan seminar Sistem Tanggap
Darurat (STD) Bahan dan Limbah B3 dan seminar APPEL (Awareness and
Preparednenn for Emergencies at Local Level). Peserta terdiri dari wakil
masyarakat, perusahaan, pemerintah serta wakil UNEP dan EMDI.
Seminar berskala internasional tersebut tidak menghasilkan apapun,
bahkan ketika tim perumus meminta satu rekomendasi kerja sama
segitiga antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah dalam
menanggulangi masalah lingkungan tersebut, pemerintah daerah tidak
memberi tanggapan bahkan cenderung menghindar dari persoalan.
Merasa hak-hak masyarakat tempatan dikebiri dan masyarakat sama
sekali tidak mendapat perlindungan, tokoh-tokoh masyarakat di lima
desa sekitar lingkungan PT. KKA sepakat mengadakan musyawarah
masyarakat desa. Hasil musyawarah menyimpulkan bahwa selama ini
masyarakat tidak mendapat informasi tentang bahaya limbah B3,
polutan, amdal, tata ruang, desa binaan, dan tentang hak-hak
3
4. kepemilikan atas tanah serta kebebasan mengeluarkan pendapat. Dari
latarbelakang inilah Yayasan Suara Hati Rakyat (SAHARA) didirikan.
VISI DAN MISI LEMBAGA
10. VISI LEMBAGA
Terwujudnya tatanan sosial yang adil dan demokratis terhadap
pengelolaan
sumber-sumber
kehidupan
masyarakat
yang
berperspektif lingkungan.
11. MISI LEMBAGA
1. Menumbuhkembangkan kelompok-kelompok masyarakat yang
kritis dan mandiri.
2. Mendorong transparansi kebijakan publik yang memungkinkan
terbukanya akses rakyat atas sumber-sumber kehidupan.
3. Mengembangkan konsep dan model-model pengelolaan sumber
daya alam yang berbasis pada masyarakat yang adil dan lestari.
4. Memperkuat basis-basis ekonomi masyarakat
TUJUAN LEMBAGA
12. TUJUAN LEMBAGA DIDIRIKAN
Sahara didirikan untuk mendorong tumbuh swadaya dan terciptanya
keadilan dalam masyarakat serta memperoleh jaminan pemerataan
dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan tanpa
merusak lingkungan.
KEANGGOTAAN DALAM ORGANISASI LAIN
13. KEANGGOTAAN
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).
Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)
Jaringan Pemetaan Partisipatif (JKPP).
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (FLSM) Aceh.
Koalisi NGO HAM Aceh.
Konsorsium Keanekaragaman Hayati (KKH).
Konsorsium Sosial Ekonomi Berkelanjutan (Konseb) Aceh
Institusi Mitra Agraria Tanoh Aceh (Ie Mata).
Aliansi Jaringan Anti Korupsi (AJAK)
4
5. WILAYAH KERJA
14. WILAYAH KERJA
a. Kabupaten Aceh Utara
∗ Kecamatan Sawang
∗ Kecamatan Muara Batu
∗ Kecamatan Nisam
∗ Kecamatan Tanah Pasir
∗ Kecamatan Matang Kuli.
∗ Kecamatan Baktiya
∗ Kecamatan Dewantara
∗ Kecamatan Makmur
∗ Kecamatan Tanah Jambo Aye
b. Kabupaten Aceh Bireuen
∗ Kecamatan Samalanga
∗ Kecamatan Gandapura
∗ Kecamatan Makmur
∗ Kecamatan Peusangan
∗ Kecamatan Juli
∗ Kecamatan Jeunib
∗ Kecamatan Peudada
c. Kota Lhokseumawe
∗ Kecamatan Banda Sakti
∗ Kecamatan Balang Mangat
∗ Kecamatan Muara Dua
BIDANG KEGIATAN LEMBAGA
15. BIDANG KEGIATAN UTAMA
a. Lingkungan Hidup
b. Demokrasi dan HAM
c. Pengembangan Masyarakat
5
6. BENTUK KEGIATAN LEMBAGA
16. BENTUK KEGIATAN UTAMA
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Studi dan penelitian
Investigasi dan monitoring
Kampanye dan Publikasi
Pengorganisasian rakyat
Penguatan kelembagaan organisasi rakyat
Pendidikan dan pelatihan
Diskusi,seminar,lokakarya dan dialog kebijakan.
Pengembangan ekonomi alternatif.
Penguatan hak masyarakat adat.
Pengembalian hak tanah.
Proyek percontohan
Pengembangan jaringan kerja.
PUBLIKASI
17. NAMA PUBLIKASI/PENERBITAN
BUKU
BULETIN
JURNAL
NEWSLETTER
SUMBER PENDANAAN KEGIATAN
NO.
JENIS KEGIATAN
Pemantauan Lingkungan dan
Advokasi Masyarakat Lingkungan Zona Industri..
2.
Pemanfaatan Lahan Kritis
3.
Pengembangan Masyarakat
Pinggir Pantai
WAKTU
PENDANAAN
1.
SUMBER
KEGIATAN
USAID
1992 – 1999
Yafika/ICF
1995
Swadaya
1996-1997
6
7. Pembinaan dan
Pendampingan Kelompok
Perempuan..
Swadaya
1995 – 1998
5.
Usaha Ekonomi Produktif
USAID
1997 – 1998
6.
Posko Pengaduan
Pelanggaran HAM
Swadaya
1998-1999
Wold Bank
1999- 2000
4.
7.
Pelayanan Usaha Pedesaan.
Kegiatan di : Aceh Utara,
Aceh Tengah, Aceh Barat dan
Aceh Selatan.
8.
Mediasi Konflik PSDA Antara
PT. KKA dengan Masyarat
Lingkungan
Swadaya
1999-2000
9.
Pelatihan Pemantau HAM.
F – LSM Aceh
1999
10.
Lokarya Gampong tentang
SHK.
Kp-SHK
1999
11.
Village Meeting
Walhi Aceh
1999
12.
Pendampingan Pengungsi di
Aceh Utara
Swadaya
2000
13.
Pendidikan Alternatif Anak
Pengungsi
Diknas
2000
14.
Program Advokasi PSDA
CSSP
2001 – 2002
15.
Strategic Planning
CSSP
2002
16.
Pembinaan Masyarakat Pasca
Pengungsi.
PKM
2002 - 2003
17.
Kongres Masyarakat Adat
Aceh Utara
DFID
2003
18.
Diskusi: Hak dan Kebebasan
Berorganisasi dan
Berpendapat dalam Masa
Darurat Sipil
Koalisi NGO HAM Danida
2004
19.
Diskusi: Proyek LADIA
GALASKA: Dampak
JKMA
2004
7
8. Lingkungan Hidup, Masa
Depan Perekonomian dan
Kehidupan Masyarakat Aceh
20.
Pemantauan Pemilu 2004
Yappika
2004
21.
Scool and Public Facilities
Clean Up
USAID
2005
22.
Cash for Work: Pembersihan
Fasilitas Publik di Kec.
Seunuddon dan Samudera
Oxfam
23.
Program Penguatan
Kapasitas NGO di Aceh
PPKM
24.
Program Respone Cepat bagi
Rekonstruksi Aceh
berdasarkan Mandat KDLH II
Walhi Aceh
25.
Pemulihan Matapencaharian
Paska Tsunami di
Kecamatan Seunuddon dan
Muara Batu Kabupaten Aceh
Utara
Walhi
Oxfam
2005
2005
2005
2005
8
